Nasional
Share this on:

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

  • Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK
  • Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kemarin (8/6). Bamsoet diperiksa untuk tersangka keponakan Setya Novanto (Setnov), Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan rekan Setov, Made Oka Masagung.

Bamsoet mengaku datang ke KPK atas inisiatif sendiri setelah berkoordinasi dengan penyidik. Sebelumnya, Bamsoet dijadwalkan diperiksa pada Senin (4/6) lalu. Namun, dia berhalangan hadir lantaran mengisi sejumlah acara sebagai ketua DPR.

"Saya tidak ingin ada polemik antar kelembagaan, makanya saya hadir atas inisiatif saya sendiri," ujar politikus Partai Golkar itu.

Bamsoet yang mendatangi gedung KPK pukul 08.00 itu mengaku dicecar sejumlah pertanyaan tentang dugaan aliran dana e-KTP ke DPD Partai Golkar Jawa Tengah pada 2012 lalu. Penyidik KPK, kata Bamsoet, menanyakan perihal bukti transfer Rp 50 juta ke DPD Jawa Tengah.

"Saya sampaikan, saya tidak mengetahui sama sekali soal transfer Rp 50 juta itu darimana, dari siapa, maksudnya apa?." papar mantan Ketua Komisi III DPR itu.

Berdasar hasil penyidikan KPK, pada saat kasus e-KTP bergulir ada indikasi distribusi uang ke DPD Partai Gokar Jawa Tengah. Uang itu diduga berasal dari Irvanto yang kala itu juga menjabat sebagai pengurus partai berlambang pohon beringin itu.

"Saya tahu Irvanto karena itu keponakan Pak Nov dan pengurus Partai Golkar," imbuh dia.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, Bamsoet kemarin diklarifikasi terkait dengan keterangan para pengurus DPD Partai Golkar Jawa Tengah yang diperiksa sebelumnya. Pihaknya pun menghargai kehadiran Bamsoet dalam pemeriksaan kemarin.

"Materi pemeriksaan secara rinci dan hal teknis lain tentu tidak dapat disampaikan," terangnya.

Febri menerangkan, pemanggilan Bamsoet kemarin murni untuk memenuhi kebutuhan penyidikan. Pun, tidak ada tendensi apa pun dalam pemeriksaan tersebut seperti yang disampaikan oleh sejumlah politikus Senayan beberapa hari terakhir ini.

"Tidak perlu khawatir, karena KPK melaksanakan tugasnya semata-mata berdasarkan hukum," paparnya. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Kapolri Sebut Ada Petunjuk ke Pelaku

Penyelidikan teror bom di rumah dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M. Syarif dan Agus Rahardjo, mengalami kemajuan.


Dua Pelempar Bom Rumah Pimpinan KPK Terekam CCTV

Dua Pelempar Bom Rumah Pimpinan KPK Terekam CCTV

Teror terhadap para pemberantas kasus korupsi, sebagaimana kasus Novel Baswedan, kembali terjadi.


KPK Kembali Jadwalkan Periksa Pejabat Kemenpora

KPK Kembali Jadwalkan Periksa Pejabat Kemenpora

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali memeriksa sejumlah saksi untuk penyidikan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).


KPK Dalami Pengajuan Hibah KONI Lainnya

KPK Dalami Pengajuan Hibah KONI Lainnya

KPK kembali memeriksa para pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mendalami dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).


Satker Dicopot, Perusahaan Diblacklist

Satker Dicopot, Perusahaan Diblacklist

Kementerian PUPR mengambil langkah tegas menyikapi Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap oknum pegawai pada dua Satuan Kerja (Satker) mereka.


Rekomendasikan Bentuk TGPF Novel

Rekomendasikan Bentuk TGPF Novel

Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pemantauan terhadap kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan dianggap tidak bertaji.


Diduga Terkait Kasus Dana Cabor, Lima Pejabat Kemenpora Ditangkap KPK

Diduga Terkait Kasus Dana Cabor, Lima Pejabat Kemenpora Ditangkap KPK

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dibikin geger tadi malam (18/12).


BPJS Kesehatan Masih Butuh 60 Juta Peserta untuk Penuhi Target UHC

BPJS Kesehatan Masih Butuh 60 Juta Peserta untuk Penuhi Target UHC

Target universal health coverage (UHC) atau jaminan kesehatan universal per 1 Januari 2019 sulit terkejar.


Batas Usia Pernikahan Diserahkan ke DPR

Batas Usia Pernikahan Diserahkan ke DPR

Judicial review (JR) terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).


Kabar Baik, 150 Ribu Guru Honorer Berpeluang Menjadi PPPK

Kabar Baik, 150 Ribu Guru Honorer Berpeluang Menjadi PPPK

Hasil rapat kerja antara Kemendikbud, Kementerian PAN-RB, Kemenkeu, Kemendagri, dengan Komisi X DPR kemarin (12/12) membawa angin segar bagi ratusan ribu guru h



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!