Nasional
Share this on:

Korupsi E-KTP Seret Sejumlah Nama, KPK Gerak Cepat

  • Korupsi E-KTP Seret Sejumlah Nama, KPK Gerak Cepat
  • Korupsi E-KTP Seret Sejumlah Nama, KPK Gerak Cepat

JAKARTA - Gerak cepat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas skandal korupsi kartu tanda penduduk (KTP) elektronik (e-KTP) tengah dinanti. Sebab dikhawatirkan nama-nama besar yang terseret pusaran mega korupsi berupaya menghilangkan bukti materil dan saksi kunci e-KTP.

Mantan anggota Komisi III DPR Djoko Edhi Abdurahman menyatakan pengungkapan nama besar tanpa bukti materil bakal sia-sia. Sebab, bakal dengan mudah terbantahkan.

?Tindak pidana korupsi adalah kejahatan tanpa korban, sama seperti narkoba, pelaku saling kenal dan sepakat melakukan kejahatan. Kalau cuma narasi, sulit dibuktikan,? ujarnya kepada Jawa Pos (induk radartegal.com), kemarin.

Djoko mengatakan, sejumlah nama besar, terutama anggota Komisi II periode 2009-2014 yang dikaitkan dengan mega korupsi, itu sebenarnya bisa saja melaporkan KPK ke Bareskrim, Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) dan Ombudsman.

?Karena tidak punya bukti, KPK menempuh kiat memperbanyak saksi, untuk kemudian mengubah kesaksian menjadi bukti materil,? jelasnya.

Menurutnya, saksi dan berkas perkara yang terlalu banyak membuktikan bila KPK memiliki bukti materil yang minim. Total, ada 24.000 lembar berkas perkara dan 280 saksi yang diboyong penuntut umum KPK ke pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor).

?Padahal sidang tidak boleh lebih dari enam bulan,? ungkap mantan legislatif Fraksi PAN itu.

Edhi mencontohkan kasus rekening gendut Jenderal Budi Gunawan saat menjabat Wakapolri 2015 lalu. Kala itu, kata dia, KPK hanya bernarasi. Minim bukti materil.

?Materilnya tahun 2004, saya masih di Komisi III DPR dan membahas kasus ini dengan PPATK. Akun dan duitnya sudah tak ada ketika terbit sprindiknya Abraham Samad (Ketua KPK saat itu),? bebernya.

Kondisi itu, kata dia, membuat upaya KPK menjerat Budi Gunawan dengan Pasal 170 KUHAP diterabas Hakim Sarpin di praperadilan. Pasal itu pun kini tidak bisa lagi menjadi tempat sembunyi penyidik dan jaksa penuntut umum (JPU).

?Tidak punya bukti kuat, kalah di praperadilan. Makanya dapat dipastikan KPK takkan berani menaikkan status saksi (pilitikus) menjadi tersangka,? paparnya.

Edhi pun khawatir ujung pengusutan kasus e-KTP berhenti di dua terdakwa saja. Yakni mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Irman dan anak buahnya Sugiharto.

?Kalau (hanya) narasi yang mau digunakan, Ketua KPK dituduh Gamawan Fauzi terlibat karena dia (Agus Rahardjo) yang pimpin lelangnya (e-KTP 2011-2012),? terangnya.

Aktivis Indonesia Legal Roundtable (ILR) Natosmal Oemar Erwin mengatakan, dakwaan e-KTP yang membeber sejumlah nama besar memang belum pasti sebuah final. Maka dari itu, perlu diuji di pengadilan untuk membuktikan kebenaran secara materil.

?Soal bantahan itu hak setiap orang, namun dalam konteks proses praperadilan yang independen,? tuturnya.

Erwin mengatakan, yang mesti dilakukan KPK adalah memastikan bila saksi kunci untuk menjerat nama-nama besar tidak menghilang. Sebab, informasinya saat ini beberapa saksi kunci telah menetap di luar negeri untuk menghilangkan jejak.

?Harus bisa membuka siapa jaringan aktor-aktor yang terlibat untuk menghindari upaya-upaya memotong kasus ini,? imbuhnya.

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo memberikan sinyal bakal segera menetapkan tersangka baru dalam perkara korupsi berjamaah tersebut. Namun, Agus belum mau memberikan sedikit bocoran siapa calon tersangka itu.

Dia hanya menyatakan penetapan tersangka baru hampir pasti dilakukan mengingat kerugian negara cukup besar dalam mega korupsi tersebut.

?Sebentar lagi mungkin ada gelar (perkara baru), ada nambah orang (tersangka),? ujarnya di gedung KPK, kemarin.

Informasi yang dihimpun Jawa Pos, tersangka baru berasal dari kluster korporasi yang menjadi rekanan proyek e-KTP. Dia diduga memiliki peran sentral dalam rangkaian peristiwa mega korupsi. Termasuk, berperan membagi-bagikan fee ke sejumlah pejabat. (tyo)


Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Garansi Usut Legislator Penerima Uang

KPK Garansi Usut Legislator Penerima Uang

KPK meminta publik untuk bersabar terkait hilangnya sebagian nama anggota DPR periode 2009-2014 dalam surat dakwaan Setya Novanto.


Episode Terbaru, KPK vs Setnov

Episode Terbaru, KPK vs Setnov

Setnov tidak bisa berkelit ketika ketua majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Yanto memerintahkan JPU KPK membaca surat dakwaan, kemarin (13/12).


Regulasi Ruwet Celah Korupsi

Regulasi Ruwet Celah Korupsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi.


Sopir yang Bikin Setnov Tabrak Tiang Listrik Diperiksa KPK

Sopir yang Bikin Setnov Tabrak Tiang Listrik Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya memulai penyelidikan kasus dugaan menghalangi pengusutan kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).


Hmmm... Proyek Kereta Cepat Maju Mundur Maju Mundur Cantik

Hmmm... Proyek Kereta Cepat Maju Mundur Maju Mundur Cantik

Setelah sempat dijanjikan rampung pada November 2017, desain proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Surabaya akhirnya mundur lagi ke bulan Maret.


Kelangkaan Gas Melon Mulai Diselidiki Polisi

Kelangkaan Gas Melon Mulai Diselidiki Polisi

Kelangkaan elpiji 3 kilogram (kg) di sejumlah daerah membuat Bareskrim turun tangan.


KPK: Setnov Lebih Terhormat Ikuti Sidang

KPK: Setnov Lebih Terhormat Ikuti Sidang

Upaya praperadilan Setya Novanto (Setnov) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan akhirnya pupus.


Nasib Setnov Ditentukan Pekan Depan

Nasib Setnov Ditentukan Pekan Depan

Praperadilan tersangka korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp) Setya Novanto baru akan diketahui hasilnya pekan depan.


Berkas Dilimpahkan, Sidang Praperadilan Setnov Jalan Terus

Berkas Dilimpahkan, Sidang Praperadilan Setnov Jalan Terus

Hakim tunggal praperadilan Setya Novanto, Kusno, tetap melanjutkan sidang yang diajukan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.


Akhirnya, Berkas Setnov Lengkap Juga

Akhirnya, Berkas Setnov Lengkap Juga

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan sudah merampungkan berkas penyidikan perkara Setya Novanto (Setnov), kemarin.



Berita Hari Ini

Kolom

Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!