Nasional
Share this on:

Kecewa, Jokowi Sentil Gubernur dan Tegur Menteri

  • Kecewa, Jokowi Sentil Gubernur dan Tegur Menteri
  • Kecewa, Jokowi Sentil Gubernur dan Tegur Menteri

**JAKARTA ** - Kekecewaan Presiden Joko Widodo terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau dan Kelimantan Tengah begitu terlihat saat memimpin rapat terbatas, kemarin malam. Terlebih saat dirinya melihat fakta yang ada di lokasi.

Yang menarik, Presiden juga menegur jajaran kabinetnya yang ternyata bekerja tidak optimal dalam bekerja. "Berkali-kali sudah saya minta, sudah saya ingatkan, tapi masih juga terjadi. Kebakaran hutan di lahan gambut bisa diredam, jika semua menempatkan posisinya dengan benar," tegas Jokowi dalam rapat terbatas yang berlangsung di Pekanbaru, Riau, kemarin.

Presiden juga menegaskan pentingnya menjaga komitmen dari seluruh pihak untuk mencegah terjadinya karhutla agar tidak mengeluarkan biaya lebih banyak lagi. "Gubernur punya fungsi koordinasi sampai tingkat kabupaten kota, Kapolri punya instrumen dari tingkat kapolda, kapolres, kapolsek sampai Babin. Demikian pula Panglima TNI. Demikian pula para menteri. Instrumennya ada. Tapi masih terjadi seperti ini. Artinya ada fungsi dan kerja tidak berjalan," tandasnya.

Saat rapat terbatas, Jokowi pun enggan berlama-lama untuk membahas peristiwa karhutla. "Tolong sampaikan poin-poinnya saja. Sampaikan yang penting dan langkahnya. Kita tidak hanya kerja dengan konstruksi pemaparan di atas meja, harus ada aksi, untuk menuntaskan ini," terang Jokowi.

Presiden pun sempat meninjau lokasi karhutla di Desa Merbau, Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan, Kota Pekanbaru. "Pencegahan itu lebih efektif. Pencegahan itu tidak membutuhkan biaya banyak. Lebih efektif. Tapi kalau sudah kejadian seperti yang kita lihat sekarang ini, sudah kerja yang luar biasa (sulitnya)," tandasnya.

Saat meninjau, Kepala Negara pun, sempat bertanya sejumlah hal kepada beberapa aparat yang bertugas memadamkan kebakaran di lokasi. Menurut mereka, api yang telah membesar membuat penanganan membutuhkan waktu yang cukup lama.

"Saya tanya tadi TNI dan Polri yang ada di sini sudah berapa hari (bertugas). Sudah lebih dari satu bulan. Lebih dari satu bulan," kata Jokowi, seperti yang dirilis Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Erlin Suastini.

Apalagi, Presiden melanjutkan, lahan yang masih terus diupayakan pemadamannya tersebut merupakan lahan gambut yang memang relatif lebih sulit untuk ditangani. "Apalagi di daerah gambut seperti sekarang ini. Lebih sulit lagi. Kelihatan sudah padam, (tapi) api di bawahnya masih menganga," ucapnya.

Ke depannya, Jokowi berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali. "Perlu kita ingatkan agar pencegahan oleh desa, camat, bupati, bhabinsa, bhabinkamtibmas, polsek, koramil adalah yang pertama harus dikerjakan. Kalau sudah kejadian akan sulit," tandasnya.

Terpisah Menteri Dalam Negeri menegaskan kepala daerah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus punya tanggung jawab dengan tidak meninggalkan daerah dan masyarakatnya di tengah bencana asap akibat kebakaran tersebut.

"Kepala daerah yang punya wilayah harus punya tanggung jawab, minimal kepala daerah atau wakilnya harus ada, harus tinggal di tempat untuk mengkoordinasikan dengan semua pihak, apalagi TNI/Polri sudah masuk membantu dengan penuh," kata Tjahjo usai menghadiri peringatan HUT Ke-9 BNPP di Panti Asuhan dan Pesantren Yayasan Bahrul Ulum di Tangerang Selatan, Banten, kemarin.

Terkait teguran Presiden Joko Widodo terhadap Pemda Riau, khususnya karena kepergian Gubernur Riau Syamsuar ke luar negeri di tengah bencana asap, Tjahjo mengatakan peringatan tersebut juga ditujukan kepadanya selaku Mendagri. Namun, Tjahjo menjelaskan, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada kepala daerah yang abai dan lalai terhadap warganya di tengah bencana asap.

"Sentilan Pak Presiden itu sama saja beliau nyentil saya juga karena menyangkut pemerintahan di daerah. Walaupun kami tidak punya dasar untuk memberi sanksi, tapi kami sudah mengingatkan," jelasnya.

Imbauan terkait penanggulangan bencana sebagai dampak karhutla telah disampaikan ke seluruh kepala daerah melalui radiogram yang dikeluarkan Kemendagri. Dalam radiogram tersebut, Mendagri antara lain menginstruksikan kepada pemda untuk menganggarkan dana tidak terduga lewat APBD untuk mengatasi bencana asap tersebut.

Hal itu bertujuan agar penanggulangan bencana tidak terhambat karena harus menunggu bantuan dari Pemerintah Pusat. "Kami meminta seluruh kepala daerah untuk berkoordinasi dengan aparat terkait yang terlibat dalam upaya pemadaman api karhutla dan penanganan bencana asap," ucapnya.

Sementara itu, mahasiswa di Kalimantan Tengah meminta agar Presiden datang langsung ke Palangka Raya dan sejumlah daerah lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah yang sedang dilanda bencana kebakaran hutan dan lahan. "Presiden Joko Widodo jangan hanya ke Riau, namun seharusnya juga datang ke Kalteng," kata Wakil Presiden BEM Universitas Palangka Raya (UPR) Wawan Novardo di Palangka Raya, kemarin.

Hal itu diungkapkan saat ratusan mahasiswa dari UPR dan partisipan dari Universitas Kristen Palangka Raya mendatangi Kantor Gubernur Kalteng untuk menyampaikan tuntutan mereka terhadap pemerintah terkait karhutla yang terjadi saat ini.

Presiden dituntut untuk berlaku adil, yakni tidak hanya mengunjungi Riau saja, namun juga ke Kalteng dan melihat secara langsung karhutla yang terjadi hingga mengakibatkan kabut asap yang kian pekat dan merugikan masyarakat. "Ketika kabut asap pekat menyelimuti Kalteng mana beliau, beliau hanya mengunjungi Riau. Kalteng juga bagian dari Indonesia," tegasnya.

Adapun sejumlah tuntutan mahasiswa, diantaranya pemerintah harus serius dan melaksanakan langkah nyata dalam menangani karhutla, serta membuat program pencegahan agar bencana tersebut tidak menjadi agenda tahunan. Pemerintah pusat dan daerah harus melakukan mitigasi atau serangkaian upaya untuk mengurangi risiko karhutla dan mendesak pemerintah daerah menerbitkan perda terkait karhutla dan pengawasan lahan.

Selanjutnya, pemerintah juga dituntut memberikan pembelajaran dan pembinaan kepada masyarakat tentang pembakaran maupun pembukaan lahan, sehingga masyarakat dan utamanya peladang tidak dijadikan 'kambing hitam' atas terjadinya karhutla.

Lebih lanjut Wawan menjelaskan, pihaknya juga menuntut pemerintah maupun aparat penegak hukum mampu mengungkap dalang di balik pembakaran hutan dan lahan yang terjadi saat ini, hingga menindaknya sesuai aturan yang berlaku. "Kami harapkan tuntutan yang kami sampaikan ini nantinya bisa disampaikan kepada Presiden Joko Widodo melalui Pemprov Kalteng," jelasnya. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

UU KPK yang Baru Rentan Digugat ke MK
UU KPK yang Baru Rentan Digugat ke MK

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Guru Honorer Akan Digaji Setara UMR

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan penetapan gaji guru honorer kedepannya bakal disetarakan minimal dengan Upah Minimum Regional (UM


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


Siapkan Aksi, 40 Terduga Teroris Ditangkap Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Siapkan Aksi, 40 Terduga Teroris Ditangkap Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Sudah 40 terduga teroris ditangkap sepuluh hari jelang pelantikan presiden. Mereka siap beraksi pada even-even besar.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Kode Gagang Telepon, Nama Menteri Sudah di Kantong Jokowi

Kode Gagang Telepon, Nama Menteri Sudah di Kantong Jokowi

Presiden Joko Widodo memastikan susunan kabinet periode 2019-2024 sudah rampung. Banyak bocoran yang beredar di media sosial (medsos).


74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 persen publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.


Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Sejumlah ancaman pelanggaran pemilu diprediksi masih akan mewarnai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang.


Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Mendukung Khilafah, Pegawai Kemenkum dan HAM Dibebastugaskan

Sejumlah aparatur sipil negara (ASN) diketahui anti Pancasila. Bahkan, ada salah satu ASN yang terang-terangan pro ideologi khilafah.


Penggunaan dan Peserta BPJS Kesehatan Terus Meningkat.

Penggunaan dan Peserta BPJS Kesehatan Terus Meningkat.

Masyarakat semakin sadar manfaat kehadiran asuransi sosial Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.


Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan, kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali normal pascakonflik sosial di Wamena, Papua.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!