Nasional
Share this on:

Kasus Guru SMK Tampar Murid Harus Dituntaskan

  • Kasus Guru SMK Tampar Murid Harus Dituntaskan
  • Kasus Guru SMK Tampar Murid Harus Dituntaskan

MENJELASKAN – Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti (tengah) menjelaskan tentang kasus kekerasan anak. (jpg)

JAKARTA - Aksi kekerasan di dalam lingkungan sekolah kembali terjadi. Tiga hari terakhir viral video guru salah satu SMK swasata di Purwokerto, Jawa Tengah, menampar muridnya. Terhadap aksi guru ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah dapat mengawal kasus ini.

Dalam pasal 54 Undang Undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, sudah diatur bahwa anak dalam lingkungan sekolah wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan. Kelakukan pemukulan atau penamparan yang dilakukan oknum guru SMK dalam video yang viral tentu melanggar aturan tersebut.

Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti menjelaskan, pihaknya telah menerima laporan terhadap video penamparan siswa yang dilakukan oleh guru. Aksi guru tersebut dilakukan di dalam kelas dan di hadapan murid lainnya.

Dalam video yang berdurasi sekitar satu menit tersebut, guru terlihat melakukan ancang-ancang dalam menampar. Bahkan sebelumnya guru pun mengusap bagian pipi sebelum ditampar sambil berujar. ”Jangan ditertawakan kalau ada teman yang menangis karena ini sakit sekali.”.

”Saking kerasnya korban pemukulan berpotensi memar dan telinga berdengung beberapa waktu,” kata Retno kemarin (20/4).

Setelah video tersebut muncul, ada rekaman lain yang seolah sebagai klarifikasi. Retno menduga dari unggahan video klarifikasi tersebut, ada indikasi pelaku ingin menyampaikan pesan bahwa tujuannya memukul adalah dalam rangka mendidik. Pelaku juga ingin menunjukkan bahwa para korban menerima dan tidak dendam.

”Namun, bagi KPAI cara klarifikasi oknum guru tersebut malah makin menunjukkan bukti kepada penegak hukum bahwa si guru kerap melakukan kekerasan, bahkan tanpa rasa bersalah dan menganggap itu bagian dari mendidik atau mendisiplinkan,” beber Retno.

Retno menduga jika ucapan dan jawaban anak-anak korban dalam video klarifikasi tersebut adalah jawaban di bawah tekanan atau menjawab sesuai keinginan si oknum guru. Selain itu, ada ketimpangan relasi antara guru-murid, dimana murid tidak akan berani menjawab sesuai apa yang dia rasakan.

”Mengutuk keras pendekatan guru dalam mendisiplinkan siswa di kelas dengan cara-cara kekerasan,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak diatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Masih dalam undang-undang yang sama juga diatur sanksinya diatur dalam Pasal 80 ayat 1. Guru tersebut dapat dikenai sanksi dengan dipidana penjara paling lama 3,6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut KPAI sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi Jawa Tengah. Menurut Retno, dalam koordinasi tersebut pihaknya mendapatkan penjelasan jika pihak Disdikbud Provinsi Jawa Tengah sebagai pengelola SMK sedang mendalami kasus ini.

Kepala sekolah pun dimintai keterangan. Pelaku juga dipanggil pada 19 April lalu. ”Penegakan hukum dalam kasus ini penting dilakukan agar ada efek jera dan tidak ada peniruan oleh siapapun dalam upaya mendidik atau mendisiplinkan anak. Sekolah seharusnya menjadi zona aman dan nyaman bagi peserta didik,” tegas Retno.

KPAI mendorong Disdikbud Provisi Jawa Tengah untuk mengusut tuntas kasus ini. Jika terbukti bersalah maka harus diproses sesuai dengan ketentuan kepegawaian maupun peraturan perundangan yang berlaku.

”KPAI menghimbau semua pihak yang memiliki video kekerasan tersebut untuk dihapus dan tidak disebarluaskan lagi, demi kepentingan terbaik bagi anak,” imbuhnya. (lyn/fat/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Santunan Petugas Pemilu yang Meninggal Diusulkan Rp36 Juta

Santunan Petugas Pemilu yang Meninggal Diusulkan Rp36 Juta

Kasus meninggalnya penyelenggara pemilu di lapangan menjadi catatan evaluasi tersendiri pada Pemilu 2019.


20 RUU Prioritas Bisa Dituntaskan

20 RUU Prioritas Bisa Dituntaskan

Sekjen DPR RI Indra Iskandar menekankan 20 RUU Prolegnas Prioritas tahun 2019 bisa segera dituntaskan.


15 Polisi yang Meninggal saat Pengamanan Pemilu Dinaikkan Pangkatnya

15 Polisi yang Meninggal saat Pengamanan Pemilu Dinaikkan Pangkatnya

Kemeriahan Pemilu 2019 harus dibayar dengan mahal. Sebanyak 15 anggota Polri gugur dalam tugas pengamanan pemilu.


PPS Banyak yang Meninggal Dunia, Sistem Pemilu Serentak Harus Dievaluasi

PPS Banyak yang Meninggal Dunia, Sistem Pemilu Serentak Harus Dievaluasi

MUI mengharapkan sistem pemilu langsung dievaluasi, dan mereka yang meninggal dunia dalam bertugas mendapat santunan.


Kuota Ditambah, Petugas Haji Harus Lebih Banyak

Kuota Ditambah, Petugas Haji Harus Lebih Banyak

Kementerian Agama (Kemenag) terus mengupayakan supaya tambahan kuota haji 10 ribu kursi bisa terealisasi tahun ini.


 Data Quick Count Harus Dibuka ke Publik

Data Quick Count Harus Dibuka ke Publik

Perhimpunan Survei dan Opini Publik Indonesia (Persepi) meminta sejumlah lembaga survei internal BPN buka-bukaan ke publik.


Animo Pemilih Tinggi, Penyelenggara Pemilu Harus Lebih Responsif

Animo Pemilih Tinggi, Penyelenggara Pemilu Harus Lebih Responsif

Hari pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) akhirnya berlangsung hari ini.


KASN Terima 128 Laporan Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

KASN Terima 128 Laporan Kasus Pelanggaran Netralitas ASN

KASN menerima 128 laporan pelanggaran kode etik dan perilaku untuk menjaga netralitas dalam pemilihan umum dari Januari sampai 15 April.


Politik Uang Libatkan Pejabat Negara

Politik Uang Libatkan Pejabat Negara

Kasus Money Politic menjadi temuan paling besar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) selama masa tenang Pemilu 2019 berlangsung.


KPK Tanggapi Petisi Wadah Pegawai

KPK Tanggapi Petisi Wadah Pegawai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab tudingan adanya upaya menghambat penanganan kasus yang dilontarkan Wadah Pegawai (WP).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!