Nasional
Share this on:

KPK Garansi Usut Legislator Penerima Uang

  • KPK Garansi Usut Legislator Penerima Uang
  • KPK Garansi Usut Legislator Penerima Uang

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta publik untuk bersabar terkait hilangnya sebagian nama anggota DPR periode 2009-2014 dalam surat dakwaan Setya Novanto (Setnov). Proses penanganan megakorupsi bagi-bagi uang proyek e-KTP itu tetap terus berjalan.

”Penanganan (kasus) e-KTP ini pasti tidak akan sebentar,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, kemarin (15/12).

Febri menjelaskan, banyak pihak yang diuntungkan dalam korupsi berjamaah e-KTP dengan kerugian Rp2,3 triliun itu. Bukan hanya para politisi, tapi juga kluster korporasi dan pemerintah. Keterlibatan mereka harus dicermati satu persatu.

”Kami butuh energi yang cukup stabil dan panjang agar penanganan kasus-kasus korupsi dengan skala kerugian yang besar bisa ditangani,” jelasnya.

Dalam dakwaan Setnov, KPK membeber banyak pihak yang dianggap diuntungkan dari korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2012. Dari kelompok pemerintah, KPK menyebut beberapa nama yang sebelumnya juga disebut dalam dakwaan dan tuntutan Irman dan Sugiharto serta Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Mereka, antara lain, Irman, Sugiharto, mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraeni, dan ketua panitia pengadaan proyek e-KTP Drajat Wisnu Setyawan. Dari kalangan politisi, ada nama Miryam S. Haryani, Markus Nari, Ade Komarudin, M. Jafar Hapsah dan beberapa anggota DPR periode 2009-2014 yang tidak disebut namanya.

Sedangkan dari pihak korporasi, jaksa penuntut umum (JPU) KPK mencantumkan nama perorangan dan instansi. Misal, Johannes Marliem, Charles Sutanto Eka Ekapradja, PT Sucofindo, PT LEN Industri, PT Mega Lestari Unggul, PT Sandipala Artha Putra, PT Quadra Solution, dan Perum Percetakan Negara RI (PNRI).

Febri menjelaskan, penyidik tetap akan melihat sejauh mana perbuatan melawan hukum mereka. Termasuk, dampak hukum bagi yang sudah mengembalikan uang korupsi e-KTP ke KPK. ”Kami memang harus memilah ketika perbuatan melawan hukum itu dilakukan personel korporasi, maka yang diproses adalah personel korporasi,” tutur Febri memberi contoh.

Di sisi lain, pengacara Setnov, Firman Wijaya mengatakan KPK yang tahu persis soal keterlibatan pihak-pihak tersebut. Karena itu, lembaga superbodi itu lah yang harusnya membuka sejauh mana keterlibatan mereka. Khususnya, para anggota DPR periode 2009-2014 yang dinilai menikmati uang rasuah sebesar USD 12,856 juta tersebut.

Firman pun tengah memetakan struktur dakwaan Setnov, termasuk nama-nama yang diduga terlibat. Pihaknya juga bakal mempelajari peran para politisi yang namanya raib dalam dakwaan Setnov.

”Mestinya teman-teman di KPK lah yang membuka keterlibatan itu (politisi, Red). Ada Pak Ganjar, Pak Olly. Kami kan belum tahu persis,” tuturnya di gedung KPK kemarin.

Sejauh ini, pihaknya fokus menyusun eksepsi (penolakan) terhadap dakwaan yang dibacakan jaksa KPK pada Rabu (13/12) lalu. Tim penasehat hukum (PH) juga sedang berupaya mencari jalur keadilan lain. Misal, dari aspek hak asasi manusia (HAM). Itu menyusul gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan digugurkan oleh hakim tunggal Kusno pada Kamis (14/12).

”Saya menyesalkan kenapa sistem peradilan kita tidak saling menghargai. Kan praperadilan itu kan sudah ditetapkan di undang-undang 7 hari,” ungkap pengacara yang juga pernah mendampingi Setnov dalam kasus papa minta saham tersebut. ”Saya inginnya sistem itu berjalan secara fair dan terbuka,” imbuhnya. (tyo/agm/jpg)

Berita Sebelumnya

Anak Buah Mulai Seret Zumi Zola
Anak Buah Mulai Seret Zumi Zola

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Akhurnya, KPK Tetapkan Bupati Jepara sebagai Tersangka

Akhurnya, KPK Tetapkan Bupati Jepara sebagai Tersangka

Setelah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan di Jepara, KPK akhirnya mengumumkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi sebagai tersangka.


600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

Keluarga besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir putus asa.


Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang tersangka kasus dugaan suap penerbitan izin pembangunan proyek Meikarta kemarin (23/11).


Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).


Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat untuk me-review perizinan pembangunan proyek Meikarta.


James Riady Akui Bertemu Bupati Bekasi

James Riady Akui Bertemu Bupati Bekasi

Konglomerat James Tjahaja Riady diperiksa KPK kemarin (30/10).


''Harga'' Camat di Cirebon Rp50 Juta

''Harga'' Camat di Cirebon Rp50 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung melakukan penggeledahan terkait dugaan suap dan gratifikasi Bupati Cirebon (nonaktif) Sunjaya Purwadisastra.


Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

Rumah Bos Lippo Group Digeledah KPK

KPK terus mencari bukti-bukti tambahan untuk melengkapi pengungkapan kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta.


KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali melakukan eksaminasi terkait hasil investigasi Indonesialeaks.


Wali Kota Pasuruan Diduga Terima Fee Rp230 Juta

Wali Kota Pasuruan Diduga Terima Fee Rp230 Juta

Usai menjalani pemeriksaan di Polres Pasuruan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menerbangkan Wali Kota Pasuruan Setiyono ke Jakarta.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!