Nasional
Share this on:

Kemenag: Seharusnya Tidak Boleh Ada Penolakan

  • Kemenag: Seharusnya Tidak Boleh Ada Penolakan
  • Kemenag: Seharusnya Tidak Boleh Ada Penolakan

JAKARTA - Upaya penolakan bahkan disebut sebagai intimidasi terhadap kegiatan ceramah agama kembali menyeruak. Kali ini dialami oleh Ustad Abdul Somad (UAS). Dia bahkan membatalkan sejumlah rencana kegiatan ceramah di Malang, Jepara, Kudus, dan daerah lainnya.

Dirjen Bimas Islam Kemenag Muhammadiyah Amin menyebutkan seharusnya tidak boleh adap enolakan terhadap ulama dan penceramah. Apalagi jika materi dan tata cara ceramahnya sudah sesuai dengan seruan Menteri Agama terkait kegiatan ceramah di rumah ibadah.

’’(tidak boleh ditolak, Red) apalagi kalau penceramah itu sangat menekankan Islam moderat yang rahmatan lil alamin,’’ katanya di Jakarta kemarin (3/9).

Secara khusus Amin menyebutkan Ditjen Bimas Islam Kemenag belum memiliki regulasi terkait tata cara dan materi ceramah di rumah ibadah. Sehingga patokan yang dia gunakan saat ini adalah sembilan seruan Menteri Agama tentang ceramah di rumah ibadah.

Terkait adanya dugaan penolakan bahkan intimidasi, Amin mengatakan Kemenag akan mendalami informasi tersebut di lapangan. Amin menegaskan dirinya baru mendengar kabar adanya penolakan tersebut. Sehingga perlu mengecek kondisi di lapangan untuk mengetahui duduk perkaranya seperti apa.

Amin lantas menjelaskan sembilan seruan Menteri Agama tentang ceramah di rumah ibadah. Diantara seruan itu adalah ceramah disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama agama diturunkan di bumi. Yakni untuk melindungi harkat dan martabat umat manusia.

Berikutnya ceramah disampaikan berdasarkan pemahaman agama yang memadai dan bersumber pada ajaran pokok agama. Lalu disampaikan dalam kalimat santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan. Ceramah harus terbebas dari umpatan, makian, maupun ujaran kebencian.

Di dalam pengumuman melalui akun media sosial resmi UAS disebutkan sejumlah pertimbangan pembatalan agenda ceramah. Seperti beban panitia kegiatan ceramah bakal semakin berat. Kemudian juga mempertimbangkan kondisi psikologi jamaah.

Sementara itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) merespon ramainya perang tagar di masyarakat. Perang tagar ini di antaranya melibatkan #2019gantipresiden dan #jokowi2periode. Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi menyampaikan keprihatinannya, karena menguatnya kepentingan politik yang bernuansa ideologis.

’’Kondisi ini tidak sehat dan dapat mengancam keutuhan bangsa,’’ tuturnya.

Zainut menjelaskan Indonesia adalah negara demokrasi. Untuk itu setiap warga negara diberikan jaminan kebebasan oleh konstitusi untuk menyampaikan pendapat dan pikiran. Sepanjang penyampaikan pendapat itu sesuai dengan norma kepatutan, etoka, dan perutaran perundan-undangan.

Zainut mengatakan semua pihak dihimbau supaya dalam penyampaian ekspresi dan menyatakan pendapat tetap mengindahkan nilai kesantunan, kepatutan, dan ahklak yang baik. ’’Hendaknya semua pihak, khususnya elit politik dapat menahan diri dan mengedepankan etika politik yang berkeadaban,’’ pungkas dia. (wan/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Banyak UU Benturan dengan UUD 1945

Ketua MPR Zulkifli Hasan menyebutkan tidak sedikit undang-undang yang dihasilkan oleh DPR dan pemerintah bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945.


Pengiriman TKI ke Hong Kong Masih Dibahas

Pengiriman TKI ke Hong Kong Masih Dibahas

Pemerintah Indonesia nampaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (WNI)


Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Bawaslu Komitmen Jaga Kepercayaan Publik

Meski penyelenggaraan Pemilu 2019 telah usai, masih ada sejumlah laporan yang harus diselesaikan.


10 Pimpinan MPR Tidak Efisien

10 Pimpinan MPR Tidak Efisien

Wacana menambah jumlah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menjadi 10 orang dinilai sangat tidak efisien.


UU Siber Jangan Tumpang Tindih

UU Siber Jangan Tumpang Tindih

Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan dan Ketahanan Siber (Kamtansiber) dinilai sangat dibutuhkan. UU ini tidak bisa dianggap sepele.


Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak mempengaruhi pemilihan umum presiden.


Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima

Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menekankan, bahwa bahwa transmisi dari pengaruh global suka atau tidak suka pasti akan terasa.


Terlibat Korupsi, 1.906 PNS Dipecat

Terlibat Korupsi, 1.906 PNS Dipecat

Tenggat waktu penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) bagi PNS terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkekuatan hukum tetap (BHT) berakhir 30 Apr


Pengganti Ideologi adalah Pengkhianat

Pengganti Ideologi adalah Pengkhianat

Pancasila sudah disepakati sebagai dasar negara. Tidak boleh ada ideologi lain yang berkembang di Indonesia.


Menteri Muda yang Dekat Elite Politik

Menteri Muda yang Dekat Elite Politik

Makna menteri muda di Indonesia tidak dimaknai sebagai pemuda yang memiliki pengalaman politik dan ketatanegaraan.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!