Nasional
Share this on:

Koalisinya Sudah Cukup, KIK Tutup Pintu untuk Parpol Lain

  • Koalisinya Sudah Cukup, KIK Tutup Pintu untuk Parpol Lain
  • Koalisinya Sudah Cukup, KIK Tutup Pintu untuk Parpol Lain

**JAKARTA ** - Wacana bergabungnya parpol (partai politik) pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kian santer didengungkan. Sejauh ini Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sebagai pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin cenderung menutup pintu untuk parpol lain. Mereka justru mendukung parpol eks Koalisi Adil Makmur tetap jadi oposisi.

"Sampai saat belum ada opsi menambah anggota di koalisi kami. Harus diakui ada kecenderungan kuat untuk tidak lagi menambah anggota lagi. Kami merasa koalisi ini sudah cukup. Begitu juga di parlemen," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) PPP Arsul Sani di Jakarta, Kamis (4/7) kemarin.

Dia menyatakan belum ada tawaran atau ajakan kepada parpol lain untuk bergabung. Termasuk kepada PAN maupun Demokrat. Politisi PPP lainnya, Achmad Baidowi menilai penambahan anggota koalisi perlu dipikirkan secara matang. Menurutnya, jangan sampai ada lagi partai yang membelok dari kebijakan pemerintah.

"Pengalaman periode pertama kabinet kerja bisa jadi pelajaran. Bisa dilihat parpol koalisi yang membelot dari kebijakan pemerintah," imbuhnya.

Sebelumnya, PAN menyatakan ada opsi untuk bergabung dengan pemerintah. Opsi tersebut akan diputuskan dalam Rakernas. PAN sendiri diketahui merupakan parpol pendukung Prabowo-Sandiaga dalam pilpres 2019. Menanggapi hal itu, akademisi dari Universitas Pertamina Jakarta, Rusdi J Abbas, mengatakan Gerindra dan PKS lebih baik tetao menjadi kubu oposisi.

"Jika Gerindra turut bergabung dalam koalisi pemerintahan Jokowi, otomatis hanya PKS di kubu oposisi. Ini tidak baik bagi demokrasi. Lebih bijak PKS dan Gerindra tetap berada di luar pemerintahan," kata Abbas di Jakarta, Kamis (4/7).

Menurutnya, ajakan Jokowi terhadap Prabowo untuk bergabung dalam pemerintahan dapat dilihat melalui dua sudut pandang. Pertama bergabungnya Gerindra ke koalisi merupakan sebuah keuntungan yang besar. Terlebih, Gerindra adalah partai dengan perolehan suara terbesar kedua pada pileg 2019. Jika hal ini terwujud, tentu program-program pemerintah tidak akan banyak mendapat tentangan di Parlemen.

Yang kedua, bergabungnya Gerindra dalam posisi pemerintahan, dikhawatirkan akan menimbulkan pergolakan dari parpol-parpol yang sejak awal mengusung Jokowi. "Apalagi dengan besarnya perolehan suara Gerindra, tentunya mereka menginginkan porsi kekuasaan yang besar pula. Ini dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan di antara parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin," terangnya

"Selain itu, check and balance dari pihak oposisi atau parlemen terhadap kinerja Pemerintahan akan lemah. Kekuasaan pemerintahan akan nyaris absolut. Ini tidak baik bagi iklim demokrasi. Belum lagi, kekecewaan dari para pendukung Prabowo dan Gerindra jika mereka bergabung di pemerintahan. Langkah ini akan merugikan Gerindra ke depan," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Mohammad Ichlas El-Qudsi. Akademisi dari Universitas Pertamina juga setuju jika Prabowo berada di luar sistem. Akan lebih baik jika ada oposisi. Sebab oposisi itu gunanya untuk mengontrol, jelas El-Qudsi. Hingga saat ini, parpol partai pengusung pasangan Prabowo-Sandiaga belum mengumumkan sikap politiknya ke depan.

Terpisah, pengamat hukum tata negara dari Universitas Nusa Cendana, Kupang Johanes Tuba Helan, menilai tidak etis jika parpol pendukung Prabowo-Sandiaga Uno mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin. "Secara etika politik, parpol yang mendukung Prabowo-Sandiaga tentu tidak etis," kata Johanes.

Menurutnya, kemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin merupakan perjuangan keras partai koalisi. Sehingga tidak baik jika parpol yang bukan pendukung bergabung setelah ada hasil. Selain itu, jika ada parpol pendukung Prabowo-Sandi yang bergabung ke pemerintahan Jokowi-Amin, maka ini menjadi bukti bahwa mereka tidak punya rasa malu.

"Kalau sudah kalah ya terima saja kekalahan itu. Tetap sebagai oposisi di luar pemerintahan," paparnya.**(rh/zul/fin)**

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

PDIP Tidak Minta Jatah Menteri
PDIP Tidak Minta Jatah Menteri

Berita Sejenis

Upaya BKKBN Terbelenggu UU Perkawinan

Upaya BKKBN Terbelenggu UU Perkawinan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) memiliki tugas untuk dapat mengendalikan jumlah penduduk.


Pengiriman TKI ke Hong Kong Masih Dibahas

Pengiriman TKI ke Hong Kong Masih Dibahas

Pemerintah Indonesia nampaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengambil langkah untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia (WNI)


Rp1,162 Triliun Disiapkan untuk Cetak SDM Andal

Rp1,162 Triliun Disiapkan untuk Cetak SDM Andal

Pemerintah telah menyiapkan empat proyek utama untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul.


UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

UTBK SBMPTN 2020 Tak akan Digelar Tahun Ini

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi mengusulkan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk SBMPTN pada 2020 dimajukan menjadi akhir 2019.


Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

Menteri Harus Profesional, Jangan dari Parpol

residen Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membocorkan komposisi kabinet periode 2019-2024.


Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Presiden Langgar Undang-Undang, Jika Umumkan Kabinet sebelum Pelantikan

Wajar jika Presiden Joko Widodo hingga saat ini tutup mulut terkait formasi menteri yang bakal membantunya pada periode 2019-2024.


Pemulangan Jemaah Lewat Fast Track

Pemulangan Jemaah Lewat Fast Track

Pemerintah Arab Saudi melakukan uji coba fast track atau jalur cepat untuk proses pemulangan jamaah haji termasuk dari Indonesia.


GBHN Harus untuk Rakyat bukan Elite Politik

GBHN Harus untuk Rakyat bukan Elite Politik

Wacana dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih menuai pro dan kontra.


Kebakaran Hutan Makin Memprihatinkan

Kebakaran Hutan Makin Memprihatinkan

Tim asistensi yang dibentuk Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bergerak terjun ke lapangan untuk mengecek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Dana Desa Didorong untuk Kembangkan Pariwisata

Dana Desa Didorong untuk Kembangkan Pariwisata

Desa-desa diharapkan memanfaatkan dana desa untuk mengembangkan pariwisata di daerahnya, tak usah lagi untuk pembangunan infrastruktur.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!