Nasional
Share this on:

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

  • Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK
  • Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kemarin (8/6). Bamsoet diperiksa untuk tersangka keponakan Setya Novanto (Setnov), Irvanto Hendra Pambudi Cahyo dan rekan Setov, Made Oka Masagung.

Bamsoet mengaku datang ke KPK atas inisiatif sendiri setelah berkoordinasi dengan penyidik. Sebelumnya, Bamsoet dijadwalkan diperiksa pada Senin (4/6) lalu. Namun, dia berhalangan hadir lantaran mengisi sejumlah acara sebagai ketua DPR.

"Saya tidak ingin ada polemik antar kelembagaan, makanya saya hadir atas inisiatif saya sendiri," ujar politikus Partai Golkar itu.

Bamsoet yang mendatangi gedung KPK pukul 08.00 itu mengaku dicecar sejumlah pertanyaan tentang dugaan aliran dana e-KTP ke DPD Partai Golkar Jawa Tengah pada 2012 lalu. Penyidik KPK, kata Bamsoet, menanyakan perihal bukti transfer Rp 50 juta ke DPD Jawa Tengah.

"Saya sampaikan, saya tidak mengetahui sama sekali soal transfer Rp 50 juta itu darimana, dari siapa, maksudnya apa?." papar mantan Ketua Komisi III DPR itu.

Berdasar hasil penyidikan KPK, pada saat kasus e-KTP bergulir ada indikasi distribusi uang ke DPD Partai Gokar Jawa Tengah. Uang itu diduga berasal dari Irvanto yang kala itu juga menjabat sebagai pengurus partai berlambang pohon beringin itu.

"Saya tahu Irvanto karena itu keponakan Pak Nov dan pengurus Partai Golkar," imbuh dia.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, Bamsoet kemarin diklarifikasi terkait dengan keterangan para pengurus DPD Partai Golkar Jawa Tengah yang diperiksa sebelumnya. Pihaknya pun menghargai kehadiran Bamsoet dalam pemeriksaan kemarin.

"Materi pemeriksaan secara rinci dan hal teknis lain tentu tidak dapat disampaikan," terangnya.

Febri menerangkan, pemanggilan Bamsoet kemarin murni untuk memenuhi kebutuhan penyidikan. Pun, tidak ada tendensi apa pun dalam pemeriksaan tersebut seperti yang disampaikan oleh sejumlah politikus Senayan beberapa hari terakhir ini.

"Tidak perlu khawatir, karena KPK melaksanakan tugasnya semata-mata berdasarkan hukum," paparnya. (tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat untuk me-review perizinan pembangunan proyek Meikarta.


Taufik Mundur dari Timses Prabowo-Sandi

Taufik Mundur dari Timses Prabowo-Sandi

Kasus hukum yang membelit Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan bukan hanya berimbas pada jabatannya di parlemen dan partai.


Karir Taufik di DPR Tamat

Karir Taufik di DPR Tamat

Karir politik Taufik Kurniawan terancam tamat.


James Riady Akui Bertemu Bupati Bekasi

James Riady Akui Bertemu Bupati Bekasi

Konglomerat James Tjahaja Riady diperiksa KPK kemarin (30/10).


''Harga'' Camat di Cirebon Rp50 Juta

''Harga'' Camat di Cirebon Rp50 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan penggeledahan terkait dugaan suap dan gratifikasi Bupati Cirebon (nonaktif) Sunjaya Purwadisastra.


Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

KPK terus mencari bukti-bukti tambahan untuk melengkapi pengungkapan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.


Kasus Peluru Nyasar, Dua Orang Resmi Jadi Tersangka

Kasus Peluru Nyasar, Dua Orang Resmi Jadi Tersangka

Polisi telah menetapkan dua orang tersangka atas kasus proyektil nyasar di Gedung DPR RI, Senayan yang terjadi pada Senin (15/10).


DPR Ditembak atau Peluru Nyasar?

DPR Ditembak atau Peluru Nyasar?

Ruang kerja dua anggota DPR di gedung Nusantara I kemarin (15/10) diterjang peluru. Polisi menyebut kejadian itu murni peluru nyasar.


KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali melakukan eksaminasi terkait hasil investigasi Indonesialeaks.


Wali Kota Pasuruan Diduga Terima Fee Rp230 Juta

Wali Kota Pasuruan Diduga Terima Fee Rp230 Juta

Usai menjalani pemeriksaan di Polres Pasuruan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menerbangkan Wali Kota Pasuruan Setiyono ke Jakarta.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!