Nasional
Share this on:

Komisioner KPK Terpilih Pun Keluhkan UU KPK Baru

  • Komisioner KPK Terpilih Pun Keluhkan UU KPK Baru
  • Komisioner KPK Terpilih Pun Keluhkan UU KPK Baru

JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terpilih periode 2019-2023 mengeluhkan dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi. Salah satu pimpinan KPK terpilih Nurul Ghufron dalam keterangannya mengatakan dalam UU KPK hasil revisi ada dua dari tujuh poin yang dinilai sangat berat bagi lembaga antirasuah itu.

"Yang paling berat adalah KPK tidak lagi sebagai penyidik dan penuntut, kemudian penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus seizin dewan pengawas, sehingga penegakan hukum dikembalikan pada prosedur pada umumnya," katanya, Kamis (19/9) kemarin.

Dikatakannya, dalam UU KPK sebelumnya, KPK tidak perlu berkoordinasi dengan lembaga lain saat melakukan penyadapan. Sebab KPK punya kewenangan khusus, namun saat ini harus mendapatkan izin dari dewan pengawas. "Kemungkinan kami agak kesulitan untuk melakukan operasi tangkap tangan (OTT) karena penyadapan harus meminta izin, sehingga potensi kebocoran sebelum OTT juga bisa terjadi," ucap Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember itu.

Ghufron menjelaskan, perubahan UU KPK tentu berdampak pada konsekuensi perubahan paradigma kinerja KPK ke depan. Sehingga masyarakat juga harus memaklumi hal tersebut. Sebab pimpinan KPK periode 2019-2023 akan menegakkan UU KPK yang baru tersebut.

Meski demikian, dia mengatakan Komisioner KPK terpilih akan siap menjalankan UU KPK yang baru. Dan juga tidak merasa keberatan dengan pengesahan UU tersebut. Sebab hal itu merupakan kebijakan pemerintah dengan DPR.

"Itu merupakan kebijakan negara yang dibentuk Presiden dan DPR, sehingga saya dan pimpinan KPK lainnya akan menjalankannya dan menegakkan aturan itu," katanya.

Sementara pengamat hukum Universitas Airlangga Surabaya Herlambang P. Wiratraman mengatakan, UU KPK yang telah disahkan merupakan bentuk pelemahan lembaga antirasuah. Bahkan menunjukkan kemunduran upaya pemberantasan korupsi yang seharusnya menjadi semangat, sekaligus anak kandung reformasi.

Ada tujuh poin perubahan yang telah disepakati dalam revisi UU KPK, yakni pembentukan dewan pengawas; kewenangan SP3 dan penghentian penuntutan; penyadapan harus seizin dewan pengawas, seluruh pegawai KPK adalah ASN, kedudukan KPK dalam rumpun eksekutif, koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga lain, dan mekanisme penyitaan dan penggeledahan.

"Kami selaku akademisi tidak menginginkan korupsi membudaya di negeri ini karena jelas akan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga kami menolak segala bentuk pelemahan terhadap KPK sebagai garda depan dalam pemberantasan korupsi," ujarnya. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Tumpas KKSB, Tiga Warga Sipil Tewas
Tumpas KKSB, Tiga Warga Sipil Tewas

Berita Berikutnya

ICW Minta Bantuan PBB
ICW Minta Bantuan PBB

Berita Sejenis

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Minat jadi Guru Rendah, Sarjana Baru Diminta Ikut Mengajar

Di kalangan kaum milenal profesi guru belum menjanjikan baik dari secara finansial maupun sosial.


Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Arab Saudi Akan Izinkan Perempuan Jadi Tentara

Pemerintah Arab melalui Kementerian Luar Negeri Saudi menyampaikan, bahwa dalam waktu dekat akan membuat kebijakan baru, terkait memperbolehkan bagi kaum peremp


KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah hal terkait tudingan yang dilontarkan Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.


Jadi Oposisi Lebih Baik untuk Partai Gerindra

Jadi Oposisi Lebih Baik untuk Partai Gerindra

Partai Gerindra baru akan menyampaikan secara resmi sikap politiknya pada 17 Oktober mendatang.


PDIP Apresiasi Sikap JK yang Tolak Perppu KPK

PDIP Apresiasi Sikap JK yang Tolak Perppu KPK

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap Perppu KPK bukan hal mendesak untuk dikeluarkan.


Oposisi atau Gabung Pemerintah? Tunggu Sikap Gerindra 17 Oktober

Oposisi atau Gabung Pemerintah? Tunggu Sikap Gerindra 17 Oktober

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto baru akan akan menyampaikan sikap politik Gerindra dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada 17 Oktober mendata


Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda positif untuk menerbitkan Perppu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

Perlu tidaknya dikeluarkan perppu KPK terus menjadi pro kontra sejumlah komponen.


Perppu KPK Hanya Satu Alternatif, Ada Pilihan Lainnya yang Elegan

Perppu KPK Hanya Satu Alternatif, Ada Pilihan Lainnya yang Elegan

Wacana Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK terus berkembang menuai polemik dan pro kontra.


Salah Ketik, Bukti UU KPK Bermasalah Sejak Awal

Salah Ketik, Bukti UU KPK Bermasalah Sejak Awal

ICW memandang kesalahan pengetikan yang terjadi dalam draf revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagai bukti proses pembahasan yang dilakukan secara tidak c



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!