Nasional
Share this on:

Kasus Pornografi Rizieq Berpotensi Di-SP3

  • Kasus Pornografi Rizieq Berpotensi Di-SP3
  • Kasus Pornografi Rizieq Berpotensi Di-SP3

JAKARTA - Kasus chat pornografi yang menjerat Habib Rizieq Shihab (HRS) berpotensi dihentikan. Polri sedang mempertimbangkan kemungkinan mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) untuk kasus tersebut. Hingga saat ini penyidik masih berupaya menemukan pengunggah chat mesum tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divhumas Polri Brigjen M. Iqbal menjelaskan, penerbitan SP3 untuk kasus HRS itu suatu kemungkinan. ”Bisa jadi begitu,” papar mantan Kapolrestabes Surabaya tersebut kemarin (6/6).

Sebenarnya, hingga saat ini penyidik masih mencari pengunggah chat mesum tersebut. Sebenarnya masih ada semangat untuk melakukan pemeriksaan. ”Pengunggahnya ini masih dicari ya,” paparnya.

Menurut dia, penyidik tentunya juga mendengar pendapat dari saksi ahli terkait kasus tersebut. Semuanya akan disimpulkan bagaimana dengan kasus tersebut. ”Ya, SP3 ini dilihat nanti,” terangnya.

Sebelumnya, kasus HRS terkait dugaan penghinaan Pancasila telah di-SP3. Sebab, polisi tidak menemukan cukup bukti dalam kasus tersebut. Khususnya terkait video ceramah HRS yang hanya ditemukan versi yang telah terpotong.

”Kami belum temukan video yang utuh,” ujar Direskrimum Polda Jawa Barat Kombespol Umar Fana.

Apalagi, ternyata ceramah itu terjadi enam tahun sebelum dilaporkan. Menurutnya, semua itulah yang menjadi pertimbangan penghentian kasus HRS di Polda Jabar. ”Ya, itu sebabnya,” jelasnya.

Sementara kuasa hukum HRS Eggi Sudjana menegaskan, semua kasus kliennya seharusnya dihentikan. Kalau untuk kasus yang di Polda Metro Jaya terkait chat tersebut, perlu diketahui asal usul pengunggah itu tidak jelas alias anonim. ”Tentunya ini berdampak hukum,” paparnya.

Sebab, pengunggah tanpa nama ini membuat subjek hukumnya tidak ada. Lalu, pertanyaannya bagaimana memproses hukum bila subjeknya tidak ada. ”Ya tidak bisa dong,” papar mantan kuasa hukum First Travel tersebut.

Dia menuturkan, SP3 tersebut seharusnya SP3 sudah dikeluarkan sejak awal. Karena saat kali pertama tidak ditemukan adanya bukti yang cukup, seharusnya langsung SP3. ”Sejak dulu harusnya itu,” paparnya. (idr/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Pengalihan APBD untuk THR Disoal
Pengalihan APBD untuk THR Disoal

Berita Sejenis

Sejumlah Orang Jadi Korban Buntut Penyerangan Polsek Ciracas

Sejumlah Orang Jadi Korban Buntut Penyerangan Polsek Ciracas

Polisi masih terus menyelidiki kasus perusakan dan penyerangan Mapolsek Ciracas pada Rabu dinihari (12/12).


600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

Keluarga besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir putus asa.


Ahmad Dhani Dituntut Dua Tahun Penjara

Ahmad Dhani Dituntut Dua Tahun Penjara

Musisi Ahmad Dhani yang merupakan terdakwa kasus ujaran kebencian kembali menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan dari pihak JPU.


Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang tersangka kasus dugaan suap penerbitan izin pembangunan proyek Meikarta kemarin (23/11).


Bebas, Jonru Belum Pasti Ikut Reuni 212

Bebas, Jonru Belum Pasti Ikut Reuni 212

Terpidana kasus penyebaran ujaran kebencian (hate speech) Jon Riah Ukur alias Jonru Ginting menghirup udara bebas kemarin (23/11).


141 Kepala Desa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

141 Kepala Desa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

Tata kelola dana desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Justru sebaliknya, tren kasus rasuah kian meningkat dari tahun ke tahun.


Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).


Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah pribahasa yang tepat untuk Baiq Nuril.


Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Al Suhaibi mengungkapkan bahwa pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab tidak melanggar hukum apapun.


Gubernur Ganteng Dituntut 8 Tahun Penjara

Gubernur Ganteng Dituntut 8 Tahun Penjara

Gubernur Jambi (nonaktif) Zumi Zola Zulkifli terancam dihukum penjara delapan tahun terkait kasus suap "ketok palu" dan gratifikasi.



Berita Hari Ini

IKLAN ARIP

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!