Nasional
Share this on:

Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

  • Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin
  • Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

JAKARTA - Hingga kemarin (21/9) BPJS Kesehatan belum menerima dana bailout dari pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun. Pencairan dana talangan tersebut sudah melalui proses administrasi pekan ini. Kemudian, dana tersebut akan dicairkan pekan depan.

”Insya Allah Senin (24/9),” kata Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.

Selain mencairkan dana talangan yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan (APBN), pemerintah juga sedang membuat Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan tersebut merupakan aturan turunan dari Perpres No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan yang baru saja keluar. Aturan tersebut akan mengatur teknis pencairan dana talangan BPJS Kesehatan yang bersumber dari pajak rokok.

Terkait nominal pajak rokok yang akan digunakan untuk menutup defisit, lanjut Mardiasmo, tidak semua daerah akan ditarik. Dari potensi pajak rokok sebesar Rp14 triliun tahun ini, ada potensi alokasi dana Rp5 triliun untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.

Namun, karena yang ditarik dana tersebut hanya daerah yang menunggak iuran BPJS Kesehatan, maka potensi riil dari pajak rokok yang dapat dipakai untuk menutup defisit hanya Rp1,1 triliun saja. Selain itu, alokasi dana Program JKN dari pajak rokok tidak semuanya digunakan untuk menutup defisit BPJS Kesehatan.

Menurut Mardiasmo, dana JKN dari pajak rokok juga bisa dialokasikan untuk hal-hal lain. Misalnya, belanja untuk pengembangan Puskesmas, rumah sakit, tenaga medis dan alat kesehatan. "(Selain itu) bisa digunakan untuk membantu BPJS Kesehatan kalau ada yang kurang, misal untuk Jamkesda-nya," ujarnya.

Pembayaran pajak rokok untuk defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp1,1 triliun itu akan direalisasikan bertahap. Yakni, pencairan pada bulan depan untuk defisit pada kuartal III 2018, serta pencairan pada Januari 2019 untuk defisit pada kuartal IV 2018.

Sejauh ini, pemerintah telah menetapkan anggaran untuk menutup defisit BPJS Kesehatan sebesar Rp7,48 triliun. Rinciannya, Rp4,9 triliun dari APBN, Rp1,1 triliun dari pajak rokok dan Rp1,48 triliun dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT). Meski dana tersebut masih kurang untuk menutup keseluruhan defisit BPJS Kesehatan, namun pemerintah tetap berkomitmen untuk mencari solusi dari kekurangan ini.

"Kan ada pajak rokok, ada lagi dana kapitasi yang barangkali bisa mengurangi (defisit), banyak. Itu ada yang namanya policy mix atau bauran kebijakan," tandas Mardiasmo.

Jumlah dana talangan untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp4,9 triliun tersebut dinilai kurang untuk menutup defisit oleh Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso. Menurut perhitungannya, BPJS Kesehatan membutuhkan Rp16,5 triliun untuk tahun ini.

Kemal membeberkan bahwa menurut rencana kerja anggaran tahunan (RKAT) 2018, BPJS Kesehatan tahun ini mengalami kekurangan dana sebesar Rp12,5 triliun. Setelah RKAT yang ditetapkan akhir tahun lalu itu berjalan, BPJS Kesehatan ternyata masih memiliki beban (carry over, Red) 2017 Rp4 triliun.

”Sehingga uang iuran yang dikumpulkan pada 2018, sebagian digunakan untuk membayar beban 2017. Dari tahun sebelumnya sudah ada beban. Di dunia korporasi keuangan itu hal yang wajar-wajar saja,” ungkapnya.

Tak hanya itu permasalahan BPJS Kesehatan. Pada pembayaran peserta penerima bantuan iuran (PBI) yang dibayar dengan APBN, BPJS Kesehatan juga merugi. Pasalnya iuran yang dibayarkan pemerintah kurang. Untuk perawatan di kelas 3, BPJS Kesehatan menetapkan biaya sekitar Rp25.500. Sedangkan PBI yang dibiayai ABPN hanya Rp23.000. Jumlah peserta PBI APBN adalah 9,2 juta penduduk.

”Untuk satu orang perbulan kurang Rp2.500. Untuk 9,2 juta penduduk berarti BPJS Kesehatan harus rugi Rp23 miliar,” ungkapnya.

Beban lainnya berasal dari peserta bukan penerima upah (PBPU). Menurut catatan BPJS Watch per Mei 2018 saja, ada Rp1,8 triliun yang belum dibayarkan oleh PBPU. ”Peserta tidak aktif PBPU pertengahan Juni sekitar 27 juta jiwa, separuhnya tidak aktif,” ungkapnya. Kemal menambahkan bahwa secara umum memang kolektabilitas pembayaran peserta BPJS Kesehatan sudah mencapai 99 persen. Hanya kelompok PBPU saja yang mokong.

Akibat defisit ini tidak main-main. Akibat tidak ada dana, Kemal mengakui bahwa BPJS Kesehatan terlambat membayar ke rumah sakit. ”Kalau ada uangnya langsung saya bayarkan. Tunggu dulu,” ungkapnya.

Padahal jika BPJS Kesehatan terlambat membayarkan ke rumah sakit selama satu bulan saja, mereka akan didenda satu persen dari hutang tersebut. Akibatnya menurut data per-Mei lalu, BPJS Kesehatan menanggung beban Rp4,2 miliar akibat hutang Rp4,2 triliun.

Walaupun demikian, Kemal meyakinkan jika kondisi keuangan BPJS Kesehatan tidak akan mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat. ”Sejak adanya BPJS Kesehatan masyarakat merasa aman walaupun sakit dan kualitas layanan faskes membaik. Faskes mulai terbentuk jiwa service excellence,” tutur pria asli Surabaya itu. (rin/lyn/jpg)

Berita Sebelumnya

Jokowi 01, Prabowo 02
Jokowi 01, Prabowo 02

Berita Berikutnya

KPK Umbar Penyelidikan Newmont
KPK Umbar Penyelidikan Newmont

Berita Sejenis

2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

2019, Kelurahan Dapat Dana Seperti Desa

Distribusi anggaran dari pusat ke daerah terus dilakukan. Setelah dana desa, pemerintah akan segera mengeluarkan program dana kelurahan.


Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

KPK terus mencari bukti-bukti tambahan untuk melengkapi pengungkapan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.


Presiden Semprot Manajemen BPJS

Presiden Semprot Manajemen BPJS

Persoalan yang terus membelit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedikit geram.


Kasus Peluru Nyasar, Dua Orang Resmi Jadi Tersangka

Kasus Peluru Nyasar, Dua Orang Resmi Jadi Tersangka

Polisi telah menetapkan dua orang tersangka atas kasus proyektil nyasar di Gedung DPR RI, Senayan yang terjadi pada Senin (15/10).


Dua Oknum TNI Jadi Kurir Bandar Napi

Dua Oknum TNI Jadi Kurir Bandar Napi

Bandar narkotika terus menyasar aparat pemerintah untuk melancarkan bisnisnya.


Ribuan Honorer K2 Daftar CPNS

Ribuan Honorer K2 Daftar CPNS

Badan Kepegawaian Negara (BKN) menampik adanya upaya mempersulit para tenaga honorer kategori dua (K2) untuk mendaftar CPNS baru.


Tiga Bulan Terombang-ambing di Laut, Stenly Hanyut sampai Mikronesia

Tiga Bulan Terombang-ambing di Laut, Stenly Hanyut sampai Mikronesia

Kemlu menyatakan telah melakukan upaya untuk memulangkan Stenly Tatoy, WNI yang hanyut hingga ke Perairan Kepulauan Caroline di Pasifik.


BNPB Minta Tambahan Dana Lagi Rp500 Miliar

BNPB Minta Tambahan Dana Lagi Rp500 Miliar

Masa tanggap darurat bencana gempa dan tsunami Sulawesi Tengah (Sulteng) menyedot anggaran besar.


Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening

Kebohongan Ratna Bisa Jadi Tutupi Soal Rekening

Kasus kebohongan Ratna Sarumpaet dinilai tidak berdiri sendiri. Ada kemungkinan, kasus kebohongan itu digunakan untuk menutupi sesuatu.


Kehabisan Dana, Kemensos Butuh Rp567 Miliar

Kehabisan Dana, Kemensos Butuh Rp567 Miliar

Kejadian bencana alam besar yang hampir berurutan, Lombok kemudian Sulawesi Tengah, ternyata menguras anggaran penanganan bencana di Kementerian Sosial (Kemenso



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!