Nasional
Share this on:

Kemenperin Minta Tambahan Rp2,89 Triliun

  • Kemenperin Minta Tambahan Rp2,89 Triliun
  • Kemenperin Minta Tambahan Rp2,89 Triliun

JAKARTA - Kementerian Perindustrian akhirnya mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp2,89 triliun. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan, tambahan itu untuk membiayai sejumlah program prioritas tahun depan.

Hal itu diungkapkanya dalam rapat kerja pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga (RKA KL) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 di Jakarta, Senin (17/6). "Anggaran tambahan ini lebih kami prioritaskan pada pengembangan SDM industri," jelasnya, kemarin.

Airlangga menjelaskan, program peningkatan kualitas SDM menjadi agenda selanjutnya. Langkah ini guna mengambil peluang dari momentum bonus demografi yang sedang dinikmati oleh Indonesia.

Bentuk detilnya seperti pendidikan vokasi industri di tingkat SMK, kami akan pacu lagi melalui fasilitasi pembangunan politeknik, paparnya.

Jika ini terwujud, Kemenperin akan menambah 500 politeknik yanglink and matchdengan industri." Kami juga sedang membangun Pusat Inovasi dan Pengembangan SDM Industri 4.0 di Jakarta," paparnya.

Airlangga merinci, pagu indikatif anggaran tahun 2020 sebesar Rp2,95 triliun. Dari pagu indikatif ini, terdapat alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp1,04 triliun.

"Selain itu anggaran dukungan manajemenKemenperinsebesar Rp47 miliar, programpenumbuhan danpengembanganindustri berbasisagro sebesar Rp37 miliar, " jelasnya.

Selain itu, program penumbuhan danpengembangan industri kimia, farmasi, dan tekstil sebesar Rp41 miliar, serta program industri kecil, menengah, dan aneka sebesar Rp23 miliar.

Selanjutnya, program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemenperin Rp6 miliar, program pengembangan teknologi dan kebijakan industri Rp183 miliar, serta program peningkatan dan pengembangan perwilayahan industri hingga Rp50 miliar.

Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengatakan kesimpulan yang didapat adalah rapat adalah menerima pagu indikatif anggaran Kemenperin tahun 2020 sebesar Rp2,95 triliun. Selain itu, DPR juga menerima usulan tambahan anggaran Kemenperin tahun 2020 sebesar Rp2,89 triliun.

"Selanjutnya, Komisi VI DPR RI akan menyampaikan usulan tambahan anggaran Kemenperin tahun 2020 kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi," tandasnya. (fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Soal Cadar, Menag Akhirnya Minta Maaf

Soal Cadar, Menag Akhirnya Minta Maaf

Menag Fachrul Razi meminta maaf atas kondisi ini setelah menimbulkan amarah dan kritik yang kian tajam.


Defisit BPJS Kesehatan Diprediksi Tembus Rp32,8 Triliun

Defisit BPJS Kesehatan Diprediksi Tembus Rp32,8 Triliun

Utang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kepada rumah sakit dan farmasi mencapai Rp21,16 triliun.


Pilkada di 265 Daerah Dianggarkan Rp9,8 Triliun

Pilkada di 265 Daerah Dianggarkan Rp9,8 Triliun

Alokasi anggaran pilkada serentak 2020 yang sudah disetujui di 265 daerah adalah Rp9,8 triliun.


Mensos Sebut KPK Minta Pengakuratan Data Warga Miskin

Mensos Sebut KPK Minta Pengakuratan Data Warga Miskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta pengintegrasian data masyarakat miskin dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).


Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan, kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali normal pascakonflik sosial di Wamena, Papua.


15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

Perlu tidaknya dikeluarkan perppu KPK terus menjadi pro kontra sejumlah komponen.


Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Gerindra Diisukan Minta Jatah Menteri, Sufmi: Wong Belum Ditawarin

Partai Gerindra menegaskan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun elite partainya yang lain tidak pernah meminta kursi menteri.


Dihujat di Medsos, Wiranto Akhirnya Minta Maaf

Dihujat di Medsos, Wiranto Akhirnya Minta Maaf

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan permintaan maaf secara resmi terkait pernyataannya yang dinilai menyinggung korban


Calon Kepala Daerah Jangan Terlibat KDRT

Calon Kepala Daerah Jangan Terlibat KDRT

Mantan narapidana koruptor dilarang menjadi peserta pemilu. Meski belum final, lembaga penyelenggara pemilu berencana mencantumkan syarat tambahan.


Buruh Minta Pemerintah Bubarkan BPJS Kesehatan

Buruh Minta Pemerintah Bubarkan BPJS Kesehatan

Ribuan buruh dari berbagai serikat kerja menggeruduk Gedung DPR/DPD/MPR, Rabu (2/10) kemarin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!