Nasional
Share this on:

Korupsi, 83 PNS Belum Dipecat

  • Korupsi, 83 PNS Belum Dipecat
  • Korupsi, 83 PNS Belum Dipecat

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) gerah melihat masih banyak aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang terlibat kasus korupsi tetapi belum dipecat. Padahal kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Di Sulawesi Utara (Sulut), misalnya, BKN menemukan adanya 83 PNS yang sudah divonis terlibat korupsi harus dipecat. Seluruhnya merupakan akumulasi dari kasus 2012 sampai 2017.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, Kantor Regional XI BKN Manado telah bekerjasama dengan Pengadilan Negeri (PN) Kota Manado. Dari hasil penyisiran 145 nama PNS yang diserahkan oleh Ketua PN Manado, dinyatakan ada 83 PNS terlibat kasus korupsi yang harus dipecat.

’’83 PNS itu masih berstatus aktif bedasarkan hasil sinkronisasi dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian BKN,’’ katanya, kemarin.

Sesuai aturan, kewenangan pemecatan ada di pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing. Untuk kasus 83 PNS di Sulut, ada yang bekerja di kabupaten, kota, dan provinsi. Sehingga PPK yang berwenang memecat mulai dari bupati, walikota, dan gubernur. Sayangnya sampai sekarang ke-83 PNS itu masih berstatus PNS aktif.

Ridwan mengatakan ke-83 PNS aktif itu harus diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan aturan harus ditegakkan, sebab jika dibiarkan bisa merugikan negara dan menjatuhkan wibawa birokrasi.

Dia menuturkan setiap PNS yang dipenjara akibat kasus korupsi harus diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat. Perhitungannya sejak akhir bulan dimana keputusan tetap (inkracht) dikeluarkan.

Saat ini setidaknya ada enam dasar hukum dalam pemecatan PNS yang terbukti korupsi. Di antaranya, merujuk pada pasal 87 UU 5/2014 tentang ASN. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan dalam jabatan. Korupsi merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan dalam jabatan. (wan/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Catat, Ini Aturan Resmi bagi PNS saat Bermedsos

Kemenpan mengeluarkan aturan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN/PNS) dalam beraktivitas di dunia media sosial (medsos).


Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Untuk THR dan Gaji ke-13 PNS, Pemerintah Siapkan Rp35 Triliun

Lebaran tahun ini benar-benar memberi berkah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI/Polri. Baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun.


Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Ada 2 SPDP, Ombudsman Periksa Novel Baswedan

Komisioner Ombudsman RI (ORI) Andrianus Meliala memeriksa penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, kemarin (15/5).


Usut Tuntas Calo Anggaran

Usut Tuntas Calo Anggaran

Menyusul hasil Operasi Tangkap Tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menetapkan empat orang tersangka terkait pemberian gratifikasi.


Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Setnov Siap Pindah ke Sukamiskin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengesekusi terpidana kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto (Setnov).


Tambahan Cuti Lebaran Belum Pasti

Tambahan Cuti Lebaran Belum Pasti

Pemerintah membuat masyarakat kebingungan. Rangkaian cuti bersama pada momen Hari Raya Idul Fitri tiba-tiba hendak mereka ubah.


Nomor Belum Diregistrasi, Besok Kartu Diblokir Total

Nomor Belum Diregistrasi, Besok Kartu Diblokir Total

Masa toleransi registrasi Kartu Prabayar resmi berakhir hari ini (30/4).


KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

KPK Telusuri Aliran Dana ke DPD Golkar Jateng

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menelusuri dugaan adanya dana korupsi e-KTP yang mengalir ke DPD I Partai Golkar Jawa Tengah (Jateng).


Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

Perpres Baru Permudah Tenaga Kerja Asing Masuk

Kajian dan ivestigasi Ombudsman Republik Indonesia (IRI) soal TKA memang belum menyentuh Perpres Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.


KPK Segera Usut TPPU Setnov

KPK Segera Usut TPPU Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih punya pekerjaan rumah (PR) setelah putusan Setnov dibacakan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!