Nasional
Share this on:

KPK Dalami Aliran Dana ke Anggota DPRD Jambi

  • KPK Dalami Aliran Dana ke Anggota DPRD Jambi
  • KPK Dalami Aliran Dana ke Anggota DPRD Jambi

JAKARTA - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, penyidik memeriksa delapan anggota DPRD Jambi. Mereka adalah Syamsul Anwar, Luhut Silaban, M Chairil, Budi Yako, Bustomi Yahya, Zainul Arfan, Misran, dan Meli Khaerani.

"Hari ini KPK melakukan pemeriksaan terhadap delapan orang saksi yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (19/3).

Febri menjelaskan, pemeriksaan tersebut digelar di Mapolda Jambi. Keseluruhan saksi diperiksa bagi 13 tersangka yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ia memaparkan, pemeriksaan dilakukan guna mendalami mekanisme proses pembahasan anggaran dan dugaan adanya aliran dana kepada sejumlah anggota DPRD Jambi. Ia pun mengingatkan para saksi untuk bersikap kooperatif jika merasa menerima dana tersebut.

"Maka akan lebih baik jika uang tersebut dikembalikan kepada KPK sebagai bagian dari bentuk sikap kooperatif terhadap proses hukum," pungkasnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan 12 anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai tersangka kasus suap pengesahan RAPBD tahun anggaran 2017-2018.

Selain 12 tersangka tersebut, KPK juga menetapkan seorang tersangka lain yang berasal dari unsur swasta. Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan, penetapan ini berdasarkan fakta-fakta yang mencuat dalam persidangan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola.

"KPK menetapkan 13 orang tersangka yang terdiri dari unsur pimpinan DPRD, pimpinan Fraksi, anggota DPRD, dan swasta," papar Agus dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (28/12).

Pimpinan DPRD yang menjadi tersangka yakni Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston, Wakil Ketua DPRD Jambi AR Syahbandar, serta Wakil Ketua DPRD Jambi Chumaidi Zaidi.

Selain itu, pimpinan fraksi seperti Ketua Fraksi Partai Golkar Sufardi Nurzain, Ketua Fraksi Restorasi Nurani Cekman, Ketua Fraksi PKB Tadjudin Hasan, Ketua Fraksi PPP Pargalutan Nasution, dan Ketua Fraksi Gerindra Muhammadiyah.

Tak hanya itu, Ketua Komisi III DPRD Jambi Zainal Abidin dan tiga anggota DPRD Jambi masing-masing Elhelwi, Gusrizal dan Effendi Hatta juga ditetapkan sebagai tersangka. Serta, seorang swasta Joe Fandy Yoesman alias Asiang.

Dalam konstruksi perkara, terungkap bahwa ketiga pimpinan DPRD Jambi diduga meminta, menagih kesiapan, serta melakukan pertemuan untuk membahas uang "ketok palu" RAPBD. Masing-masing dari mereka diduga menerima uang kisaran Rp100-600 juta.

Sedangkan para pimpinan fraksi dan Ketua Komisi III DPRD diduga mengumpulkan anggotanya untuk menentukan sikap terkait pengesahan RAPBD, membahas dan menagih, menerima jatah uang bagi fraksi kisaran Rp400-700 juta, serta menerima uang secara perorangan yang berkisar antara Rp100 juta, Rp140 juta, atau Rp200 juta.

Sementara itu, sisa anggota DPRD Jambi yang ditetapkan tersangka diduga menanyakan perihal uang "ketok palu", mengikuti pembahasan RAPBD di fraksi masing-masing, serta diduga menerima uang kisaran Rp100-200 juta per orang.

"Total dugaan pemberian uang suap "ketok palu" untuk pengesahan RAPBD TA 2017-2018 adalah Rp16,34 miliar dengan rincian Rp12,940 miliar untuk pengesahan RAPBD TA 2017 dan Rp3,4 miliar bagi RAPBD 2018," jelas Agus.

Selama proses penyidikan dan persidangan terdakwa Zumi Zola, lima orang di antaranya yang berasal dari unsur gubernur dan anggota DPRD telah mengembalikan dana suap total sejumlah Rp685,3 juta. KPK pun mengapresiasi pengembalian dana tersebut dan akan menjadi pertimbangan untuk meringankan jerat hukum.

Atas perbuatannya, ke-12 pimpinan dan anggota DPRD itu disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Sementara itu, tersangka Jeo Fandy Yusman diduga memberikan pinjaman uang sebesar Rp5 miliar kepada Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi, Arfan dan rekannya. Uang pinjaman tersebut diduga diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD terkait pengesahan RAPBD TA 2018.

Joe disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (riz/ful/fin/zul)

Berita Sebelumnya

Pengumuman PPPK Ditunggu
Pengumuman PPPK Ditunggu

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Veronica Koman Lobi Parlemen Australia

Aktivis sekaligus pengacara Hak Asasi Manusia untuk urusan Papua, Veronica Koman, bertemu dengan sejumlah anggota parlemen Australia.


Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta legislatif di daerah untuk memantau jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


KPK Masih Berharap Perppu

KPK Masih Berharap Perppu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah akan berla


Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.


Waspadai Kebangkitan Sel-sel Kecil JAD

Waspadai Kebangkitan Sel-sel Kecil JAD

Dua terduga teroris anggota kelompok Jamaah Ansorut Daulah (JAD) Bekasi pimpinan Abu Zee diringkus Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri.


KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah hal terkait tudingan yang dilontarkan Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.


Pasutri Penusuk Wiranto Anggota JAD Bekasi

Pasutri Penusuk Wiranto Anggota JAD Bekasi

Menko Polhukam Wiranto diserang sepasang suami-istri, saat berada di depan pintu gerbang kampus Universitas Mathla'ul Anwar (Unima) di Jalan Raya Pandeglang Lab



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!