Nasional
Share this on:

Koreksi Hasil Pansel Capim KPK, Jokowi Minta Masukan Publik

  • Koreksi Hasil Pansel Capim KPK, Jokowi Minta Masukan Publik
  • Koreksi Hasil Pansel Capim KPK, Jokowi Minta Masukan Publik

JAKARTA - Presiden Joko Widodo sudah menerima 10 nama calon pimpinan (Capim) KPK hasil seleksi Pansel. Kepala negara meminta masukan dari publik terkait nama-nama tersebut. Ini dilakukan untuk mengoreksi hasil seleksi yang sudah dilakukan Pansel. Jokowi janji akan membawa nama-nama terbaik untuk dipilih menjadi pimpinan KPK periode 2019-2023.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak akan terburu-buru menindaklanjuti 10 nama capim KPK hasil seleksi Pansel. "Kita tidak harus tergesa-gesa. Yang paling penting apa yang akan saya sampaikan ke DPR betul-betul nama-nama yang layak dipilih oleh DPR. Selain itu, saya juga akan meminta sejumlah masukan. Baik dari masyarakat, tokoh-tokoh agar bisa dijadikan catatan. Ini penting agar nantinya pimpinan KPK ke depan jauh lebih baik," kata Jokowi usai menerima Pansel Capim KPK di Istana, Senin (2/9).

Presiden Jokowi akan menyerahkan 10 nama ke DPR. Selanjutnya wakil rakyat akan memilih lima nama sebagai komisioner KPK periode 2019-2023. Jokowi mengaku masukan publik dan tokoh cukup penting. Sebab, selama proses seleksi ini, Pansel Capim mendapat banyak sorotan dari beberapa pihak. Salah satunya dari Indonesia Corruption Watch (ICW). LSM antikorupsi ini mendesak Jokowi berani menolak hasil seleksi, jika ada calon yang bermasalah.

"Apabila ada nama-nama yang dihasilkan Pansel tidak mempunyai integritas dan punya rekam jejak buruk, Presiden harus berani mengambil sikap. Yaitu menolak usulan dan mengevaluasi secara menyeluruh kinerja Pansel capim KPK," tegas peneliti ICW Kurnia Ramadhana.

Sementara itu, Ketua Pansel capim KPK, Yenti Garnasih menegaskan tidak ada koreksi terhadap nama-nama yang sudah diajukan ke Presiden Jokowi. Dia menyatakan Jokowi sudah setuju. "Nggak ada istilah koreksi. Pabnsel ini adalah kepanjangan tangan presiden. Kami sudah bekerja dan hasilnya sudah diserahkan," ucap Yenti.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III, Desmond J Mahesa menyatakan Jokowi bisa saja menunda atau membatalkan hasil seleksi Pansel Capim KPK. Hal ini bisa dilakukan apabila ditemukan adanya kejanggalan.

Menurutnya, sebelum menetapkan 10 capim KPK, Pansel seharusnya berdiskusi dan berkonsultasi lebih dulu dengan presiden. Sebabm Pansel Capim KPK merupakan bentukan Jokowi. DPR, lanjutnya, saat ini dalam kapasitas menunggu nama-nama capim KPK yang diserahkan Jokowi. setelah nama diserahkan, DPR akan segera menggelar uji kepatutan dan kelayakan.

"DPR sifatnya pasif. Yakni menunggu nama yang akan diserahkan oleh presiden . Kemudian, presiden akan mengeluarkan Ampres (Amanat Presiden) ke DPR untuk meminta DPR melakukan fit and proper test," papar politisi Gerindra ini.

Terpisah, anggota Komisi III DPR RI, Arsul Sani berharap 10 nama capim KPK yang diserahkan ke presiden adalah orang-orang yang mumpuni. Khususnya soal integritas, kompetensi dan kepemimpinan. "Utamanya 10 capim ini tidak memiliki rekam jejak yang bermasalah. Seperti pernah dapat sanksi institusinya terkait pelanggaran etik atau sering dilaporkan masyarakat tentang perilakunya terkait materi dan perilaku tidak bermoral," tegas Arsul di Jakarta, Senin (2/9).

Dari sisi integritas, para calon juga akan dinilai dari kepribadiannya. Selanjutnya, dari sisi kompetensi. Para capim KPK harus memiliki pengetahuan hukum positif di bidang pidana materil dan pidana formil (acara). Terutama soal pemberantasan korupsi dan pencucian uang hasil korupsi.

"Yang tak kalah penting juga konsepnya terkait pencegahan korupsi dan rekam jejaknya di bidang pemberantasan korupsi," jelas Arsul.

Terkait kepemimpinan, Komisi III DPR akan memilih komisioner yang bisa memimpin KPK dan seluruh sumber daya manusia di institusi tersebut. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil. Dia menyatakan jika Presiden ingin menindaklanjuti aspirasi masyarakat, Presiden bisa menyampaikannya kepada DPR.

"Catatan ini akan disikapi oleh dewan. DPR, punya kewenangan memilih dan memutuskan dari 10 nama tersebut siapa yang akan dipilih," jelas Nasir.

Jaga Soliditas Internal KPK

Mantan Komisioner Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Petrus Selestinus menyatakan Pansel Capim KPK periode 2019-2023 sudah melesaikan tugasnya melakukan seleksi Capim KPK. Fokus publik saat ini adalah mengawasi pelaksanaan fit and proper test yang akan dilakukan DPR RI. Yakni memilih dan menetapkan lima dari 10 nama Capim KPK.

"Lima nama pilihan DPR RI itu akan diserahkan lagi ke Presiden untuk dilantik menjadi pimpinan KPK," ujar Petrus.

Advokat PERADI ini menegaskan, tugas pimpinan KPK ke depan jauh lebih berat. Ada sejumlah beban tambahan yang harus dipikul. Salah satunya membersihkan warna KPK yang disebut-sebut ada Polisi Taliban dan Polisi India. Artinya soliditas di internal KPK terbelah dua. Di mana ada polisi yang memiliki loyalitas ganda," jelasnya.

Tanggung jawab Pansel Capim KPK tidak hanya melahirkan kualitas pimpinan KPK ke depan dalam mencegah dan memberantas korupsi. Namun, juga harus mampu menjaga soliditas di antara internal KPK. Saat ini, lanjut Petrus, KPK membutuh figur pimpinan yang sangat paham tentang seluk beluk dan dinamika yang berkembang di internal KPK. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Pidato Pertama Jokowi Tak ada yang Baru

Ada optimisme dalam pidato awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua pemerintahannya.


Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Ini Pepatah Bugis Tanda Terima Kasih Jokowi untuk JK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pepatah adat Bugis diakhir pidatonya usai acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di gedung


KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

KPK Belum Terima Dokumen UU KPK yang Baru

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) versi revisi resmi dicatat ke Lembaran Negara.


Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

Peluang Gerindra dan Demokrat di Tangan Jokowi

Presiden terpilih Joko Widodo memastikan jumlah menteri di kabinet periode 2019-2024 tetap sama. Yakni 34 orang.


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


Siapkan Aksi, 40 Terduga Teroris Ditangkap Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Siapkan Aksi, 40 Terduga Teroris Ditangkap Jelang Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Sudah 40 terduga teroris ditangkap sepuluh hari jelang pelantikan presiden. Mereka siap beraksi pada even-even besar.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Kode Gagang Telepon, Nama Menteri Sudah di Kantong Jokowi

Kode Gagang Telepon, Nama Menteri Sudah di Kantong Jokowi

Presiden Joko Widodo memastikan susunan kabinet periode 2019-2024 sudah rampung. Banyak bocoran yang beredar di media sosial (medsos).


74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 Persen Publik Tak Setuju Gerindra Merapat ke Kubu Jokowi

74,6 persen publik justru tidak setuju Gerindra merapat ke kubu Joko Widodo. Setidaknya itu tergambar dari hasil survei Parameter Politik Indonesia.


Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Kesejahteraan Guru di Papua Minta Diperhatikan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy memastikan, kegiatan belajar mengajar (KBM) kembali normal pascakonflik sosial di Wamena, Papua.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!