Nasional
Share this on:

Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

  • Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin
  • Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

JAKARTA - Hingga kemarin (21/9) BPJS Kesehatan belum menerima dana bailout dari pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun. Pencairan dana talangan tersebut sudah melalui proses administrasi pekan ini. Kemudian, dana tersebut akan dicairkan pekan depan.

”Insya Allah Senin (24/9),” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Selain mencairkan dana talangan yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan (APBN), pemerintah juga sedang membuat Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan tersebut merupakan aturan turunan dari Perpres No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang baru saja keluar. Aturan tersebut akan mengatur teknis pencairan dana talangan BPJS Kesehatan yang bersumber dari pajak rokok.

Terkait nominal pajak rokok yang akan digunakan untuk menutup defisit, lanjut Mardiasmo, tidak semua daerah akan ditarik. Dari potensi pajak rokok sebesar Rp14 triliun tahun ini, ada potensi alokasi dana Rp5 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.

Namun, karena yang ditarik dana tersebut hanya daerah yang menunggak iuran BPJS Kesehatan, maka potensi riil dari pajak rokok yang dapat dipakai untuk menutup defisit hanya Rp1,1 triliun saja. Selain itu, alokasi dana Program JKN dari pajak rokok tidak semuanya digunakan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.

Menurut Mardiasmo, dana JKN dari pajak rokok juga bisa dialokasikan untuk hal-hal lain. Misalnya, belanja untuk pengembangan Puskesmas, rumah sakit, tenaga medis dan alat kesehatan. "(Selain itu) bisa digunakan untuk membantu BPJS Kesehatan kalau ada yang kurang, misal untuk Jamkesda-nya," ujarnya.

Pembayaran pajak rokok untuk defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp1,1 triliun itu akan direalisasikan bertahap. Yakni, pencairan pada bulan depan untuk defisit pada kuartal III 2018, serta pencairan pada Januari 2019 untuk defisit pada kuartal IV 2018.

Sejauh ini, pemerintah telah menetapkan anggaran untuk menutup defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp7,48 triliun. Rinciannya, Rp4,9 triliun dari APBN, Rp1,1 triliun dari pajak rokok dan Rp1,48 triliun dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Meski dana tersebut masih kurang untuk menutup keseluruhan defisit BPJS Kesehatan, namun pemerintah tetap berkomitmen untuk mencari solusi dari kekurangan ini.

"Kan ada pajak rokok, ada lagi dana kapitasi yang barangkali bisa mengurangi (defisit), banyak. Itu ada yang namanya policy mix atau bauran kebijakan," tandas Mardiasmo.

Jumlah dana talangan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp4,9 triliun tersebut dinilai kurang untuk menutup defisit oleh Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso. Menurut perhitungannya, BPJS Kesehatan membutuhkan Rp16,5 triliun untuk tahun ini.

Kemal membeberkan bahwa menurut rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) 2018, BPJS Kesehatan tahun ini mengalami kekurangan dana sebesar Rp12,5 triliun. Setelah RKAT yang ditetapkan akhir tahun lalu itu berjalan, BPJS Kesehatan ternyata masih memiliki beban (carry over, Red) 2017 Rp4 triliun.

”Sehingga uang iuran yang dikumpulkan pada 2018, sebagian digunakan untuk membayar beban 2017. Dari tahun sebelumnya sudah ada beban. Di dunia korporasi keuangan itu hal yang wajar-wajar saja,” ungkapnya.

Tak hanya itu permasalahan BPJS Kesehatan. Pada pembayaran peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayar dengan APBN, BPJS Kesehatan juga merugi. Pasalnya iuran yang dibayarkan pemerintah kurang. Untuk perawatan di kelas 3, BPJS Kesehatan menetapkan biaya sekitar Rp25.500. Sedangkan PBI yang dibiayai ABPN hanya Rp23.000. Jumlah peserta PBI APBN adalah 9,2 juta penduduk.

”Untuk satu orang perbulan kurang Rp2.500. Untuk 9,2 juta penduduk berarti BPJS Kesehatan harus rugi Rp23 miliar,” ungkapnya.

Beban lainnya berasal dari peserta bukan penerima upah (PBPU). Menurut catatan BPJS Watch per Mei 2018 saja, ada Rp1,8 triliun yang belum dibayarkan oleh PBPU. ”Peserta tidak aktif PBPU pertengahan Juni sekitar 27 juta jiwa, separuhnya tidak aktif,” ungkapnya. Kemal menambahkan bahwa secara umum memang kolektabilitas pembayaran peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai 99 persen. Hanya kelompok PBPU saja yang mokong.

Akibat defisit ini tidak main-main. Akibat tidak ada dana, Kemal mengakui bahwa BPJS Kesehatan terlambat membayar ke rumah sakit. ”Kalau ada uangnya langsung saya bayarkan. Tunggu dulu,” ungkapnya.

Padahal jika BPJS Kesehatan terlambat membayarkan ke rumah sakit selama satu bulan saja, mereka akan didenda satu persen dari hutang tersebut. Akibatnya menurut data per-Mei lalu, BPJS Kesehatan menanggung beban Rp4,2 miliar akibat hutang Rp4,2 triliun.

Walaupun demikian, Kemal meyakinkan jika kondisi keuangan BPJS Kesehatan tidak akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. ”Sejak adanya BPJS Kesehatan masyarakat merasa aman walaupun sakit dan kualitas layanan faskes membaik. Faskes mulai terbentuk jiwa service excellence,” tutur pria asli Surabaya itu. (rin/lyn/jpg)

Berita Sebelumnya

Jokowi 01, Prabowo 02
Jokowi 01, Prabowo 02

Berita Berikutnya

KPK Umbar Penyelidikan Newmont
KPK Umbar Penyelidikan Newmont

Berita Sejenis

THR PNS, Polri, dan TNI Rp19 Triliun

THR PNS, Polri, dan TNI Rp19 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan dana Tunjangan Hari Raya (THR) untuk PNS, Polri, TNI, dan pensiunan sebesar Rp19 triliun.


BJ Habibie Turun Tangan

BJ Habibie Turun Tangan

Presiden ke-3 Prof. Dr. Ing. Baharuddin Jusuf (BJ) Habibie turun tangan untuk menyikapi kondisi bangsa saat ini.


Komisi I DPR Desak Pemerintah Pulihkan Pembatasan Media Sosial

Komisi I DPR Desak Pemerintah Pulihkan Pembatasan Media Sosial

Kementerian Komunikasi dan Informatika membatasi akses aplikasi perpesanan WhatsApp dan media sosial untuk sementara waktu.


Presiden: Tak Ada ruang bagi Perusuh

Presiden: Tak Ada ruang bagi Perusuh

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dia membuka diri kepada siapa pun untuk bersama-sama untuk bekerja sama membangun negara.


Usai Umumkan Hasil Pilpres, Gedung KPU Mulai Disterilkan

Usai Umumkan Hasil Pilpres, Gedung KPU Mulai Disterilkan

Suasana Kantor KPU, Senin (20/5) malam, sangat ramai. Ratusan aparat kepolisian terlihat bersiaga di sepanjang Jalan Imam Bonjol, Jakarta.


Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Tetapkan Sembilan Anggota Pansel KPK

Presiden Jokowi akhirnya menetapkan sembilan anggota pansel calon pimpinan KPK untuk masa jabatan tahun 2019-2023.


KPU dan Pemerintah Terancam Digugat ke Mahkamah internasional

KPU dan Pemerintah Terancam Digugat ke Mahkamah internasional

Desakan publik untuk membentuk tim pencari fakta (TPF) meninggalnya ratusan petugas KPPS Pemilu Serentak 17 April lalu mentah.


Kemendagri Janji THR Dibayar Tepat Waktu

Kemendagri Janji THR Dibayar Tepat Waktu

Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara pemerintah daerah akan dibayarkan tepat waktu merujuk pada peraturan pemerintah yang berlaku.


Petugas TPS yang Meninggal Mayoritas karena Gagal Jantung

Petugas TPS yang Meninggal Mayoritas karena Gagal Jantung

Kementerian Kesehatan telah digandeng oleh KPU dan Bawaslu untuk melakukan penyelidikan kematian petugas TPS di seluruh Indonesia.


Pentingnya Jahit Kembali Merah Putih

Pentingnya Jahit Kembali Merah Putih

Siapapun pemenang Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 harus mampu "menjahit" kembali persatuan dan kesatuan bangsa untuk memperkuat kebersamaan masyarakat.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!