Nasional
Share this on:

KPK Garansi Usut Legislator Penerima Uang

  • KPK Garansi Usut Legislator Penerima Uang
  • KPK Garansi Usut Legislator Penerima Uang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta publik untuk bersabar terkait hilangnya sebagian nama anggota DPR periode 2009-2014 dalam surat dakwaan Setya Novanto (Setnov). Proses penanganan megakorupsi bagi-bagi uang proyek e-KTP itu tetap terus berjalan.

”Penanganan (kasus) e-KTP ini pasti tidak akan sebentar,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kemarin (15/12).

Febri menjelaskan, banyak pihak yang diuntungkan dalam korupsi berjamaah e-KTP dengan kerugian Rp2,3 triliun itu. Bukan hanya para politisi, tapi juga kluster korporasi dan pemerintah. Keterlibatan mereka harus dicermati satu persatu.

”Kami butuh energi yang cukup stabil dan panjang agar penanganan kasus-kasus korupsi dengan skala kerugian yang besar bisa ditangani,” jelasnya.

Dalam dakwaan Setnov, KPK membeber banyak pihak yang dianggap diuntungkan dari korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Dari kelompok pemerintah, KPK menyebut beberapa nama yang sebelumnya juga disebut dalam dakwaan dan tuntutan Irman dan Sugiharto serta Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Mereka, antara lain, Irman, Sugiharto, mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, dan ketua panitia pengadaan proyek e-KTP Drajat Wisnu Setyawan. Dari kalangan politisi, ada nama Miryam S. Haryani, Markus Nari, Ade Komarudin, M. Jafar Hapsah dan beberapa anggota DPR periode 2009-2014 yang tidak disebut namanya.

Sedangkan dari pihak korporasi, jaksa penuntut umum (JPU) KPK mencantumkan nama perorangan dan instansi. Misal, Johannes Marliem, Charles Sutanto Eka Ekapradja, PT Sucofindo, PT LEN Industri, PT Mega Lestari Unggul, PT Sandipala Artha Putra, PT Quadra Solution, dan Perum Percetakan Negara RI (PNRI).

Febri menjelaskan, penyidik tetap akan melihat sejauh mana perbuatan melawan hukum mereka. Termasuk, dampak hukum bagi yang sudah mengembalikan uang korupsi e-KTP ke KPK. ”Kami memang harus memilah ketika perbuatan melawan hukum itu dilakukan personel korporasi, maka yang diproses adalah personel korporasi,” tutur Febri memberi contoh.

Di sisi lain, pengacara Setnov, Firman Wijaya mengatakan KPK yang tahu persis soal keterlibatan pihak-pihak tersebut. Karena itu, lembaga superbodi itu lah yang harusnya membuka sejauh mana keterlibatan mereka. Khususnya, para anggota DPR periode 2009-2014 yang dinilai menikmati uang rasuah sebesar USD 12,856 juta tersebut.

Firman pun tengah memetakan struktur dakwaan Setnov, termasuk nama-nama yang diduga terlibat. Pihaknya juga bakal mempelajari peran para politisi yang namanya raib dalam dakwaan Setnov.

”Mestinya teman-teman di KPK lah yang membuka keterlibatan itu (politisi, Red). Ada Pak Ganjar, Pak Olly. Kami kan belum tahu persis,” tuturnya di gedung KPK kemarin.

Sejauh ini, pihaknya fokus menyusun eksepsi (penolakan) terhadap dakwaan yang dibacakan jaksa KPK pada Rabu (13/12) lalu. Tim penasehat hukum (PH) juga sedang berupaya mencari jalur keadilan lain. Misal, dari aspek hak asasi manusia (HAM). Itu menyusul gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan digugurkan oleh hakim tunggal Kusno pada Kamis (14/12).

”Saya menyesalkan kenapa sistem peradilan kita tidak saling menghargai. Kan praperadilan itu kan sudah ditetapkan di undang-undang 7 hari,” ungkap pengacara yang juga pernah mendampingi Setnov dalam kasus papa minta saham tersebut. ”Saya inginnya sistem itu berjalan secara fair dan terbuka,” imbuhnya. (tyo/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Anak Buah Mulai Seret Zumi Zola
Anak Buah Mulai Seret Zumi Zola

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Izinkan Wisnu Kuncoro Hadiri Pernikahan sang Anak

KPK Izinkan Wisnu Kuncoro Hadiri Pernikahan sang Anak

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyatakan, KPK mempersilakan Direktur Teknologi dan Produksi PT Krakatau Steel Wisnu Kuncoro menghadiri pernikahan anaknya.


Jadi Tersangka Suap, Dua Pejabat Kemenag Diberhentikan

Jadi Tersangka Suap, Dua Pejabat Kemenag Diberhentikan

Sepakan pasca operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Agama memberhentikan sementara dua pejabatnya yang ikut diamankan.


OTT di BSD City Tak Mengarah ke Kepala Daerah

OTT di BSD City Tak Mengarah ke Kepala Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak mau tergesa-gesa dalam menyampaikan infromasi terkait operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di kawasan BSD City, Se


OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

OTT Lagi, KPK Amankan Empat Orang

Belum juga reda kasus penangkapan dugaan seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) RI, Romahurmuziy alias Romy, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali


Sulit Tidur, Romy Batal Diperiksa

Sulit Tidur, Romy Batal Diperiksa

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan perdana kasus dugaan suap seleksi jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) RI.


Menpora Diduga Terima Rp1,5 Miliar

Menpora Diduga Terima Rp1,5 Miliar

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menampilkan daftar pembagian dana hibah dari Kemenpora sejumlah total Rp3,4 miliar.


Soal Uang Sitaaan, Menag Lukman Memilih Bungkam

Soal Uang Sitaaan, Menag Lukman Memilih Bungkam

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin hemat bicara dan terkesan menghindar, ketika disinggung terkait uang yang disita penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK


KPK Dalami Aliran Dana ke Anggota DPRD Jambi

KPK Dalami Aliran Dana ke Anggota DPRD Jambi

Tim penyidik KPK kembali mendalami kasus dugaan suap pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2017-2018.


Uang di Laci Meja Menag Teridentifikasi

Uang di Laci Meja Menag Teridentifikasi

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap besaran uang yang mereka sita dari ruang kerja Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.


Menteri Agama Lukman Hakim Dalam Bidikan KPK

Menteri Agama Lukman Hakim Dalam Bidikan KPK

Jantung Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin pasti sedang berdetak keras.



Berita Hari Ini

fikri

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!