Nasional
Share this on:

Kampanye Pilkada Serentak Diusulkan 71 Hari

  • Kampanye Pilkada Serentak Diusulkan 71 Hari
  • Kampanye Pilkada Serentak Diusulkan 71 Hari

**JAKARTA ** - Usulan Komisi II DPR RI untuk mempersingkat masa kampanye pilkada serentak 2020 diamini Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga penyelenggara pemilu ini mengusulkan durasi masa kampanye menjadi 71 hari.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, perubahan ini terjadi dari semula 81 hari menjadi 71 hari. Meskipun hanya memperpendek 10 hari, usulan DPR dirasa sudah dilaksanakan. Arief menyebut KPU tak bisa memperpendek lagi masa kampanye di bawah 70 hari. KPU khawatir kampanye terlalu pendek akan mengganggu tahapan, jadwal, dan program lainnya.

Dia mencontohkan dalam tahapan pilkada bisa saja ada pihak-pihak yang mengajukan sengketa karena dinyatakan tak memenuhi syarat sebagai calon. Arief menilai proses sengketa bisa memakan waktu lebih dari 70 hari.

"Kita tidak bisa juga mengurangi di bawah 70 hari. Tapi, takut nanti sengketa itu putusannya melampaui hari pemungutan suara. Kan merepotkan," kata Arief di gedung KPU, Jakarta, Rabu (17/7).

Dia berpendapat yang seharusnya direvisi adalah aturan yang menyebut masa kampanye dimulai tiga hari setelah penetapan pasangan calon (paslon). Dia menilai masa kampanye bisa leluasa diperpendek apabila jarak antar penetapan calon dan masa kampanye cukup panjang.

"Problemnya itu diatur oleh undang-undang. Bukan diatur KPU. Kalau pasal itu tidak ada misalkan diganti kampanye dimulai dua bulan setelah penetapan calon, ya kampanyenya bisa sedikit pendek," beber Arief.

Terpisah, Akademisi Universitas Islam Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengapresiasi keputusan KPU dalam mempersingkat masa kampanye. Menurutnya, dengan singkatnya masa kampanye, anggaran yang dikeluarkan oleh calon kepala daerah bisa diminimalisasi.

Menurutnya, anggaran terbesar yang dikeluarkan saat masa kampanye adalah logistik. Semakin pendeknya masa kampanye, maka biaya yang dikeluarkan juga bisa ditekan.

Ia mengatakan, jika masa kampanye diperpendek, selain biaya kampanye yang murah, kerja penyelenggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu juga semakin ringan. Pelanggaran selama masa kampanye yang selama ini banyak ditemukan juga diprediksiakan menurun.

"Saya rasa positif. Hal ini juga tidak berpengaruh kepada penyampaian visi misi kandidat kepada masyarakat atau pemilih. Kenapa? Karena saya yakin mereka yang sudah berani maju dalam pemilihan kepala daerah sudah menyiapkan jauh-jauh hari," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini.

Sebelumnya, KPU mengusulkan hari pemungutan suara pilkada serentak dilaksanakan 23 September. Hal tersebut berdasarkan Pasal 201 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), pemilihan kepala daerah dilaksanakan September mendatang.

Kemudian KPU menggelar rapat pleno untuk menentukan tanggal pemungutan suara. Dalam rapat tersebut, komisoner menyepakati Pilkada Serentak 2020 digelar pada Rabu 23 September. Pemilihan meliputi gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil walikota tahun 2020.

"Jadi ini sebagaimana yang telah kita laksanakan pada pemilu-pemilu kita selalu dilaksanakan pada hari Rabu. Ada beberapa tanggal pilihan hari Rabu di bulan September tahun 2020 dan KPU memilih tanggal 23 September," papar Arief. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Bayang-bayang mantan koruptor menjadi peserta pemilu masih jadi momok menakutkan. Regulasi yang sempat diwacanakan belum juga terealisasi.


Regulasi Pilkada dan Pemilu Tumpang Tindih

Regulasi Pilkada dan Pemilu Tumpang Tindih

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memandang para pembuat Undang-Undang (UU) lupa membenahi pemilihan kepala daerah (pilkada).


Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

Dewan Pengawas Jadi Bagian Internal KPK

Setelah menggelar rapat marathon selama 13 hari, akhirnya DPR RI dan pemerintah sepakat Revisi terbatas UU Nomor 30 Tahun 2002 disahkan menjadi UU.


Revisi Supercepat, DPR- Pemerintah Selesaikan RUU KPK Hanya 13 Hari

Revisi Supercepat, DPR- Pemerintah Selesaikan RUU KPK Hanya 13 Hari

Rapat paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (17/9) kemarin.


Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan tahun depan diharapkan bisa menghasilkan pemimpin terbaik.


Pilkada 2020 Diprediksi Diwarnai Sengketa Proses

Pilkada 2020 Diprediksi Diwarnai Sengketa Proses

Ada perbedaan dalam penanganan pelanggaran antara Pemilu 2019 dengan Pilkada 2020. Lembaga pengawas pemilih menyatakan penanganan pemilu melalui ajudikasi ada d


Ternyata Revisi UU KPK Diusulkan 6 Anggota DPR

Ternyata Revisi UU KPK Diusulkan 6 Anggota DPR

Enam anggota DPR RI diketahui sebagai pengusul Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Mereka berasal dari sejumlah fraksi di DPR RI.


Tok! UU KPK dan UU MD3 Direvisi

Tok! UU KPK dan UU MD3 Direvisi

DPR RI menyetujui revisi dua undang-undang (UU) yang diusulkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.


Politik Uang Jadi Momok Pilkada 2020

Politik Uang Jadi Momok Pilkada 2020

Ancaman politik uang pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 masih terasa.


Tarif Baru, Orderan Ojek Online Turun

Tarif Baru, Orderan Ojek Online Turun

Tarif baru ojek online (ojol) dimulai serentak seluruh Indonesia, kemarin (2/9). Hasilnya, order ojol pun menurun.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!