Nasional
Share this on:

Ketahuilah, Begini Berbagai Modus Kecurangan yang Rugikan Pasien BPJS

  • Ketahuilah, Begini Berbagai Modus Kecurangan yang Rugikan Pasien BPJS
  • Ketahuilah, Begini Berbagai Modus Kecurangan yang Rugikan Pasien BPJS

**** - Dapat pengakuan atau tidak, pelayanan sejumlah rumah sakit terhadap pasien BPJS masih jauh dari kata baik. Sebagian di antara mereka memang berasal dari keluarga kurang mampu, berpenghasilan pas-pasan, juga ada yang serba kekurangan.

Tapi, itu tidak lantas mengubah status mereka sebagai warga negara. Yang digembar-gemborkan pemerintah harus mendapat pelayanan prima ketika berobat. Maka jangan heran saat jerit mereka terdengar, semua mata tertuju. Menuntut kembali agar pelayanan terhadap mereka diperbaiki.

Bila perlu dalang dibalik lembaga kesehatan yang polahnya mengakibatkan pasien BPJS hilang nyawa dihukum berat. Sebab, nyata adanya bahwa mereka meninggal karena tidak mendapat pelayanan sebagaimana mestinya. Dengan berbagai modus, pelayanan terhadap pasien BPJS alakadarnya.

Temuan BPJS Watch bisa jadi sampel. Nyaris saban hari mereka mendapat laporan dari pasien BPJS. Seluruhnya berisi keluhan. Baik dari pasien rawat inap, pasien rawat jalan, maupun pasien yang belum mendapat pelayanan.

?Mereka (rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS) coba curang,? ungkap Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar kepada Jawa Pos (induk radartegal.com) ketika diwawancarai Sabtu (16/9) lalu.

Akibatnya fatal. Lima bulan sebelum kasus Debora mencuat, seorang pasien BPJS meninggal dunia lantaran pihak rumah sakit ogah-ogahan menangani. Padahal pasien tersebut datang dalam kondisi kritis.

?Harus masuk ICU. Tapi, nggak diterima gara-gara peserta BPJS. Malah disuruh rujuk ke rumah sakit lain,? terang pria yang akrab dipanggil Timboel itu. Setelah ngotot dan adu argumen, rumah sakit yang berada di Jakarta Timur itu menerima.

Pasien yang juga diadvokasi oleh BPJS Watch tersebut diperkenankan masuk ICU. Namun, pelayanan yang diberikan seadanya. ?Nggak diapa-apain. Akhirnya meninggal,? sesal Timboel.

Beruntung, pihak keluarga hanya protes. Mereka ikhlas dan tidak memperpanjang persoalan. Itu baru satu contoh. Timboel bersama rekan-rekannya juga sempat mendampingi pasien asal Bekasi yang dicurangi rumah sakit di ibu kota.

Lantaran pasien tidak dapat fasilitas ruang isolasi, pasien itu dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jakarta Pusat. Bukannya langsung diterima, keluarga pasien malah diminta membayar biaya ruang isolasi. Padahal, pasien tersebut terdata sebagai peserta BPJS. ?Pasien BPJS nggak bisa dimintain uang,? kata Timboel.

Lantaran tidak punya biaya dan ogah adu mulut, pihak keluarga menerima. Mereka lantas bersedia dioper ke rumah sakit lain.

Modus penolakan pasien BPJS seperti itu bukan satu atau dua kali terjadi. Pekan lalu, kata Timboel, seorang peserta BPJS asal Jakarta Utara dioper beberapa rumah sakit. Padahal, sakit paru-paru mengharuskan dia dirawat di ICU. Rujukan sudah dikantongi keluarga pasien.

Tapi, tiga rumah sakit di pesisir ibu kota yang didatangi pihak keluarga menolak. Mereka dioper dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain. "Dengan alasan ruang ICU penuh," tuturnya.

Alasan itu sulit dibantah. Sebab, sambung Timboel, hanya pihak rumah sakit yang tahu ruang ICU penuh atau tidak. Bagi pria yang sudah lama mendampingi peserta BPJS, alasan itu tidak jadi masalah jika benar adanya.

Tapi, peserta BPJS sangat dirugikan apabila pihak rumah sakit hanya mengada-ada. Di samping saling oper rujukan, masih ada temuan lain. "Jadi, dalam perjanjian kerja sama tidak seluruh fasilitas yang ada diikutkan kerja sama dengan BPJS," ujarnya.

Buruknya, perjanjian kerja sama tersebut seringkali tidak terpublikasi secara utuh kepada peserta BPJS. Sehingga mereka berpikir, setiap rumah sakit yang sudah bekerja sama dengan BPJS siap melayani apapun kebutuhan pasien.

BPJS Watch pernah mendampingi pasien kanker. Dia dibawa oleh keluarganya ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. Tapi, tidak menyertakan ruang perawatan untuk pasien kanker dalam perjanjian kerja sama. "Nggak diterima, dirujuk," ucap Timboel.

Mau tidak mau, pasien dan keluarganya mencari rumah sakit lain. Untuk itu, BPJS Watch mendorong agar perjanjian kerja sama dengan setiap rumah sakit disampaikan dengan baik kepada setiap paserta BPJS. Bila perlu, seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS tidak pilih-pilih.

"Nggak boleh fasilitas tertentu nggak kerja sama," kata Timboel. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi rumah sakit menolak pasien BPJS dengan alasan perjanjian kerja sama.

Timboel pun menekankan, agar pemerintah lebih tegas. Tidak mengubah-ubah ketentuan yang bisa dimainkan oleh rumah sakit. "Contohnya permenkes nomor 4 tahun 2017," tutur dia.

Aturan itu kerap digunakan pihak rumah sakit untuk mengabaikan permenkes nomor 28 tahun 2014. Dalam permenkes 28, pasien boleh naik satu kelas tanpa tambahan biaya apabila ruangan yang sesuai dengan kelasnya penuh.

Sebaliknya, dalam Permenkes No. 4 pasien diperbolehkan naik satu kelas dengan syarat selisih biaya harus dibayar sendiri. Akibatnya, tidak jarang keluarga pasien harus menanggung selisih biaya tersebut. Itu kerap terjadi pada pasien dan keluarga pasien yang belum banyak tahu mengenai ketentuan menggunakan BPJS.

"Peran rumah sakit sangat dominan. Sehingga bisa mengatur pasien," ujar Timboel. Bahkan tidak jarang pasien dinaikan sampai kelas VIP dengan selisih biaya ditanggung sendiri.

Lebih dari itu, ada pula modus lain yang digunakan sehingga merugikan pasien BPJS. Resep yang diberikan dokter tidak dipenuhi apotek di rumah sakit dengan alasan obat habis. Jika tidak, mereka mengklaim jatah untuk pasien BPJS hanya setengah. Sehingga sisanya harus beli dengan uang sendiri.

"Padahal dalam aturan, obat-obatan ditanggung BPJS," ungkap Timboel. Modus serupa sering digunakan ketika pasien butuh darah.

Pihak rumah sakit menyebut darah habis. Mau tidak mau keluarga pasien harus mencari donor sendiri. Bila perlu beli sendiri. Berbagai modus itu, secara langsung membuat pasien dan keluarganya sengsara. Untuk mendapat pelayanan kesehatan yang notabene program pemerintah, mereka harus melalui beragam ganjalan.

"Pemerintah tidak bisa menjamin hak konstitusional masyarakat mendapat pelayanan kesehatan," kata Timboel.

Itu jelas sangat melukai masyarakat. Khususnya peserta BPJS yang ketika hendak bertatapan dengan petugas loket pelayanan BPJS saja harus antre berjam-jam. Pantauan serta berbagai informasi yang diterima Jawa Pos, pengguna BPJS yang berobat di beberapa rumah sakit di Jakarta sudah antre sejak pagi.

Saking banyaknya yang antre, mereka rela datang sebelum matahari terbit agar lebih cepat mendapat pelayanan. Itu berlaku bagi pasien baru maupun lama.

Bukan hanya Timboel dan BPJS Watch, Masyarkat Peduli BPJS juga turut menyayangkan pelayanan yang diberikan kepada peserta BPJS. "Istilah orang miskin nggak boleh sakit itu masih terjadi," ungkap Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS Hery Susanto.

Karena itu, dia tidak heran banyak pasien BPJS mengeluh. Berdasar survei yang dilakukan oleh Masyarakat Peduli BPJS, 75 persen dari seribu pasien BPJS di seluruh Indonesia merasa tidak puas dengan pelayanan rumah sakit.

Hasil Survei tersebut selaras dengan temuan Masyarakat Peduli BPJS ketika mendampingi pasien. "Banyak rumah sakit menolak pasien BPJS karena ruangan penuh," ucap Hery.

Dia mengakui alasan tersebut masuk akal. Sebab, jumlah fasilitas kesehatan dengan pengguna BPJS tidak sebanding. Gapnya terlalu jauh. Tapi, menurut dia ruangan penuh tidak bisa jadi alasan ketika pasien datang dalam kondisi darurat.

"Rumah sakit harus melayani," imbuhnya.

Menurut Hery, pasien yang butuh penanganan medis darurat harus diterima di rumah sakit mana pun. Termasuk yang tidak bekerja sama dengan BPJS. "Ketika mereka dapat izin. Itu satu paket dengan kewajiban membantu pasien," jelasnya. Namun begitu, kondisi di lapangan tidak demikian. Banyak pasien BPJS dibuat sengsara. Konsep dan program pemerintah yang dituangkan lewat BPJS pun lebih sering memunculkan suara miring.

Bagaimana tidak? Ketika sakit kemudian tidak punya biaya, peserta BPJS merasa kartu yang mereka pegang bisa jadi penolong. Tapi, realitas kerap kali tidak seperti harapan mereka. Bukannya jadi penolong, kartu itu malah membuat mereka semakin repot.

"Konsep BPJS bagus. Tapi, aktual di lapangan beda. Jauh panggang dari api," terang Hery. Kasus Debora, kata dia, hanya satu dari banyak kasus yang terjadi di tanah air.

Itu tidak akan terjadi bila pemerintah, BPJS, dan rumah sakit satu visi. Lantaran belum demikian, akibatnya luar biasa menyiksa peserta BPJS. "Yang jadi korban masyarakat, rakyat," tegas Hery. Ketika ditanya mana yang lebih baik antara rumah sakit swasta dengan pemerintah ketika melayani pasien BPJS? Tegas dia menjawab sama saja. "Jangankan rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah juga begitu (belum maksimal pelayananya)," ungkap dia.

Yang membuat Hery tidak habis pikir, seringkali pasien BPJS mendapat pelayanan baik ketika sudah melapor kepada lembaga advokasi atau pendamping serupa Masyarakat Peduli BPJS dan BPJS Watch. Sebab, laporan yang mereka terima langsung diteruskan kepada direksi BPJS.

"Kadang kalau pasien BPJS nggak laporan ke kami. Ya udah itu, nggak ada yang ngurus," sesalnya. Apalagi jika pasien dan keluarga pasien tidak mengerti ketentuan menggunakan BPJS. Jangankan mendapat hak, dilayani pun mereka belum tentu.

Lantaran sudah menjadi masalah yang berulang, Hery beharap besar segera ada perubahan. Edukasi terhadap pasien BPJS dilakukan dengan baik. Layanan rumah sakit terus didorong agar tidak ada lagi pasien BPJS yang bernasib seperti Debora. Kehilangan nyawa karena tidak punya biaya. Itu jelas amat menyakitkan bagi masyarakat.

Khususnya para peserta BPJS yang selalu menggantungkan urusan biaya kepada kartu tersebut setiap kali sakit, berobat, dan butuh obat. (syn/jpg)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

TKP Kecelakaan Setnov Jadi Arena Swafoto

TKP Kecelakaan Setnov Jadi Arena Swafoto

Lokasi kecelakaan yang melibatkan Setnov, masih ramai dikunjungi warga yang penasaran hingga kemarin.


Selain Meme, Ada Juga Lagu RIP Tiang Listrik

Selain Meme, Ada Juga Lagu RIP Tiang Listrik

Kecelakaan mobil Setnov yang menabrak tiang listrik Kamis malam lalu (16/11) memunculkan karya-karya kreatif.


Jelang Natal dan Tahun Baru, Kemenhub Siapkan Ramp Chek

Jelang Natal dan Tahun Baru, Kemenhub Siapkan Ramp Chek

Selain lebaran, arus lalu lintas yang cukup padat juga terjadi saat Natal dan tahun baru.


Jadi Tahanan KPK, Presiden Minta Setnov Ikuti Proses Hukum

Jadi Tahanan KPK, Presiden Minta Setnov Ikuti Proses Hukum

Presiden Joko Widodo yang gerah karena terus ditanya mengenai kasus yang membelit Setnov akhirnya bersuara lebih tegas.


2019, Indonesia Sudah Terhubung Internet Kecepatan Tinggi

2019, Indonesia Sudah Terhubung Internet Kecepatan Tinggi

Instansi yang belum terhubung internet ternyata masih banyak. Hal tersebut berdampak pada pelayanan kepada masyarakat.


Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Setnov Mangkir Lagi, KPK Pikirkan Langkah Lanjutan

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KOK) Agus Rahardjo menjelaskan, bila Setnov tidak hadir pemeriksaan, maka akan ada evaluasi yang harus ditempuh.


Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

Divonis Lima Tahun, Miryam pun Dicopot dari DPR

Berita acara pemeriksaan (BAP) Miryam S. Haryani yang sempat dicabut pada persidangan Irman dan Sugiharto 23 Maret lalu.


Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Perbaikan Jaminan Kesehatan Tak Bisa Ditawar-tawar Lagi

Kalangan pekerja mendesak pemerintah untuk segera memperbaiki sistem layanan Jaminan sosial kesehatan yang dianggap masih buruk dan banyak salah sasaran.


Dua Terduga Teroris Muncul, Polres Dharmasraya Terbakar

Dua Terduga Teroris Muncul, Polres Dharmasraya Terbakar

Aksi teror dengan modus baru terjadi di Polres Dharmasraya kemarin dinihari (12/11).


Video Kekerasan Siswa Masih Diselidiki

Video Kekerasan Siswa Masih Diselidiki

Pemukulan di sekolah yang terekam video dan tersebar menambah daftar panjang kasus kekerasan pada anak.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!