Nasional
Share this on:

Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan

  • Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan
  • Kasus Ahok, Jaksa Dianggap Keliru Buat Dakwaan dan Tuntutan

JAKARTA - Keganjilan penuntutan kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) membuat masyarakat mempertanyakan kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung). Karena itu Pimpinan Pusat (PP) Pemuda Muhammadiyah bakal melaporkan jaksa penuntut umum (JPU) ke Komisi Kejaksaan (Komjak) hari ini (26/4).

Presiden Jokowi juga didesak mencopot Jaksa Agung HM. Prasetyo karena kinerjanya yang underperforms. Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Hukum Faisal menuturkan, dalam undang-undang 16/2004 tentang kejaksaan dalam pasal 37 disebutkan bahwa Jaksa Agung bertanggungjawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan, berdasarkan hukum dan hati nurani.

?Namun, dalam penuntutan sidang Ahok dengan jelas terlihat JPU yang tidak independen, tidak berdasarkan hukum dan hati nurani,? tuturnya.

Independensi JPU dipertanyakan itu karena tuntutan terhadap Ahok begitu ringan. Bahkan, JPU keliru dalam membuat dakwaan dan tuntutan, karena dalam dakwaan itu pasal yang digunakan 156 dan 156 a KUHP. Tapi, pada tuntutan JPU justru memilih hanya menuntut dengan pasal 156.

?Padahal, seharusnya penggunaan pasal ini yang menentukan hakim,? terangnya.

Sesuai dengan pasal 14 KUHP, hakimlah yang memiliki kewenangan untuk menentukan pidana percobaan. Bukan, JPU yang menentukan penggunaan pidana percobaan. ?Jadi, JPU ini sudah seakan-akan mengambil kewenangan hakim,? tegasnya.

Menurutnya, saat ini masalahnya bukan pada Ahok, namun pada JPU yang menunjukkan keganjilan. Karenanya, sebagai penanggungjawab Jaksa Agung H M. Prasetyo harus bertanggungjawab dan menjelaskan keputusan JPU tersebut.

?Kami akan desak Komjak untuk membuat rekomendasi agar Presiden dan DPR memanggil Jaksa Agung,? tuturnya.

Sementara Ketua Umum PB Kammi Nurokhman bahwa sejak awal JPU kasus Ahok sangat tidak professional. Dimulai dari pembacaan tuntutan pada kasus dugaan penistaan yang dipaksakan untuk ditunda oleh JPU dengan alasan tuntutan belum selesai diketik. ?Alasan yang sangat dibuat-buat,? terangnya.

Ditambah dengan ringannya tuntutan yang menunjukkan ketidakadilan. Ahok dituntut satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. Tuntutan itu sangat ringan bila dibandingkan dengan kasus penistaan agama yang lain.

Seperti Arswendo yang divonis 5 tahun, Lia Eden 2 tahun 6 bulan dan Haji Ali Murtadho yang divonis dua tahun penjara. ?Kami akan beraksi secara massif di semua daerah, penggalangan tandatangan dilakukan dengan tuntutan mencopot Jaksa Agung,? paparnya.

Peneliti Indonesian Legal Roundtable (IRL) Erwin Natosmal Oemar menuturkan, dalam kasus Ahok tersebut JPU menunjukkan keraguannya pada tuntutan tersebut. Bila, ragu seharusnya sejak awal kasus tersebut tidak dibawa ke proses hukum.

?JPU sangat underperforms dalam kasus ini,? tuturnya.

Sebenarnya keganjilan dalam penanganan kasus yang dilakukan Kejagung juga terjadi pada sejumlah kasus korupsi. Salah satunya, kasus suap dana bansos mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan kasus suap PT Brantas.

?Dalam kasus suap dana bansos nama JA disebut, walau akhirnya hanya Rio Capella yang terjerat,? ungkapnya.

Untuk kasus suap PT Brantas dua petinggi Kejagung, yakni mantan Kajati DKI Jakarta Sudung Situmorang dan Aspidsus Tomo Sitepu juga disebut berulang kali. ?Namun, kasus ini malah tidak berlanjut,? terangnya.

Semua permasalahan itu menunjukkan bahwa Prasetyo tidak mampu dalam memperbaiki kinerja Kejagung. Bila berkiblat pada negara maju, posisi Jaksa Agung itu ditempati oleh sarjana hukum terbaik negara tersebut.

?Tapi, ini malah dijabat orang politik. Jalan satu-satunya ya dicopot Jaksa Agungnya, ganti yang lebih mampu,? ungkapnya.

Sementara saat dikonfirmasi melalui telepon, Kapuspenkum Kejagung M. Rum tidak mengangkat teleponnya. Pesan singkat juga tidak dibalas. (idr/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sejumlah Orang Jadi Korban Buntut Penyerangan Polsek Ciracas

Sejumlah Orang Jadi Korban Buntut Penyerangan Polsek Ciracas

Polisi masih terus menyelidiki kasus perusakan dan penyerangan Mapolsek Ciracas pada Rabu dinihari (12/12).


Kakak-Adik Tertimbun Longsor 2 Meter

Kakak-Adik Tertimbun Longsor 2 Meter

Tiga desa di Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, dilanda longsor dan banjir bandang, Senin malam (10/12).


TNI Ultimatum KKSB Segera Menyerah

TNI Ultimatum KKSB Segera Menyerah

Upaya petugas gabungan TNI dan Polri mencari lima korban aksi Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) berbuah hasil.


Penjagaan Pengadaan Kartu e-KTP Tidak Konsisten

Penjagaan Pengadaan Kartu e-KTP Tidak Konsisten

Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) ikut merespons kabar beredarnya blanko atau kartu bahan baku e-KTP di pasaran.


15 Jenazah yang dieksekusi KKSB Akan Dievakuasi Hari Ini

15 Jenazah yang dieksekusi KKSB Akan Dievakuasi Hari Ini

Pasukan gabungan TNI dan Polri terus berusaha masuk wilayah Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Rabu (5/12).


Dua Merk Obat Darah Tinggi Ditarik

Dua Merk Obat Darah Tinggi Ditarik

Insaar tablet 50 mg dan Acentensa Tablet Salut Selaput 50 mg yang merupakan obat antihipertensi ditarik oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).


Rektorat dan Kantor Yayasan Undar Ikut Dilalap Api

Rektorat dan Kantor Yayasan Undar Ikut Dilalap Api

Kebakaran melanda salah satu gedung di kampus Universitas Darul Ulum (Undar), Jombang, Jawa Timur, tadi malam.


PBNU Minta Dubes Arab Saudi Dicopot

PBNU Minta Dubes Arab Saudi Dicopot

PBNU meminta agar duta besar Kerajaan Saudi Arabia Osama Bin Abdullah Al Shuaibi dipulangkan ke negara asalnya dan diberhentikan dari tugas diplomatik di Indone


600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

Keluarga besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir putus asa.


Soal Ijazah Bodong, Menristekdikti Sudah Klarifikasi Statsusnya

Soal Ijazah Bodong, Menristekdikti Sudah Klarifikasi Statsusnya

Perseteruan antara Staf Khusus Menristekdikti Abdul Wahid Maktub dan Tirto terus bergulir.



Berita Hari Ini

IKLAN ARIP

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!