Nasional
Share this on:

Korupsi, 83 PNS Belum Dipecat

  • Korupsi, 83 PNS Belum Dipecat
  • Korupsi, 83 PNS Belum Dipecat

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) gerah melihat masih banyak aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang terlibat kasus korupsi tetapi belum dipecat. Padahal kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Di Sulawesi Utara (Sulut), misalnya, BKN menemukan adanya 83 PNS yang sudah divonis terlibat korupsi harus dipecat. Seluruhnya merupakan akumulasi dari kasus 2012 sampai 2017.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, Kantor Regional XI BKN Manado telah bekerjasama dengan Pengadilan Negeri (PN) Kota Manado. Dari hasil penyisiran 145 nama PNS yang diserahkan oleh Ketua PN Manado, dinyatakan ada 83 PNS terlibat kasus korupsi yang harus dipecat.

’’83 PNS itu masih berstatus aktif bedasarkan hasil sinkronisasi dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian BKN,’’ katanya, kemarin.

Sesuai aturan, kewenangan pemecatan ada di pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing. Untuk kasus 83 PNS di Sulut, ada yang bekerja di kabupaten, kota, dan provinsi. Sehingga PPK yang berwenang memecat mulai dari bupati, walikota, dan gubernur. Sayangnya sampai sekarang ke-83 PNS itu masih berstatus PNS aktif.

Ridwan mengatakan ke-83 PNS aktif itu harus diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan aturan harus ditegakkan, sebab jika dibiarkan bisa merugikan negara dan menjatuhkan wibawa birokrasi.

Dia menuturkan setiap PNS yang dipenjara akibat kasus korupsi harus diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat. Perhitungannya sejak akhir bulan dimana keputusan tetap (inkracht) dikeluarkan.

Saat ini setidaknya ada enam dasar hukum dalam pemecatan PNS yang terbukti korupsi. Di antaranya, merujuk pada pasal 87 UU 5/2014 tentang ASN. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan dalam jabatan. Korupsi merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan dalam jabatan. (wan/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Cabuli Puluhan Siswi, Guru SMP di Jombang Terancam Dipecat

Cabuli Puluhan Siswi, Guru SMP di Jombang Terancam Dipecat

Sejumlah wali murid SMP Negeri 6 Jombang kemarin ramai-ramai mendatangi sekolah.


Ditanya soal Bagi-bagi Duit, Saksi Kompak Jawab Tidak Tahu

Ditanya soal Bagi-bagi Duit, Saksi Kompak Jawab Tidak Tahu

Lanjutan sidang kasus dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa Setya Novanto berlangsung sebagaimana mestinya.


Nazaruddin Bisa Jadi Saksi Kunci (Lagi)

Nazaruddin Bisa Jadi Saksi Kunci (Lagi)

"Nyanyian" M. Nazaruddin bisa kembali menjadi andalan KPK untuk mengungkap keterlibatan sejumlah politisi skandal korupsi e-KTP.


Zumi Zola Ngaku Dipaksa Dewan

Zumi Zola Ngaku Dipaksa Dewan

Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli pasang badan menghadapi proses hukum yang bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


SBY Membantah, lalu Laporkan Pengacara Setnov

SBY Membantah, lalu Laporkan Pengacara Setnov

Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya mengambil sikap terhadap penyebutan namanya dalam kasus korupsi e-KTP.


KPK Segera Tahan Zumi Zola

KPK Segera Tahan Zumi Zola

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli sebagai tersangka perkara dugaan gratifikasi dan suap.


Catat, Hanya Honorer Sejak 2005 yang Bisa Diangkat sebagai PNS

Catat, Hanya Honorer Sejak 2005 yang Bisa Diangkat sebagai PNS

Honorer bodong jangan harap akan diangkat sebagai aparatur sipil nasional (ASN).


Sisir 28 Kampung, Pasien Kondisi Parah Bisa Bertambah

Sisir 28 Kampung, Pasien Kondisi Parah Bisa Bertambah

Misi menyisir 28 kampung di Papua yang belum tersentuh petugas kesehatan berlanjut.


Gamawan: Karena Perintah, Saya Kerjakan

Gamawan: Karena Perintah, Saya Kerjakan

Kubu Setya Novanto (Setnov) terus berupaya mencari celah keterlibatan para saksi dalam konstruksi besar korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).


Taksi Online Kesulitan Urus Uji Kir

Taksi Online Kesulitan Urus Uji Kir

Kuota yang disediakan oleh Dinas Perhubungan masing-masing daerah masih banyak yang belum terpenuhi.



Berita Hari Ini

hari pers

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!