Nasional
Share this on:

Kapolri: Polisi Tidak Berpolitik Praktis

  • Kapolri: Polisi Tidak Berpolitik Praktis
  • Kapolri: Polisi Tidak Berpolitik Praktis

JAKARTA - Jenderal aktif di Polri kian banyak yang akan terjun bebas ke dunia politik. Dari sekian banyak nama yang beredar, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku baru satu jenderalnya yang akan maju dalam pertarungan pemilihan kepala daerah (pilkada), yakni Irjen Murad Ismail.

Informasi yang diterima Jawa Pos (induk radartegal.com), di kepolisian setidaknya ada empat jenderal bintang dua yang akan maju dalam pilkada. Lalu, ada seorang jenderal bintang tiga yang dikabarkan juga melirik kemungkinan menjadi kepala daerah.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuturkan, dari beberapa nama jenderal hanya ada satu yang diketahuinya akan mencalonkan diri menjadi gubernur Maluku, yakni Irjen Murad Ismail. ”Yang lain belum, sementara untuk Kapolda Sumut Irjen Paulus Waterpauw untuk maju di Papua memutuskan tidak mau,” terangnya ditemui di komplek gedung DPR kemarin.

Namun, yang pasti bila melihat tahapan proses pemilihan. Maka, setiap anggota Polri yang akan maju Pilkada masih boleh menjadi anggota hingga Februari. ”Jadi anggota sampai Februari, tapi kalau sudah yakin maju pilkada lebih baik mengundurkan diri secepatnya,” terangnya.

Persoalan netralitas Polri juga menjadi pertimbangan dalam fenomena tersebut. Dia mengatakan, semua orang akan melihat dan khawatir kalau Polri dimanfaatkan. Tapi, sesuai dengan perintah Presiden Jokowi, Polri harus netral.

”Sebagai Kapolri, saya telah instruksikan semua Kapolda untuk netral,” terangnya.

Sehingga, untuk setiap mantan anggota Polri yang mengikuti pesta demokrasi itu silahkan menggunakan mekanisme partai. ”Polisi tidak berpolitik praktis,” jelas mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan Teror (BNPT) tersebut.

Dia menegaskan, Polri tidak akan ikut campur dalam upaya memenangkan anggota Polri ikut Pilkada. ”Itu urusan mereka, bukan Polri,” ujar mantan Kadensus 88 Anti Teror 2009-2010 tersebut.

Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menjelaskan, majunya anggota Polri menjadi calon kepala daerah itu justru akan menjadi pembelajaran bagi jenderal-jenderal itu. ”Terjun ke dunia sipil akan lebih memajukan demokrasi,” ujarnya.

Namun begitu, memang semua orang yang bertarung dalam panggung pemilihan tentu akan memanfaatkan semua jaringan yang dimilikinya. ”Silahkan saja memakai jaringannya. Namun, banyak juga jenderal dan purnawirawan jenderal yang kalah dalam pilkada atau pilpres,” paparnya. (idr/jpnn)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

PSSI Akan Investigasi Kematian Choirul Huda

PSSI Akan Investigasi Kematian Choirul Huda

Meninggalnya kiper Persela Lamongan, Choirul Huda tidak hanya direspon oleh PSSI dengan ucapan belasungkawa semata.


Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus Tipikor Tidak Punya Kewenangan Baru

Densus tindak pidana korupsi (Densus Tipikor) yang direncanakan beroperasi Desember ini bakal memperkuat pemberantasan korupsi.


Polisi Tembak Polisi, Tiga Tewas

Polisi Tembak Polisi, Tiga Tewas

Warga di Desa Karangtengah, Ngawen, dikagetkan suara puluhan tembakan kemarin petang.


Pertegas TNI Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Pertegas TNI Tidak Boleh Berpolitik Praktis

Jelang peringatan ulang tahun ke-72 TNI hari ini (5/10), militer dinilai ingin kembali ke ranah politik.


Pansus Angket KPK Kunjungi Kapolri, DPR Harus Diperingatkan

Pansus Angket KPK Kunjungi Kapolri, DPR Harus Diperingatkan

Kontroversi dibalik putusan praperadilan dan penyakit misterius Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) mengundang keprihatinan banyak pihak.


Panglima TNI: Jawaban Presiden Tidak Boleh Saya Sampaikan Dong

Panglima TNI: Jawaban Presiden Tidak Boleh Saya Sampaikan Dong

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo angkat bicara soal tudingan pelanggaran undang-undang terkait dengan pernyataannya.


Ketahuilah, Begini Berbagai Modus Kecurangan yang Rugikan Pasien BPJS

Ketahuilah, Begini Berbagai Modus Kecurangan yang Rugikan Pasien BPJS

Dapat pengakuan atau tidak, pelayanan sejumlah rumah sakit terhadap pasien BPJS masih jauh dari kata baik.


Anggaran Operasional KUA Diusulkan Naik Rp5 Juta per Bulan

Anggaran Operasional KUA Diusulkan Naik Rp5 Juta per Bulan

Dengan beban kerja yang tidak ringan, ternyata anggaran operasional Kantor Urusan Agama (KUA) kecil.


Setnov Kirim Surat ke KPK Agar Tidak Diperiksa

Setnov Kirim Surat ke KPK Agar Tidak Diperiksa

Surat Setya Novanto yang dikirim ke KPK menimbulkan polemik.


Kasus First Travel, Polisi Sita Sejumlah Tas Mewah Anniesa

Kasus First Travel, Polisi Sita Sejumlah Tas Mewah Anniesa

Bareskrim terus berupaya mengumpulkan aset Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan yang diduga dibeli dengan uang jamaah.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!