Nasional
Share this on:

Kepala BIN Dikabarkan Temui Prabowo di Bali

  • Kepala BIN Dikabarkan Temui Prabowo di Bali
  • Kepala BIN Dikabarkan Temui Prabowo di Bali

**JAKARTA ** - Kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno diisukan telah memiliki kesepakatan alias deal politik dengan pihak Jokowi-Ma'ruf Amin. Partai Gerindra disebut-sebut akan ditawari untuk bergabung dalam kabinet periode 2019-2024.

Kabarnya, Prabowo sendiri bakal diberi posisi sebagai Wantimpres (Dewan Pertimbangan Presiden). Apalagi, setelah Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan bertemu dengan Prabowo di Bali pada awal Juni lalu.

"Hingga saat ini, Gerindra tidak ada kesepakatan apapun. Tidak ada deal-deal politik antara Prabowo dengan pihak lain. Jika ada rumor seperti itu jelas tidak benar. Soal pertemuan Pra Prabowo dengan Kepala BIN, saya tidak tahu. Ini perlu diklarifikasi," kata anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade di Media Center Prabowo-Sandiaga, Jakarta, Selasa (25/6) kemarin.

Dia mengaku menjelang pengumuman sengketa Pilpres 2019 di MK, pihaknya mendapatkan laporan perihal deal-deal politik antara Gerindra dengan kubu Jokowi. BPN memastikan ada waktunya pertemuan antara Prabowo dengan Jokowi. Namun demikian pertemuan tersebut bukan untuk membahas deal-deal politik.

"Saat ini, Prabowo-Sandi, masih fokus menghadapi sidang MK. Pertemuan Jokowi-Prabowo di waktu yang pas pasti akan ada. Namun, bukan ajang politik transaksi," tegasnya.

Ketua DPP Partai Gerindra Riza Patria juga mengaku tidak mengetahui isu pertemuan antara Prabowo dengan Budi Gunawan. Yang dia tahu, pada awal Juni lalu, Prabowo memang ke Bali. Agendanya menghadiri ulang tahun adiknya Hashim Djojohadikusumo. Kalau soal itu, saya sama sekali tidak tahu. Apakah benar ada pertemuan itu, saya benar-benar tidak tahu, aku Riza.

Sementara itu, Menko Polhukam Wiranto menyambut baik rencana pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto. Dia menyebut pertemuan itu bukan rekonsiliasi. Tetapi sekadar perbincangan dan komunikasi antara dua sahabat.

"Kami hormati. Negeri ini memang mengharapkan semua permasalahan dapat terselesaikan dengan musyawarah mufakat," kata Wiranto di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Selasa (25/6).

Mantan Panglima TNI ini bersyukur jika Kepala BIN Budi Gunawan sudah melakukan pertemuan dengan Prabowo Subianto untuk membicarakan rencana pertemuan dengan Jokowi. Namun dia mengaku akan melakukan konfirmasi kepada Budi Gunawan terkait kebenaran pertemuan pendahuluan itu. Karena informasi itu baru didapatnya dari media sosial. "Saya mau tanya BIN dulu," imbuhnya.

Wiranto mengharapkan apabila terjadi maka pertemuan tersebut akan memperbaiki situasi politik dan bangsa. "Kita ini negara yang rakyatnya punya kultur yang baik, kebiasaan dan adat yang baik. Lebih baik kita selesaikan dengan cara mufakat, musyawarah. Kalau rusuh, ada konflik yang rugi siapa? Kita semua yang rugi," paparnya.

Dia menyinggung ada tokoh yang mendorong masyarakat untuk melakukan demonstrasi tapi berakhir ricuh. "Setelah ada benturan antara pendemo dengan aparat di mana dia? Tidak ada, hilang dia. Makanya saya katakan, tokoh seperti itu pengecut," bebernya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan Presiden Jokowi yang akan memutuskan Gerindra masuk atau tidak dalam kabinet nanti. Apabila Gerindra tergabung dalam kabinet, itu bukan hal baru. Pada kabinet Jokowi - JK periode 2014 - 2019, PAN, Golkar dan PPP, awalnya juga berseberangan. Namun, akhirnya bergabung juga.

"Pemerintah akan datang kan saya tidak ikut lagi. Jadi saya tidak tahu. Menurut hemat saya, semua itu tergantung Pak Jokowi," ujar JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (25/6).

Dia meyakini, jika masuk dalam kabinet, Gerindra tidak akan mempengaruhi sistem demokrasi. Banyak kebijakan di kabinet berbeda dengan partai. "Berdasarkan pengalaman kita bahwa kebijakan kabinet itu seringkali berbeda dengan partai-partai yang ada di DPR. Seperti PAN misalnya. Karena mendukung Pak Prabowo, akhirnya menteri PAN di-reshuffle. Politik itu dinamis. Dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi. Hari ini berlawanan, tapi ujungnya juga bersamaan. Itu biasa dalam dunia politik," pungkas JK. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Tak Sampai 5 Tahun

Jabatan Kepala Daerah Hasil Pilkada 2020 Tak Sampai 5 Tahun

Masa jabatan kepala daerah yang nanti terpilih pada Pilkada Serentak 2020 akan kurang dari lima tahun.


PKB Bidik Pemilih Luar Jawa

PKB Bidik Pemilih Luar Jawa

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Muktamar V 2019 di Nusa Dua, Bali. Presiden Joko Widodo hadir dalam acara tersebut.


Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Ucapan

Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Jaga Ucapan

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan kepala daerah untuk menjaga ucapan agar kericuhan yang terjadi Manokwari dan Jayapura tidak terulang lagi.


PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

PPP dan Gerindra Beber Hanya Pertemuan Biasa

Plt Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa bertemu dengan Ketum DPP Gerindra Prabowo Subianto, Kamis (15/8).


Kelelahan, Wafat Dalam Terowongan Mina

Kelelahan, Wafat Dalam Terowongan Mina

Kepala Satuan Operasional (Kasatops) Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna) memastikan kondisi di tenda jemaah haji Indonesia saat ini aman terkendali.


PDIP Berpeluang Sepaket dengan Eks Koalisi Prabowo

PDIP Berpeluang Sepaket dengan Eks Koalisi Prabowo

Agenda amandemen terbatas UUD 1945 dalam pemilihan Ketua MPR RI periode 2019-2024 menjadi isu menarik.


Ayo Ungkap Siapa Penumpang Gelapnya

Ayo Ungkap Siapa Penumpang Gelapnya

Siapa penumpang gelap yang disebut Gerindra memanfaatkan Prabowo Subianto hingga kini masih misterius.


Gerindra Putuskan Sikap Politik September Nanti

Gerindra Putuskan Sikap Politik September Nanti

Ketua Umum Prabowo Subianto diberi wewenang penuh untuk memutuskan langkah politik ke depan. Mau bergabung atau di luar pemerintahan.


Plh dan Plt Dilarang Rolling Pejabat

Plh dan Plt Dilarang Rolling Pejabat

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana akhirnya mengirimkan Surat Edaran (SE) Nomor 2/SE/VII 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) d


Jaga Pasokan Air, Mendagri Surati Kepala Daerah

Jaga Pasokan Air, Mendagri Surati Kepala Daerah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta seluruh kepala daerah untuk menjaga pasokan air sebagai dampak kemungkinan terjadinya kekeringan yang melanda sejumla



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!