Nasional
Share this on:

Korupsi, 83 PNS Belum Dipecat

  • Korupsi, 83 PNS Belum Dipecat
  • Korupsi, 83 PNS Belum Dipecat

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) gerah melihat masih banyak aparatur sipil negara (ASN) atau PNS yang terlibat kasus korupsi tetapi belum dipecat. Padahal kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Di Sulawesi Utara (Sulut), misalnya, BKN menemukan adanya 83 PNS yang sudah divonis terlibat korupsi harus dipecat. Seluruhnya merupakan akumulasi dari kasus 2012 sampai 2017.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan mengatakan, Kantor Regional XI BKN Manado telah bekerjasama dengan Pengadilan Negeri (PN) Kota Manado. Dari hasil penyisiran 145 nama PNS yang diserahkan oleh Ketua PN Manado, dinyatakan ada 83 PNS terlibat kasus korupsi yang harus dipecat.

’’83 PNS itu masih berstatus aktif bedasarkan hasil sinkronisasi dengan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian BKN,’’ katanya, kemarin.

Sesuai aturan, kewenangan pemecatan ada di pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing. Untuk kasus 83 PNS di Sulut, ada yang bekerja di kabupaten, kota, dan provinsi. Sehingga PPK yang berwenang memecat mulai dari bupati, walikota, dan gubernur. Sayangnya sampai sekarang ke-83 PNS itu masih berstatus PNS aktif.

Ridwan mengatakan ke-83 PNS aktif itu harus diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan aturan harus ditegakkan, sebab jika dibiarkan bisa merugikan negara dan menjatuhkan wibawa birokrasi.

Dia menuturkan setiap PNS yang dipenjara akibat kasus korupsi harus diberhentikan dengan tidak hormat atau dipecat. Perhitungannya sejak akhir bulan dimana keputusan tetap (inkracht) dikeluarkan.

Saat ini setidaknya ada enam dasar hukum dalam pemecatan PNS yang terbukti korupsi. Di antaranya, merujuk pada pasal 87 UU 5/2014 tentang ASN. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena tindak pidana kejahatan dalam jabatan. Korupsi merupakan salah satu bentuk tindakan kejahatan dalam jabatan. (wan/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah Berhentikan 2.357 PNS Koruptor

Pemerintah pusat akan menindak tegas pegawai negeri sipil (PNS) yang terbukti melakukan korupsi.


Tukin 120 Ribu Guru PNS Kemenag Macet

Tukin 120 Ribu Guru PNS Kemenag Macet

Penganggaran untuk tunjangan guru PNS di Kementerian Agama (Kemenag) menyisakan masalah.


Formasi Detail CPNS Belum Semua Diterima Instansi

Formasi Detail CPNS Belum Semua Diterima Instansi

Aktivasi website untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) akan dibuka kurang dari sepuluh hari lagi.


Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Anggaran Ganti Rugi Menunggu Presiden

Pemerintah belum memutuskan lagi pencairan sisa dana talangan untuk ganti rugi korban luapan Lumpur Lapindo.


2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

2.357 PNS Korup Masih Terima Gaji

Sebanyak 2.357 PNS berstatus koruptor dan berkekuatan hukum tetap (inkracht) masih aktif menjadi abdi negara dan mendapatkan gaji.


Masih Ada Terduga Teroris Dikejar

Masih Ada Terduga Teroris Dikejar

Pengejaran terhadap kelompok Rajendra ternyata belum usai.


41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

DPRD Kota Malang mencatat sejarah. Di antara 45 anggota legislatif aktif, sebanyak 41 orang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


KPK Tahan Idrus, Eni Sebut Sofyan Tahu Pembagian Duit Korupsi

KPK Tahan Idrus, Eni Sebut Sofyan Tahu Pembagian Duit Korupsi

Sepekan pasca penetapan Idrus Marham sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1, Jumat (31/8) KPK menahan mantan menteri sosia


Validasi Kebutuhan CPNS Belum Tuntas

Validasi Kebutuhan CPNS Belum Tuntas

Kabar peneriman CPNS baru 2018 semakin santer. Pemerintah mengingatkan supaya masyarakat waspada terhadap praktik penipuan maupun berita bohong alias hoax.


Temukan Perantara Lain Suap PLTU

Temukan Perantara Lain Suap PLTU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya perantara lain dalam kasus dugaan suap kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!