Nasional
Share this on:

Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

  • Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE
  • Kembali Jadi Sorotan, Dorong Cabut Pasal Duplikasi UU ITE

JAKARTA - UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE kembali menjadi sorotan. Beberapa pihak menilai ada pasal karet yang hasrus dicabut dari aturan tersebut.

Misalnya pasal 27, pasal 28, dan pasal 29 yang kerap memakan korban. Selain dinilai sebagai pasal karet, ketiga pasal itu juga dianggap pasal duplikasi. Direktur Program Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu menyampaikan bahwa mencabut pasal 27, pasal 28, serta pasal 29 dalam UU ITE merupakan salah satu catatan penting.

Pria yang akrab dipanggil Eras itu pun membeberkan, ketiga pasal itu merupakan duplikasi aturan yang sudah tertuang dalam KUHP. ”Seperti pasal 27 ayat (1) dengan BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan pasal 281–pasal 283,” terang dia.

Selain itu, juga masih ada pasal 27 ayat (2) yang dinilai merupakan duplikasi BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan pasal 303–303 bis, pasal 27 ayat (3) duplikasi BAB XVI Penghinaan pasal 310 dan pasal 311, pasal 28 ayat (1) dalam UU ITE dinilai sebagai duplikasi pasal 11 dan pasal 17 juncto pasal 62 UU Perlindungan Konsumen. Juga pasal 29 ayat (1) yang menjadi duplikasi BAB XXIII Pemerasan dan Pengancaman pasal 368 – 369.

Menurut Eras, seharusnya tidak ada pasal duplikasi dalam UU ITE. Apa lagi pengaturan dalam pasal–pasal tersebut tidak lebih baik ketimbang ketentuan yang sudah termuat dalam KUHP. ”Celakanya rumusan dalam UU ITE sangat buruk dan tidak jelas,” ungkap dia. Sehingga pasal–pasal itu rentan dipakai untuk mengkriminalisasi. Akibatnya, ICJR memandang kerap terjadi pelanggaran hak asasi manusia akibat pasal–pasal itu.

Lebih lanjut, Eras juga menyampaikan bahwa keberadaan pasal duplikasi dalam UU ITE juga menjadi masalah. ”Apabila tindak pidana tersebut sudah bisa dikenakan menggunakan pasal–pasal dalam KUHP maka pengaturan ulang dalam UU ITE mengakibatkan ketidakpastian hukum,” jelasnya.

Untuk itu, ICJR mendorong agar UU ITE direvisi kembali. Sebab, melalui revisi itu pasal–pasal keret dan duplikasi bisa dicabut. Berdasar keterangan Eras, catatan lain yang juga penting bagi ICJR terkait mekanisme izin pengadilan dalam upaya paksa aparat penegak hukum serta pengaturan blocking dan filtering konten.

Selain itu, mereka juga memberikan beberapa rekomendasi terkait UU ITE. Yakni mengevaluasi UU ITE dari segi subatansi serta implementasi. ”Jika rumusannya masih karet dan multitafsir, maka dapat digunakan rumusan lama yang terdapat di KUHP,” imbuhnya.

Tentu saja dengan beberapa penyesuaian. Kemudian, pengambil kebijakan harus menggunakan pendekataan multi pemangku kepentingan dalam proses perumusan revisi UU ITE ke depan, Menempatkan hak mengakses internet sebagai bagian dari hak asasi manusia seperti hak asasi manusia lainnya.

”Sehingga seluruh perlindungan hak asasi seseorang juga harus menjadi acuan dan pijakan dalam pengambilan kebijakan terkait,” ungkap Eras.

Terakhir, aparat penegak hukum harus lebih hati–hati dalam memandang suatu kasus serta tidak bertindak secara subjektif. Sebab, ICJR menilai itu merupakan pelanggaran terhadap hak atas fair trial yang dimiliki oleh orang yang diduga melakukan tindak pidana. Hal tersebut dinilai penting, sambung Eras, mengingat masih cukup banyak pasal karet dalam UU ITE yang berlaku saat ini.

Sementara itu Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menuturkan kebijaksanaan hakim bisa mencegah tudingan pasal karet itu. Pria yang baru mendapatkan cucu ke-15 itu menuturkan proses penegakan hukum hingga vonis atas kasus di UU ITE tidak begitu saja keluar. Tetapi melewati jaksa dan hakim dalam proses pengadilan.

’’Jadi yang harus menafsirkan itu semua (supaya, Red) jangan jadi (pasal, Red) karet ya hakim,’’ katanya di kantor Wapres, Merdeka Utara, Jakarta Pusat kemarin (6/2).

JK menjelaskan adalam penegakan hukum terkait UU ITE tersebut, hakim yang memutuskan apakah sesuai atau tidak. ’’Jadi kita percayakan hakim lebih bijaksana menghadapi itu,’’ tuturnya. Menurut JK orang yang dilaporkan dan merasa tidak salah, pasti mengatakan ada pasal karet. Sebaliknya orang yang melaporkan pelanggaran hukum terkait UU ITE, mengatakan tidak ada pasal karet.

Selain adanya pasal karet, ada tudingan bahwa UU ITE ditegakkan untuk kepentingan kekuasaan. JK lantas menepisnya. ’’Saya kira tidak juga,’’ katanya. Dia mengatakan setiap orang, meskipun bukan dari unsur pemerintah atau kekuasaan, bisa melapor atas kasus UU ITE. (syn/wan/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Jadi Tersangka Suap, Dua Pejabat Kemenag Diberhentikan

Jadi Tersangka Suap, Dua Pejabat Kemenag Diberhentikan

Sepakan pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Agama memberhentikan sementara dua pejabatnya yang ikut diamankan.


Kursi Calon Jemaah Haji yang Wafat Bisa Dilimpahkan

Kursi Calon Jemaah Haji yang Wafat Bisa Dilimpahkan

Kementerian Agama (Kemenag) kembali membuka kesempatan pelimpahan kursi bagi calon jamaah haji (CJH) yang wafat.


OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

Belum juga reda kasus penangkapan dugaan seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) RI, Romahurmuziy alias Romy, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali


KPK Dalami Aliran Dana ke Anggota DPRD Jambi

KPK Dalami Aliran Dana ke Anggota DPRD Jambi

Tim penyidik KPK kembali mendalami kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018.


Siti Aisyah Diajak Jadi Bintang Film yang Berbuah Petaka

Siti Aisyah Diajak Jadi Bintang Film yang Berbuah Petaka

Siti Aisyah menjadi tamu penting Presiden Joko Widodo, sehari pasca dibebaskan dari Pengadilan Shah Alam Malaysia.


Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

Isu Keppres Pengangkatan Honorer K2 Jadi PNS Tak Masuk Akal

Pengurus honorer K2 di sejumlah daerah ramai membahas rencana silaturahmi nasional (silatnas) akbar dengan Presiden Joko Widodo.


Teror Fake Bomb di Jateng Bisa Jadi State Terrorism

Teror Fake Bomb di Jateng Bisa Jadi State Terrorism

Teror di Jawa Tengah (Jateng) terus terjadi. Kemarin (19/2) ditemukan benda mencurigakan di Pasar Sampang, Cilacap.


Jadi Tersangka, Ketua Umum PSSI Dicekal ke Luar Negeri

Jadi Tersangka, Ketua Umum PSSI Dicekal ke Luar Negeri

Ibarat kapal, PSSI kini benar-benar terguncang hebat.


Diberi Keleluasaan, Debat Capres Bakal Lebih Seru

Diberi Keleluasaan, Debat Capres Bakal Lebih Seru

Minggu lusa dua calon presiden (capres), Joko Widodo dan Prabowo Subianto, kembali head-to-head di forum debat.


E-KTP Akan dikembangkan Jadi e-ID

E-KTP Akan dikembangkan Jadi e-ID

Pemerintah berencana mengembangkan KTP elektronik (KTP-el/e-KTP) menjadi e-ID (electronic identity).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!