Nasional
Share this on:

Kemendagri Bantah Jual Data Kependudukan ke Pihak Asing

  • Kemendagri Bantah Jual Data Kependudukan ke Pihak Asing
  • Kemendagri Bantah Jual Data Kependudukan ke Pihak Asing

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau agar masyarakat agar tak mudah mengunggah data kependudukan, seperti KTP elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Identitas Anak (KIA) ke media sosial. Hal ini diungkapkan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menanggapi praktek jual beli data Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP-el, dan KK oleh sebuah grup tertutup Dream Market Official yang viral hari-hari ini.

"Banyaknya gambar KTP-el dan KK yang tersebar di Google juga menjadi celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan," katanya, kemarin.

Selama ini, kata Zudan, banyak sekali data dan gambar KTP-el serta KK berseliweran di Medsos dan laman pencarian Google. "Sekadar contoh, ketik 'KTP elektronik' di Google, dalam sekedipan mata (0,46 detik) muncul 8.750.000 data dan gambar KTP elektronik yang gambarnya tidak diblur sehingga datanya terpampang atau terbaca dengan jelas," jelasnya.

Ia juga mencontohkan, saat menulis dengan kata kunci kartu keluarga di Google, maka dalam waktu 0,56 detik muncul tak kurang 38.700.000 hasil data dan gambar KK. Bahkan, lanjut Zudan, masyarakat pun dengan enteng menyerahkan copy KTP-el, KK untuk suatu keperluan, seperti mengurus SIM dan lainnya melalui biro jasa.

"Data KTP-el dan Nomor HP kita itu sudah kita sebarluaskan sendiri saat masuk hotel, perkantoran, dan lain-lain. Tak ada jaminan data tadi aman tidak dibagikan ke pihak lain sehingga muncul banyak penipuan," katanya.

Ia memastikan, data yang berseliweran di dunia maya bukan berasal dari Kemendagri. Dikatakanya, sistem pengamanan data center Dukcapil dibuat berlapis, harus melalui tiga kali tahapan pindai sidik jari buat yang mau masuk ke data center.

"Dukcapil juga menggunakan jalur VPN saat berhubungan dengan operator.Jadi nggak sembarangan. Jadi nggak mungkin kami jual ke pihak lain, apalagi asing" paparnya.

Sebelumnya diberitakan, pihak Ombudsman RI mengakui bahwa pemberian hak akses verifikasi data kependudukan oleh Ditjen Dukcapil itu clean dan safety.

Anggota Ombudsman RI Alvin Lie mengakui selama ini terdapat kesalahpahaman yang beredar di masyarakat bahwa swasta bisa mengakses data pribadi. Padahal, yang ada hanyalah hak akses verifikasi data sehingga tidak ada praktik inkonstitusional apapun.

Selama ini yang beredar ini kan akses data. Tapi sebenarnya yang ada itu akses untuk verifikasi, memeriksa kebenaran dan keabsahan data dalam rangka melindungi para pengguna layanan ini (dari identitas palsu), kata Alvin saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu (24/7) lalu. (fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Waspadai Gerakan Radikal Kanan
Waspadai Gerakan Radikal Kanan

Berita Sejenis

Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

Eropa Desak DPR cabut Pasal LGBT di RUU KUHP

Pembahasan RUU KUHP ternyata menarik perhatian warga negara asing. Terutama soal pasal-pasal yang mengatur tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGB


Jokowi: Jangan Apa-apa Dicap Antek Asing

Jokowi: Jangan Apa-apa Dicap Antek Asing

Sikap alergi yang didasari apatisme, akan sulit menerima hal baru, terlebih hal-hal yang bersifat terobosan dalam membangun bangsa.


Wakil Ketua KPK Bantah Lobi DPR Soal Capim

Wakil Ketua KPK Bantah Lobi DPR Soal Capim

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang membantah pernah melobi Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Mahesa.


Feeling Jokowi, Mobil Esemka Laku Keras

Feeling Jokowi, Mobil Esemka Laku Keras

Kritik tajam yang kerap dilontarkan banyak pihak terkait kapan mobil esemka diproduksi, akhirnya terjawab sudah.


Orang Lama Masih Dominasi DPR

Orang Lama Masih Dominasi DPR

Dari data yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), tercatat hampir setengah anggota DPR RI terpilih merupakan pendatang baru.


Warga Asing Dibatasi ke Papua

Warga Asing Dibatasi ke Papua

Insiden kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat, membuat pemerintak ekstra waspada. Peningkatan keamanan terus dilakukan.


85 Anggota DPR Baru Belum Serahkan Laporan

85 Anggota DPR Baru Belum Serahkan Laporan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat data per 31 Agustus, 85 anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Ne


Jokowi Diminta Ngantor di Papua

Jokowi Diminta Ngantor di Papua

Kerusuhan yang terjadi di Papua menjadi perhatian banyak pihak. Dibutuhkan strategi pemerintah agar aksi tersebut cepat mereda.



BUMD Harus Jadi Sumber PAD, Bukan Sebaliknya

BUMD Harus Jadi Sumber PAD, Bukan Sebaliknya

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!