Nasional
Share this on:

Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

  • Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis
  • Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

JAKARTA - Semakin tebalnya uang tunjangan hari raya (THR) yang diterima PNS, TNI, dan Polri serta pensiunan dinilai bermuatan politis. Seperti diketahui tahun lalu besaran THR hanya sekali gaji pokok. Tetapi tahun ini, mendekati 2019, besarannya naik karena termasuk tunjangan kinerja serta aneka tunjangan lainnya.

Namun tudingan bahwa semakin besarnya nominal uang THR itu bermuatan politisi dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia menuturkan bahwa skema baru THR bagi PNS dan pensiunan sudah ada dalam pagu APBN 2018.

Karena itu, dia membantah jika kebijakan baru tersebut merupakan kebijakan politis. Dia juga tidak menjawab dengan gamblang apakah skema baru THR ini akan berlaku pada tahun-tahun berikutnya.

"Kan kemarin sudah ditulis di dalam UU APBN yang sudah kita bahas selama ini, itu sudah dianggarkan, jadi selama ini sudah dibahas sejak tahun lalu. Itu selalu dibahas dalam APBN, yang ini sekarang lagi dibahas mulainya," jelasnya di Gedung DPR, kemarin.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya menegaskan bahwa pihaknya berharap kenaikan besaran THR tersebut bisa mendongkrak konsumsi di kuartal kedua ini. Menurut dia, yang terpenting bagi pemerintah adalah mempertahankan stabilitas bersama-sama dengan Bank Indonesia.

"Kita lihat saja nanti pertumbuhan ekonomi, sekarang kita fokus pada stabilitas. Hari-hari ini akan bersama-sama Bank Indonesia terus menjaga stabilitas, artinya jangan sampai suatu confidence itu terganggu gejolak yang terjadi, tapi kita berharap pada kuartal II ini optimisme bisa didapat, "tegasnya.

Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah nominal THR yang besar itu hanya tahun ini atau berlaku untuk tahun-tahun berikutnya juga. Sebelumnya Menteri PAN-RB Asman Abnur berharap skema baru nominal THR itu juga berlaku untuk tahun-tahun berikutnya. Tetapi kepastian apakah berlanjut atau tidak, bukan menjadi domain Kementerian PAN-RB.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman juga belum bisa memastikan apakah tahun depan besaran THR tetap sebanyak tahun ini. ’’Sebainya fokus dulu tahun ini,’’ jelasnya.

Herman juga mengingatkan ketentuan dalam disiplin PNS bahwa mereka dilarang menerima hadiah atau sesuatu pemberian yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan. Di bulan Ramadan atau saat lebaran nanti, ada potensi kiriman parcel untuk para pejabat.

’’Karena itu dihimbau kepada segenap PNS untuk menaga integritas. Tidak menerima gratifikasi baik berupa parcel atau lainnya,’’ katanya. Kalaupun sudah terlanjur diterima, karena tidak tahu saat pengirimannya, sebaiknya disampaikan ke unit pengendali gratifikasi yang ada di lingkungan instansi masing-masing.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengaku kurang sepakat dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan besaran THR PNS dan pensiunan tahun ini. Dia mengkritisi kinerja PNS yang masih buruk belum layak mendapat kenaikan tersebut. Menurut dia, proses birokrasi yang masih rumit justru memperlambat kinerja dunia usaha.

"Saya terus terang tidak setuju. Kita harus lihat kinerja mereka. Yang memperlambat (dunia usaha) salah satunya juga kerjaan mereka. Sampai kita kelewatan momentum. Birokrasinya masih begitu buruknya. Jadi menurut saya harus ada evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja PNS," jelasnya di Hotel JS Luwansa. (ken/wan/agf/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pimen Kiye, Empat dari 10 Anak Indonesia Kerdil

Pimen Kiye, Empat dari 10 Anak Indonesia Kerdil

Kemarin (16/9) pemerintah menyerukan dimulainya Kampanye Nasional Pencegahan Stunting secara nasional.


Marinir Tewas di Markas, Keluarga Yakin Bukan Bunuh Diri

Marinir Tewas di Markas, Keluarga Yakin Bukan Bunuh Diri

Kematian Kelasi Kepala (KLK) Achmad Halim Mardyansyah menimbulkan tanda tanya bagi keluarganya.


Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Penayangan iklan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menayangkan capaian pemerintah terus mendapat protes dari partai Gerakan Indonesia Raya.


Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah pusat akan menindak tegas pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti melakukan korupsi.


Kemenlu Berharap Bukan WNI

Kemenlu Berharap Bukan WNI

Beredar kabar bahwa dua warga negara Indonesia (WNI) menjadi korban penculikan di perairan Semporna, Sabah, Malaysia.


Tukin 120 Ribu Guru PNS Kemenag Macet

Tukin 120 Ribu Guru PNS Kemenag Macet

Penganggaran untuk tunjangan guru PNS di Kementerian Agama (Kemenag) menyisakan masalah.


Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Pemerintah belum memutuskan lagi pencairan sisa dana talangan untuk ganti rugi korban luapan Lumpur Lapindo.


Tenaga Honorer Keluhkan Pembatasan Usia

Tenaga Honorer Keluhkan Pembatasan Usia

Pemerintah dinilai setengah hati dalam memberikan kesempatan bagi tenaga honorer kategori dua (K2) untuk berkesempatan menjadi CPNS.


2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

Sebanyak 2.357 PNS berstatus koruptor dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) masih aktif menjadi abdi negara dan mendapatkan gaji.


Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Separo Kuota CPNS untuk Guru dan Dosen

Prioritas pemerintah dalam rekrutmen CPNS baru tahun ini tetap pada pendidik.



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!