Nasional
Share this on:

Ketahuan Bolos, Tujangan PNS Akan Dipotong 2 Persen

  • Ketahuan Bolos, Tujangan PNS Akan Dipotong 2 Persen
  • Ketahuan Bolos, Tujangan PNS Akan Dipotong 2 Persen

Foto: ilustrasi

**JAKARTA ** - Libur panjang Lebaran telah usai. Para aparatur sipil negara diharuskan masuk hari ini (10/6). Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) meminta Pejabat Pembina Kepegawaian setempat memantau kehadiran pegawainya.

Menteri PAN-RB Syafruddin sudah melayangkan surat bernomor B/26/M.SM.00.01/2019 tanggal 27 Mei 2019 tentang laporan hasil pemantauan kehadiran aparatur negara sesudah cuti bersama. Melalui surat itu Syafruddin meminta setiap instansi pemerintah memantau kehadiran ASN sesudah masa cuti bersama.

"Hasil pemantauan dilaporkan melalui https://sidina.menpan.go.id paling lambat pukul 15.00 pada hari yang sama," ucap mantan Wakapolri itu dalam keterangan tertulis kemarin. Petunjuk pengisian aplikasi tersedia dalam laman tersebut.

Bagi ASN yang tidak masuk tanpa alasan yang jelas, maka akan mendapatkan sanksi disiplin. Sesuai pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang displin pegawai negeri sipil. Penjatuhan sanksi nantinya akan dilaporkan langsung ke Menteri PAN-RB paling lambat 10 Juli.

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara Mohammad Ridwan menegaskan, ASN sudah harus masuk kerja lagi hari ini (10/6). Semua fitur pelayanan publik sudah harus aktif sepenuhnya. Setiap pimpinan instansi bertanggung jawab atas pegawainya masing-masing.

Jadi, pimpinan dapat langsung memberi hukuman disiplin kepada pegawainya yang bolos dan tidak memiliki alasan yang sah. "Selain itu, bagi yang sudah menerapkan tunjangan kinerja, maka akan dipotong karena bolos. Di BKN, potongan sebesar 2% per hari jika tidak hadir tanpa keterangan jelas," ujar Ridwan melalui pesan singkat.

Menurut Ridwan, sanksi soal potongan tunjangan kinerja tidak masalah bagi pegawai. "Justru yang bikin nggak enak itu hukuman disiplin yang akan diterapkan tergantung kasusnya. Dan itu dilaporkan ke menteri (PAN-RB)," imbuhnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah mengomentari penjatuhan sanksi pemotongan tunjangan kinerja dua persen bagi PNS yang bolos setelah libur lebaran. "Ini lucu-lucuan saja. Buat saya sanksi tersebut lucu," katanya.

Lina menuturkan jika memang sanksi tersebut untuk mendisiplinkan PNS atau ASN pada umumnya, nominal dua persen tidak ada artinya bagi para abdi negara. Menurut dia jika pemerintah ingin serius, pemotongan sanksi bisa mencapai separuh atau 50 persen.

Pada prinsipnya Lina mengatakan ASN terikat dengan kedisiplinan. Jadi ketika ketentuan libur berakhir pada 9 Juni dan harus masuk pada 10 Juni, maka itu harus ditaati. Kalau ada yang melanggar, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam ketenatuan penegakan disiplin para ASN.

Terkait potensi ASN yang bolos hari ini (10/6) Lina mengatakan masih ada saja. Sebab tahun ini libur setelah lebaran dinilai terlalu pendek. Jika dihitung 1 Syawal jatuh pada Rabu (5/6) maka hari ini berarti masih H+5 lebaran. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya libur setelah lebaran lebih panjang.

Lina sendiri sebagai dosen memiliki waktu lebih fleksibel. Meskipun dia sendiri tahun ini menghabiskan libur lebaran di Jakarta. Lina mengatakan di kampusnya saat ini sedang masuk masa input nilai ujian akhir semester. Berbeda dengan PNS atau ASN struktural yang bekerja di kementerian, yang tidak se-fleksibel dosen. (han/wan/ful/zul)

Berita Sebelumnya

PNS Wajib Masuk Hari Ini
PNS Wajib Masuk Hari Ini

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tahun Depan Ada 270 Pilkada Serentak

Tahun Depan Ada 270 Pilkada Serentak

Pilkada serentak akan digelar 2020 mendatang. Partai politik (parpol) diminta menyiapkan dan mengajukan calon terbaiknya.


Semuanya Harus Siap Terima Putusan MK

Semuanya Harus Siap Terima Putusan MK

Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan menggelar sidang putusan gugatan hasil pilpres 2019, Kamis (28/6) nanti.


Perang Dagang AS-China Mulai Merembet ke ASEAN

Perang Dagang AS-China Mulai Merembet ke ASEAN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China bukan tidak mungkin akan merembet ke mana-mana.


Siap-siap, Diprediksi Tak Ada Hujan dalam Jangka Panjang

Siap-siap, Diprediksi Tak Ada Hujan dalam Jangka Panjang

Pastigana BNPB memprediksi sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi tak akan ada hujan dalam jangka panjang.


Kompromi Zonasi PPDB Seharusnya Jangan Setengah-setengah

Kompromi Zonasi PPDB Seharusnya Jangan Setengah-setengah

Kemendikbud mengubah kuota jalur prestasi dari 5 persen dari daya tampung sekolah, menjadi 15 persen.


Daftar Calon Pimpinan KPK, Pati Polri Harus Mundur

Daftar Calon Pimpinan KPK, Pati Polri Harus Mundur

Sembilan perwira tinggi (Pati) Polri yang akan ikut seleksi capim KPK, diminta mengundurkan diri.


Keputuskan Sengketa Pilpres Paling Lambat 28 Juni

Keputuskan Sengketa Pilpres Paling Lambat 28 Juni

Putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 akan diputuskan sesuai jadwal, paling lambat 28 Juni mendatang.


Siap-siap, Kemarau Tahun Ini Akan Lebih Kering

Siap-siap, Kemarau Tahun Ini Akan Lebih Kering

BMKG mengimbau pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan, karena musim kemarau tahun ini lebih kering..


Kuota PPDB Jalur Prestasi Ditambah 10 Persen

Kuota PPDB Jalur Prestasi Ditambah 10 Persen

Kuota penerimaan peserta didik baru (PPDB) jalur prestasi ditambah. Yang semula hanya lima persen direvisi menjadi lima hingga 15 persen.


2025 Setifikasi Tanah Rampung

2025 Setifikasi Tanah Rampung

Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis pada 2025 mendatang proses sertifikasi tanah di seluruh Indonesia akan rampung.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!