Nasional
Share this on:

Kota-kota Harus Siaga Bencana

  • Kota-kota Harus Siaga Bencana
  • Kota-kota Harus Siaga Bencana

PALU - Kota-kota di Indonesia perlu segera menyusun rencana tata ruang berbasis penanggulangan bencana. Utamanya bencana geologis seperti Gempa Bumi dan Tsunami.

Ada beberapa infrastruktur yang wajib dimiliki oleh kota ataupun pemukiman yang siap menghadapi bencana. Sekretaris Ditjen (Sesditjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Rina Agustin menyebut prinsip pertama adalah bangunan-bangunan di kota tersebut semua dibangun dengan struktur tahan gempa.

Kemudian, ada dukungan infrastruktur untuk antisipasi kebencanaan. Misalnya di pantai, ada tempat penyelamatan dan evakuasi sementara. Kemudian sebuah kota harus memiliki shelter-shelter yang sudah disiapkan sebelumnya.

“Jadi ketika terjadi bencana, kita sudah langsung punya tempat pengungsian yang ada airnya, ada listriknya, dan ada WC nya,” kata Rina kemarin (27/9).

Sistem distribusi aliran listrik dan air juga harus diperhatikan. Saat terjadi gempa NTB, seluruh salurah listrik padam, jaringan distribusi air pun lumpuh. Di luar negeri, kata Rina, selalu dibangun 2 macam jaringan air bersih. Satu utama, satu cadangan.

“Saat kondisi bencana yang utama rusak, yang satunya tetap berfungsi,” jelasnya.

Hal-hal semacam ini kata Rina harus sudah masuk dalam perencanaan tata ruang kota maupun wilayah. Namun kebijakan anggaran yang ada saat ini agak menyulitkan. PUPR baru bisa membangun infrastruktur yang bisa langsung segera digunakan. Bukan yang “sewaktu-waktu” siap digunakan.

“Kalau dibangun terus nggak kepake kan kesannya gimana, padahal bencana bisa terjadi kapan saja,” jelasnya.

Untuk itu, kata Rina sedang disiapkan pembahasan payung hukum aturan yang membolehkan pembangunan infrastruktur semacam ini. “Ada arah kesitu,” kata Rina. (tau/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Sofyan Basir Diperiksa KPK Lagi
Sofyan Basir Diperiksa KPK Lagi

Berita Sejenis

Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Penyusunan Turunan UU Pesantren Hadapi Dua Tantangan

Setidaknya, ada dua Peraturan Presiden (PP) dan 11 Peraturan Menteri Agama (PMA) yang harus diselesaikan dalam waktu satu tahun ke depan.


Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur

Ikut Pilkada, Petahana Harus Mundur

Wacana aturan harus mundurnya petahana dalam Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) 2020 terus mencuat.


Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Presiden Joko Widodo disebut-sebut sedang mengutak-atik komposisi calon menteri. Sejumlah parpol mengklaim berhak atas jatah kursi kabinet.


514 Kabupaten dan Kota Sudah Tersambung Tol Langit

514 Kabupaten dan Kota Sudah Tersambung Tol Langit

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara memastikan Proyek Palapa Ring secara keseluruhan telah resmi beroperasi.


Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas.


Jokowi Harus Hati-hati Pilih Menterinya

Jokowi Harus Hati-hati Pilih Menterinya

Presiden Jokowi diminta berhati-hati saat memilih dan menentukan nama-nama menterinya.


Agar Revisi UU Pilkada Mulus, KPU Harus Lobi Pembuat UU

Agar Revisi UU Pilkada Mulus, KPU Harus Lobi Pembuat UU

Sejumlah aturan baru yang dimasukkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan memiliki payung hukum yang kuat.


Pemilu Harus Update Teknologi

Pemilu Harus Update Teknologi

Pesatnya teknologi digital dan rencana penggunaannya dalam sistem kepemiluan butuh pengawasan lebih. Perlu langkah antisipatif terhadap era disrupsi teknologi.


Warisan Dunia, Kelestarian Batik Harus Dijaga

Warisan Dunia, Kelestarian Batik Harus Dijaga

Melalui sidang Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage UNESCO, batik resmi menjadi Warisan Budaya Takbenda (WBTb) I


RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Harus Diajukan Lagi

RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Harus Diajukan Lagi

Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) batal dilanjutkan ke proses pembahasan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!