Nasional
Share this on:

Kominfo Segera Batasi Iklan Rokok di Media

  • Kominfo Segera Batasi Iklan Rokok di Media
  • Kominfo Segera Batasi Iklan Rokok di Media

**JAKARTA ** - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membatasi iklan rokok di media, termasuk media daring (online). Aturan pembatasan iklan tersebut tengah dibahas Kemenkominfo.

"Apakah kita akan mengacu pada ranah offline? Saya rasa itu bisa jadi acuan. Itu yang kita diskusikan," kata Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Semuel Abrijani Pangerepan, Selasa (2/7) kemarin.

Menurutnya, iklan merupakan suatu konten yang dipaksakan untuk diperlihatkan kepada audiens, termasuk anak-anak. Karena itu, pihaknya menilai tata kelola dari iklan merupakan hal penting.

"Jadi kita akan membatasi propaganda-propaganda untuk menganjurkan orang menghisap rokok, terutama pada anak-anak. Dari komunitas tembakau Indonesia, mereka juga concern tentang itu," ujar dia.

Mengenai batasan di media online, Semuel menyebutkan batasannya tidak jauh berbeda dengan kebijakan di media offline seperti di televisi. Misalnya dengan tidak menunjukkan bagaimana orang merokok, hingga aktivitas yang menganjurkan orang untuk merokok.

"Yang menjadi concern adalah bagaimana dengan media streaming? Apakah akan diberlakukan kayak tv, misalnya, dengan adanya batas waktunya," kata dia.

Namun, Semuel menambahkan hal terpenting saat ini adalah sifat dari iklan rokok harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Surat Menteri Kesehatan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) No.TM.04.01/Menkes/314/2019, meminta Kominfo melakukan penyisiran iklan rokok di internet.

Tercatat pihaknya melalui TIM AIS berhasil menjaring sekitar 114 kanal di Platform Facebook, Instagram dan YouTube. Adapun iklan rokok tersebut dianggap melanggar Pasal 46 ayat 3 butir C UU 36/2009 tentang Promosi Rokok yang memperagakan wujud rokok. (gw/zul/fin)


Berita Sejenis

Mobil Dinas Menteri Kerap Rusak, Dua Mobil Kepresidenan Baru Segera Datang

Mobil Dinas Menteri Kerap Rusak, Dua Mobil Kepresidenan Baru Segera Datang

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyampaikan klarifikasi terkait sejumlah pemberitaan mengenai pengadaan kendaraan dinas baru.


Kominfo Blokir Layanan Data di Papua

Kominfo Blokir Layanan Data di Papua

Unjuk rasa di Papua dan Papua Barat, beberapa hari belakangan ini berubah menjadi kerusuhan. Beberapa fasilitas umum dan gedung rusak akibat amuk massa.


Indonesia Revisi Perjanjian Perdagangan Lintas Batas dengan Malaysia

Indonesia Revisi Perjanjian Perdagangan Lintas Batas dengan Malaysia

Pemerintah Indonesia dan Malaysia tengah berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses peninjauan kembali Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (Border Trade Agre


10 Menteri Paling Sering Diberitakan

10 Menteri Paling Sering Diberitakan

Ada 10 menteri kabinet Jokowi-JK paling yang banyak diberitakan oleh media massa.


Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Sri dan Susi Layak Dipertahankan, Tjahjo Kumolo Tunggu Perintah

Kinerja para menteri Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla tak pernah lepas dari sorotan. Terutama warganet di media sosial.


Jual Data ke Pengiklan, Twitter Minta Maaf

Jual Data ke Pengiklan, Twitter Minta Maaf

Media jejaring sosial Twitter, Selasa (7/8) lalu, meminta maaf kepada pengguna karena telah membagikan data pengguna dengan pengiklan tanpa izin.


LHKPN Caleg Tak Perlu Diminta

LHKPN Caleg Tak Perlu Diminta

Para caleg terpilih pada Pemilu 2019 diminta untuk segera menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).


Menristekdikti Segera Bertemu DPR Bahas Rektor Asing

Menristekdikti Segera Bertemu DPR Bahas Rektor Asing

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir berencana akan segera bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).


PPDB Zonasi Dibuat Perpres, Rotasi Guru Segera Dilakukan

PPDB Zonasi Dibuat Perpres, Rotasi Guru Segera Dilakukan

Pemerintah menilai penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi pada umumnya berjalan dengan baik.


Pemerintah Ambil Alih Tanah Konsensi

Pemerintah Ambil Alih Tanah Konsensi

Pemerintah mengisyaratkan untuk segera mengambil alih sebagian tanah konsensi yang terlantar atau tidak dimanfaatkan di sejumlah provinsi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!