Nasional
Share this on:

Karir Taufik di DPR Tamat

  • Karir Taufik di DPR Tamat
  • Karir Taufik di DPR Tamat

JAKARTA - Karir politik Taufik Kurniawan terancam tamat. Sebab, politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu bakal diberhentikan dari posisinya sebagai Wakil Ketua DPR, juga dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum PAN.

Keputusan tersebut disampaikan petinggi PAN, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Taufik, kemarin (2/11). ”Kami nonaktifkan yang bersangkutan (Taufik Kurniawan, Red) dari DPP (Dewan Pimpinan Pusat, Red) dan akan proses pergantian pimpinan DPR dan PAW (pergantian antarwaktu) di DPR RI,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno melalui pesan singkat kemarin.

Penonaktifan itu merupakan bentuk respons PAN atas proses hukum di KPK yang menjerat Taufik. Petang kemarin sekitar pukul 18.19, penyidik menahan Taufik untuk 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di Gedung KPK Kavling C-1 (kantor lama).

Penahanan dilakukan setelah penyidik memeriksa Taufik hampir 10 jam. Sebelumnya, pimpinan DPR dari daerah pemilihan (dapil) VII Jawa Tengah itu dua kali absen dari panggilan KPK.

Taufik mengenakan rompi oranye ketika masuk ke dalam kendaraan tahanan KPK. Dia mengenakan peci warna hitam. Sebelum masuk ke mobil tahanan, Taufik sempat memberikan pernyataan. ”Secanggih-canggihnya rekayasan manusia, rekayasa milik Allah lah yang paling sempurna,” ujarnya tanpa menjelaskan lebih lanjut pernyataan tersebut.

Ditanya soal dugaan suap Rp 3,65 miliar terkait dengan pengalokasian dana alokasi khusus (DAK) Kebumen 2016, Taufik tidak banyak berkomentar. Dia hanya mengatakan dirinya bakal mengikuti dan menghormati proses hukum di komisi antirasuah.

”Saya akan ikuti dan hormati proses hukum di KPK,” ujarnya seraya beringsut masuk ke kendaraan tahanan melewati kerumunan awak media.

Sebagaimana diberitakan, KPK menetapkan Taufik sebagai tersangka seiring nyanyian Bupati Kebumen (nonaktif) M. Yahya Fuad di persidangan. Yahya mengaku memberi suap kepada Taufik agar mendapat DAK fisik untuk pembangunan jalan dan jembatan di Kebumen. Atas bantuan Taufik, pada 2016 Kebumen mendapat kucuran DAK sebesar Rp 93,37 miliar.

Beda dengan posisinya di DPR dan DPP PAN, penahanan Taufik kemarin tidak lantas mempengaruhi pencalonannya pada pemilihan umum (pemilu) 2019 mendatang. Pencalonannya dipastikan aman. Taufik mencalonkan diri melalui PAN. Dia tercatat sebagai caleg nomor urut 1 di Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen.

Kepastian itu disampaikan Ketua KPU Arief Budiman saat ditemui di KPU kemarin (2/11). Dia menjelaskan, pada tahap daftar calon tetap (DCT) seperti saat ini, posisi seorang caleg tidak bisa diubah. Kecuali ada hal-hal yang memang mengharuskan untuk mengubahnya. misalnya meninggal atau ada putusan hukum yang inkracht.

’’Tidak apa-apa itu (menjadi tersangka),’’ terangnya.

KPU baru mengambiil langkah bila kasus Taufik dinyatakan berkekuatan hukum tetap alias inkracht, dalam kondisi dia dinyatakan bersalah. Bila demikian yang terjadi, maka Taufik akan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hanya saja, KPU tetap harus memperhatikan kapan putusan inkracht itu keluar.

’’Kalau sebelum surat suara diproduksi, asal sudah inkracht ya, itu bisa kami keluarkan (dari DCT),’’ lanjut mantan komisioner KPU Jawa Timur itu.

Namun, bila ternyata inkracht saat surat suara selesai diproduksi, maka nama taufik tidak akan dicabut. Nanti, KPU hanya akan memberitahu masyarakat di dapilnya bahwa Taufik bukan lagi caleg.

Bila tenyata masih ada yang mencoblos nama Taufik di surat suara dalam kondisi dia tidak memenuhi syarat, maka suaranya tetap sah. Hanya saja, pria asal Semarang itu tidak akan mendapatkan manfaat. Suara dia akan masuk dan dihitung sebagai suara PAN saja. Sebab, dia sudah bukan lagi caleg bila dinyatakan bersalah dan inkracht. (bay/tyo/byu/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Taufik Mundur dari Timses Prabowo-Sandi

Taufik Mundur dari Timses Prabowo-Sandi

Kasus hukum yang membelit Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan bukan hanya berimbas pada jabatannya di parlemen dan partai.


Kasus Peluru Nyasar, Dua Orang Resmi Jadi Tersangka

Kasus Peluru Nyasar, Dua Orang Resmi Jadi Tersangka

Polisi telah menetapkan dua orang tersangka atas kasus proyektil nyasar di Gedung DPR RI, Senayan yang terjadi pada Senin (15/10).


DPR Ditembak atau Peluru Nyasar?

DPR Ditembak atau Peluru Nyasar?

Ruang kerja dua anggota DPR di gedung Nusantara I kemarin (15/10) diterjang peluru. Polisi menyebut kejadian itu murni peluru nyasar.


Pelaku Lain Mengarah ke Setnov

Pelaku Lain Mengarah ke Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelesaikan penyidikan tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR (nonaktif) Eni Maulani Saragih.


BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

Rapat pengucuran dana Rp4,993 triliun untuk talangan defisit BPJS Kesehatan berlangsung cukup alot di Komisi IX DPR kemarin (17/9).


Setnov Akui Perintah Eni

Setnov Akui Perintah Eni

Mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) akhirnya membuka keterlibatannya terkait dugaan suap kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1.


Setnov Tahu Proyek PLTU Riau

Setnov Tahu Proyek PLTU Riau

Dugaan keterlibatan mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi proyek PLTU Riau 1 coba diurai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Jokowi Temui Pimpinan KPK

Jokowi Temui Pimpinan KPK

Presiden Joko Widodo meminta DPR dan jajaran kementerian yang terlibat dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUKHP).


Fredrich Divonis Tujuh Tahun

Fredrich Divonis Tujuh Tahun

Karir Fredrich Yunadi sebagai advokat berujung di penjara.


Opsi Hak Angket Semakin Menguat

Opsi Hak Angket Semakin Menguat

Penggalangan hak angket DPR terhadap pelantikan M. Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat semakin menguat.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!