Nasional
Share this on:

Kejar Terus Alasan Pencekalan Jenderal Gatot

  • Kejar Terus Alasan Pencekalan Jenderal Gatot
  • Kejar Terus Alasan Pencekalan Jenderal Gatot

JAKARTA - Spekulasi bermunculan terkait alasan yang menyebabkan pelarangan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ke Amerika Serikat (AS) meskipun mendapatkan undangan resmi. Lantaran, hingga kemarin (23/10) pihak AS tidak mau membuka penyebab larangan dari US Custom and Border Protection yang disampaikan melalui maskapai Emirates secara lisan itu.

Pakar Hubungan Internasional Teuku Rezasyah menuturkan US Custom and Border Protection adalah instansi di bawah Departement of Homeland Security. Departemen itu dibentuk pasca serangan bom 11 September 2001 ke gedung World Trade Center New York.

Lembaga itu bertugas, diantaranya, mencegah masuknya obat-obatan terlarang, barang melanggar ekspor impor, orang-orang yang punya masalah dengan terorisme, orang yang bermasalah hukum dalam dan luar negeri, serta orang yang diduga yang akan menyalahgunakan visa.

”Masak seorang panglima TNI, pak Jenderal Gatot dipersoalkan atas larangan-larangan itu,” ujar pengajar di Universitas Padjajaran, Bandung, kepada Jawa Pos (induk radartegal.com), kemarin.

Tanpa mengesampingkan alasan yang masih ditutupi pemerintah AS, Reza menuturkan bisa jadi sosok Gatot bagi negeri paman Sam itu punya pengaruh yang signifikan.

Pertemuan Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) di Washington DC itu dikhawatirkan menjadi panggung bagi Gatot untuk menginspirasi cara pandang militer dunia. Bahwa militer bukan sekadar militer, tapi militer juga bersinergi dengan sipil.

”Dugaaan saya adalah satu paper yang dibawa oleh pak gatot ini yang bisa menggoyahkan asumsi-asumsi dari TOR kegiatan itu. Militer Indonesia kan banyak berperan menyelesaikan konflik di banyak negara,” kata dia.

Apalagi, menurut dia, sosok Gatot yang belakangan dikait-kaitkan dengan pemilihan presiden 2019. Kans Gatot untuk menjadi calon presiden atau wakil presiden dianggap tinggi.

”Pemerintah AS mungkin khawatir muncul pemimpin-pemimpin yang berintegrasi dengan kekuatan massa yang kuat. Sebelum Pak Gatot mekar dia dibonsai dulu. Tapi yang tak disangka dukungan lagi besar-besarnya,” jelas dia.

Namun, menurut dia, yang sangat mengecewakan adalah pemberitahuan terhadap larangan masuk ke AS itu disampaikan oleh maskapai Emirates. Bukan melalui lembaga pemerintah yang resmi dengan cara-cara diplomatik yang lebih elegan. Sebab, Gatot pergi juga atas nama Indonesia dengan perintah dari Presiden Joko Widodo.

”Kan bisa gedung putih telepon istana langsung. Atau departemen luar negeri AS telepon ke kedutaan Indonesia di AS. Bukan lewat maskapai,” tambah dia. Cara seperti itu, menurut dia, dianggap mencoreng nama Amerika Serikat sendiri.

Pagi kemarin (23/10) Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil pejabat Kedutaan Besar AS di Indonesia untuk meminta klarifikasi atas larangan tersebut. Tapi, alasan pelarangan itu ternyata belum terungkap pula dalam pertemuan di kantor Kemenlu.

Menlu Retno Marsudi menuturkan telah memanggil Wakil Dubes AS untuk Indonesia untuk meminta klarifikasi atas tidak diizinkannya Gatot masuk ke AS. Sehari sebelumnya, dia juga menelepon Dubes AS membahas hal yang sama. Hanya saja, belum ada penjelasan signifikan dari pihak kedubes atas penolakan masuk itu.

’’Mereka regret and apology (menyesal dan meminta maaf) terhadap situasi yang terjadi, yang tentunya menyebabkan ketidaknyamanan ini,’’ terang Retno di kompleks Istana Kepresidenan kemarin (23/10).

Berkaitan dengan hal tersebut, Wakil Dubes AS juga juga sudah memastikan bahwa larangan masuk itu sudah dicabut dan Gatot dipersilakan melanjutkan kunjungan ke AS. Retno menuturkan, di satu sisi pihaknya bisa menerima penjelasan atas pencabutan larangan tersebut.

’’Tetapi yang kedua, kita sampaikan bahwa kita tetap meminta klarifikasi, penjelasan, kenapa hal tersebut terjadi,’’ lanjut diplomat 54 tahun itu. Indonesia akan tetap menunggu penjelasan dari AS.

Saat ini, lanjut Retno, pihak kedubes masih berkoordinasi dnegan otoritas lainnya di AS. Mengingat, saat permintaan klarifikasi itu disampaikan, di Washington masih Minggu malam. (and/byu/far/syn/bay/jun/jpnn)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Tenang, Top-up E-Toll Bisa di Tol
Tenang, Top-up E-Toll Bisa di Tol

Berita Sejenis

Merapi Erupsi Lagi, 10 Desa Mulai Dikosongkan

Merapi Erupsi Lagi, 10 Desa Mulai Dikosongkan

Aktivitas letusan freatik Gunung Merapi terus terjadi. Kemarin, sedikitnya dua kali muncul letusan.


Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Kejar Target, Lusa RUU Terorisme Diketok

Pembahasan RUU Antiterorisme terus dikebut. DPR menarget Jumat akhir pekan ini atau lusa (25/5) sudah bisa membawa RUU tersebut ke paripurna untuk kemudian dike


Wakapolri: Videokan Polisi di Jalan, Kalau Benar Langsung Saya Pecat

Wakapolri: Videokan Polisi di Jalan, Kalau Benar Langsung Saya Pecat

Presiden Jokowi memerintahkan langsung Wakapolri Komisaris Jenderal Syafrudin memberantas praktik pemalakan terhadap para sopir truk.


Mudik Mendatang, Disiapkan Rest Area Tambahan Setiap 10-20 Kilometer

Mudik Mendatang, Disiapkan Rest Area Tambahan Setiap 10-20 Kilometer

Kesiapan jalur tol fungsional untuk arus mudik lebaran terus dikebut.


Asyik... Lebaran Kali Ini, Mobil Dinas Boleh buat Mudik

Asyik... Lebaran Kali Ini, Mobil Dinas Boleh buat Mudik

Pemerintah terus mengobral kebijakan untuk membuat perayaan Lebaran tahun ini lebih meriah.


Pembangunan Puluhan Pelabuhan Dievaluasi

Pembangunan Puluhan Pelabuhan Dievaluasi

Proyek puluhan pelabuhan di berbagai daerah termasuk di Pacitan dan Kalianget sedang dievaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan.


Harga Daging Stabil, Beras Masih Tinggi

Harga Daging Stabil, Beras Masih Tinggi

Upaya menstabilkan harga pangan jelang datangnya bulan Ramadan terus dilakukan pemerintah.


KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menelusuri dugaan adanya dana korupsi e-KTP yang mengalir ke DPD I Partai Golkar Jawa Tengah (Jateng).


Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

Jokowi Sebut Isu TKA Sarat Politik

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait isu Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terus menyerang pemerintah.


Ojek Online Tuntut Kenaikan Tarif dan Revisi Undang-Undang

Ojek Online Tuntut Kenaikan Tarif dan Revisi Undang-Undang

Para pengemudi ojek online masih terus menuntut hak dan perlindungan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!