Nasional
Share this on:

Kemenag Minta Biometrik Visa Umrah Ditunda

  • Kemenag Minta Biometrik Visa Umrah Ditunda
  • Kemenag Minta Biometrik Visa Umrah Ditunda

JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) semakin tegas meminta supaya perekaman biometrik sebagai syarat pengajuan visa umrah ditunda. Sebab menurut mereka implementasinya belum siap dan cenderung menyulitkan masyarakat. Sayangnya hingga kini belum ada respon dari otortas Arab Saudi.

Implementasi perekaman biometrik dinilai tidak siap karena sampai saat ini belum mencakup seluruh provinsi di Indonesia. Layanan yang dioperatori oleh VSL Tasheel itu belum tersebar ke seluruh provinsi. Layanan ini belum ada untuk provinsi Kalimantan Utara, Bali, NTT, Papua, serta Papua Barat.

Jadi bisa dibayangkan jika ada jamaah umrah dari Papua atau Papua Barat, harus terbang dahulu ke dearah lain untuk mengurus perekaman biometrik. Diantaranya terbang ke Sulawesi atau Ambon untuk mengurus perekaman biometrik. Sehingga selain merepotkan jamaah, juga menimbulkan biaya tambahan.

’’Yang jelas kalau belum siap dan menyulitkan masyarakat, ditunda saja dulu,’’ kata Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim kemarin (1/1). Dia mengatakan perekaman biometrik untuk pengajuan visa umrah bisa dibuka kembali jika sudah siap dan telah disosialisasikan dengan baik.

Ada wacana bahwa layanan perekaman biometrik bekerjasama dengan Kemenag. Sehingga layanan tersebut bisa dibuka di kantor Kemenag tingkat kabupaten/kota. Arfi mengatakan wacana tersebut memangkinkan saja untuk dilakukan. Namun perlu pembahasan yang lebih teknis. Terakit dengan surat resmi Menteri Agama untuk Arab Saudi, Arfi mengatakan belum ada balasan.

Kepala Sub Direktorat Pengawasn Umrah dan Haji Khusus Kemenag Noer Alya Fitra membenarkan bahwa keluhan yang sering disampaikan jamaah maupun travel umrah adalah sebaran perwakilan VSF Tasheel yang belum tersebar di seluruh provinsi.

Kemudian dia mengungkapkan jamaah harus melakukan perjanjian dahulu sebelum melakukan perekaman biometrik. ’’Yang belum melakukan janjian dulu dan masih jauh dari tanggal keberangkatan, ditolak alias tidak dilayani,’’ tuturnya. Meskipun calon jamaah umrah tersebut sudah jauh-jauh datang ke kantor VSF Tasheel.

Selain itu pejabat yang akrab disapa Nafit itu mengatakan, kantor layanan VSF Tasheel tersebut juga belum sepenuhnya memadai. Misalnya ada fasilitas untuk jamaah yang sudah lansia atau disabilitas. Selain itu ada juga kantor VSF Tasheel yang belum dilengkapi toilet.

Ketua Umum Serikat Penyelenggara Umrah dan Haji Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi juga menyampaikan supaya perekaman biometrik tersebut ditunda dulu penerapannya. ’’Supaya disiapkan dulu kantornya,’’ katanya.

Dia menjelaskan biaya untuk pengurusan perekaman biomtrik itu sekitar Rp 120 ribu per orang. Menurut dia biaya tersebut relatif tidak besar. Tetapi bagi masyarakat yang berada di daerah tertentu, ongkos untuk menuju kantor perwakilan VSF Tasheel cukup besar.

Dia mengusulkan jika perekaman biometrik itu tetap diberlakukan, bisa diupayakan beberapa solusi. Misalnya perusahaan travel yang jamaahnya banyak dan berada di daerah yang jauh dari kantor VSF Tasheel, bisa mengundang mereka untuk datang. ’’Tidak sulit karena hanya membawa komputer dan perlengkapan lainnya,’’ jelasnya.

Kemudian dia mengusulkan supaya layanan perekaman biometrik tidak dijadikan acuan atau syarat pengurus visa umrah. Sehingga kalaupun dilakukan perekaman biometrik, dilakukan di bandara jelang keberangkatan. (wan/jpg)

Berita Sebelumnya

Nuril Berniat Ajukan PK Besok
Nuril Berniat Ajukan PK Besok

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Soal Amnesti Baiq Nuril, Presiden Kirim Surat ke DPR

Soal Amnesti Baiq Nuril, Presiden Kirim Surat ke DPR

Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin (15/7), mengirimkan surat ke Ketua DPR RI untuk minta pertimbanan pemberian amnesti kepada Baiq Nuril.


KPU Minta Aturan Lebih Rinci perihal Masa Kampanye Pilkada Serentak 2020

KPU Minta Aturan Lebih Rinci perihal Masa Kampanye Pilkada Serentak 2020

Wacana pemangkasan masa kampanye Pilkada Serentak 2020 ramai diperbincangkan. Ada yang setuju, ada pula yang menolak.


Jokowi Minta Kontribusi Tiga Provinsi

Jokowi Minta Kontribusi Tiga Provinsi

Presiden mengharapkan, investasi dan pembangunan di tiga provinsi bisa memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional.


Tambahan Petugas Haji Tak Terealisasi

Tambahan Petugas Haji Tak Terealisasi

Hingga kemarin (9/7) Kementerian Agama (Kemenag) masih menunggu hingga ada persetujuan alokasi anggaran.


Wali Kota se-Indonesia Minta PPDB Sistem Zonasi Dievaluasi

Wali Kota se-Indonesia Minta PPDB Sistem Zonasi Dievaluasi

Kebijakan Kemendikbud terkait PPDB dengan sistem zonasi menuai keluhan dari banyak pemerintah daerah.


Ingin Jadi Ketua MPR, Cak Imin Minta Restu Kiai

Ingin Jadi Ketua MPR, Cak Imin Minta Restu Kiai

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menemui wakil presiden terpilih KH Ma'ruf Amin di kediaman Jl. Situbondo, Jakarta, Jumat (5/7).


PDIP Tidak Minta Jatah Menteri

PDIP Tidak Minta Jatah Menteri

PDIP memastikan tidak akan memaksa menempatkan kadernya sebagai menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.


Suhu Panas Meningkat, Jamaah Haji Diminta Siapkan Fisik

Suhu Panas Meningkat, Jamaah Haji Diminta Siapkan Fisik

Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kemenag Sri Ilham Lubis menyebutkan suhu di Arab Saudi saat ini bisa mencapai 42 derajat celcius.


Pemberangkatan Perdana Haji Dimajukan 6 Juli Mendatang

Pemberangkatan Perdana Haji Dimajukan 6 Juli Mendatang

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Nizar mengumumkan bahwa rencana perjalanan haji (RPH) 2019 mengalami perubahan.


Korlantas Minta Rentang Waktu Arus Mudik dan Balik Seimbang

Korlantas Minta Rentang Waktu Arus Mudik dan Balik Seimbang

Jumlah kecelakaan lalulintas selama Operasi Ketupat 2019 turun 65 persen. Demikian juga jumlah korban jiwa yang turun hingga 63 persen.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!