Nasional
Share this on:

Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening

  • Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening
  • Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening

JAKARTA - Kasus kebohongan Ratna Sarumpaet dinilai tidak berdiri sendiri. Ada kemungkinan, kasus kebohongan itu digunakan untuk menutupi sesuatu.

Salah satunya, mungkin penggunaan rekening yang sama untuk operasi plastik dan bantuan kemanusiaan musibah kecelakaan kapal di Danau Toba. Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menjelaskan bahwa saat ini setidaknya ada dua dugaan kasus yang bisa menjerat Ratna.

Pertama, soal hoax pemukulan dan kedua soal penggunaan rekening yang sama untuk operasi dan musibah kecelakaan kapal. ”Kalau ditanya penting mana antara kedua kasus, keduanya sama pentingnya,” ujarnya.

Namun, kasus rekening itu bisa jadi merupakan penyebab mengapa Ratna berbohong. Tujuannya menutupi kasus penggunaan uang dalam rekening tersebut. ”Tentu perlu dilihat keterhubungannya,” tuturnya.

Dalam proses hukum terhadap Ratna ini ada sejumlah masalah, yakni proses hukum dinilai politis. Namun, bukan berarti Polri hanya bisa berargumen bahwa karena memang melibatkan tokoh politik. ”Polri sebaiknya terbuka atas proses hukum dalam kasus Ratna, tujuannya agar tidak ada lagi tudingan politis,” paparnya.

Keterbukaan informasi dalam kasus Ratna ini juga menjadi salah satu cara agar isu ini tidak kemudian digoreng. Jangan sampai kasus ini kemudian menjadi isu yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

”Maka, perlu semuanya terbuka dan tuntas,” ujarnya.

Menurutnya, yang juga tidak bisa dikesampingkan adalah memastikan bahwa Ratna ini agen atau tidak. Agen dalam konteks Ratna ini disuruh orang atau berdiri sendiri. ”Kalau disuruh orang, tentunya dia menjadi agen dari orang tertentu,” ujarnya.

Yang pasti, hoax itu bisa muncul karena dua sebab, yakni terlalu banyaknya informasi atau justru karena tertutupnya informasi. ”Semua itu perlu disadari oleh kita semua,” paparnya dihubungi kemarin.

Pakar Hukum Pidana Trisakti Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, untuk mengusut kasus rekening itu sangat mudah. Tinggal dilakukan audit, berapa jumlah uang sumbangan yang masuk dan berapa yang digunakan untuk sumbangan.

”Perlu diketahui juga, toh sumbangan itu tidak memaksa orang untuk memberikan uangnya,” ujarnya.

Sementara Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menuturkan bahwa Polri tentu akan mengusut indikasi rekening yang sama digunakan untuk operasi plastik dan sumbangan musibah. Namun, saat ini fokusnya masih dalam kasus hoax.

”Setelah selesai semua baru dilihat barang buktinya,” ungkapnya. (idr/jpg)

Berita Sebelumnya

5.000 Korban Belum Ditemukan
5.000 Korban Belum Ditemukan

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Amien Mengaku Bahagia Diperiksa Penyidik

Amien Mengaku Bahagia Diperiksa Penyidik

Enam jam Amien Rais diperiksa sebagai saksi kasus hoax penganiayaan Ratna Sarumpaet kemarin.


Kubu Prabowo Laporkan Situs yang Bikin Hoax Soal Sandi

Kubu Prabowo Laporkan Situs yang Bikin Hoax Soal Sandi

Drama kasus kebohongan Ratna Sarumpaet seperti tak berujung.


Jadi Jurkam, 15 Menteri Rawan Penyalahgunaan

Jadi Jurkam, 15 Menteri Rawan Penyalahgunaan

Banyaknya menteri di jajaran kabinet kerja yang masuk dalam struktur juru kampanye pasangan calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin mendapat perhatian Ombudsman.


Dana Talangan Cair, Langsung Lunasi Utang Faskes

Dana Talangan Cair, Langsung Lunasi Utang Faskes

Nafas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akhirnya bisa lebih panjang. Dana talangan yang dijanjikan pemerintah akhirnya sudah cair.


Tutupi Defisit BPJS Jangan Hanya Bergantung Cukai dan Pajak Rokok

Tutupi Defisit BPJS Jangan Hanya Bergantung Cukai dan Pajak Rokok

Pemerintah telah menetapkan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp1,48 triliun untuk dana talangan BPJS Kesehatan.


KPK Umbar Penyelidikan Newmont

KPK Umbar Penyelidikan Newmont

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka-bukaan soal penyelidikan dugaan korupsi penjualan saham PT Newmont Nusa Tenggara kepada PT Amman Mineral Internasional.


Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur penggunaan pajak rokok untuk BPJS Kesehatan memang telah berlaku.


Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan akhirnya memang mendapat dana talangan Rp4,9 triliun dari defisit Rp7 triliun. Tapi itu hanya solusi jangka pendek.


Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali “kebobolan” soal buruknya pengelolaan Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung.


Rumah Sakit Bisa Pakai Dana Talangan

Rumah Sakit Bisa Pakai Dana Talangan

Persoalan tagihan rumah sakit (RS) kepada BPJS Kesehatan bisa diatasi dengan adanya skema supply chain financing (SCF).



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!