Nasional
Share this on:

Kapal Equanimity Disita Ulang

  • Kapal Equanimity Disita Ulang
  • Kapal Equanimity Disita Ulang

JAKARTA - Bareskrim masih belum menyerah terkait kasus penyitaan kapal Equanimity senilai USD 250 juta. Kendati kalah dalam praperadilan, ternyata Bareskrim bersama dengan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) telah menyiapkan langkah lain. Yakni, penyitaan ulang berdasar mutual legal assistance (MLA) antara Indonesia dengan Amerika Serikat (AS).

Wadir Dittipideksus Bareskrim Kombespol Daniel Tahi Monang Silitonga menjelaskan, MLA antara Indonesia dengan AS ini telah ditandatangani kedua belah pihak. Artinya, kerjasama timbal balik kasus pidana bisa dilakukan.

”Bahkan, sesuai koordinasi kemarin, Kemenkum dan HAM telah meminta izin pengadilan negeri Bali untuk menyita kapal lagi,” ujarnya.

Dalam penyitaan ini, yang menjadi koordinator adalah Kemenkum dan HAM. Yang sesuai putusan praperadilan seharusnya menjadi sentral dalam kerjasama timbal balik kasus pidana. ”Ya, ini sama seperti yang diinginkan hakim,” terangnya ditemui di kantornya.

Apakah sejak awal Bareskrim memang menyiapkan dua langkah penyitaan? Dia menuturkan bahwa Bareskrim sejak awal memiliki dua opsi dalam melakukan penyitaan, yakni melalui kerjasama police to police dan government to government.

”Langkah paling cepat itu P to P itu, kalau G to G itu perlu waktu,” ujarnya.

Karena itu, kedua opsi itu dijalankan secara bersamaan. Yang paling utama, kapal itu bisa disita terlebih dahulu. Selanjutnya, kerjasama G to G itu bisa mengikutinya. ”Kerjasama G to G itu prosesnya panjang, dari Kejaksaan AS harus ke Indonesia dulu dan sebaliknya,” tuturnya.

Terkait kapan penyitaan ulang akan dilakukan, dia menjelaskan bahwa semua itu tergantung pada PN Bali. Bila memang izin sudah diterbitkan, maka bisa secara langsung kapal disita kembali. ”Nah, kemungkinan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Perlu diketahui, dalam sidang praperadilan hakim juga mempertimbangkan bahwa di negara asal yakni, Malaysia, saat itu tidak terdapat kasus pidana pokoknya. Namun, kondisi berubah seiring dengan kalahnya Najib Razak.

Kini, kasus 1 Malaysia Development Berhard (1MDB) mulai diusut penegak hukum di Malaysia. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menjelaskan, pengusutan kasus dugaan korupsi di Malaysia itu bisa menjadi titik tumpu untuk penyitaan kapal di Indonesia.

”Apalagi, kalau memang benar terhubung antara 1MDB dengan kapal Equanimity tersebut,” ujarnya. (idr/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Hari Ini, Rekapitulasi Suara PPLN Kuala Lumpur

Hari Ini, Rekapitulasi Suara PPLN Kuala Lumpur

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur akan menyelenggarakan rekapitulasi penghitungan surat suara ulang Pemilu 2019 metode pos, Kamis (16/5) hari in


Cuti Bersama Tunggu Kepres Diteken

Cuti Bersama Tunggu Kepres Diteken

Cuti bersama Idul Fitri yang ditetapkan mulai 3 hingga 7 Juni, tampaknya masih akan dibahas ulang.


503 Kapal Sudah Ditenggelamkan, Paling Banyak dari Vietnam

503 Kapal Sudah Ditenggelamkan, Paling Banyak dari Vietnam

Sejak Oktober 2014 sampai saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menenggelamkan 503 kapal ilegal.


Kemenlu Panggil Dubes Vietnam

Kemenlu Panggil Dubes Vietnam

Angkatan Laut Indonesia melaporkansalah satu kapal patrolinya ditabrak oleh dua kapal penjaga pantai Vietnam.


2.767 TPS Bermasalah Direkomendasikan untuk Coblosan Ulang

2.767 TPS Bermasalah Direkomendasikan untuk Coblosan Ulang

Rekomendasi hitung ulang yang diterbitkan Bawaslu Surabaya membuat heboh jagat perpolitikan di Jakarta.


Coblosan Ulang di sejumlah TPS Tak Efektif, Mestinya Seluruh Indonesia

Coblosan Ulang di sejumlah TPS Tak Efektif, Mestinya Seluruh Indonesia

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merekomendasikan pemungutan suara ulang di beberapa tempat pemungutan suara (TPS) termasuk di Surabaya Jawa Timur.


Batas Pemungutan Suara Ditambah 10 Hari

Batas Pemungutan Suara Ditambah 10 Hari

Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), dan Pemungutan Suara Susulan (PSS) di 1.256 TPS.


Coblosan Ulang Bisa Picu Potensi Partisipasi Pemilih Menurun

Coblosan Ulang Bisa Picu Potensi Partisipasi Pemilih Menurun

Pemungutan suara ulang (PSU) terpaksa dilakukan di sejumlah kecamatan di Papua karena keterlambatan logistik.


Soal Uang Sitaaan, Menag Lukman Memilih Bungkam

Soal Uang Sitaaan, Menag Lukman Memilih Bungkam

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin hemat bicara dan terkesan menghindar, ketika disinggung terkait uang yang disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK


Jadi Tersangka, Ketua Umum PSSI Dicekal ke Luar Negeri

Jadi Tersangka, Ketua Umum PSSI Dicekal ke Luar Negeri

Ibarat kapal, PSSI kini benar-benar terguncang hebat.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!