Nasional
Share this on:

Komnas HAM Soroti Tim Hukum Kemenko Polhukam

  • Komnas HAM Soroti Tim Hukum Kemenko Polhukam
  • Komnas HAM Soroti Tim Hukum Kemenko Polhukam

JAKARTA - Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam) membentuk Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam dengan dasar hukum Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2019 tentang Tim Asistensi Hukum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia.

Menanggapi hal itu, Anggota Komnas Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI), Choirul Anam, menyampaikan, dalam Keputusan Kemenkopolhukam Nomor 38 Tahun 2019 tersebut bahwa penimbangan pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam yaitu dalam rangka mengoordinasikan dan memberikan asistensi hukum terkait permasalahan hukum pada pemilihan umum serentak tahun 2019.

"Keputusan Kemenkopolhukam Nomor 38 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam mempunyai tugas, (A) melakukan kajian dan asistensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum pasca pemilihan umum serentak tahun 2019 untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan upaya penegakan hukum," kata Choirul Anam.

"(B) memberikan rekomendasi kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti hasil kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) sesuai kewenangan," imbuh Choirul, menambahkan ke Wartawan dalam konfrensi pers di kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Jumat (10/5) kemarin.

Lebih lanjut, Anam kembali menjelaskan, sehubungan dengan pembentukan Tim Asistensi Hukum Komenkopolhukam tersebut serta mengacu mandat Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia.

"Maka Komnas HAM RI perlu menyampaikan pandangan sebagai berikut, Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Pasal 25 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah secara tegas (expresis verbis) memberikan jaminan bagi setiap orang untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat," tegas Choirul.

Choirul menilai, tugas yang dimandatkan pada Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam untuk melakukan kajian dan asusfensi hukum terkait ucapan dan tindakan yang melanggar hukum dan memberikan rekomendasi kepada aparat hukum untuk menindaklanjuti hasil kajian hukum.

"Dapat dimaknai Tim Asistansi Hukum Kemenkopolhukam seperti melakukan tugas quasi-penyelidikan," terangnya.

Masih ditempat yang sama, Anggota Komnas HAM lainnya, Hariansyah, menambahkan, pengaturan mengenai fungsi penyelidikan atau menyerupai fungsi penyelidikan (quasi) tidak tepat jika dasar hukumnya adalah Keputusan Kamenkopolhukam (beschikking) seharusnya dasar hukumnya adalah Undang-Undang (regeling).

"Sistem hukum nasional telah menyediakan mekanisme dan instrumen lembaga penegak hukum yang dibentuk oleh Undang-Undang untuk melakukan tindakan hukum yang patut dan berkeadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi," paparnya.

Hariansyah menilai, sistem dan praktik demokrasi yang berlangsung pada saat ini adalah hasil perjuangan Reformasi anak-anak bangsa yang perlu dirawat bersama dan disikapi secara arif dan bijaksana.

"Karakter demokrasi memang menimbulkan keriuhan (noise) karena demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi setiap orang untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat secara lisan, tulisan dan atau kolektif, meskipun kebebasan itu tidak bersifat mutlak dan tidak tanpa batas," paparnya.

Hariansyah juga menyebut, Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam yang memiliki tugas seolah sebagai quasi-penyelidik dikhawatirkan akan mereduksi kebebasan setiap orang untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat secara lisan, tulisan dan atau kolektif yang berarti mencederai sistem dan praktik demokrasi dan juga prinsip hak asasi manusia.

"Manakala penggunaan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat tersebut dinilai dan terbukti melanggar hukum, sebetulnya dalam sistem hukum nasional sudah tersedia mekanisme dan lembaga penegak hukum untuk melakukan penindakan hukum yang patut dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus ada Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam untuk melakukan hal tersebut," bebernya.

Sementara itu, Munafrizal Manan menjelaskan, jika mencermati bahwa Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam dibentuk sebagai respons atas dinamika politik yang muncul pasca Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 17 April lalu.

"Maka pembentukan Tim Asistensi Hukum Kemenkopolhukam tersebut berpotensi diartikan bahwa Pemerintah sedang mendayagunakan pendekatan politik-kekuasaan untuk mengintervensi independensi hukum. sementara lembaga penegak hukum Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI berada dibawah garis koordinasi Menkopolhukam," jelasnya.

Lebih jauh, Munafrizal menambahkan, jika menimbang hal-hal tersebut, Komnas HAM RI berpandangan bahwa tidak terdapat urgensi obyektif untuk dibentuk Tim Asistensi Hukum Kemenkopohukam dengan mandat tugas bersifat quasi-penyelidikan dan quasi-penyelidik.

Diakhir pemaparanya, Ia kembali menjelaskan bahwa sistem hukum nasional sudah menyediakan mekanisme dan lembaga penegak hukum yang bertugas untuk menindak pelanggaran hukum atas ucapan dan tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

"Sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD NKRI Tahun 1945. tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah untuk mmelindungi segenap bangsa Indonesia, bukan menebar ancaman dan menciptakan atmosfer ketakutan bagi warga negara yang mempunyai pikiran dan pendapat berbeda," pungkasnya. (by/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sentra Gakkumdu Perlu Dievaluasi -

Sentra Gakkumdu Perlu Dievaluasi -

Evaluasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam menegakkan pidana Pemilu 2019 perlu dievaluasi.


Kebakaran Hutan Makin Memprihatinkan

Kebakaran Hutan Makin Memprihatinkan

Tim asistensi yang dibentuk Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian bergerak terjun ke lapangan untuk mengecek penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).


Terlibat Korupsi, 1.906 PNS Dipecat

Terlibat Korupsi, 1.906 PNS Dipecat

Tenggat waktu penetapan Pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) bagi PNS terlibat Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berkekuatan hukum tetap (BHT) berakhir 30 Apr


Bawaslu Soroti Persiapan KPU Jelang Pilkada 2020

Bawaslu Soroti Persiapan KPU Jelang Pilkada 2020

Jelang pilkada serentak 2020 mendatang, Bawaslu menyoroti persiapan ogistik, DPT, hingga regulasi.


Llistrik Mati Massal Mulai Diinvestigasi

Llistrik Mati Massal Mulai Diinvestigasi

Kementerian ESDM telah menerjunkan tim Inspektur Ketenagalistrikan untuk melakukan investigasi penyebab terjadinya pemadaman, Minggu (4/8) kemarin.


KPU Ingin Aturan Tegas

KPU Ingin Aturan Tegas

Wacana larangan mantan napi korupsi ikut pilkada serentak 2020 mendapat dukungan berbagai pihak. Kendalanya hanya satu, peraturan hukum.


Formasi Terbaik Pimpinan KPK

Formasi Terbaik Pimpinan KPK

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tegas dan bisa menyelesaikan kasus hukum untuk para tersangka korupsi.


Status FPI Bukan Badan Hukum

Status FPI Bukan Badan Hukum

Polemik soal perpanjangan izin Front Pembela Islam (FPI) terus bergulir. Sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas), FPI tidak dinyatakan dibubarkan.


KPU Tak Berhak Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

KPU Tak Berhak Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

Upaya melarang mantan koruptor maju Pilkada 2020 harus disetujui semua pihak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memiliki dasar hukum kuat jika ingin memberlakuk


Pansel Keliru soal Aturan LHKPN

Pansel Keliru soal Aturan LHKPN

Sejumlah ahli hukum menyebut Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel Capim KPK) periode 2019-2023 keliru.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!