Nasional
Share this on:

Kasus Guru SMK Tampar Murid Harus Dituntaskan

  • Kasus Guru SMK Tampar Murid Harus Dituntaskan
  • Kasus Guru SMK Tampar Murid Harus Dituntaskan

MENJELASKAN – Komisioner Bidang Pendidikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti (tengah) menjelaskan tentang kasus kekerasan anak. (jpg)

JAKARTA - Aksi kekerasan di dalam lingkungan sekolah kembali terjadi. Tiga hari terakhir viral video guru salah satu SMK swasata di Purwokerto, Jawa Tengah, menampar muridnya. Terhadap aksi guru ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah dapat mengawal kasus ini.

Dalam pasal 54 Undang Undang No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak, sudah diatur bahwa anak dalam lingkungan sekolah wajib mendapat perlindungan dari tindak kekerasan. Kelakukan pemukulan atau penamparan yang dilakukan oknum guru SMK dalam video yang viral tentu melanggar aturan tersebut.

Komisioner KPAI bidang Pendidikan Retno Listyarti menjelaskan, pihaknya telah menerima laporan terhadap video penamparan siswa yang dilakukan oleh guru. Aksi guru tersebut dilakukan di dalam kelas dan di hadapan murid lainnya.

Dalam video yang berdurasi sekitar satu menit tersebut, guru terlihat melakukan ancang-ancang dalam menampar. Bahkan sebelumnya guru pun mengusap bagian pipi sebelum ditampar sambil berujar. ”Jangan ditertawakan kalau ada teman yang menangis karena ini sakit sekali.”.

”Saking kerasnya korban pemukulan berpotensi memar dan telinga berdengung beberapa waktu,” kata Retno kemarin (20/4).

Setelah video tersebut muncul, ada rekaman lain yang seolah sebagai klarifikasi. Retno menduga dari unggahan video klarifikasi tersebut, ada indikasi pelaku ingin menyampaikan pesan bahwa tujuannya memukul adalah dalam rangka mendidik. Pelaku juga ingin menunjukkan bahwa para korban menerima dan tidak dendam.

”Namun, bagi KPAI cara klarifikasi oknum guru tersebut malah makin menunjukkan bukti kepada penegak hukum bahwa si guru kerap melakukan kekerasan, bahkan tanpa rasa bersalah dan menganggap itu bagian dari mendidik atau mendisiplinkan,” beber Retno.

Retno menduga jika ucapan dan jawaban anak-anak korban dalam video klarifikasi tersebut adalah jawaban di bawah tekanan atau menjawab sesuai keinginan si oknum guru. Selain itu, ada ketimpangan relasi antara guru-murid, dimana murid tidak akan berani menjawab sesuai apa yang dia rasakan.

”Mengutuk keras pendekatan guru dalam mendisiplinkan siswa di kelas dengan cara-cara kekerasan,” ujarnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak diatur setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Masih dalam undang-undang yang sama juga diatur sanksinya diatur dalam Pasal 80 ayat 1. Guru tersebut dapat dikenai sanksi dengan dipidana penjara paling lama 3,6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut KPAI sudah berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayan Provinsi Jawa Tengah. Menurut Retno, dalam koordinasi tersebut pihaknya mendapatkan penjelasan jika pihak Disdikbud Provinsi Jawa Tengah sebagai pengelola SMK sedang mendalami kasus ini.

Kepala sekolah pun dimintai keterangan. Pelaku juga dipanggil pada 19 April lalu. ”Penegakan hukum dalam kasus ini penting dilakukan agar ada efek jera dan tidak ada peniruan oleh siapapun dalam upaya mendidik atau mendisiplinkan anak. Sekolah seharusnya menjadi zona aman dan nyaman bagi peserta didik,” tegas Retno.

KPAI mendorong Disdikbud Provisi Jawa Tengah untuk mengusut tuntas kasus ini. Jika terbukti bersalah maka harus diproses sesuai dengan ketentuan kepegawaian maupun peraturan perundangan yang berlaku.

”KPAI menghimbau semua pihak yang memiliki video kekerasan tersebut untuk dihapus dan tidak disebarluaskan lagi, demi kepentingan terbaik bagi anak,” imbuhnya. (lyn/fat/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Sekolah Negeri Butuh 988.133 Guru PNS

Kebutuhan guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN) di sekolah negeri berjumlah 988.133 orang.


Kasus Pornografi Rizieq Berpotensi Di-SP3

Kasus Pornografi Rizieq Berpotensi Di-SP3

Kasus chat pornografi yang menjerat Habib Rizieq Shihab (HRS) berpotensi dihentikan.


Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik

Bagi aparatur sipil negara (ASN) yang ingin menggunakan kendaraan dinas untuk mudik Lebaran, tampaknya, harus mengurungkan niatnya.


Bos First Travel Divonis Maksimal

Bos First Travel Divonis Maksimal

Seolah air matanya telah mengering, tak ada raut sedih yang berlebihan dari Anniesa Hasibuan dan dua terdakwa kasus penipuan haji dan umroh lainnya


Kapal Equanimity Disita Ulang

Kapal Equanimity Disita Ulang

Bareskrim masih belum menyerah terkait kasus penyitaan kapal Equanimity senilai USD 250 juta.


THR Guru PNS Naik, Honorer hanya Terima Bingkisan Lebaran

THR Guru PNS Naik, Honorer hanya Terima Bingkisan Lebaran

Kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) hanya jadi cerita bagi sebagian besar guru honorer di daerah.


Nilai Turun tapi Asli

Nilai Turun tapi Asli

Nilai ujian nasional (Unas) SMA/SMK selalu turun dalam tiga tahun.


Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

Dituntut Jaksa Penjara 20 Tahun, Bos Travel Nangis

Anniesa Hasibuan, salah satu terdakwa kasus penipuan berkedok biro haji dan umroh First Travel tidak mampu menyembunyikan kesedihannya.


Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengesekusi terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).


Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Mulai Tahun Ini, Prioritaskan Pengangkatan Guru Honorer

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menegaskan bahwa instansinya bakal menjadikan persoalan guru sebagai prioritas untuk diselesaikan



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!