Nasional
Share this on:

Kasus Pornografi Rizieq Berpotensi Di-SP3

  • Kasus Pornografi Rizieq Berpotensi Di-SP3
  • Kasus Pornografi Rizieq Berpotensi Di-SP3

JAKARTA - Kasus chat pornografi yang menjerat Habib Rizieq Shihab (HRS) berpotensi dihentikan. Polri sedang mempertimbangkan kemungkinan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk kasus tersebut. Hingga saat ini penyidik masih berupaya menemukan pengunggah chat mesum tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen M. Iqbal menjelaskan, penerbitan SP3 untuk kasus HRS itu suatu kemungkinan. ”Bisa jadi begitu,” papar mantan Kapolrestabes Surabaya tersebut kemarin (6/6).

Sebenarnya, hingga saat ini penyidik masih mencari pengunggah chat mesum tersebut. Sebenarnya masih ada semangat untuk melakukan pemeriksaan. ”Pengunggahnya ini masih dicari ya,” paparnya.

Menurut dia, penyidik tentunya juga mendengar pendapat dari saksi ahli terkait kasus tersebut. Semuanya akan disimpulkan bagaimana dengan kasus tersebut. ”Ya, SP3 ini dilihat nanti,” terangnya.

Sebelumnya, kasus HRS terkait dugaan penghinaan Pancasila telah di-SP3. Sebab, polisi tidak menemukan cukup bukti dalam kasus tersebut. Khususnya terkait video ceramah HRS yang hanya ditemukan versi yang telah terpotong.

”Kami belum temukan video yang utuh,” ujar Direskrimum Polda Jawa Barat Kombespol Umar Fana.

Apalagi, ternyata ceramah itu terjadi enam tahun sebelum dilaporkan. Menurutnya, semua itulah yang menjadi pertimbangan penghentian kasus HRS di Polda Jabar. ”Ya, itu sebabnya,” jelasnya.

Sementara kuasa hukum HRS Eggi Sudjana menegaskan, semua kasus kliennya seharusnya dihentikan. Kalau untuk kasus yang di Polda Metro Jaya terkait chat tersebut, perlu diketahui asal usul pengunggah itu tidak jelas alias anonim. ”Tentunya ini berdampak hukum,” paparnya.

Sebab, pengunggah tanpa nama ini membuat subjek hukumnya tidak ada. Lalu, pertanyaannya bagaimana memproses hukum bila subjeknya tidak ada. ”Ya tidak bisa dong,” papar mantan kuasa hukum First Travel tersebut.

Dia menuturkan, SP3 tersebut seharusnya SP3 sudah dikeluarkan sejak awal. Karena saat kali pertama tidak ditemukan adanya bukti yang cukup, seharusnya langsung SP3. ”Sejak dulu harusnya itu,” paparnya. (idr/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Pengalihan APBD untuk THR Disoal
Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Berita Sejenis

Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

KPK terus mencari bukti-bukti tambahan untuk melengkapi pengungkapan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.


Kasus Peluru Nyasar, Dua Orang Resmi Jadi Tersangka

Kasus Peluru Nyasar, Dua Orang Resmi Jadi Tersangka

Polisi telah menetapkan dua orang tersangka atas kasus proyektil nyasar di Gedung DPR RI, Senayan yang terjadi pada Senin (15/10).


Amien Mengaku Bahagia Diperiksa Penyidik

Amien Mengaku Bahagia Diperiksa Penyidik

Enam jam Amien Rais diperiksa sebagai saksi kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet kemarin.


PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

PP 43/2018 Diteken, Pelapor Korupsi Bakal Dihadiahi Rp200 Juta

Kabar baik bagi mereka yang getol membongkar skandal korupsi. Pemerintah bakal memberikan hadiah bagi masyarakat yang melaporkan kasus korupsi.


Kubu Prabowo Laporkan Situs yang Bikin Hoax Soal Sandi

Kubu Prabowo Laporkan Situs yang Bikin Hoax Soal Sandi

Drama kasus kebohongan Ratna Sarumpaet seperti tak berujung.


Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening

Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening

Kasus kebohongan Ratna Sarumpaet dinilai tidak berdiri sendiri. Ada kemungkinan, kasus kebohongan itu digunakan untuk menutupi sesuatu.


KPK Tahan Idrus, Eni Sebut Sofyan Tahu Pembagian Duit Korupsi

KPK Tahan Idrus, Eni Sebut Sofyan Tahu Pembagian Duit Korupsi

Sepekan pasca penetapan Idrus Marham sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1, Jumat (31/8) KPK menahan mantan menteri sosia


Temukan Perantara Lain Suap PLTU

Temukan Perantara Lain Suap PLTU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya perantara lain dalam kasus dugaan suap kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1.


Jokowi Belum Buka Dokumen Kasus Munir

Jokowi Belum Buka Dokumen Kasus Munir

Aktor intelektual di balik kematian aktivis Munir tak kunjung diproses hukum hingga terpidana pembunuhannya, Pollycarpus Budihari Priyanto.


Kepala Daerah Tersangka Tetap Wajib Dilantik

Kepala Daerah Tersangka Tetap Wajib Dilantik

Kepala daerah terpilih yang menjadi tersangka kasus pidana bukan hal yang baru di Indonesia.



Berita Hari Ini

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!