Nasional
Share this on:

Kemendagri Janji THR Dibayar Tepat Waktu

  • Kemendagri Janji THR Dibayar Tepat Waktu
  • Kemendagri Janji THR Dibayar Tepat Waktu

JAKARTA - Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah yang berlaku, kata Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo di Jakarta, Rabu (15/5) kemarin.

Pencairan THR, lanjut Hadi, akan dibayarkan pada 24 Mei sesuai dengan PP Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian THR kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, yakni diberikan paling lama 10 hari sebelum Hari Raya.

"Sudah jelas ketentuan yang telah diterbitkan, baik itu PP 35 atau PP 36 Tahun 2019, semua akan dibayarkan tepat pada waktunya. Sehingga, apa yang diharapkan Pak Presiden tanggal 24 Mei atau sebelum Hari Raya Idul Fitri akan dapat direalisasikan," kata Hadi, kemarin (15/5).

Sementara itu, terkait gaji ke-13, Hadi mengatakan sudah meminta pemerintah daerah yang belum menganggarkan untuk segera menyelesaikan melakukan perubahan APBD tahun 2019. Perubahan tersebut dapat merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019.

"Kita harapkan kepala daerah sudah menganggarkan dalam APBD-nya untuk gaji ke-13 ini. Seandainya belum menganggarkan, atau sudah tapi tidak cukup untuk membayarkan gaji ke-13 dan THR, maka penyediaannya dapat melalui perubahan penjabaran APBD tanpa menunggu perubahan APBD 2019," ujarnya.

Selaras dengan itu, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 58/PMK/05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi PNS, TNI, Polri, pensiunan akhirnya ditandatangani. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mamastikan, PMK cair paling cepat dibayar H-10.

Peraturan Menteri Keuangan (PM) Nomor 58/PMK/05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit TNI, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam PMK ini disebutkan, THR bagi PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, penerima pensiun, dan penerima tunjangan yaitu sebesar penghasilan satu bulan pada dua bulan sebelum Hari Raya. "Sudah kita sampaikan, dan sudah kita tanda-tangani untuk THR itu," jelas Sri Mulyani.

Penghasilan sebagaimana diberikan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja. Sementara penerima pensiun meliputi pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan tambahan penghasilan. Sedangkan penerima tunjangan meliputi menerima tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 3 ayat 11 PMK, penghasilan sebagaimana dimaksud, menurut PMK ini, tidak termasuk jenis tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan pengamanan, tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan dosen atau tunjangan kehormatan, tunjangan selisih penghasilan, tunjangan penghidupan luar negeri, dan tunjangan lain yang sejenis dengan tunjangan kompensasi atau tunjangan bahaya serta tunjangan intensif.

"Penghasilan sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu bunyi Pasal 3 ayat 13 PMK," jelasnya.

Ketentuan pemberian THR dalam Peraturan Menteri ini, menurut PMK ini, berlaku juga untuk pejabat lain yang hak keuangannya disetarakan atau setingkat. Sepertu Menteri dan pajabat pimpinan tinggi, Wakil Menteri atau jabatan setingkat Wakil Menteri. Termasuk staf khusus di lingkungan Kementerian, Hakim Ad Hoc dan pegawai lainnya.

"THR untuk PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Ini juga disejalkan di Pasal 9 ayat 1 PMK ini," terang wanita kelahiran Bandar Lampung, 26 Agustus 1962 itu.

Sedangkan pembayaran THR kepada Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan oleh PT Taspen (Persero) dan PT Asabri (Persero), menurut PMK ini, dilaksanakan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Pembayaran THR sebagaimana dimaksud dilaksanakan terpisah dari pembayaran pensiun atau tunjangan bulanan. Untuk diketahui PMK Nomor 58/PMK.05/2019 yang telah diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Widodo Ekatjahjana, pada 10 Mei 2019.

Sebelumnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri meminta perusahaan bisa membayar THR maksimal dua minggu sebelum lebaran. Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.

Adapun besaran THR bagi pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, memperoleh THRsatu bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali satu bulan upah.

Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah satu bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

"Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah dilakukan," paparnya.

Menaker berjanji akan segera menerbitkan surat edaran THR kepada para Kepala Daerah dan membuka posko pengaduan THR. "Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota serta di tingkat yaitu di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan," jelas Hanif. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Soal Pengganti Imam Nahrawi, Jokowi Minta Waktu Sehari

Pengunduran diri Imam Nahrawi dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) sudah diterima Presiden Joko Widodo (Jokowi).


DIM Baru Diterima Jokowi, Revisi UU KPK Tertunda

DIM Baru Diterima Jokowi, Revisi UU KPK Tertunda

Rentang waktu 30 September jelas waktu yang begitu singkat bagi DPR untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Koru


BUMD Harus Jadi Sumber PAD, Bukan Sebaliknya

BUMD Harus Jadi Sumber PAD, Bukan Sebaliknya

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).


Ada Pengusaha Ingkar Janji, Jusuf Kalla Marah

Ada Pengusaha Ingkar Janji, Jusuf Kalla Marah

Kesabaran Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah tak terbendung. Kali ini, pria yang biasa disapa JK itu meluapkan pernyataan di luar kebiasaannya.


Benny Wenda: Saat yang Tepat Untuk Merdeka

Benny Wenda: Saat yang Tepat Untuk Merdeka

Tokoh separatis Papua Benny Wenda menilai, bahwa tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya menjadi pemantik kemarahan dari rasa ketidakadilan, yang d


Pilih Oposisi, Sikap PAN Dianggap Tepat

Pilih Oposisi, Sikap PAN Dianggap Tepat

Akhirnya terjawab. PAN memilih berjuang di luar pemerintahan. Langkah oposisi ini dinilai banyak kalangan sangat tepat.


315 Daerah Kembali Minta Pemekaran

315 Daerah Kembali Minta Pemekaran

Sejak tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima usulan pembentukan 315 daerah otonomi baru (DOB).


Rp416 Triliun untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS

Rp416 Triliun untuk Bayar THR dan Gaji ke-13 PNS

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp416,144 triliun untuk belanja pegawai dalam Rencana Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 20


Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan SDM Unggul

Kemendagri Dorong Pemda Prioritaskan SDM Unggul

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengklaim telah melakukan sejumlah pencapaian dalam mendukung peningkatan kualitas Sumber daya manusia (SDM).


Terlibat Korupsi, 1.906 PNS Dipecat

Terlibat Korupsi, 1.906 PNS Dipecat

Tenggat waktu penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) bagi PNS terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkekuatan hukum tetap (BHT) berakhir 30 Apr



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!