Nasional
Share this on:

KIR dan Pemasangan Stiker untuk Taksi Online Masih jadi Ganjalan

  • KIR dan Pemasangan Stiker untuk Taksi Online Masih jadi Ganjalan
  • KIR dan Pemasangan Stiker untuk Taksi Online Masih jadi Ganjalan

JAKARTA - Kementerian Perhubungan terus melakukan sosialisasi revisi Permenhub 26/17 tentang angkutan online sebelum diberlakukan pada 1 November mendatang. Menhub Budi Karya Sumadi mencoba menumpang taksi online dan konvensional dalam perjalanan menuju beberapa tempat agenda kerjanya, kemarin.

Pertama-tama Budi menumpang Go Car dari Wisma Bisnis Indonesia di daerah Karet Tengsin, Jakpus menuju Hotel Harris Vertu di Jalan Hayam Wuruk dekat gedung harmoni, Jakarta pusat. Siang harinya, Budi mencoba menaiki taksi konvensional dari Istana Negara menuju Hotel Millenium.

Si supir Go Car, Jasmi Wijaya menuturkan bahwa selepas mengantarkan penumpang, ia sudah bersiap untuk keluar Wisma Bisnis Indonesia. Saat itu, ada order dari seseorang bernama Budi S. Dia pun memutar masuk kembali dan menjemput si calon penumpang di lobby. Saat itu seorang sekuriti memberitahunya.

“Itu Pak Menteri,” kata Jasmi menirukan ucapan petugas sekuriti.

Jasmi sendiri bertanya-tanya menteri apa calon penumpangnya itu. Ia sempat bertanya pada salah seorang petugas apakah ada aturan yang harus dipenuhi saat membawa si menteri. “Katanya nggak papa, yang penting pelan-pelan saja,” tuturnya.

Di dalam perjalanan, Jasmi menceritakan latar belakang, penghasilan dan pekerjaan sebelum menjadi supir taksi online. Budi juga sempat memberitahu padanya beberapa ketentuan tentang taksi online. “Pak menteri bilang mobil saya harus di KIR,” katanya.

Selain itu, Budi juga mengatakan bahwa tarif batas bawah akan segera diterapkan. Meskipun lebih mahal dari tarfi rata-rata taksi online saat ini, ia menjanjikan bahwa tarifnya masih akan lebih murah sekitar 20 persen dari taksi konvensional.

“Kalau kami driver sih oke saja. tapi tolong jangan terlalu mahal, nanti pelanggan lari,” kata Jasmi.

Jasmi menyampaikan beberapa masukan pada Budi. Diantaranya adalah soal KIR. Kebanyakan mobil taksi online diasuransikan dan perusaahaan Asuransi tidak melayani klaim jika sudah berubah menjadi mobil angkutan umum. “Saya juga tanya, masih berlaku ganjil genap atau tidak?,” kata Jasmi.

Selain itu, kewajiban untuk memakai stitker juga masih diberatkan driver. Terutama soal keamanan. Menurut Jasmi, daerah sekitar DKI memang aman, namun di luar DKI, taksi online masih menjadi sasaran kemarahan para operator angkutan lainnya.

“Apalagi kalau masuk bandara, ngelihat kita sudah seperti melihat musuh,” katanya.

Sementara itu, Budi menjanjikan untuk memabwa masukan Jasmi. Untuk ganjil genap akan dibicarakan dengan Pemprov DKI. “Yang penting, kami upayakan ada kesetaraan, semua bisa berbisnis dan berpenghidupan,” katanya.

Budi mengatakan, pemerintah berusaha untuk mengatur dengan hati-hati. Peraturan tidak boleh terlalu longgar hingga menyebabkan monopoli, atau terlalu ketat hingga meniadakan kompetisi.

Ia menyebut seperti pemberlakuan batas bawah tarif. Hal tersebut untuk menghindari predatory pricing saat ada sebuah produsen yang lebih kuat menerapkan tarif yang sangat murah. “Setelah saya jelaskan, dia (sopir Go Car,Red) paham juga,” kata Budi.

Sementarapenerapan pembatasan kuota bisa memberikan manfaat kepada meningkatnya kembali pendapatan driver. Selama ini, jumlah pertambahan sopir taksi online terus meroket tak terkendali, menyebabkan frekuensi pelanggan menurun. Jika kuota diterapkan, Budi yakin pelanggan driver akan kembali naik.

Yang paling penting, bahwa baik konvensional maupun online semua diberikan kesempatan yang setara. “kita harus sepakat untuk sepakat, bukan sepakat untuk tidak sepakat,” pungkasnya. (tau/jpnn)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

Kemenkeu Janji Dana Talangan untuk BPJS Keluar Senin

Hingga kemarin (21/9) BPJS Kesehatan belum menerima dana bailout dari pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun.


DCT Ditetapkan, 41 Eks Koruptor Resmi Ikut Bertarung

DCT Ditetapkan, 41 Eks Koruptor Resmi Ikut Bertarung

41 Mantan Koruptor dipastikan bakal ikut bertarung memperebutkan kursi wakil rakyat di daerah dan senator.


Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Pajak Rokok Tak Mampu Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur penggunaan pajak rokok untuk BPJS Kesehatan memang telah berlaku.


Cukai Rokok untuk BPJS disetujui Daerah

Cukai Rokok untuk BPJS disetujui Daerah

Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara terkait keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan.


Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak mempermasalahkan nada dering panggilan atau Ring Back Tone (RBT) yang berjudul ”Jokowi Saja”.


Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

Cukai Rokok untuk Tutupi Defisit BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan akhirnya memang mendapat dana talangan Rp4,9 triliun dari defisit Rp7 triliun. Tapi itu hanya solusi jangka pendek.


BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

BPJS Kesehatan Defisit Rp7 Triliun

Rapat pengucuran dana Rp4,993 triliun untuk talangan defisit BPJS Kesehatan berlangsung cukup alot di Komisi IX DPR kemarin (17/9).


TKW Dijual Online

TKW Dijual Online

Salah satu situs jual beli online Singapura Carousell kedapatan memasang iklan penjualan beberapa Pekerja Migran Indonesia perempuan (TKW).


Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Masih Ada Sel Mewah di Sukamiskin, Menkumham Didesak Mundur

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) kembali “kebobolan” soal buruknya pengelolaan Lapas Kelas 1 Sukamiskin, Bandung.


Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Penayangan iklan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menayangkan capaian pemerintah terus mendapat protes dari partai Gerakan Indonesia Raya.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!