Nasional
Share this on:

Kebijakan Tiket Murah Masih Setengah Hati

  • Kebijakan Tiket Murah Masih Setengah Hati
  • Kebijakan Tiket Murah Masih Setengah Hati

**JAKARTA ** - Sesuai kesepakatan Pemerintah bersama seluruh badan usaha maskapai penerbangan, mulai memberlakukan penerbangan murah dengan diskon tarif sebesar 50% dari Tarif Batas Atas (TBA) Low Cost Carrier (LCC) untuk 30% dari total kursi pesawat telah disediakan dan berlaku efektif mulai kemarin (11/7). Meski demikian, pemberlakuan ini dinilai masih setengah hati oleh sejumlah Asosiasi Perusahaan Perjalaan Wisata (ASITA).

Sejumlah maskapai dan badan usaha yang berkomitmen memberlakukan tiket murah yakni Garuda Indonesia Grup, Maskapai Lion Air Grup, Angkasa Pura I (AP I), Angkasa Pura II (AP II), Pertamina, Perum LPPNP/Air Nav Indonesia.

Mengingat pentingnya Kebijakan Penurunan Harga Tiket Angkutan Udara ini, Pemerintah melalui Kemenko Perekonomian mengingatkan semua pihak untuk mematuhi ketentuan dan mendukung pelaksanaan serta implementasi kebijakan tersebut.

"Ini merupakan wujud komitmen Pemerintah dan wujud keberpihakan seluruh pelaku industri terkait untuk bersama-sama menanggung beban dalam penyediaan penerbangan murah yang terjangkau masyarakat," terang Kepala Biro Hukum Persidangan dan Hubungan Masyarakat Kemenko Perekonomian, I Ktut Hadi Priatna, kemarin.

Ktut menjelaskan, penerbangan murah disediakan untuk jadwal tertentu (keberangkatan pada hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 10.00 -14.00), untuk penerbangan no frills atau Low Cost Carrier (LCC) Domestik tipe pesawat jet , dengan penurunan tarif sebesar 50% dari TBA LCC, untuk 30% dari total kapasitas pesawat.

Penerbangan murah, lanjut Ktut, disediakan oleh Maskapai Citilink (62 flight atau 3.348 seat per hari), dan Maskapai Lion Air (146 flight atau 8.278 seat per hari). Ktut menambahkan, penurunan tariff sebesar 50% dari TBA LCC untuk sebanyak 30% dari total kapasitas pesawat, dilakukan melalui pembagian beban bersama (sharing the pain) yang melibatkan pihak Maskapai (Garuda Indonesia dan Lion Air Group), Pengelola Bandara (Kementerian Perhubungan, AP 1 dan AP 2), Pertamina, dan Air Nav Indonesia.

"Pembagian beban dilakukan atas Total Loss akibat penurunan harga, yang dibagi secara proporsional kepada semua pihak terkait, dengan mendasarkan pada proporsi peran setiap pihak pada struktur biaya penerbangan (persentase Beban Loss Sharing)," ungkap Ktut.

Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Perjalaan Wisata (ASITA) menilai kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga tiket penerbangan Low Cost Carrier (LCC) masih setengah hati karena belum didukung jumlah penerbangan yang memadai.

"Penerbangan untuk kebijakan itu belum merata. Untuk Sumbar, penerbangan Padang-Jakarta pada jam 10.00-14.00 WIB sesuai kebijakan hanya ada satu penerbangan perhari," kata Ketua ASITA Sumbar Ian Hanafiah.

Satu penerbangan itu dilayani oleh maskapai Lion Air dengan waktu keberangkatan 10.35 WIB dan sampai di Cengkareng 12.25 WIB. Lion mengalokasikan sekitar 57 seat untuk kebijakan harga murah dalam satu penerbangan.

Merujuk kebijakan tiket penerbangan murah yang berlaku untuk Selasa, Kamis dan Sabtu pukul 10.00-14.00 WIB, hanya tersedia 171 seat dalam sepekan. Namun pantauan dari salah satu aplikasi penjualan tiket, harga tiket maskapai lion air Padang-Jakarta untuk Selasa (23/7) pukul 10.35 WIB masih Rp1.321.000/pax.

Harga itu belum merujuk pada kebijakan tiket murah yang ditetapkan oleh pemerintah karena Tarif Batas Atas untuk rute itu adalah Rp1.476.000 sementara tarif batas bawah Rp517.000. Sementara untuk maskapai Citylink, tidak ada satupun penerbangan yang melayani pada jam yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. "Harusnya ada jumlah penerbangan yang memadai untuk waktu yang ditetapkan itu," katanya.

Dari sudut pandang pariwisata penurunan harga tiket itu diyakininya berpengaruh positif, tetapi tidak signifikan. Ia berharap, ke depan kebijakan pemerintah itu akan lebih mendukung sektor pariwisata. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Peluang RUU PKS Disahkan Sangat Kecil

Peluang RUU PKS Disahkan Sangat Kecil

Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) sampai saat ini masih menjadi perdebatan.


Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Pilkada Serentak 2020 Dibayang-bayangi Koruptor

Bayang-bayang mantan koruptor menjadi peserta pemilu masih jadi momok menakutkan. Regulasi yang sempat diwacanakan belum juga terealisasi.


Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Presiden Jokowi berjanji akan mencopot Kapolda dan Danrem yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).


Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Soal Dewan Pengawas KPK, DPR-Pemerintah Belum Deal

Dewan Pengawas KPK dalam Daftar Inventarisir Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah, masih menjadi topik pembahasan.


Mahathir Surati Jokowi soal Kabut Asap

Mahathir Surati Jokowi soal Kabut Asap

Kondisi kebakaran hutan dan lahan di beberapa provinsi Sumatera dan Kalimantan masih terus berlangsung.


1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

1.800 Personel Brimob Belum Ditarik dari Papua Barat

Polri masih menempatkan 18 satuan setingkat kompi (SSK) atau 1.800 personel Brimob bersiaga di Papua Barat.


Capim KPK Terpilih Hadapi Tantangan Baru

Capim KPK Terpilih Hadapi Tantangan Baru

Komisi III DPR RI masih melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terhadap 10 calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Arab Saudi Cabut Visa Progresif Umrah

Arab Saudi Cabut Visa Progresif Umrah

Kerajaan Arab Saudi resmi mencabut kebijakan visa progresif umrah melalui sebuah dekrit raja pada awal pekan ini.


BJ Habibie Wafat, Indonesia Kibarkan Bendera Setengah Tiang

BJ Habibie Wafat, Indonesia Kibarkan Bendera Setengah Tiang

Seluruh masyarakat Indonesia diimbau untuk mengibarkan bendera setengah tiang sebagai tanda berduka atas wafatnya Presiden RI Ke-3 Baharudin Jusuf Habibie.


Pelajari Revisi UU KPK, Jokowi Tak Mau Gegabah

Pelajari Revisi UU KPK, Jokowi Tak Mau Gegabah

Presiden Joko Widodo akan berhati-hati terkait draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!