Nasional
Share this on:

Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan SDM Unggul

  • Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan SDM Unggul
  • Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan SDM Unggul

JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim telah melakukan sejumlah pencapaian dalam mendukung peningkatan kualitas Sumber daya manusia (SDM). Baik bagi apatur di lingkup Kemendagri maupun jajaran pemerintah daerah.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya sesuai dengan tugas fungsinya adalah membantu Presiden dalam hal pengelolaan politik dalam negeri dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

"Tugas dan posisi strategis tersebut dilaksanakan melalui peran sebagai poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menjaga integrasi bangsa," katanya, Minggu (18/8).

Sesuai dengan kewenangan tersebut, kata Tjahjo, maka Kemendagri telah bekerja meningkatkan pertama menguatkan regulasi yang terkait dengan penguatan kelembagaan di daerah khususnya di pemerintah provinsi, kabupaten/kota, mengelola dan melakukan upaya-upaya peningkatan kompetensi sumber daya aparatur, yaitu melalui pengembangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) daerah di tiap provinsi dan di tiap kabupaten/kota.

"Saat ini Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Provinsi dan Kabupaten/Kota sudah satu bahasa, gerak dan langkah dalam pengembangan ASN pemerintahan dalam negeri", ujarnya.

Hal tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana tugas dan fungsi pengembangan kompetensi berada di BPSDM sehingga koordinasi program-program prioritas pengembangan kompetensi ASN dapat sinergi antara Kemendagri dengan Pemda.

Dalam rangka peningkatan kapasitas pejabat daerah sejak 2015 hingga Juni 2019 telah dilakukan program pengembangan kompetensi. Di antaranya pendidikan politik, pendidikan dan pelatihan struktural serta fungsional.

Untuk Pendidikan politik dilakukan melalui pembekalan kepemimpinan penyelenggaraan pemerintah daerah. Pendidikan ini ditujukan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan alumni sebanyak 684 orang.

Kedua, pendidikan politik melalui orientasi dan pendalaman tugas bagi anggota DPRD dengan alumni sebanyak 124.901 orang. Ketiga, Diklat struktural melalui program peningkatan kompetensi pejabat pengawas di lingkungan Kemendagri dengan alumni 774 orang.

Keempat, Diklat struktural melalui program Diklat kepemimpinan dengan alumni sebanyak 6.100 orang. Kelima, Diklat struktural melalui program pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri dengan alumni sebanyak 73 orang.

"Keenam, Diklat fungsional melalui program pendidikan dan pelatihan bagi pejabat fungsional P2UPD dengan alumni sebanyak 889 orang," jelasnya.

Dalam hal peningkatan kapasitas ASN di Pusat dan Daerah, termasuk pelaksanaan program Revolusi Mental. Sejak 2015 hingga 2019 telah dilakukan beberapa program pengembangan kompetensi, antara lain diklat prajabatan/latsar bagi alumni Praja IPDN dengan jumlah sebanyak 13.979 orang. Diklat teknis substantif Kemendagri dengan alumni sebanyak 360 orang.

Diklat bagi Camat untuk peningkatan SDM bidang pemerintahan dengan alumni sebanyak 18.994 orang, diklat pengembangan kompetensi aparatur pemda penyelenggara urusan pemerintahan desa dari daerah tertinggal (Prioritas Nasional) sebanyak 1.265 orang. "Diklat aparatur pelopor revolusi mental dengan jumlah alumni sebanyak 785 orang, diklat bela Negara dengan jumlah alumni 49 orang," ujarnya.

Selain itu, upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa, melalui peningkatan kualitas kapasitas aparatur pemerintahan desa melalui beberapa metode kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa, telah dilakukan pelatihan bagi aparatur desa dan kecamatan, kades, sekdes, bendahara desa, aparat desa lain, dan aparatur kecamatan.

Kemendagri juga mengeluarkan kebijakan untuk para lulusan IPDN. Kini, yang telah menyelesaian pendidikan harus menjalani penempatan tugas di wilayah pelosok-pelosok terpencil terlebih dahulu, terutama perbatasan-perbatasan.

"Wilayah di tempat tugasnya, praja IPDN diprioritaskan membantu perangkat-perangkat desa, kelurahan, serta kecamatan daerah pelosok agar tata kelola pemerintahan bisa berjalan dengan baik dalam melayani masyarakat serta untuk menguatkan spirit bahwa pamong itu guna perekat NKRI", jelasnya.

Lebih lanjut Mendagri juga paparkan langkah strategis Kemendagri dalam menggerakan pemerintah daerah untuk prioritaskan kapasitas SDM merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, di samping faktor modal investasi fisik, penduduk/angkatan kerja, dan pemanfaatan kemajuan teknologi.

"Oleh karena itu, sangat relevan apabila APBN 2020 kemudian difokuskan pembangunan SDM yang lebih produktif, efisien, memiliki kemampuan daya serap terhadap perkembangan metode atau teknologi saat ini, memiliki keterampilan dan pengetahuan, inovatif, serta kreatif. Kemendagri juga mendorong alokasi APBD menyelaraskan kebijakan pendidikan dengan APBN dengan program dan kegiatannya", kata Tjahjo.

Hal ini mengingat sebagian pembiayaan APBD berasal dari transfer ke daerah. Harapannya alokasi pendidikan dapat meningkatkan IPM masing-masing daerah dan berdampak sebaliknya, menghasilkan SDM yang mampu menjawab tantangan dan memiliki mutu yang berkontribusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah. (lan/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi
Dua Relawan Akhirnya Rekonsiliasi

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta legislatif di daerah untuk memantau jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.


Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas.


Survei LSI, 76,3 Persen Warga Dorong Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Survei LSI, 76,3 Persen Warga Dorong Jokowi Terbitkan Perppu KPK

Berdasarkan hasil survei, 76,3 persen warga Indonesia mendorong presiden Joko Widodo menerbutkan Perppu KPK.


Tekan Korupsi, Pemda Wajib Bentuk UPG

Tekan Korupsi, Pemda Wajib Bentuk UPG

Kementerian PANRB meminta seluruh lembaga baik di pemerintah, pusat, daerah dan kementerian maupun lembaga, membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).


Kemendagri: Dana Pilkada 2020 Aman

Kemendagri: Dana Pilkada 2020 Aman

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan kesiapan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.


Menristek Ancam Rektor yang Dorong Mahasiswa Demo

Menristek Ancam Rektor yang Dorong Mahasiswa Demo

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir meminta para rektor maupun dosen di suatu perguruan tinggi untuk tidak mengerahkan


Tampung Aspirasi, Pemda Dituntut Aktif

Tampung Aspirasi, Pemda Dituntut Aktif

Pemerintah Daerah (Pemda) diminta untuk proaktif terhadap masukan yang disampaikan publik.


Aturan Penggunaan Dana BOS Dikaji Ulang

Aturan Penggunaan Dana BOS Dikaji Ulang

Pemerintah menghimbau kepada pemerintah daerah (pemda), untuk tidak lagi menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membayar gaji guru honorer.


Jelang Pilkada Serentak, Perekaman KTP Elektronik Dioptimalkan

Jelang Pilkada Serentak, Perekaman KTP Elektronik Dioptimalkan

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) segera menyerahkan data kependudukan kepada KPU. Ini dilakukan untuk penetapan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu at


DP4 Diserahkan, 107,5 Juta Pemilih Berhak Nyoblos

DP4 Diserahkan, 107,5 Juta Pemilih Berhak Nyoblos

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan dukungan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2020 mendatang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!