Nasional
Share this on:

Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening

  • Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening
  • Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening

JAKARTA - Kasus kebohongan Ratna Sarumpaet dinilai tidak berdiri sendiri. Ada kemungkinan, kasus kebohongan itu digunakan untuk menutupi sesuatu.

Salah satunya, mungkin penggunaan rekening yang sama untuk operasi plastik dan bantuan kemanusiaan musibah kecelakaan kapal di Danau Toba. Direktur Eksekutif Partnership for Advancing Democracy and Integrity (PADI) M. Zuhdan menjelaskan bahwa saat ini setidaknya ada dua dugaan kasus yang bisa menjerat Ratna.

Pertama, soal hoax pemukulan dan kedua soal penggunaan rekening yang sama untuk operasi dan musibah kecelakaan kapal. ”Kalau ditanya penting mana antara kedua kasus, keduanya sama pentingnya,” ujarnya.

Namun, kasus rekening itu bisa jadi merupakan penyebab mengapa Ratna berbohong. Tujuannya menutupi kasus penggunaan uang dalam rekening tersebut. ”Tentu perlu dilihat keterhubungannya,” tuturnya.

Dalam proses hukum terhadap Ratna ini ada sejumlah masalah, yakni proses hukum dinilai politis. Namun, bukan berarti Polri hanya bisa berargumen bahwa karena memang melibatkan tokoh politik. ”Polri sebaiknya terbuka atas proses hukum dalam kasus Ratna, tujuannya agar tidak ada lagi tudingan politis,” paparnya.

Keterbukaan informasi dalam kasus Ratna ini juga menjadi salah satu cara agar isu ini tidak kemudian digoreng. Jangan sampai kasus ini kemudian menjadi isu yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya.

”Maka, perlu semuanya terbuka dan tuntas,” ujarnya.

Menurutnya, yang juga tidak bisa dikesampingkan adalah memastikan bahwa Ratna ini agen atau tidak. Agen dalam konteks Ratna ini disuruh orang atau berdiri sendiri. ”Kalau disuruh orang, tentunya dia menjadi agen dari orang tertentu,” ujarnya.

Yang pasti, hoax itu bisa muncul karena dua sebab, yakni terlalu banyaknya informasi atau justru karena tertutupnya informasi. ”Semua itu perlu disadari oleh kita semua,” paparnya dihubungi kemarin.

Pakar Hukum Pidana Trisakti Abdul Fickar Hadjar menjelaskan, untuk mengusut kasus rekening itu sangat mudah. Tinggal dilakukan audit, berapa jumlah uang sumbangan yang masuk dan berapa yang digunakan untuk sumbangan.

”Perlu diketahui juga, toh sumbangan itu tidak memaksa orang untuk memberikan uangnya,” ujarnya.

Sementara Kadivhumas Polri Irjen Setyo Wasisto menuturkan bahwa Polri tentu akan mengusut indikasi rekening yang sama digunakan untuk operasi plastik dan sumbangan musibah. Namun, saat ini fokusnya masih dalam kasus hoax.

”Setelah selesai semua baru dilihat barang buktinya,” ungkapnya. (idr/jpg)

Berita Sebelumnya

5.000 Korban Belum Ditemukan
5.000 Korban Belum Ditemukan

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jadi Tersangka, Ketua Umum PSSI Dicekal ke Luar Negeri

Jadi Tersangka, Ketua Umum PSSI Dicekal ke Luar Negeri

Ibarat kapal, PSSI kini benar-benar terguncang hebat.


Tarif Tol Trans Jawa Golongan 1 Bisa Diturunkan

Tarif Tol Trans Jawa Golongan 1 Bisa Diturunkan

Pemerintah masih terus mencarikan opsi terbaik untuk menurunkan tarif Jalan Tol Trans Jawa.


Pendaftaran PPPK Tertunda

Pendaftaran PPPK Tertunda

Pendaftaran Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang dijadwalkan dibuka pada 10 - 16 Februari 2019 belum bisa direalisasikan.


E-KTP Akan dikembangkan Jadi e-ID

E-KTP Akan dikembangkan Jadi e-ID

Pemerintah berencana mengembangkan KTP elektronik (KTP-el/e-KTP) menjadi e-ID (electronic identity).


Jumlah Komodo Kian Sedikit, Pulau Komodo Bisa Ditutup 2020

Jumlah Komodo Kian Sedikit, Pulau Komodo Bisa Ditutup 2020

KLHK dalam waktu dekat akan membentuk tim terpadu untuk melakukan kajian tentang kemungkinan penutupan sementara Pulau Komodo.


Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kembali menjadi sorotan.


Aturan Ojek Online Segera Terbit

Aturan Ojek Online Segera Terbit

Aturan mengenai ojek online mencapai tahap akhir. Kementerian Perhubungan optimis jika minggu ketiga Februari, aturan tersebut bisa diundangkan.


Siap-siap, Juni Nanti Ada Seleksi CPNS Lagi

Siap-siap, Juni Nanti Ada Seleksi CPNS Lagi

Tenaga pendidikan dan kesehatan bakal jadi fokus utama perekrutan dalam seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil) tahun ini.


Wabup Trenggalek ”Menghilang”, Bisa Disanksi Pemberhentian Sementara

Wabup Trenggalek ”Menghilang”, Bisa Disanksi Pemberhentian Sementara

Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin alias Ipin kini menjadi sorotan.


Debat Capres Kedua, KPU Busa Jadi Tiadakan Kisi-kisi

Debat Capres Kedua, KPU Busa Jadi Tiadakan Kisi-kisi

Kritik bertubi-tubi pada debat pertama pilpres membuat KPU membenahi mekanisme dan format debat tersebut.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!