Nasional
Share this on:

Kekayaan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot Rp3 Miliar

  • Kekayaan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot Rp3 Miliar
  • Kekayaan Bupati Bengkayang Suryadman Gidot Rp3 Miliar

JAKARTA - Untuk kesekian kalinya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap kepala daerah. Terbaru, Bupati Bengkayang Kalimantan Barat (Kalbar) Suryadman Gidot diringkus KPK, Selasa (3/9) malam. Korupsi oleh kepala daerah disebabkan sistem pemerintahan yang tidak akuntabel.

Berdasarkan LHKPN 2019, Suryadman Gidot diketahui memiliki harta kekayaan senilai Rp3.091.057.921. Berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikutip dari situs elhkpn.kpk.go.id, Suryadman melaporkan harta kekayaannya pada 28 Maret 2019 terhadap kekayaannya pada 2018 sebagai Bupati Bengkayang.

Rinciannya, berupa tanah dan bangunan senilai Rp1,678 miliar di Kabupaten Bengkayang. Kemudian dua kendaraan roda empat dan satu kendaraan roda dua dengan total Rp204,5 juta. Terdiri dari Toyota Rush Tahun 2007, Toyota Vios Tahun 2010, dan Motor Kawasaki Tahun 2014. Selain itu, Suryadman juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp47,267 juta.

Dia juga tercatat memiliki kas dan setara kas senilai Rp1,581 miliar dan harta lainnya senilai Rp485,678 juta. Keseluruhan harta kekayaan Suryadman Gidot adalah Rp3,997 miliar. Namun, dia memiliki utang senilai Rp906,78 juta. Sehingga total harta kekayaan Suryadman Gidot senilai Rp3.091.057.921.

Menanggapi hal itu, Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik tidak memungkiri banyak hal menjadi penyebab. Selama ini, Kemendagri tidak bisa menjaga tindak-tanduk aparatur pemerintahan dari waktu ke waktu.

"Apakah kepala daerahnya salah? Saya tidak bisa katakan seperti itu. Kami sudah bosan menyampaikan agar mereka menjauhi korupsi. Selama ini, kami mendorong kepala daerah lebih akuntabel. Kemudian membangun sistem yang lebih bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya," ujar Akmal di Jakarta, Rabu (4/9) kemarin.

Dia tidak mau menyalahkan personal. Akmal hanya ingin mendorong langkah-langkah pencegahan. Yakni melalui upaya-upaya pelayanan yang lebih akuntabel. Menurutnya, mencegah korupsi selain meningkatkan integritas personal juga mesti dilakukan penguatan sistem.

"Kami tidak ingin menyalahi siapa-siapa. Pembenahan sistem pelayanan publik harus dilakukan. Ini sesuai Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik," jelas Akmal.

Seperti diketahui Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot ditangkap bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, Aleksius dan sejumlah orang lainnya. Mereka ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat 2019.

Akmal menegaskan Kemendagri menghormati proses hukum yang berlangsung di KPK. Ia juga menyarankan agar Pemerintah Kabupaten Bengkayang segera mengangkat wakilnya sebagai pelaksana tugas agar pelayanan publik terus berjalan. "Yang paling utama adalah pelayanan publik di sana tidak boleh terganggu. Pemerintahan dan laytanan harus terus berjalan," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo. Dia prihatin masih ada kepala daerah ditangkap KPK. "Kami tentu saja sedih. Bagaimana pun mereka adalah mitra kami. Bagian dari Kemendagri," tegas Tjahjo di gedung Kemendagri Jakarta, Rabu (4/9).

Dia mengatakan sudah berulang kali mengingatkan kepada aparatur pemerintah agar berhati-hati pada area rawan korupsi. Khususnya perencanaan anggaran, pendanaan proyek, dan jual beli jabatan. Di sisi lain, Tjahjo mengapresiasi operasi tangkap tangan KPK yang sudah turun ke semua provinsi sampai tingkat Kabupaten dan Kota hingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"KPK dalam melakukan auditnya sudah cukup baik dengan melibatkan bukti yang ada. Saya minta kepala daerah itu terbukalah terhadap proses penyidikan hingga persidangan," pungkasnya.

Sementara itu, Partai Demokrat (PD) dipastikan bakal memecat Bupati Bengkayang, Kalimantan Barat, Suryadman Gidot yang ditangkap KPK. Pemecatan itu dikeluarkan setelah Suryadman Gidot ditetapkan sebagai tersangka. "Atas kasus yang dialami Ketua DPD Demokrat Kalbar, sikap partai sangat jelas. Apabila ada kader yang menjadi tersangka pidana korupsi, tentu diberhentikan dengan tidak hormat. Ini sesuai pakta integritas yang telah ditandatangani oleh semua kader," ujar Kepala Divisi Hukum dan Advokasi DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Rabu (4/9).

Menurutnya, Demokrat menyayangkan kadernya terjerembab kasus korupsi. Sebelum Suryadman Gidot, Bupati Muara Enim Ahmad Yani yang juga Ketua DPC Partai Demokrat juag terjaring OTT KPK. "Kader-kader yang melakukan korupsi tidak akan mendapat bantuan hukum dari partai," paparnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Tok! UU KPK dan UU MD3 Direvisi
Tok! UU KPK dan UU MD3 Direvisi

Berita Sejenis

Diduga Terima Rp26,5 Miliar, Menpora Ditetapkan Tersangka Suap

Diduga Terima Rp26,5 Miliar, Menpora Ditetapkan Tersangka Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah Kemenpora ke KON


Anggota DPR Terpilih Belum Serahkan LHKPN, KPU Harus Tegas

Anggota DPR Terpilih Belum Serahkan LHKPN, KPU Harus Tegas

Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta membuat regulasi baru terkait penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara(LHKPN).


Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Hanya Bisa Prihatin

Banyak Kepala Daerah Kena OTT, Mendagri Hanya Bisa Prihatin

Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah masih menjamur. Terbaru, Bupati Bengkayang Suryadman Gidot dan Bupati Ahmad Yani dicocok KPK hanya berselang


Rekonstruksi Papua Dianggarkan Rp100 Miliar

Rekonstruksi Papua Dianggarkan Rp100 Miliar

Rekonstruksi dan perbaikan bangunan pemerintah maupun fasilitas publik yang rusak pada masa demonstrasi di Papua diperkirakan akan menelan biaya ratusan miliar


KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Suap Proyek Jalan

KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Tersangka Suap Proyek Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Mua


7 September Belum Serahkan LHKPN, Pelantikan Caleg DPR Terpilih Ditunda

7 September Belum Serahkan LHKPN, Pelantikan Caleg DPR Terpilih Ditunda

Belum semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2019-2024 menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemilihan Umum


85 Anggota DPR Baru Belum Serahkan Laporan

85 Anggota DPR Baru Belum Serahkan Laporan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat data per 31 Agustus, 85 anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Ne


Buntut Listrik Mati Massal, Direksi PLN Dituntut Mundur

Buntut Listrik Mati Massal, Direksi PLN Dituntut Mundur

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) harus menutup kerugian materi pelanggan yang dikalkulasi berkisar Rp839 miliar.


Kongres PDI Perjuangan Habiskan Rp17,6 Miliar

Kongres PDI Perjuangan Habiskan Rp17,6 Miliar

Kongres PDIP ke V diselenggarakan di Bali pada 8-11 Agustus. Sejumlah tokoh penting dijadwalkan hadir dalam acara tersebut.


LHKPN Caleg Tak Perlu Diminta

LHKPN Caleg Tak Perlu Diminta

Para caleg terpilih pada Pemilu 2019 diminta untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!