Nasional
Share this on:

Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

  • Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin
  • Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

JAKARTA - Hingga kemarin (21/9) BPJS Kesehatan belum menerima dana bailout dari pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun. Pencairan dana talangan tersebut sudah melalui proses administrasi pekan ini. Kemudian, dana tersebut akan dicairkan pekan depan.

”Insya Allah Senin (24/9),” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Selain mencairkan dana talangan yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan (APBN), pemerintah juga sedang membuat Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan tersebut merupakan aturan turunan dari Perpres No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang baru saja keluar. Aturan tersebut akan mengatur teknis pencairan dana talangan BPJS Kesehatan yang bersumber dari pajak rokok.

Terkait nominal pajak rokok yang akan digunakan untuk menutup defisit, lanjut Mardiasmo, tidak semua daerah akan ditarik. Dari potensi pajak rokok sebesar Rp14 triliun tahun ini, ada potensi alokasi dana Rp5 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.

Namun, karena yang ditarik dana tersebut hanya daerah yang menunggak iuran BPJS Kesehatan, maka potensi riil dari pajak rokok yang dapat dipakai untuk menutup defisit hanya Rp1,1 triliun saja. Selain itu, alokasi dana Program JKN dari pajak rokok tidak semuanya digunakan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.

Menurut Mardiasmo, dana JKN dari pajak rokok juga bisa dialokasikan untuk hal-hal lain. Misalnya, belanja untuk pengembangan Puskesmas, rumah sakit, tenaga medis dan alat kesehatan. "(Selain itu) bisa digunakan untuk membantu BPJS Kesehatan kalau ada yang kurang, misal untuk Jamkesda-nya," ujarnya.

Pembayaran pajak rokok untuk defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp1,1 triliun itu akan direalisasikan bertahap. Yakni, pencairan pada bulan depan untuk defisit pada kuartal III 2018, serta pencairan pada Januari 2019 untuk defisit pada kuartal IV 2018.

Sejauh ini, pemerintah telah menetapkan anggaran untuk menutup defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp7,48 triliun. Rinciannya, Rp4,9 triliun dari APBN, Rp1,1 triliun dari pajak rokok dan Rp1,48 triliun dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Meski dana tersebut masih kurang untuk menutup keseluruhan defisit BPJS Kesehatan, namun pemerintah tetap berkomitmen untuk mencari solusi dari kekurangan ini.

"Kan ada pajak rokok, ada lagi dana kapitasi yang barangkali bisa mengurangi (defisit), banyak. Itu ada yang namanya policy mix atau bauran kebijakan," tandas Mardiasmo.

Jumlah dana talangan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp4,9 triliun tersebut dinilai kurang untuk menutup defisit oleh Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso. Menurut perhitungannya, BPJS Kesehatan membutuhkan Rp16,5 triliun untuk tahun ini.

Kemal membeberkan bahwa menurut rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) 2018, BPJS Kesehatan tahun ini mengalami kekurangan dana sebesar Rp12,5 triliun. Setelah RKAT yang ditetapkan akhir tahun lalu itu berjalan, BPJS Kesehatan ternyata masih memiliki beban (carry over, Red) 2017 Rp4 triliun.

”Sehingga uang iuran yang dikumpulkan pada 2018, sebagian digunakan untuk membayar beban 2017. Dari tahun sebelumnya sudah ada beban. Di dunia korporasi keuangan itu hal yang wajar-wajar saja,” ungkapnya.

Tak hanya itu permasalahan BPJS Kesehatan. Pada pembayaran peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayar dengan APBN, BPJS Kesehatan juga merugi. Pasalnya iuran yang dibayarkan pemerintah kurang. Untuk perawatan di kelas 3, BPJS Kesehatan menetapkan biaya sekitar Rp25.500. Sedangkan PBI yang dibiayai ABPN hanya Rp23.000. Jumlah peserta PBI APBN adalah 9,2 juta penduduk.

”Untuk satu orang perbulan kurang Rp2.500. Untuk 9,2 juta penduduk berarti BPJS Kesehatan harus rugi Rp23 miliar,” ungkapnya.

Beban lainnya berasal dari peserta bukan penerima upah (PBPU). Menurut catatan BPJS Watch per Mei 2018 saja, ada Rp1,8 triliun yang belum dibayarkan oleh PBPU. ”Peserta tidak aktif PBPU pertengahan Juni sekitar 27 juta jiwa, separuhnya tidak aktif,” ungkapnya. Kemal menambahkan bahwa secara umum memang kolektabilitas pembayaran peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai 99 persen. Hanya kelompok PBPU saja yang mokong.

Akibat defisit ini tidak main-main. Akibat tidak ada dana, Kemal mengakui bahwa BPJS Kesehatan terlambat membayar ke rumah sakit. ”Kalau ada uangnya langsung saya bayarkan. Tunggu dulu,” ungkapnya.

Padahal jika BPJS Kesehatan terlambat membayarkan ke rumah sakit selama satu bulan saja, mereka akan didenda satu persen dari hutang tersebut. Akibatnya menurut data per-Mei lalu, BPJS Kesehatan menanggung beban Rp4,2 miliar akibat hutang Rp4,2 triliun.

Walaupun demikian, Kemal meyakinkan jika kondisi keuangan BPJS Kesehatan tidak akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. ”Sejak adanya BPJS Kesehatan masyarakat merasa aman walaupun sakit dan kualitas layanan faskes membaik. Faskes mulai terbentuk jiwa service excellence,” tutur pria asli Surabaya itu. (rin/lyn/jpg)

Berita Sebelumnya

Jokowi 01, Prabowo 02
Jokowi 01, Prabowo 02

Berita Berikutnya

KPK Umbar Penyelidikan Newmont
KPK Umbar Penyelidikan Newmont

Berita Sejenis

BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

BPJS Kesehatan Kembali Disuntik Dana Segar Rp5,2 Triliun

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali memperoleh dana segar.


Polisi Tangkap 44 Orang Papua

Polisi Tangkap 44 Orang Papua

Masyarakat Papua tampaknya masih terkecoh dengan upaya untuk memecah belah dengan merayakan 1 Desember sebagai hari kemerdekaan.


Nuril Berharap Terima Putusan Kasasi Pekan Ini

Nuril Berharap Terima Putusan Kasasi Pekan Ini

Salinan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) terhadap Baiq Nuril Maknun diharapkan keluar pekan ini.


Presiden Akui Aturan Dana Desa Berbelit

Presiden Akui Aturan Dana Desa Berbelit

Presiden RI Joko Widodo menekankan penggunaan dan pertanggungjawaban dana desa secara tepat harus diperhatikan.


141 Kepala Desa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

141 Kepala Desa Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Desa

Tata kelola dana desa belum sepenuhnya bebas dari korupsi. Justru sebaliknya, tren kasus rasuah kian meningkat dari tahun ke tahun.


Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).


Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Nuril Disarankan untuk Balik Melapor

Putusan Kasasi Nomor 574K/Pid.Sus/2018 yang diketok Hakim Agung Sri Murwahyuni atas terdakwa Baiq Nuril Maknun mendapat beragam reaksi.


Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Kasus Baiq Nuril Tanda Negara Tak Baik

Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah pribahasa yang tepat untuk Baiq Nuril.


Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Saudi: Rizieq Tak Langgar Hukum

Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Al Suhaibi mengungkapkan bahwa pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab tidak melanggar hukum apapun.


Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat untuk me-review perizinan pembangunan proyek Meikarta.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!