Nasional
Share this on:

Keamanan Komunikasi Pejabat Lemah

  • Keamanan Komunikasi Pejabat Lemah
  • Keamanan Komunikasi Pejabat Lemah

JAKARTA - Rekaman pembicaraan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dengan Dirut PT PLN Sofyan Basir menunjukkan letoynya keamanan komunikasi seorang pejabat. Berbagai standard operating procedure (SOP) keamanan komunikasi yang diterapkan untuk pejabat kerap kali tidak dijalankan.

Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menjelaskan, SOP komunikasi pejabat terbagi dalam empat kriteria. Yakni, biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia.

”Untuk setiap kriteria itu cara komunikasinya diatur,” terangnya.

Untuk informasi biasa dan terbatas, diperbolehkan berkomunikasi melalui telepon seluler. Hal tersebut artinya memang informasi ini tidak membutuhkan keamanan.

”Namun berbeda untuk informasi yang rahasia dan sangat rahasia,” papar dihubungi Jawa Pos, kemarin.

Menurut dia, untuk informasi dengan kategori rahasia dan sangat rahasia hanya diperbolehkan untuk dibicarakan secara langsung alias tatap muka. Dilarang untuk berkomunikasi via telepon, apalagi telepon yang tidak memiliki aplikasi pengacak suara.

”Bahkan bila informasi rahasia dan sangat rahasia ini bocor, maka pejabat itu bisa dihukum,” terangnya.

Dia menuturkan, hukuman itu biasanya ditentukan oleh atasan yang berwenang menghukum. Serta pemeriksaan terhadap pejabat yang disadap itu dilakukan oleh Inspektorat. ”Itu SOP keamanan komunikasi pejabat selain adanya aplikasi pengacak suara,” paparnya.

Telepon pejabat negara termasuk Menteri BUMN Rini Soemarno dipastikan punya fasilitas perlindungan yang terenkripsi. Bahkan sudah ada SOP dalam perlindungan komunikasi oleh pejabat negara.

”Setiap komunikasi kedinasan wajib menggunakan komunikasi aman dan terpercaya. Komunikasi aman dan terpercaya tersebut disediakan dan di atur oleh Lemsaneg (BSSN),” ungkap Juru Bicara BSSN Anton Setiawan.

Anton mengungkapkan standar komunikasi pejabat negara diatur dalam sistem persandian dengan menggunakan perlindungan terenkripsi. Baik itu menggunakan deskphone, mobile, maupun email. ”BSSS, dulu Lemsaneg, sudah mendistribusikan peralatan sandi khusus kepada setiap pejabat negara untuk perlindungan terhadap kerawanan,” ujar dia kepada Jawa Pos, kemarin (29/4).

Dia mengungkapkan, peralatan itu berupa peranti lunak atau software maupun peranti keras atau hardware. Alat itu termasuk praktis karena menyesuaikan dengan tipe komunikasi yang digunakan pejabat.

”Kalau mobile ya berarti hardware berupa mobile phone yg terenkripsi. Tapi kendala nya biasanya pada sisi kenyamanan pejabat yang bersangkutan karena perangkat yang terinkripsi biasanya bersifat closed group,” ujar dia.

Lantaran sifat terenkripsi itu, maka tentu saja isi pembicaraan tersebut tidak dapat didengar atau dibaca. Tapi, penggunaan alat yang diberikan oleh BSSN itu sepenuhnya kewenangan dari pejabat yang bersangkutan. Khusus kasus rekaman telepon Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir itu BSSN masih akan menyelidikinya.

”Sampai saat ini belum ada info ke kami. Besok Senin (hari ini, red) coba saya tanyakan ke bagian yang menangani hal ini,” ungkap dia. (idr/tyo/jun/vir/lum/agf/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak mempermasalahkan nada dering panggilan atau Ring Back Tone (RBT) yang berjudul ”Jokowi Saja”.


Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Penayangan iklan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menayangkan capaian pemerintah terus mendapat protes dari partai Gerakan Indonesia Raya.


Arab Saudi Gerebek 116 WNI

Arab Saudi Gerebek 116 WNI

Sebanyak 116 WNI terjaring razia pihak keamanan Arab Saudi di sebuah penampungan di kawasan Misfalah, Makkah.


Prabowo Pertimbangkan Lima Nama Cawapresnya

Prabowo Pertimbangkan Lima Nama Cawapresnya

Komunikasi antara Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.


OTT Lagi, KPK Tangkap Bupati Labuhanbatu

OTT Lagi, KPK Tangkap Bupati Labuhanbatu

Peringatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah pejabat publik tampaknya masih belum cukup membuat mereka menjauh dari praktik korupsi.


KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami bukti-bukti dalam kasus dugaan rasuah di Aceh.


Kominfo Blokir Aplikasi Tik Tok

Kominfo Blokir Aplikasi Tik Tok

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) akhirnya memutuskan memblokir aplikasi video social Tik Tok.


Pemerintah Bersihkan Pejabat Nakal

Pemerintah Bersihkan Pejabat Nakal

Insiden KM Sinar Bangun di Danau Toba pekan lalu (18/6) masuk catatan buruk dalam arus mudik dan balik tahun ini.


Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Dikuntit dari Purwokerto, KPK Tabrak Mobil Pejabat lalu Tangkap Bupati Purbalingga

Praktik korupsi masih marak terjadi jelang Lebaran.


Status Boediono Segera Diputuskan

Status Boediono Segera Diputuskan

Status hukum mantan Wakil Presiden RI Boediono dan para mantan pejabat tinggi BI dalam skandal megakorupsi Bank Century segera mendapat kepastian.



Berita Hari Ini

Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!