Nasional
Share this on:

KPK Juga Harus Fokus Kembalikan Duit Negara

  • KPK Juga Harus Fokus Kembalikan Duit Negara
  • KPK Juga Harus Fokus Kembalikan Duit Negara

JAKARTA - Upaya pemberantasan korupsi bukan hanya menghukum badan dengan memasukkan orang ke dalam penjara. Namun, bagaimana menekan kerugian negara. Selain itu, revisi UU KPK dinilai perlu. Tujuannya agar jangan sampai ada lembaga negara yang superbody.

Hal itu ditegaskan Calon pimpinan (capim) KPK, Irjen Pol Firli Bahuri. Menurutnya, jika dirinya menjadi komisioner KPK 2019-2023, fokus pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pengembalian kerugian dan pengembalian aset negara.

"Ada sesuatu yang harus dikerjakan. Yakni kembalikan kerugian negara dan pengembalian aset negara," tegas Firli dalam uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (12/9) malam.

Selain itu, kerja koordinasi, supervisi dan sinergi KPK dengan lembaga penegak hukum. Firli menilai hal itu belum maksimal. Sebab, divisi koordinasi dan supervisi di KPK belum berdiri sendiri. Namun masih menjadi sub-divisi Deputi Pencegahan.

"Koordinasi dan supervisi harus menjadi bidang sendiri. Karena itu tugas pokok KPK. Ke depan, KPK harus disesuaikan dengan tugas pokoknya," papar jenderal polisi bintang dua ini.

Dia telah menyiapkan 13 program apabila terpilih menjadi komisioner KPK. Di antaranya , pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) KPK yang unggul. Penguatan sistem mitigasi, penguatan implementasi regulasi pengembalian aset negara dan peningkatan koordinasi antar-lembaga.

"Penguatan koordinasi kelembagaan KPK menjadi fokus ke depan. Karena ibarat kapal yang berjalan menempuh samudera luas, kalau mau selamat, maka semua awaknya harus satu tujuan," pungkasnya.

Terpisah, mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) AM Hendropriyono mengatakan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK perlu direvisi. Tujuannya memastikan tidak ada lagi lembaga negara yang memiliki kewenangan superbody.

Menurut Hendro, hal tersebut merupakan salah satu poin dalam focus group discussion (FGD) tentang Revisi UU KPK yang diselenggarakan Dewan Guru Besar Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM), di Jakarta, Kamis (12/9). Pembahasan dalam FGD mengenai Revisi UU KPK yang dihadiri sejumlah guru besar di bidang hukum.

"Pembahasannya mengerucut, bahwa tidak diinginkan ada superbody pada lembaga apa pun di negara ini," tegasnya.

Lembaga superbody adalah lembaga negara yang tidak diawasi. Dikatakan, semua lembaga negara harus diawasi dan dikontrol. Sehingga tidak sewenang-sewenang dalam bertindak dan membuat keputusan. "Tidak boleh ada lembaga yang tidak ada pengawasan. Hanya Tuhan yang tidak diawasi," bebernya.

Adanya lembaga negara yang superbody menjadi seperti negara dalam negara. Lembaga negara yang ada, harus masuk dalam tiga cabang kekuasaan yang independen. Yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. "Keberadaan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi, harus masuk dalam tiga cabang kekuasaan tersebut. Tidak bisa terlepas dari ketiganya," terang Hendro. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Calon Menteri Harus Profesional dan Loyal

Presiden Joko Widodo disebut-sebut sedang mengutak-atik komposisi calon menteri. Sejumlah parpol mengklaim berhak atas jatah kursi kabinet.


KPK Masih Berharap Perppu

KPK Masih Berharap Perppu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah akan berla


Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.


Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Pilkada Bisa Kacau, Mendagri-KPU Harus Tegas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kembali diingatkan untuk bersikap tegas.


Soal Penyerangan Wiranto, Polri Dianggap Malu Akui Kelengahannya

Soal Penyerangan Wiranto, Polri Dianggap Malu Akui Kelengahannya

Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) mengklaim, sosok penikam Menko Polhukam Wiranto telah terdeteksi keberadaannya di wilayah Pandeglang, sejak tiga bulan se


KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah hal terkait tudingan yang dilontarkan Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.


Penyerangan Wiranto Tindakan Biadab

Penyerangan Wiranto Tindakan Biadab

Aksi penyerangan dan penusukan pasangan suami-istri Syahril Alamsyah alias Abu Rara (31) dan Fitri Andriana Binti Sunarto (21) terhadap pejabat negara Menko Pol


Wiranto Kena Dua Tusukan di Perut, Ajudan dan Kapolsek Juga Jadi Korban

Wiranto Kena Dua Tusukan di Perut, Ajudan dan Kapolsek Juga Jadi Korban

Mekopolhukam Wiranto terkena dua tusukan di bagian perutnya saat diserang dua orang, Kamis (10/10).


Pasal Makar Digugat ke MK

Pasal Makar Digugat ke MK

Dianggap tidak melindungi Pancasila dari pihak yang menyerukan untuk mengganti dasar negara, pasal makar akan diuji di Mahkamah Konstitusi (MK).


PDIP Apresiasi Sikap JK yang Tolak Perppu KPK

PDIP Apresiasi Sikap JK yang Tolak Perppu KPK

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap Perppu KPK bukan hal mendesak untuk dikeluarkan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!