Nasional
Share this on:

Kompak Bongkar Korupsi Romi

  • Kompak Bongkar Korupsi Romi
  • Kompak Bongkar Korupsi Romi
  • Kompak Bongkar Korupsi Romi
  • Kompak Bongkar Korupsi Romi

Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), berhasil membawa Ketua Umum Partai PPP Muhammad Romahurmuzy (Romi), ke gedung Merah Putih KPK, Jakarta, (15/3/2019). (Faisal R Syam / FIN)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua Umum (Ketum) PPP Romahurmuziy di Jawa Timur, Jumat (15/3) kemarin. Hal ini dikonfirmasi Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung Mangera. Namun, hingga saat ini, belum diketahui kasus apa yang menjerat petinggi PPP sekaligus Dewan Pembina Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin itu.

Sepak terjang Romi dalam pusaran rasuah negeri ini cukup banyak, Ia juga disangkutkan dalam kasus korupsi pengadaan 7.000 unit light trap (perangkap hama) di Kementerian Pertanian yang ditangani Kejati DKI Jakarta sejak 2014 lalu. Dalam kasus light trap nama Romahurmuzy atau Romi juga diduga ikut terlibat.

Informasi ini menguat setelah adanya pemeriksaan yang dilakukan penyidik Kejati DKI terhadap Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Surabaya Norman Zen Nahdi saat kasus ini bergulir. Hanya saja hingga kini Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta belum pernah memeriksa Romi dalam pengadaan proyek yang bernilai Rp134 miliar. Diketahui, negara dirugikan hingga Rp33,9 miliar.

Dikonfirmasi soal perkembangan kasus ini, Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasie Penkum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nirwan Nawawi mengaku akan mengkroscek terlebih dahulu soal penanganan kasus tersebut, pasalnya kasus tersebut sudah lima tahun lalu. "Itu kapan perkaranya, (2014) lama juga ya, minta tolong di kirimkan datanya nanti saya langsung cek ke Pak Aspidsus ya, nanti diinfokan," singkatnya saat dikonfirmasi Fajar Indonesia Network (FIN), Jumat (15/3).

Sementara, Pakar hukum pidana Univesitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan OTT KPK terhadap Romi menjadi momentum yang tepat untuk Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta jika ingin mengembangakan kasus korupsi pengadaan light trap (perangkap hama) di Kementerian Pertanian. "Menurut saya mumpung KPK OTT semua kasus yang berkaitan dengan Rommy dibuka saja semuanya," katanya kepada FIN.

Jika perkara berkembangan dan berjalan, sambung Fickar, perkara Rommy di Kejaksaan dapat dipisah dengan di KPK. "Nanti bisa perkaranya di split sendiri yang di kejaksaan, jadi di buka saja semuanya, ini mumpung lagi di pegang KPK, dari pada nunggu lama dan ga jelas," jelasnya.

Kejaksaan, kata Fickar, mempunyai kesempatan yang tepat jika ingin mengembangkan kasus yang diduga ada keterlibatan Rommy dengan melakukan koordinasi dengan penyidik KPK yang tengah menangani kasus dugaan suap yang melibatkan Rommy. "Bisa koordinasi dengan KPK jika mau memeriksa Rommy Kejati DKI bisa pinjam ke KPK, koordinasi. dibuka aja semuanya baik yang diduga terilbat di kejaksaan dan KPK, biar clear. iya sudah kelamaan 5 tahun," tutupnya.

Diketahui, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Waluyo (saat itu) beberapa kali menegaskan masih menunggu fakta persidangan untuk menelusuri pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus korupsi pengadaan 7.000 unit light trap tersebut. Saat ini proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk 15 tersangka telah rampung dan segera disidangkan. Meski rampung, bukan berarti perkara ini terhenti.

"Jadi apakah ada perkembangan baru, kita tunggu nanti, fakta persidangan kita tunggulah," kata Waluyo.

Disinggung apakah penyidik akan memeriksa mantan Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PPP itu, Waluyo menegaskan penyidik akan bekerja secara profesional tanpa memandang bulu bila memang ada fakta baru yang melibatkan pihak-pihak lain. ""Iya (masih kita tunggu), keterangan tanpa alat bukti itu fitnah namanya, jadi tergantung alat bukti," pungkasnya.

Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan 15 orang tersangka. Para tersangka tersebut berasal dari pihak swasta maupun dari Kementan, di antaranya Direktur Jenderal (Dirjen) Tanaman Pangan Udoro Kasih Anggoro, Manajer Marketing PT Harif Ikhsan Nugraha, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Agung Wradsongko, Ketua Pokja Pengadaan Alimin Sola, Ketua Panitia Pengadaan Hidayat Abdurrahman, Direktur Utama (Dirut) Formitra Multi Prakasa, Agus Irwanto, dan Dirut PT Andalan Persada Yanuar.

Dalam kasus ini jaksa penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, antara lain sebuah mobil Jeep Wrangler Rubicon dan uang tunai sejumlah Rp 6 miliar. Light trap merupakan lampu perangkap hama menggunakan tenaga surya. Rencananya, alat ini akan dipasang di sejumlah lahan pertanian di beberapa wilayah di Indonesia, di antaranya Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. (lan/fin/tgr/zul)


Berita Sejenis

Revisi UU KPK Dibahas Tertutup

Revisi UU KPK Dibahas Tertutup

Polemik revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berlanjut.


DPR Usul Jokowi Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

DPR Usul Jokowi Segera Lantik Pimpinan KPK Baru

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK kepada Presiden Joko Widodo.


Begini Maksud KPK Serahkan Mandat ke Presiden

Begini Maksud KPK Serahkan Mandat ke Presiden

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan tetap akan menjalankan tugas pemberantasan korupsi seperti yang diamanatkan oleh Undang


KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

KPK-Presiden Sudah Tak Sejalan

Harapan sejumlah pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Presiden Joko Widodo membuka ruang dialog terkait revisi Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2


Tak Setuju Firli, Pegawai KPK Disarankan Mundur

Tak Setuju Firli, Pegawai KPK Disarankan Mundur

Sejumlah pimpinan dan penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menyerahkan tanggungjawab ke Presiden Joko Widodo.


Terus Dikritik, Bamsoet Bela Diri

Terus Dikritik, Bamsoet Bela Diri

Desakan publik terkait Kontroversi revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin gencar disuarakan.


Besok, Presiden Panggil Pimpinan KPK

Besok, Presiden Panggil Pimpinan KPK

Keputusan tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan mandat jabatan belum mendapat jawaban dari Presiden Joko Widodo, makin memperdalam polemi


Terindikasi Bau Sangit, Kapolri Didesak Tarik Firli

Terindikasi Bau Sangit, Kapolri Didesak Tarik Firli

Komposisi lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 yang baru saja ditetapkan Komisi III DPR menuai kritik dari sejumlah mantan komisio


Presiden Jokowi Dianggap Tak Pedulikan KPK

Presiden Jokowi Dianggap Tak Pedulikan KPK

Presiden Joko Widodo dinilai hanya ingin menjadikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga pencegahan korupsi saja.


Dinilai Lecehkan aspirasi rakyat, Revisi UU KPK Digugat

Dinilai Lecehkan aspirasi rakyat, Revisi UU KPK Digugat

Upaya Badan Legislasi (Baleg) DPR mempercepat membahas revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang resistensi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!