Nasional
Share this on:

Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

  • Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis
  • Kata Pemerintah THR PNS Naik Bukan Kebijakan Politis

JAKARTA - Semakin tebalnya uang tunjangan hari raya (THR) yang diterima PNS, TNI, dan Polri serta pensiunan dinilai bermuatan politis. Seperti diketahui tahun lalu besaran THR hanya sekali gaji pokok. Tetapi tahun ini, mendekati 2019, besarannya naik karena termasuk tunjangan kinerja serta aneka tunjangan lainnya.

Namun tudingan bahwa semakin besarnya nominal uang THR itu bermuatan politisi dibantah oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia menuturkan bahwa skema baru THR bagi PNS dan pensiunan sudah ada dalam pagu APBN 2018.

Karena itu, dia membantah jika kebijakan baru tersebut merupakan kebijakan politis. Dia juga tidak menjawab dengan gamblang apakah skema baru THR ini akan berlaku pada tahun-tahun berikutnya.

"Kan kemarin sudah ditulis di dalam UU APBN yang sudah kita bahas selama ini, itu sudah dianggarkan, jadi selama ini sudah dibahas sejak tahun lalu. Itu selalu dibahas dalam APBN, yang ini sekarang lagi dibahas mulainya," jelasnya di Gedung DPR, kemarin.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu hanya menegaskan bahwa pihaknya berharap kenaikan besaran THR tersebut bisa mendongkrak konsumsi di kuartal kedua ini. Menurut dia, yang terpenting bagi pemerintah adalah mempertahankan stabilitas bersama-sama dengan Bank Indonesia.

"Kita lihat saja nanti pertumbuhan ekonomi, sekarang kita fokus pada stabilitas. Hari-hari ini akan bersama-sama Bank Indonesia terus menjaga stabilitas, artinya jangan sampai suatu confidence itu terganggu gejolak yang terjadi, tapi kita berharap pada kuartal II ini optimisme bisa didapat, "tegasnya.

Yang jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah nominal THR yang besar itu hanya tahun ini atau berlaku untuk tahun-tahun berikutnya juga. Sebelumnya Menteri PAN-RB Asman Abnur berharap skema baru nominal THR itu juga berlaku untuk tahun-tahun berikutnya. Tetapi kepastian apakah berlanjut atau tidak, bukan menjadi domain Kementerian PAN-RB.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian PAN-RB Herman Suryatman juga belum bisa memastikan apakah tahun depan besaran THR tetap sebanyak tahun ini. ’’Sebainya fokus dulu tahun ini,’’ jelasnya.

Herman juga mengingatkan ketentuan dalam disiplin PNS bahwa mereka dilarang menerima hadiah atau sesuatu pemberian yang berhubungan dengan jabatan atau kewenangan. Di bulan Ramadan atau saat lebaran nanti, ada potensi kiriman parcel untuk para pejabat.

’’Karena itu dihimbau kepada segenap PNS untuk menaga integritas. Tidak menerima gratifikasi baik berupa parcel atau lainnya,’’ katanya. Kalaupun sudah terlanjur diterima, karena tidak tahu saat pengirimannya, sebaiknya disampaikan ke unit pengendali gratifikasi yang ada di lingkungan instansi masing-masing.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengaku kurang sepakat dengan keputusan pemerintah untuk menaikkan besaran THR PNS dan pensiunan tahun ini. Dia mengkritisi kinerja PNS yang masih buruk belum layak mendapat kenaikan tersebut. Menurut dia, proses birokrasi yang masih rumit justru memperlambat kinerja dunia usaha.

"Saya terus terang tidak setuju. Kita harus lihat kinerja mereka. Yang memperlambat (dunia usaha) salah satunya juga kerjaan mereka. Sampai kita kelewatan momentum. Birokrasinya masih begitu buruknya. Jadi menurut saya harus ada evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja PNS," jelasnya di Hotel JS Luwansa. (ken/wan/agf/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

PPPK Akhir Pekan Mulai Tes

PPPK Akhir Pekan Mulai Tes

Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) resmi ditutup Senin (17/2) pukul 24.00 WIB.


Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Pendaftar PPPK Tembus 80 Ribu

Antusiasme para pegawai honorer K2 untuk mengikuti seleksi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap pertama tahun ini cukup tinggi.


14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

14 Siswa SD di Solo Ditolak Sekolah

Pemerintah telah mencanangkan pendidikan 12 tahun. Sayangnya nasib miris datang dari 14 siswa SD di Solo, Jawa Tengah, yang terpaksa harus keluar dari sekolah.


Tarif Tol Trans Jawa Golongan 1 Bisa Diturunkan

Tarif Tol Trans Jawa Golongan 1 Bisa Diturunkan

Pemerintah masih terus mencarikan opsi terbaik untuk menurunkan tarif Jalan Tol Trans Jawa.


Dana BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp14,7 Triliun

Dana BPJS Kesehatan Sudah Cair Rp14,7 Triliun

Presiden Joko Widodo memastikan anggaran untuk BPJS Kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI) yang menjadi kewajiban pemerintah dibayarkan awal waktu.


Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Pemerintah Kejar Penuntasan Wajib Belajar 12 Tahun

Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2019 resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin (12/2).


Pendaftaran PPPK Tertunda

Pendaftaran PPPK Tertunda

Pendaftaran Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dijadwalkan dibuka pada 10 - 16 Februari 2019 belum bisa direalisasikan.


Pematalan Remisi Susrama, Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Pematalan Remisi Susrama, Tinggal Tunggu Keputusan Presiden

Gelombang dorongan yang tidak henti meminta pemerintah mencabut remisi untuk I Nyoman Susrama berbuah manis.


E-KTP Akan dikembangkan Jadi e-ID

E-KTP Akan dikembangkan Jadi e-ID

Pemerintah berencana mengembangkan KTP elektronik (KTP-el/e-KTP) menjadi e-ID (electronic identity).


Rekrutmen PPPK Dimulai Hari Ini

Rekrutmen PPPK Dimulai Hari Ini

Pemerintah mengumumkan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dibuka mulai hari ini (8/2).



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!