Nasional
Share this on:

Kasus Match Fixing Bakal Naik Status

  • Kasus Match Fixing Bakal Naik Status
  • Kasus Match Fixing Bakal Naik Status

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo.

JAKARTA - Kasus match fixing bakal menjerat banyak orang. Pasalnya, Polri mengisyaratkah akan semakin banyak kasus match fixing yang naik status dari penyelidikan ke penyidikan.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan bahwa kemungkinan besar naiknya status kasus match fixing ini akan dilakukan pekan depan. Setelah gelar perkara memutuskan bahwa alat bukti yang dimiliki cukup. ”Kita tunggu saja,” paparnya.

Bila statusnya naik, maka konstruksi kasus tersebut sudah lebih jelas. Peristiwa pidananya dalam pertandingan apa dan siapa yang menjadi tersangka. ”Karena itu tidak menutup kemungkinan jumlah tersangka kasus match fixing akan bertambah,” terangnya di ruang Rupatama kemarin.

Menurutnya, kasus match fixing yang ditangani tersebut akan membongkar tuntas bagaimana modus mafia bola. Dari pejabat yang memiliki kewenangan hingga ke pelaku teknis di lapangan. ”Yang paling penting ini tidak hanya di liga 3 dan 2,” paparnya.

Bila ada pidana yang terjadi dalam liga 1 tentu Polri akan bekerja serius membongkarnya. Hingga tidak ada lagi mafia bola yang bisa bernafas lega. ”Yang terlibat, pasti dimintai pertanggungjawaban,” ujarnya.

Kemungkinan besar salah satu kasus match fixing yang akan naik status adalah pengaturan skor pertandingan antara PSS Sleman vs Madura FC, baik di babak kedua dan babak delapan besar.

Direktur Dittipidkor Bareskrim Brigjen Erwanto Kurniadi sempat memberikan isyarat naik statusnya kasus tersebut. Menurutnya, setiap saksi yang tidak hadir dalam pemeriksaan nantinya akan bisa dilakukan upaya paksa. ”Saat statusnya sudah penyidikan,” tegasnya.

Kasus yang ditanganinya tidak akan berjalan di tempat. Melainkan akan tetap berjalan hingga bisa mengungkap perbuatan pidana yang terjadi. ”Tidak ada yang bisa menghambat,” jelasnya. (idr/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

PLN Bantah Tarif Listrik Naik

PLN Bantah Tarif Listrik Naik

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membantah isu kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL).


Populasi Dunia Bakal Capai Dua Miliar

Populasi Dunia Bakal Capai Dua Miliar

Berdasarkan laporan PBB yang dirilis pada Senin (17/6), populasi dunia diperkirakan akan meningkat dua miliar dalam 30 tahun ke depan.


Empat BUMN Naik Kasta

Empat BUMN Naik Kasta

Empat BUMN Indonesia masuk dalam daftar perusahaan publik terbesar di dunia pada 2019, yang dirilis Forbes edisi Juni 2019.


Dapat Diterima, Belum Tentu Dikabulkan

Dapat Diterima, Belum Tentu Dikabulkan

Ada penyebutan istilah dalam kasus gugatan pilpres 2019 yang diajukan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.


Tim Investigasi Tak Perlu Dibentuk

Tim Investigasi Tak Perlu Dibentuk

Dorongan membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap kasus kericuhan 21-22 Mei yang mengakibatkan 9 orang meninggal dunia dinilai terlalu prematur.


Sofyan Jacob Minta Dipanggil Ulang

Sofyan Jacob Minta Dipanggil Ulang

Polda Metro Jaya membenarkan jika telah memanggil mantan Kapolda Metro Jaya, Komjen Pol (Purn) Mochammad Sofyan Jacob sebagai tersangka kasus dugaan makar, kema


Kawal Rekapitulasi, 5.000 Aktivis Bakal Menginap di KPU

Kawal Rekapitulasi, 5.000 Aktivis Bakal Menginap di KPU

Puluhan aktivis yang tergabung dalam Rembug Nasional Aktivis 98 (RNA 98) mendatangi Intelkam Polda Metro Jaya, Rabu (15/5) kemarin.


Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Belum juga direalisasikan pelaksanannya, PP No. 35 dan 36 tahun 2019 tentang Pemberian THR bagi PNS dan pensiunan bakal dilakukan revisi.


Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Kasus penyebaran data pribadi yang dilakukan aktivis Ulin Yusron bisa menjadi parameter penegakan hukum Polri.


Panitia Seleksi KPK Harus Segera Dibentuk

Panitia Seleksi KPK Harus Segera Dibentuk

Masa jabatan Agus Rahardjo sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera berakhir tahun ini.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!