Nasional
Share this on:

Kontras: Wiranto Berlebihan!

  • Kontras: Wiranto Berlebihan!
  • Kontras: Wiranto Berlebihan!

**JAKARTA ** - Rencana Menko Polhukam Wiranto untuk membentuk tim hukum nasional yang mengkaji ucapan, tindakan, dan pemikiran para tokoh menuai kritik. Salah satunya datang dari Kontras. Rencana tersebut dinilai berlawanan dengan semangat kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Rencana itu juga berpotensi melanggar hak asasi manusia.

"Itu adalah tindakan yang berlebihan, tidak proporsional, cenderung subjektif tanpa parameter yang jelas dan akuntabel," ujar Koordinator Kontras Yati Andriyani kemarin (8/5).

Wacana tersebut menunjukkan bahwa negara tidak memiliki dan tidak percaya kepada instrumen serta mekanisme penegakan hukum yang ada. Juga menunjukkan bahwa koordinasi antarlembaga negara begitu lemah. Menurut Yati, kekhawatiran atau kepanikan pemerintah terhadap siapa pun pascapemilu tetap harus direspons secara proporsional, terukur, dan akuntabel.

Kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan dinamika politik tidak boleh mencederai nilai-nilai demokrasi dan HAM. Khususnya yang menjamin kebebasan berpendapat, berserikat, dan berkumpul. Secara khusus, Yati juga mengkritik banyaknya usulan kontroversial yang mengancam demokrasi.

Tidak seharusnya pernyataan semacam itu dikeluarkan oleh pejabat publik. Karena itu, Yati menyatakan bahwa pihaknya mendesak tiga hal. Pertama, Presiden Joko Widodo harus memastikan setiap langkah dan keputusan para pembantunya berada di bawah kendalinya.

Kedua, rencana pembentukan tim hukum nasional harus dihentikan. Ketiga, pemerintah dan penegak hukum harus netral dan profesional dalam menghadapi dinamika politik pascapemilu.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyatakan bakal membentuk tim hukum nasional untuk mengkaji ucapan, tindakan, dan pemikiran tokoh tertentu. Khususnya yang nyata-nyata melawan hukum. "Itu sudah ada hukumnya, ada sanksinya, dan kita akan melaksanakan itu," ujar dia di kantor Kemenko Polhukam, Senin (6/5) lalu.

Menurut Wiranto, rencana itu berlaku bagi tokoh mana pun. Pihaknya akan melibatkan para pakar yang mumpuni di bidang masing-masing. Wiranto beralasan, pihaknya tidak bisa membiarkan negara yang sah dirongrong siapa pun. (byu/zul/ful)

Berita Sebelumnya

Ngorok di Belakang
Ngorok di Belakang

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wiranto Jamin 22 Mei Aman

Wiranto Jamin 22 Mei Aman

Jelang pengumuman hasil penghitungan Pemilu 2019, tensi politik kian memanas. Kedua kubu saling mengklaim menang.


Suara Hanura Drop, Wiranto Minta Jangan Salah Menyalahkan

Suara Hanura Drop, Wiranto Minta Jangan Salah Menyalahkan

Perolehan suara Partai Hanura tidak melampaui ambang batas parlemen alias parliamentary threshold Pemilu 2019.


Wiranto Bantah Tuduhan Konspirasi Pemilu

Wiranto Bantah Tuduhan Konspirasi Pemilu

Tuduhan konspirasi antara penyelenggara pemilu, pemerintah, dan aparat keamanan pada pemilu 2019 dibantah Menkopolhukam Wiranto.


Isu Kerusuhan Besar Bikin Telinga Wiranto Panas

Isu Kerusuhan Besar Bikin Telinga Wiranto Panas

Isu kerusuhan besar dan aksi teror Jamaah Ansharut Daulah (JAD) menjelang dan pascapemilu 2019 membuat telinga Wiranto panas.


Ditantang Sumpah Pocong, Kivlan Zen Ajak Adu Debat Wiranto

Ditantang Sumpah Pocong, Kivlan Zen Ajak Adu Debat Wiranto

Tantangan sumpah pocong Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto langsung ditanggapi Mayor Jenderal Purnawirawan TNI Kivlan Zen.


Dengar Cucunya Meninggal, Wiranto Langsung Izin Presiden

Dengar Cucunya Meninggal, Wiranto Langsung Izin Presiden

Kabar duka meninggalnya cucunya sampai telinga Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.


Parpol Diminta Tarik Bacaleg Eks Koruptor

Parpol Diminta Tarik Bacaleg Eks Koruptor

Menko Polhukam Wiranto berupaya meredakan ketegangan antara KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu).


Lima Bulan Terjadi 387 Pelanggaran

Lima Bulan Terjadi 387 Pelanggaran

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras) memiliki sejumlah data terkait pelanggaran tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.


Bos First Travel Divonis Maksimal

Bos First Travel Divonis Maksimal

Seolah air matanya telah mengering, tak ada raut sedih yang berlebihan dari Anniesa Hasibuan dan dua terdakwa kasus penipuan haji dan umroh lainnya


Nasib Kapolres Banggai, Antara Pidana dan Etika

Nasib Kapolres Banggai, Antara Pidana dan Etika

Pengusutan dugaan kekerasan berlebihan yang terjadi kala eksekusi lahan di Banggai makin panas.



Berita Hari Ini

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!