Nasional
Share this on:

Kejar Terus Alasan Pencekalan Jenderal Gatot

  • Kejar Terus Alasan Pencekalan Jenderal Gatot
  • Kejar Terus Alasan Pencekalan Jenderal Gatot

JAKARTA - Spekulasi bermunculan terkait alasan yang menyebabkan pelarangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat (AS) meskipun mendapatkan undangan resmi. Lantaran, hingga kemarin (23/10) pihak AS tidak mau membuka penyebab larangan dari US Custom and Border Protection yang disampaikan melalui maskapai Emirates secara lisan itu.

Pakar Hubungan Internasional Teuku Rezasyah menuturkan US Custom and Border Protection adalah instansi di bawah Departement of Homeland Security. Departemen itu dibentuk pasca serangan bom 11 September 2001 ke gedung World Trade Center New York.

Lembaga itu bertugas, diantaranya, mencegah masuknya obat-obatan terlarang, barang melanggar ekspor impor, orang-orang yang punya masalah dengan terorisme, orang yang bermasalah hukum dalam dan luar negeri, serta orang yang diduga yang akan menyalahgunakan visa.

”Masak seorang panglima TNI, pak Jenderal Gatot dipersoalkan atas larangan-larangan itu,” ujar pengajar di Universitas Padjajaran, Bandung, kepada Jawa Pos (induk radartegal.com), kemarin.

Tanpa mengesampingkan alasan yang masih ditutupi pemerintah AS, Reza menuturkan bisa jadi sosok Gatot bagi negeri paman Sam itu punya pengaruh yang signifikan.

Pertemuan Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) di Washington DC itu dikhawatirkan menjadi panggung bagi Gatot untuk menginspirasi cara pandang militer dunia. Bahwa militer bukan sekadar militer, tapi militer juga bersinergi dengan sipil.

”Dugaaan saya adalah satu paper yang dibawa oleh pak gatot ini yang bisa menggoyahkan asumsi-asumsi dari TOR kegiatan itu. Militer Indonesia kan banyak berperan menyelesaikan konflik di banyak negara,” kata dia.

Apalagi, menurut dia, sosok Gatot yang belakangan dikait-kaitkan dengan pemilihan presiden 2019. Kans Gatot untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden dianggap tinggi.

”Pemerintah AS mungkin khawatir muncul pemimpin-pemimpin yang berintegrasi dengan kekuatan massa yang kuat. Sebelum Pak Gatot mekar dia dibonsai dulu. Tapi yang tak disangka dukungan lagi besar-besarnya,” jelas dia.

Namun, menurut dia, yang sangat mengecewakan adalah pemberitahuan terhadap larangan masuk ke AS itu disampaikan oleh maskapai Emirates. Bukan melalui lembaga pemerintah yang resmi dengan cara-cara diplomatik yang lebih elegan. Sebab, Gatot pergi juga atas nama Indonesia dengan perintah dari Presiden Joko Widodo.

”Kan bisa gedung putih telepon istana langsung. Atau departemen luar negeri AS telepon ke kedutaan Indonesia di AS. Bukan lewat maskapai,” tambah dia. Cara seperti itu, menurut dia, dianggap mencoreng nama Amerika Serikat sendiri.

Pagi kemarin (23/10) Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil pejabat Kedutaan Besar AS di Indonesia untuk meminta klarifikasi atas larangan tersebut. Tapi, alasan pelarangan itu ternyata belum terungkap pula dalam pertemuan di kantor Kemenlu.

Menlu Retno Marsudi menuturkan telah memanggil Wakil Dubes AS untuk Indonesia untuk meminta klarifikasi atas tidak diizinkannya Gatot masuk ke AS. Sehari sebelumnya, dia juga menelepon Dubes AS membahas hal yang sama. Hanya saja, belum ada penjelasan signifikan dari pihak kedubes atas penolakan masuk itu.

’’Mereka regret and apology (menyesal dan meminta maaf) terhadap situasi yang terjadi, yang tentunya menyebabkan ketidaknyamanan ini,’’ terang Retno di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (23/10).

Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Dubes AS juga juga sudah memastikan bahwa larangan masuk itu sudah dicabut dan Gatot dipersilakan melanjutkan kunjungan ke AS. Retno menuturkan, di satu sisi pihaknya bisa menerima penjelasan atas pencabutan larangan tersebut.

’’Tetapi yang kedua, kita sampaikan bahwa kita tetap meminta klarifikasi, penjelasan, kenapa hal tersebut terjadi,’’ lanjut diplomat 54 tahun itu. Indonesia akan tetap menunggu penjelasan dari AS.

Saat ini, lanjut Retno, pihak kedubes masih berkoordinasi dnegan otoritas lainnya di AS. Mengingat, saat permintaan klarifikasi itu disampaikan, di Washington masih Minggu malam. (and/byu/far/syn/bay/jun/jpnn)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Tenang, Top-up E-Toll Bisa di Tol
Tenang, Top-up E-Toll Bisa di Tol

Berita Sejenis

Mensos Diperiksa KPK 11 Jam

Mensos Diperiksa KPK 11 Jam

Keterlibatan Mensos Idrus Marham dalam pusaran dugaan korupsi kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1 terus dikejar KPU.


Korban Tewas Gempa Lombok Jadi 392 Orang

Korban Tewas Gempa Lombok Jadi 392 Orang

Penanganan darurat dampak gempabumi di Nusa Tenggara Barat memasuki hari ketujuh. Penanganan terus dilakukan.


Gempa Belum Berhenti

Gempa Belum Berhenti

Gempa susulah di lombok masih terus berlangsung. Hingga kemarin (10/8) pukul 17.00 WITA, BMKG mencatat telah terjadi 469 gempa susulan.


BPJS Kesehatan Kelimpungan, Presiden Diam Saja

BPJS Kesehatan Kelimpungan, Presiden Diam Saja

Konflik peraturan direktur jaminan pelayanan kesehatan (perdiyan) BPJS Kesehatan nomor 2, 3, dan 5 tahun 2018 terus bergulir.


Soal Pencucian Uang, Kejar Keterlibatan Petugas Lapas

Soal Pencucian Uang, Kejar Keterlibatan Petugas Lapas

Kasus pencucian uangsindikat bandar narkoba kelas kakap yang baru diungkap BNN menjadi pintu masuk untuk mengejar keterlibatan petugas lapas.


Kemenlu Tetap Beri Bantuan Hukum

Kemenlu Tetap Beri Bantuan Hukum

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terus memantau kasus penggerebekan 116 WNI di Arab Saudi.


Usut Pemesanan Mobil untuk Kalapas

Usut Pemesanan Mobil untuk Kalapas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami sejumlah fakta seputar aliran uang suap untuk memperoleh fasilitas dan perizinan di Lapas Sukamiskin.


LRT Jakarta Bisa Jadi Tak Tepat Waktu

LRT Jakarta Bisa Jadi Tak Tepat Waktu

Asian Games tinggal menghitung hari. Salah satu hal yang terus dipelototi adalah transportasi.


7 Ribu Desa Bakal Tersambung Akses Internet

7 Ribu Desa Bakal Tersambung Akses Internet

Pembangunan infrastruktur Telekomunikasi terus dikebut.


Kapolri: Polisi Tidak Boleh Pukul Pelaku Kejahatan

Kapolri: Polisi Tidak Boleh Pukul Pelaku Kejahatan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara terkait kasus pemukulan yang dilakukan AKBP Yusuf kepada seorang ibu dan anak.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!