Nasional
Share this on:

KPK Juga Cekal Pengusaha Ternama asal Malang ke Luar Negeri

  • KPK Juga Cekal Pengusaha Ternama asal Malang ke Luar Negeri
  • KPK Juga Cekal Pengusaha Ternama asal Malang ke Luar Negeri

JAKARTA - Pergerakan pengusaha ternama Malang Raya, Iwan Kurniawan, benar-benar dibatasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Direktur PT Anugerah Citra Abadi itu kembali dimasukkan dalam daftar warga negara Indonesia (WNI) yang dilarang bepergian ke luar negeri oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi atas permintaan KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pihaknya meminta Ditjen Imgirasi untuk memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri untuk kepentingan penyidikan dan persidangan kasus suap dan penerimaan gratifikasi Bupati Malang (nonaktif) Rendra Kresna. "Perpanjangan pencegahan ke luar ini telah dilakukan selama enam bulan terhitung sejak 18 April," kata Febri, kemarin (28/4).

Nama Iwan berkali-kali mencuat di penyidikan dan persidangan Rendra Kresna. Pengusaha itu diduga kuat sebagai pihak pemberi suap dan gratifikasi untuk Rendra. Pemberian tersebut berkaitan dengan kesepakatan bagi-bagi proyek di Malang sebelum Rendra menjabat sebagai bupati di wilayah tersebut periode 2010-2015.

Sementara Rendra sendiri kini sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Surabaya. Jaksa penuntut umum (JPU) KPK telah membacakan tuntutan untuk perkara tersebut. Jaksa meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider kurungan enam bulan. Rendra juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp4,074 miliar.

Apakah KPK akan menetapkan Iwan sebagai tersangka berikutnya dalam perkara tersebut? Febri belum bisa berkomentar. Menurut dia, perpanjangan pelarangan ke luar negeri yang dilakukan KPK merupakan kebutuhan proses penyidikan dan persidangan.

"Yang bersangkutan dilarang bepergian ke luar negeri karena dibutuhkan sejak penyidikan," imbuh dia. (tyo/riz/ful/fin)


Berita Sejenis

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

DPRD Diminta Ikut Awasi Pilkada

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta legislatif di daerah untuk memantau jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 mendatang.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Siap-siap, Minggu Depan Pendaftaran CPNS Sudah Dibuka

Siap-siap, Minggu Depan Pendaftaran CPNS Sudah Dibuka

Pengumuman penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 akan dibuka pekan depan.


Gerindra Tunggu Sinyal Jokowi

Gerindra Tunggu Sinyal Jokowi

Rumor Partai Gerindra masuk dalam pemerintahan semakin kencang. Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto juga telah menyampaikan sikap resmi politiknya.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


Sudah Diundur Deadlinenya, NPHD Sejumlah Daerah Tetap Saja Molor

Sudah Diundur Deadlinenya, NPHD Sejumlah Daerah Tetap Saja Molor

Penyelesaian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pilkada 2020 belum juga rampung.


KPK Masih Berharap Perppu

KPK Masih Berharap Perppu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah akan berla


Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.


Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!