Nasional
Share this on:

Kelompok Penyekap Izinkan Ibu-Ibu Berbelanja, Negosiasi Masih Mampet

  • Kelompok Penyekap Izinkan Ibu-Ibu Berbelanja, Negosiasi Masih Mampet
  • Kelompok Penyekap Izinkan Ibu-Ibu Berbelanja, Negosiasi Masih Mampet

JAKARTA - Memasuki hari keempat penyekapan 1.300 orang warga desa Banti dan Kimbely di Kecamatan Tembagapura, Timika, Papua, satgas gabungan TNI dan Polri belum bisa menjalin komunikasi dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang melakukan penyekapan. Belum ada negosiasi yang dilakukan. Namun secara umum, kondisi warga desa dinyatakan masih baik-baik saja.

“Satgas terpadu sudah mencoba menghubungi pimpinan kelompok, belum ada kontak yang intens, belum ada negosiasi,” kata Kadivhumas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di kantornya, kemarin.

Secara umum, satgas belum mengetahui apa maksud dan keinginan KKB. Namun Setyo memprediksi, kelompok tersebut ingin mempertahankan keutungan ekonomi yang selama ini mereka dapatkan dari aktivitas memalak, menjarah, dan memajak secara ilegal warga kedua desa tersebut.

“Bisa saja ada motif lain, tapi kita harus dalami dulu,” ungkapnya.

Dua desa tersebut memang dikenal sebagai tempat tinggal para pendulang ilegal sisa Tambang PT Freeport Indonesia (PT. FI). Ada 1000 warga asli dan sekitar 300 warga pendatang.

Secara umum, kata Setyo, kondisi warga di kedua desa dilaporkan masih baik. Belum ada laporan tindak kekerasan yang dilakukan oleh KKB pada warga. Kabar bahwa KKB menjarah harta benda warga juga dibantah Setyo. Yang jelas, kata Setyo, bahwa ada intimidasi psikis terhadap warga.

Sementara untuk akses bahan makanan, Sementara tidak ada masalah karena kalangan Ibu-ibu diperbolehkan keluar kampung untuk berbelanja kebutuhan makanan. “Tapi kalau bapak-bapak dan yang laki-laki semuanya tidak boleh keluar kampung,” katanya.

Polisi juga tengah mendalami darimana senjata yang didapat oleh para anggota KKB. Setyo menyebut tidak sulit jika mereka menggunakan senjata api rakitan. Namun ia juga menduga ada senjata pabrik yang kemudian didistribusikan secara ilegal.

“Kalau senjata-senjata rakitan pasti disuplai dari beberapa wilayah dekat situ. Tapi kalau yang pabrikan pasti hasil selundupan,” tambahnya.

Sementara ini, kepolisian juga tidak mematok target khusus dalam negoisasi. Satgas masih akan melihat perkembangan sambil terus mencoba menjalin komunikasi dan bargaining. Setyo juga menyebut bahwa ada kemungkinan terjadinya stockholm syndrome, di mana para sandera berbalik mendukung para penyekap.

“Karena terlalu lama dan terlalu intens berhubungan dengan penyekap, mereka jadi berbalik,” pungkasnya.

Lebih lanjut Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelejen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menjelaskan jika pihaknya juga masih mendalami kasus tersebut. Dia menuturkan jika jumlah pelaku penyanderaan berkisar 20 hingga 50 orang.

”Mereka menggunakan senjata lama. Ada laras panjang,” ujarnya saat dihubungi Jawa Pos (induk radartegal.com) kemarin. Namun siapa yang menjadi dalangnya, BIN belum bisa menentukan.

Penggunaan senjata ini, menurut Wawan, bisa jadi pelaku adalah para separatis. Apalagi peredaran senjata di Papua menurutnya masih belum mendapatkan pengawasan yang baik. Masih bebas. ”Kita tidak bisa langsung menuding siapa yang menjadi pelakunya,” tutur Wawan.

Wawan tak ingin gegabah menyebutkan siapa yang menjadi pelaku. Sebab menurutnya tindakan yang tidak hati-hati dapat memicu konflik.

Wawan pun enggan jika disangka BIN kecolongan dalam kasus penyanderaan ini. Menurutnya kegiatan seperti ini bisa terjadi secara tiba-tiba. ”Di Amerika saja kondisi seperti ini bisa terjadi mendadak,” ungkapnya.

Kondisi geografis yang perbukitan dan masih berupa hutan menurutnya menjadi kendala. Baik dalam pengawasan maupun dalam melakukan langkah-langkah saat insiden terjadi. ”Mereka ini memanfaatkan medan yang sulit. Kemudian tindakannya menyebar, tidak berkelompok,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan jika pelaku memanfaatkan aparat yang lengah. ”Mereka ini melakukan strategi hide and run. Begitu ada kesempatan, masuk,” ujarnya. (tau/lyn/jpnn)


Berita Sebelumnya

Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi
Setnov Ditetapkan Tersangka Lagi

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sudah Sejuta Orang, Guru Honorer Susah Jadi PNS

Sudah Sejuta Orang, Guru Honorer Susah Jadi PNS

Jumlah guru honorer di Indonesia sudah membengkak hingga satu juta lebih. Kabarnya masih banyak yang belum masuk pendataan Kemendikbud.


TKP Kecelakaan Setnov Jadi Arena Swafoto

TKP Kecelakaan Setnov Jadi Arena Swafoto

Lokasi kecelakaan yang melibatkan Setnov, masih ramai dikunjungi warga yang penasaran hingga kemarin.


2019, Indonesia Sudah Terhubung Internet Kecepatan Tinggi

2019, Indonesia Sudah Terhubung Internet Kecepatan Tinggi

Instansi yang belum terhubung internet ternyata masih banyak. Hal tersebut berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.


Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Kalangan pekerja mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem layanan Jaminan sosial kesehatan yang dianggap masih buruk dan banyak salah sasaran.


Video Kekerasan Siswa Masih Diselidiki

Video Kekerasan Siswa Masih Diselidiki

Pemukulan di sekolah yang terekam video dan tersebar menambah daftar panjang kasus kekerasan pada anak.


Peraturan Kebiri Terus Digodog

Peraturan Kebiri Terus Digodog

Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus marak. Salah satu hukuman yang diusulkan adalah kebiri.


Jokowi: Tol Non Tunai Masih Transisi

Jokowi: Tol Non Tunai Masih Transisi

Sejumlah problem di gate tol tidak menyurutkan optimisme pemerintah dalam penerapan pembayaran non tunai.


Aksi di Bima Diinstruksikan Kelompok Santoso

Aksi di Bima Diinstruksikan Kelompok Santoso

Setelah dua terduga teroris tewas tertembak di Bima, masih ada dua orang lain yang dikejar.


Sudah 200 Hari, Kasus Penyerangan Novel Masih Bureng

Sudah 200 Hari, Kasus Penyerangan Novel Masih Bureng

Teror penyerangan air keras yang dialami penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan berusia 200 hari, kemarin.


KIR dan Pemasangan Stiker untuk Taksi Online Masih jadi Ganjalan

KIR dan Pemasangan Stiker untuk Taksi Online Masih jadi Ganjalan

Kementerian Perhubungan terus melakukan sosialisasi revisi Permenhub 26/17 tentang angkutan online sebelum diberlakukan pada 1 November mendatang.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!