Nasional
Share this on:

KPK Dalami Aliran Dana ke Anggota DPRD Jambi

  • KPK Dalami Aliran Dana ke Anggota DPRD Jambi
  • KPK Dalami Aliran Dana ke Anggota DPRD Jambi

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penyidik memeriksa delapan anggota DPRD Jambi. Mereka adalah Syamsul Anwar, Luhut Silaban, M Chairil, Budi Yako, Bustomi Yahya, Zainul Arfan, Misran, dan Meli Khaerani.

"Hari ini KPK melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/3).

Febri menjelaskan, pemeriksaan tersebut digelar di Mapolda Jambi. Keseluruhan saksi diperiksa bagi 13 tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ia memaparkan, pemeriksaan dilakukan guna mendalami mekanisme proses pembahasan anggaran dan dugaan adanya aliran dana kepada sejumlah anggota DPRD Jambi. Ia pun mengingatkan para saksi untuk bersikap kooperatif jika merasa menerima dana tersebut.

"Maka akan lebih baik jika uang tersebut dikembalikan kepada KPK sebagai bagian dari bentuk sikap kooperatif terhadap proses hukum," pungkasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 12 anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai tersangka kasus suap pengesahan RAPBD tahun anggaran 2017-2018.

Selain 12 tersangka tersebut, KPK juga menetapkan seorang tersangka lain yang berasal dari unsur swasta. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, penetapan ini berdasarkan fakta-fakta yang mencuat dalam persidangan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.

"KPK menetapkan 13 orang tersangka yang terdiri dari unsur pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi, anggota DPRD, dan swasta," papar Agus dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/12).

Pimpinan DPRD yang menjadi tersangka yakni Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston, Wakil Ketua DPRD Jambi AR Syahbandar, serta Wakil Ketua DPRD Jambi Chumaidi Zaidi.

Selain itu, pimpinan fraksi seperti Ketua Fraksi Partai Golkar Sufardi Nurzain, Ketua Fraksi Restorasi Nurani Cekman, Ketua Fraksi PKB Tadjudin Hasan, Ketua Fraksi PPP Pargalutan Nasution, dan Ketua Fraksi Gerindra Muhammadiyah.

Tak hanya itu, Ketua Komisi III DPRD Jambi Zainal Abidin dan tiga anggota DPRD Jambi masing-masing Elhelwi, Gusrizal dan Effendi Hatta juga ditetapkan sebagai tersangka. Serta, seorang swasta Joe Fandy Yoesman alias Asiang.

Dalam konstruksi perkara, terungkap bahwa ketiga pimpinan DPRD Jambi diduga meminta, menagih kesiapan, serta melakukan pertemuan untuk membahas uang "ketok palu" RAPBD. Masing-masing dari mereka diduga menerima uang kisaran Rp100-600 juta.

Sedangkan para pimpinan fraksi dan Ketua Komisi III DPRD diduga mengumpulkan anggotanya untuk menentukan sikap terkait pengesahan RAPBD, membahas dan menagih, menerima jatah uang bagi fraksi kisaran Rp400-700 juta, serta menerima uang secara perorangan yang berkisar antara Rp100 juta, Rp140 juta, atau Rp200 juta.

Sementara itu, sisa anggota DPRD Jambi yang ditetapkan tersangka diduga menanyakan perihal uang "ketok palu", mengikuti pembahasan RAPBD di fraksi masing-masing, serta diduga menerima uang kisaran Rp100-200 juta per orang.

"Total dugaan pemberian uang suap "ketok palu" untuk pengesahan RAPBD TA 2017-2018 adalah Rp16,34 miliar dengan rincian Rp12,940 miliar untuk pengesahan RAPBD TA 2017 dan Rp3,4 miliar bagi RAPBD 2018," jelas Agus.

Selama proses penyidikan dan persidangan terdakwa Zumi Zola, lima orang di antaranya yang berasal dari unsur gubernur dan anggota DPRD telah mengembalikan dana suap total sejumlah Rp685,3 juta. KPK pun mengapresiasi pengembalian dana tersebut dan akan menjadi pertimbangan untuk meringankan jerat hukum.

Atas perbuatannya, ke-12 pimpinan dan anggota DPRD itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, tersangka Jeo Fandy Yusman diduga memberikan pinjaman uang sebesar Rp5 miliar kepada Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Arfan dan rekannya. Uang pinjaman tersebut diduga diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD terkait pengesahan RAPBD TA 2018.

Joe disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (riz/ful/fin/zul)

Berita Sebelumnya

Pengumuman PPPK Ditunggu
Pengumuman PPPK Ditunggu

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Menag Batal Diperiksa KPK

Menag Batal Diperiksa KPK

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (24/4) kemarin.


15 Polisi yang Meninggal saat Pengamanan Pemilu Dinaikkan Pangkatnya

15 Polisi yang Meninggal saat Pengamanan Pemilu Dinaikkan Pangkatnya

Kemeriahan Pemilu 2019 harus dibayar dengan mahal. Sebanyak 15 anggota Polri gugur dalam tugas pengamanan pemilu.


Pegawai KPK Tagih Janji Jokowi

Pegawai KPK Tagih Janji Jokowi

Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi bantahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).


Bahas Petisi Pegawai, Pimpinan KPK Inisiasi Pertemuan

Bahas Petisi Pegawai, Pimpinan KPK Inisiasi Pertemuan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya meredam pergolakan pegawai kedeputian penindakan yang mencuat lewat surat petisi.


63 Koruptor Tahanan KPK Nyoblos di TPS 12 Guntur

63 Koruptor Tahanan KPK Nyoblos di TPS 12 Guntur

KPK akan memfasilitasi pemungutan suara sekitar 63 tahanan korupsi pada Pemilu 17 April mendatang.


Giliran Staf Khusus Menag Diperiksa

Giliran Staf Khusus Menag Diperiksa

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menghadirkan seorang Staf Khusus Menteri Agama bernama Gugus Joko Waskito.


KPK Didesak Segera Seret Nusron Wahid

KPK Didesak Segera Seret Nusron Wahid

Politikus Golkar yang juga tersangka serangan fajar Pemilu 2019 Bowo Sidik Pangarso mengaku semua perbuatannya dilakukan atas perintah Nusron Wahid.


KPK Tanggapi Petisi Wadah Pegawai

KPK Tanggapi Petisi Wadah Pegawai

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjawab tudingan adanya upaya menghambat penanganan kasus yang dilontarkan Wadah Pegawai (WP).


Tak Serahkan LHKPN, Caleg Terpilih Bisa Tak Dilantik

Tak Serahkan LHKPN, Caleg Terpilih Bisa Tak Dilantik

KPU dan KPK menepati janji untuk mengumumkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).


Soal Kebocoran Anggaran Rp2.000 Triliun, Begini Respons KPK

Soal Kebocoran Anggaran Rp2.000 Triliun, Begini Respons KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya merespons pernyataan yang berkali-kali disampaikan Capres 02 Prabowo Subianto.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!