Nasional
Share this on:

Kampanye Pilkada Serentak Cukup 1 Bulan

  • Kampanye Pilkada Serentak Cukup 1 Bulan
  • Kampanye Pilkada Serentak Cukup 1 Bulan

**JAKARTA ** - Gelaran pilkada serentak 2020 mulai digodok. Selain waktu pelaksanaan, sejumlah tahapan kampanye juga ramai dibahas. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengusulkan jadwal tahapan kampanye baik pilkada 2020 dan pemilu 2024 dipersingkat waktunya.

"Dalam merevisi PKPU saya usul jadwal kampanye cukup sebulan saja. Tidak harus delapan bulan. Jangan sampai setiap lima tahun ada kejadian seperti yang lalu. Ini kan tidak enak," ujar Tjahjo Kumolo di Jakarta, Selasa (16/7) kemarin.

Usulan Mendagri ini senada dengan DPR RI. Perlu diketahui, KPU telah menetapkan pengurangan masa kampanye Pilkada 2020 dari sebelumnya 93 hari menjadi 81 hari. Namun, saat rapat Komisi II DPR dengan KPU, Bawaslu, dan jajaran Kementerian Dalam Negeri terlontar ide untuk memperpendek waktunya menjadi 60 hari.

Menurut Tjahjo, akibat panjangnya masa kampanye, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terganggu. Selain itu, masyarakat menjadi terpecah hanya karena berbeda dukungan. "Pemilu sudah selesai tapi masih ada saja yang menganggap belum selesai. Ada yang membuat konflik dalam masyarakat dan membentuk sekat-sekat," papar Tjahjo.

Bahkan konfliknya melebar ke arah yang sangat berbahaya. Yaitu mengaitkan dengan ideologi, suku, agama dan kelompok. Karena itu dengan jadwal kampanye yang singkat, dampak negatif dari pesta demokrasi tersebut dapat diredam. Selain mempersingkat jadwal kampanye, Tjahjo juga mengusulkan model pemungutan dan penghitungan suara secara elektronik, seperti e-voting dan e-rekap.

Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin menilai usulan memperpendek masa kampanye pilkada 2020 belum tentu membuat pilkada tahun depan berjalan lancar. "Belum tentu apa yang kita dapatkan dalam pemilu 2019 akan didapatkan dalam pilkada 2020," kata Afif.

Sememtara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan mempersingkat waktu kampanye harus mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya apabila ada calon kepala daerah yang telah ditetapkan kemudian ada yang mengajukan sengketa. Munculnya sengketa itu, akan membuat tahapan semakin panjang.

"Proses selanjutnya adalah memproduksi logistik. Baik untuk kepentingan kampanye, sosialisasi, maupun untuk pemungutan dan penghitungan suara. Jadi penetapan ini juga harus memperhatikan tahapan yang lain. Kemudian yang berikutnya memang sudah dikunci dalam undang-undang begitu calon ditetapkan, tiga hari kemudian dimulai masa kampanye," papar Arief. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Tak Sampai 5 Tahun

Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Tak Sampai 5 Tahun

Masa jabatan kepala daerah yang nanti terpilih pada Pilkada Serentak 2020 akan kurang dari lima tahun.


Pendaftaran Paslon Pilkada 16-18 Juni 2020

Pendaftaran Paslon Pilkada 16-18 Juni 2020

Pendaftaran pasangan calon (Paslon) Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan selama tiga hari. Yakni pada 16-18 Juni 2020.


Di Pilkada 2020, Politik Uang Masih Jadi Ancaman

Di Pilkada 2020, Politik Uang Masih Jadi Ancaman

Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 mendatang tak seluruhnya diikuti provinsi dan kabupaten/kota.


Jelang Pilkada Serentak, PR KPU Masih Banyak

Jelang Pilkada Serentak, PR KPU Masih Banyak

Masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus dilakukan penyelenggara pemilu untuk pilkada serentak 2020 mendatang.


Soal Calon Tunggal di Pilkada 2020, Bukan Kewenangan KPU

Soal Calon Tunggal di Pilkada 2020, Bukan Kewenangan KPU

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencari cara agar tidak ada calon tunggal dalam Pilkada 2020 masih menjadi pro dan kontra.


Bawaslu Dukung KPU Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

Bawaslu Dukung KPU Larang Eks Koruptor Maju Pilkada

Larangan mantan koruptor untuk mencalonkan diri pada Pilkada Serentak 2020 mendatang didukung Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).


Pilkada 2020 Jangan Hanya Satu Calon

Pilkada 2020 Jangan Hanya Satu Calon

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mencari cara mengatisipasi munculnya calon tunggal di Pilkada 2020 mendatang.


Bawaslu Soroti Persiapan KPU Jelang Pilkada 2020

Bawaslu Soroti Persiapan KPU Jelang Pilkada 2020

Jelang pilkada serentak 2020 mendatang, Bawaslu menyoroti persiapan ogistik, DPT, hingga regulasi.


Bukan Ulah Teroris, Dugaan Sementara Akibat Pohon Sengon

Bukan Ulah Teroris, Dugaan Sementara Akibat Pohon Sengon

Mabes Polri menyampaikan terkait penyebab pemadaman listrik secara serentak di Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat pada Minggu (4/8) akibat gangguan pohon baru


Kocak Banget, Baca Nih Curhatan Netizen soal Mati Lampu di Akun Instagram PLN

Kocak Banget, Baca Nih Curhatan Netizen soal Mati Lampu di Akun Instagram PLN

Pemadaman listrik yang cukup lama di wilayah Jabodetabek pada Minggu (4/8) menuai kontroversi.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!