Nasional
Share this on:

Kalah di MK, Gugatan BPN Prabowo-Sandi Juga Ditolak MA

  • Kalah di MK, Gugatan BPN Prabowo-Sandi Juga Ditolak MA
  • Kalah di MK, Gugatan BPN Prabowo-Sandi Juga Ditolak MA

JAKARTA - Permohonan gugatan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait adanya pelanggaran administratif di Pilpres 2019, ditolak Mahkamah Agung (MA).

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah membenarkan penolakan permohonan tersebut. "Iya betul, putusan menyatakan permohonan 'tidak diterima' (Niet Onvankelijke verklaard)," ujarnya, Kamis (27/6).

Putusan Mahkamah bernomor MA RI Nomor 1/P/PAP/2019 itu menyatakan 'permohonan tidak dapat diterima'.

"Hal itu menunjukkan bahwa terdapat syarat formal yang belum dilengkapi pemohon, atau permohonan diajukan pemohon namun sudah melewati tenggat waktu," jelas Abdullah.

Dijelaskan Abdullah, MA mementahkan gugatan BPN Prabowo-Sandiaga ke Bawaslu karena objek gugatan bukanlah pelanggaran administrasi pemilu (PAP). "Inti pertimbangan putusan menyatakan objek yang dimohonkan bukan objek PAP di MA," ujarnya.

Dikatakannya, yang seharusnya menjadi objek perkara adalah keputusan KPU mendiskualifikasi calon presiden dan calon wakil presiden berdasarkan putusan Bawaslu yang menyatakan calon presiden dan calon wakil presiden melakukan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

"Sehingga seharusnya pemohon PAP adalah calon presiden dan wakil yang kena diskualifikasi," ujarnya.

Dalam perkara PAP ini, pemohon bukanlah calon presiden dan calon wakil presiden. Selain itu, objek yang diperkarakan bukanlah keputusan KPU, melainkan keputusan Bawaslu yang menyatakan permohonan adanya TSM tidak diterima.

"Dengan demikian, MA tidak berwenang mengadili perkara tersebut dan dinyatakan tidak diterima," pungkasnya.

Selain itu MA juga menjatuhkan hukuman terhadap pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1 juta.

Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dian Fatwa mengaku kecewa dengan putusan tersebut. Dia mengatakan seharusnya MA menggelar sidang dahulu sebelum menyatakan menolak gugatan.

"Mestinya MA memberi kesempatan untuk membuktikan terlebih dahulu, sehingga tidak ada prasangka, benar tidak ada TSM. Apalagi kasus ini menyita perhatian rakyat Indonesia. Jangan sampai kemudian muncul prasangka atau dugaan, jangan-jangan ini bagian dari TSM juga," kata Dian Fatwa, kepada wartawan, Kamis (27/6).

Dikatakannya, seharusnya institusi hukum membuat terobosan dan tidak hanya terjebak pada hal-hal prosedural. Jika semua hal terhenti pada hal administratif dan prosedural, maka jalan bagi para pencari keadilan akan tertutup.

"Padahal MA dibayar dan dibiayai oleh tax-payer, dibiayai oleh rakyat. Sudah selayaknya institusi hukum seperti MA mengedepankan substantive justice, bagaimana hasil dari permohonan rakyat kepada MA (setelah melalui proses persidangan) memenuhi rasa keadilan dan kebenaran ditegakkan," ujarnya.

Dia pun mengingatkan di atas MA masih ada pengadilan yang lebih tinggi. Para hakim, menurutnya, harus mempertanggungjawabkan keputusan mereka. "Ada pengadilan yang lebih tinggi, Pengadilan Allah. Kita serahkan yang 'di Atas'. Para hakim akan berhadapan dengan yang 'di Atas' mempertanggungjawabkan keputusan mereka," tegasnya.

Sebelumnya BPN diwakili oleh Ketua BPN Prabowo-Sandi, Jenderal (Purn) Djoko Santoso mengajukan permohonan sengketa proses Pemilihan Presiden 2019 kepada MA, setelah permohonannya ditolak Bawaslu.

Dalam perkara yang diajukan ke MA ini, BPN menjadikan Bawaslu sebagai pihak tergugat, terkait dengan putusannya yang bernomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 pada tanggal 15 Mei 2019. Dalam permohonannya, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pemilu Presiden 2019 yang terjadi secara TSM. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Aset PKS Terancam Disita
Aset PKS Terancam Disita

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kaltim Juga Berpotensi Megathrust

Kaltim Juga Berpotensi Megathrust

Calon Ibukota Negara kabarnya akan berada di Kalimantan Timur (Kaltim). Wilayah ini ternyata berada di zona gempa yang masih sangat aktif.


Pancasila Idiologi Bukan Warisan Biologis

Pancasila Idiologi Bukan Warisan Biologis

Pancasila bukan filsafat. Pancasila juga bukan warisan biologis. Maka konstruksi Pancasila harus terus dirawat dan diperjuangkan.


Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi

Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi

Peringatan HUT Kemerdekaan ke-74 RI jadi momentum rekonsiliasi relawan 01 (TKN) dan 02 (BPN) di tingkat akar rumput.


PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu dengan Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (15/8).


PDIP Berpeluang Sepaket dengan Eks Koalisi Prabowo

PDIP Berpeluang Sepaket dengan Eks Koalisi Prabowo

Agenda amandemen terbatas UUD 1945 dalam pemilihan Ketua MPR RI periode 2019-2024 menjadi isu menarik.


Ayo Ungkap Siapa Penumpang Gelapnya

Ayo Ungkap Siapa Penumpang Gelapnya

Siapa penumpang gelap yang disebut Gerindra memanfaatkan Prabowo Subianto hingga kini masih misterius.


Gerindra Putuskan Sikap Politik September Nanti

Gerindra Putuskan Sikap Politik September Nanti

Ketua Umum Prabowo Subianto diberi wewenang penuh untuk memutuskan langkah politik ke depan. Mau bergabung atau di luar pemerintahan.


Megawati Kembali Tantang Prabowo

Megawati Kembali Tantang Prabowo

Megawati banyak melontarkan kelakar politik dalam pidato sambutannya di acara pembukaan Kongres V PDIP, di Bali, kemarin (8/8).


Ijtima Ulama IV Tak Undang Prabowo-Sandi

Ijtima Ulama IV Tak Undang Prabowo-Sandi

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak diundang dalam acara Ijtima Ulama IV di Lorin Hotel Sentul, Babakan Madang, Bogor,, Senin (5/8).


Koalisi Jadi Kesempatan Emas Jokowi dan Prabowo

Koalisi Jadi Kesempatan Emas Jokowi dan Prabowo

Sinyal Prabowo Subianto dan Joko Widodo untuk berkoalisi semakin terlihat.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!