Nasional
Share this on:

Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

  • Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis
  • Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

JAKARTA - Semakin tebalnya uang tunjangan hari raya (THR) yang diterima PNS, TNI, dan Polri serta pensiunan dinilai bermuatan politis. Seperti diketahui tahun lalu besaran THR hanya sekali gaji pokok. Tetapi tahun ini, mendekati 2019, besarannya naik karena termasuk tunjangan kinerja serta aneka tunjangan lainnya.

Namun tudingan bahwa semakin besarnya nominal uang THR itu bermuatan politisi dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia menuturkan bahwa skema baru THR bagi PNS dan pensiunan sudah ada dalam pagu APBN 2018.

Karena itu, dia membantah jika kebijakan baru tersebut merupakan kebijakan politis. Dia juga tidak menjawab dengan gamblang apakah skema baru THR ini akan berlaku pada tahun-tahun berikutnya.

"Kan kemarin sudah ditulis di dalam UU APBN yang sudah kita bahas selama ini, itu sudah dianggarkan, jadi selama ini sudah dibahas sejak tahun lalu. Itu selalu dibahas dalam APBN, yang ini sekarang lagi dibahas mulainya," jelasnya di Gedung DPR, kemarin.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya menegaskan bahwa pihaknya berharap kenaikan besaran THR tersebut bisa mendongkrak konsumsi di kuartal kedua ini. Menurut dia, yang terpenting bagi pemerintah adalah mempertahankan stabilitas bersama-sama dengan Bank Indonesia.

"Kita lihat saja nanti pertumbuhan ekonomi, sekarang kita fokus pada stabilitas. Hari-hari ini akan bersama-sama Bank Indonesia terus menjaga stabilitas, artinya jangan sampai suatu confidence itu terganggu gejolak yang terjadi, tapi kita berharap pada kuartal II ini optimisme bisa didapat, "tegasnya.

Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah nominal THR yang besar itu hanya tahun ini atau berlaku untuk tahun-tahun berikutnya juga. Sebelumnya Menteri PAN-RB Asman Abnur berharap skema baru nominal THR itu juga berlaku untuk tahun-tahun berikutnya. Tetapi kepastian apakah berlanjut atau tidak, bukan menjadi domain Kementerian PAN-RB.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman juga belum bisa memastikan apakah tahun depan besaran THR tetap sebanyak tahun ini. ’’Sebainya fokus dulu tahun ini,’’ jelasnya.

Herman juga mengingatkan ketentuan dalam disiplin PNS bahwa mereka dilarang menerima hadiah atau sesuatu pemberian yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan. Di bulan Ramadan atau saat lebaran nanti, ada potensi kiriman parcel untuk para pejabat.

’’Karena itu dihimbau kepada segenap PNS untuk menaga integritas. Tidak menerima gratifikasi baik berupa parcel atau lainnya,’’ katanya. Kalaupun sudah terlanjur diterima, karena tidak tahu saat pengirimannya, sebaiknya disampaikan ke unit pengendali gratifikasi yang ada di lingkungan instansi masing-masing.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengaku kurang sepakat dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan besaran THR PNS dan pensiunan tahun ini. Dia mengkritisi kinerja PNS yang masih buruk belum layak mendapat kenaikan tersebut. Menurut dia, proses birokrasi yang masih rumit justru memperlambat kinerja dunia usaha.

"Saya terus terang tidak setuju. Kita harus lihat kinerja mereka. Yang memperlambat (dunia usaha) salah satunya juga kerjaan mereka. Sampai kita kelewatan momentum. Birokrasinya masih begitu buruknya. Jadi menurut saya harus ada evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja PNS," jelasnya di Hotel JS Luwansa. (ken/wan/agf/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kapolri: 1 Juli Bukan Hari Lahir Polri

Kapolri: 1 Juli Bukan Hari Lahir Polri

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengungkapkan fakta menarik terkait kelahiran Polri.


Satu Keluarga Tewas Dibunuh, Dipastikan Bukan Perampokan

Satu Keluarga Tewas Dibunuh, Dipastikan Bukan Perampokan

Satu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan dua anak ditemukan tewas di sebuah rumah di Jalan Bojong Nangka, RT 02/07, Kelurahan Jatirahayu, Pondok Melati, Ko


Majukan Desa, ASPEKSINDO Bersama BNI Garap BUMDes dan Smart Village

Majukan Desa, ASPEKSINDO Bersama BNI Garap BUMDes dan Smart Village

Keseriusan Asosiasi Pemerintah Desa dan Kepulauan Indonesia (ASPEKSINDO) membangun daerah pedalaman terus terpacu.


Pemerintah Bikin Buoy dan Tambah Sensor Gempa

Pemerintah Bikin Buoy dan Tambah Sensor Gempa

Pemerintah berencana melakukan penguatan sistem Indonesia Tsunami Early Warning Systems (INA-TEWs) dalam waktu 3 tahun mendatang (2019-2021).


Surabaya Membara, Tiga Tewas Jatuh dari Viaduk

Surabaya Membara, Tiga Tewas Jatuh dari Viaduk

Puluhan orang itu berebutan memilih naik ke viaduk.


Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat untuk me-review perizinan pembangunan proyek Meikarta.


Taufik Mundur dari Timses Prabowo-Sandi

Taufik Mundur dari Timses Prabowo-Sandi

Kasus hukum yang membelit Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan bukan hanya berimbas pada jabatannya di parlemen dan partai.


Honorer K2 Tolak Skema PPPK

Honorer K2 Tolak Skema PPPK

Tawaran pemerintah untuk menyediakan jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi honorer yang tidak terakomodir dalam pendaftaran CPNS ditolak.


Jembatan Suramadu Rencananya Digratiskan Mulai Hari Ini

Jembatan Suramadu Rencananya Digratiskan Mulai Hari Ini

Pada 13 Juni 2015, pemerintah menggratiskan tarif masuk motor ke Jembatan Suramadu.


15 Guru dan Tenaga Medis Disandera KKSB

15 Guru dan Tenaga Medis Disandera KKSB

Langkah pemerintah menangani kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB) perlu diperbaiki.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!