Nasional
Share this on:

Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening

  • Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening
  • Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening

JAKARTA - Kasus kebohongan Ratna Sarumpaet dinilai tidak berdiri sendiri. Ada kemungkinan, kasus kebohongan itu digunakan untuk menutupi sesuatu.

Salah satunya, mungkin penggunaan rekening yang sama untuk operasi plastik dan bantuan kemanusiaan musibah kecelakaan kapal di Danau Toba. Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menjelaskan bahwa saat ini setidaknya ada dua dugaan kasus yang bisa menjerat Ratna.

Pertama, soal hoax pemukulan dan kedua soal penggunaan rekening yang sama untuk operasi dan musibah kecelakaan kapal. ”Kalau ditanya penting mana antara kedua kasus, keduanya sama pentingnya,” ujarnya.

Namun, kasus rekening itu bisa jadi merupakan penyebab mengapa Ratna berbohong. Tujuannya menutupi kasus penggunaan uang dalam rekening tersebut. ”Tentu perlu dilihat keterhubungannya,” tuturnya.

Dalam proses hukum terhadap Ratna ini ada sejumlah masalah, yakni proses hukum dinilai politis. Namun, bukan berarti Polri hanya bisa berargumen bahwa karena memang melibatkan tokoh politik. ”Polri sebaiknya terbuka atas proses hukum dalam kasus Ratna, tujuannya agar tidak ada lagi tudingan politis,” paparnya.

Keterbukaan informasi dalam kasus Ratna ini juga menjadi salah satu cara agar isu ini tidak kemudian digoreng. Jangan sampai kasus ini kemudian menjadi isu yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

”Maka, perlu semuanya terbuka dan tuntas,” ujarnya.

Menurutnya, yang juga tidak bisa dikesampingkan adalah memastikan bahwa Ratna ini agen atau tidak. Agen dalam konteks Ratna ini disuruh orang atau berdiri sendiri. ”Kalau disuruh orang, tentunya dia menjadi agen dari orang tertentu,” ujarnya.

Yang pasti, hoax itu bisa muncul karena dua sebab, yakni terlalu banyaknya informasi atau justru karena tertutupnya informasi. ”Semua itu perlu disadari oleh kita semua,” paparnya dihubungi kemarin.

Pakar Hukum Pidana Trisakti Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, untuk mengusut kasus rekening itu sangat mudah. Tinggal dilakukan audit, berapa jumlah uang sumbangan yang masuk dan berapa yang digunakan untuk sumbangan.

”Perlu diketahui juga, toh sumbangan itu tidak memaksa orang untuk memberikan uangnya,” ujarnya.

Sementara Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menuturkan bahwa Polri tentu akan mengusut indikasi rekening yang sama digunakan untuk operasi plastik dan sumbangan musibah. Namun, saat ini fokusnya masih dalam kasus hoax.

”Setelah selesai semua baru dilihat barang buktinya,” ungkapnya. (idr/jpg)

Berita Sebelumnya

5.000 Korban Belum Ditemukan
5.000 Korban Belum Ditemukan

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Penaciran THR Bisa Molor, PP THR PNS Akan Direvisi

Belum juga direalisasikan pelaksanannya, PP No. 35 dan 36 tahun 2019 tentang Pemberian THR bagi PNS dan pensiunan bakal dilakukan revisi.


Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Soal Ulin Yusron, Integritas Polri Kembali Diuji

Kasus penyebaran data pribadi yang dilakukan aktivis Ulin Yusron bisa menjadi parameter penegakan hukum Polri.


Jakarta Belum Aman, JAD Masih Berkeliaran

Jakarta Belum Aman, JAD Masih Berkeliaran

Petinggi Polri belum bisa tidur nyenyak. Ini setelah diketahui masih ada belasan anggota Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang belum tertangkap.


Pentolan PAN Beda Sikap soal Status Eggi

Pentolan PAN Beda Sikap soal Status Eggi

Eggi Sudjana ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait pernyataan people power menyusul hasil quick count Pilpres 2019.


Presiden Diingatkan soal Situasi Pascapemilu

Presiden Diingatkan soal Situasi Pascapemilu

Sejumlah tokoh yang menjadi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, kemarin (9/5


Tim Hukum Nasional Bisa Ditolak DPR

Tim Hukum Nasional Bisa Ditolak DPR

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menilai wacana pembentukan Tim Hukum Nasional belum terlalu diperlukan.


Status Dewan Keamanan Jangan Hanya Jadi Pajangan

Status Dewan Keamanan Jangan Hanya Jadi Pajangan

Israel kembali menodai Bulan Suci Ramadan dengan tidak hanya membunuh warga Palestina di Gaza, namun juga melukai seluruh umat Muslim dunia.


Soal Lokasi Calon Ibukota Baru, Gunung Mas Paling Siap

Soal Lokasi Calon Ibukota Baru, Gunung Mas Paling Siap

Presiden Jokowi meninjau dari udara lokasi calon ibu kota baru di Kabupaten Gunung Mas kalimantan Tengah, kemarin (8/5).


Mahkamah Konstitusi Baru Terima 302 Perkara Pemilu 2019

Mahkamah Konstitusi Baru Terima 302 Perkara Pemilu 2019

Mahkamah Konstitusi telah menerima 302 perkara atau sekitar 52 persen, dari total 582 perkara yang bisa masuk ke MK.


Ini Lima Hasil Ijtima Ulama III

Ini Lima Hasil Ijtima Ulama III

Ustaz Bachtiar Nasir (UBN) menyatakan Ijtima Ulama III digelar untuk menjawab pertanyaan umat Islam soal adanya dugaan kecurangan pemilu.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!