Nasional
Share this on:

KPK Dalami Pengajuan Hibah KONI Lainnya

  • KPK Dalami Pengajuan Hibah KONI Lainnya
  • KPK Dalami Pengajuan Hibah KONI Lainnya

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa para pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk mendalami dugaan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Pemeriksaan itu merupakan lanjutan dari upaya KPK mengusut indikasi penerima suap lain yang berasal dari lingkungan Kemenpora.

Para saksi yang diperiksa kemarin (4/1) adalah Kabid Olahraga Nasional atau Kepala Tim Verifikasi M. Yunus, Sekretaris Tim Verifikasi Cucu Sundara dan Kepala Bagian (Kabag) Biro Hukum Yusuf Suparman. Para saksi itu diduga mengetahui seluk beluk pengajuan dana hibah pemerintah melalui Kemenpora. Termasuk detail syarat dana hibah itu bisa direalisasikan.

Sejauh ini, KPK mengidentifikasi proposal pengajuan dana hibah dari KONI awalnya sebesar Rp26 miliar. Namun, setelah diverifikasi, dana hibah yang direalisasikan sebesar Rp17,9 miliar. Dari situ, KPK ingin menggali lebih dalam bagaimana mekanisme verifikasi hingga proses pencairan dana hibah yang menjadi objek suap tersebut.

KPK juga mengidentifikasi peruntukan dana hibah tersebut akan digunakan untuk pembiayaan pengawasan dan pendampingan (wasping) yang meliputi penyusunan instrumen dan pengelolaan database berbasis Android bagi atlet berprestasi dan pelatih berprestasi multievent internasional. Serta, penyusunan instrumen dan evaluasi hasil monitoring dan evaluasi atlet berprestasi menuju SEA Games 2019.

Dana hibah itu juga digunakan untuk penyusunan buku-buku pendukung wasping peningkatan prestasi olahraga nasional. "Penyidik perlu mendalami lebih lanjut bagaimana pengetahuan para saksi terkait dengan proposal-proposal yang diajukan ke Kemenpora untuk mendapatkan dana hibah tersebut," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

Febri menerangkan, penyidik perlu mengetahui secara detail soal dana hibah itu. Tidak hanya mengenai prosesnya bagaimana, tapi juga terkait poin apa saja yang tercantum dalam pengajuan saat itu. Kemudian juga mengenai tahapan-tahapan pengajuan di internal Kemenpora.

"Apakah (pengajuan proposal, Red) langsung diajukan pada menteri atau diajukan kepada pejabat lain di Kemenpora," tuturnya.

Lebih jauh, KPK juga tengah mendalami pengajuan dana hibah lain yang pernah diajukan KONI ke Kemenpora. Pendalaman itu penting untuk mengetahui sejauh mana pola pengajuan dana hibah KONI melalui Kemenpora selama ini.

"Kemudian proses verifikasinya seperti apa itu tentu perlu kami dalami lebih lanjut dari para saksi ini," imbuh dia.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa sekretaris pribadi (sespri) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, Mifahul Ulum, dalam perkara yang sama. KPK mendalami indikasi peran Ulum dalam suap dana hibah tersebut.

Dari keterangan Ulum, KPK sangat mungkin memanggil Imam Nahrawi untuk memperjelas peran-peran pihak lain dalam perkara suap yang terbongkar lewat operasi tangkap tangan (OTT) itu. (tyo/ali/jpg)

Berita Sebelumnya

Kasus Match Fixing Bakal Naik Status
Kasus Match Fixing Bakal Naik Status

Berita Sejenis

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Twitter Akan Hapus Cuitan Pejabat, Jika Menebar Kebencian

Platform media sosial Twitter menegaskan tak pandang bulu menindak akun-akun yang menebar kebencian, meskipun itu kepala negara atau pejabat lainnya.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Sudah Diundur Deadlinenya, NPHD Sejumlah Daerah Tetap Saja Molor

Sudah Diundur Deadlinenya, NPHD Sejumlah Daerah Tetap Saja Molor

Penyelesaian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 belum juga rampung.


KPK Masih Berharap Perppu

KPK Masih Berharap Perppu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah akan berla


Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.


KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah hal terkait tudingan yang dilontarkan Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.


PDIP Apresiasi Sikap JK yang Tolak Perppu KPK

PDIP Apresiasi Sikap JK yang Tolak Perppu KPK

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap Perppu KPK bukan hal mendesak untuk dikeluarkan.


Mahasiswa Diimbau Tak Demo saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Mahasiswa Diimbau Tak Demo saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya diimbau supaya tidak berdemonstrasi saat pelantikan Joko Widodo-KH Ma'ruf Ami 20 Oktober mendatang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!