Nasional
Share this on:

Ketahuan Bolos, Tujangan PNS Akan Dipotong 2 Persen

  • Ketahuan Bolos, Tujangan PNS Akan Dipotong 2 Persen
  • Ketahuan Bolos, Tujangan PNS Akan Dipotong 2 Persen

Foto: ilustrasi

**JAKARTA ** - Libur panjang Lebaran telah usai. Para aparatur sipil negara diharuskan masuk hari ini (10/6). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) meminta Pejabat Pembina Kepegawaian setempat memantau kehadiran pegawainya.

Menteri PAN-RB Syafruddin sudah melayangkan surat bernomor B/26/M.SM.00.01/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang laporan hasil pemantauan kehadiran aparatur negara sesudah cuti bersama. Melalui surat itu Syafruddin meminta setiap instansi pemerintah memantau kehadiran ASN sesudah masa cuti bersama.

"Hasil pemantauan dilaporkan melalui https://sidina.menpan.go.id paling lambat pukul 15.00 pada hari yang sama," ucap mantan Wakapolri itu dalam keterangan tertulis kemarin. Petunjuk pengisian aplikasi tersedia dalam laman tersebut.

Bagi ASN yang tidak masuk tanpa alasan yang jelas, maka akan mendapatkan sanksi disiplin. Sesuai pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang displin pegawai negeri sipil. Penjatuhan sanksi nantinya akan dilaporkan langsung ke Menteri PAN-RB paling lambat 10 Juli.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara Mohammad Ridwan menegaskan, ASN sudah harus masuk kerja lagi hari ini (10/6). Semua fitur pelayanan publik sudah harus aktif sepenuhnya. Setiap pimpinan instansi bertanggung jawab atas pegawainya masing-masing.

Jadi, pimpinan dapat langsung memberi hukuman disiplin kepada pegawainya yang bolos dan tidak memiliki alasan yang sah. "Selain itu, bagi yang sudah menerapkan tunjangan kinerja, maka akan dipotong karena bolos. Di BKN, potongan sebesar 2% per hari jika tidak hadir tanpa keterangan jelas," ujar Ridwan melalui pesan singkat.

Menurut Ridwan, sanksi soal potongan tunjangan kinerja tidak masalah bagi pegawai. "Justru yang bikin nggak enak itu hukuman disiplin yang akan diterapkan tergantung kasusnya. Dan itu dilaporkan ke menteri (PAN-RB)," imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengomentari penjatuhan sanksi pemotongan tunjangan kinerja dua persen bagi PNS yang bolos setelah libur lebaran. "Ini lucu-lucuan saja. Buat saya sanksi tersebut lucu," katanya.

Lina menuturkan jika memang sanksi tersebut untuk mendisiplinkan PNS atau ASN pada umumnya, nominal dua persen tidak ada artinya bagi para abdi negara. Menurut dia jika pemerintah ingin serius, pemotongan sanksi bisa mencapai separuh atau 50 persen.

Pada prinsipnya Lina mengatakan ASN terikat dengan kedisiplinan. Jadi ketika ketentuan libur berakhir pada 9 Juni dan harus masuk pada 10 Juni, maka itu harus ditaati. Kalau ada yang melanggar, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam ketenatuan penegakan disiplin para ASN.

Terkait potensi ASN yang bolos hari ini (10/6) Lina mengatakan masih ada saja. Sebab tahun ini libur setelah lebaran dinilai terlalu pendek. Jika dihitung 1 Syawal jatuh pada Rabu (5/6) maka hari ini berarti masih H+5 lebaran. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya libur setelah lebaran lebih panjang.

Lina sendiri sebagai dosen memiliki waktu lebih fleksibel. Meskipun dia sendiri tahun ini menghabiskan libur lebaran di Jakarta. Lina mengatakan di kampusnya saat ini sedang masuk masa input nilai ujian akhir semester. Berbeda dengan PNS atau ASN struktural yang bekerja di kementerian, yang tidak se-fleksibel dosen. (han/wan/ful/zul)

Berita Sebelumnya

PNS Wajib Masuk Hari Ini
PNS Wajib Masuk Hari Ini

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Belum Copot Kapolda, Masih Fokus Penegakan Hukum Karhutla

Presiden Jokowi berjanji akan mencopot Kapolda dan Danrem yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).


Begini Maksud KPK Serahkan Mandat ke Presiden

Begini Maksud KPK Serahkan Mandat ke Presiden

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan tetap akan menjalankan tugas pemberantasan korupsi seperti yang diamanatkan oleh Undang


Referendum Papua Tak Akan Terulang

Referendum Papua Tak Akan Terulang

Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Hasan Kleib menegaskan bahwa pemerintah tak mungkin mengulang referendum Papua.


Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

Pilkada 2020, Parpol Harus Terbuka

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah yang akan dilaksanakan tahun depan diharapkan bisa menghasilkan pemimpin terbaik.


Rumah Kelahiran Jadi Museum, Pesawat Ciptaan Habibie Dipajang

Rumah Kelahiran Jadi Museum, Pesawat Ciptaan Habibie Dipajang

Rumah kelahiran Almarhum Presiden ke-3 Indonesia, BJ Habibie di Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel) akan dijadikan Museum BJ Habibie oleh pemerintah setempat.


Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

Biaya Politik Jadi Alasan Dewan Gadai SK

Fenomena anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terpilih menggadaikan Surat Keputusan (SK) ke bank diprediksi akan terus terjadi.


Bangun Istana di Papua, Jokowi Janjikan 1.000 Sarjana Papua Bekerja di BUMN

Bangun Istana di Papua, Jokowi Janjikan 1.000 Sarjana Papua Bekerja di BUMN

Indonesia akan membangun Istana Kepresidenan baru. Lokasinya bukan di Jakarta atau di Kalimantan Timur (Kaltim). Tetapi di Papua.


Pelajari Revisi UU KPK, Jokowi Tak Mau Gegabah

Pelajari Revisi UU KPK, Jokowi Tak Mau Gegabah

Presiden Joko Widodo akan berhati-hati terkait draf revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Soal Kabut Asap, Malaysia Kirim Nota Diplomatik

Soal Kabut Asap, Malaysia Kirim Nota Diplomatik

Pemerintah Malaysia akan mengirimkan nota diplomatik kepada Indonesia, terkait kabut asap.


RUU Ekstradisi Hong Kong Batal

RUU Ekstradisi Hong Kong Batal

Pemerintah Hong Kong mengumumkan akan membatalkan rancangan undang-undang (RUU) ekstradisi yang memicu gelombang demonstrasi ricuh selama tiga bulan belakangan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!