Nasional
Share this on:

KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

  • KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal
  • KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali melakukan eksaminasi terkait hasil investigasi Indonesialeaks. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawasan internal (PI) KPK itu sebenarnya pernah dilakukan. Namun, di tengah pemeriksaan, pimpinan KPK justru mengembalikan dua penyidik Polri yang diduga merusak barang bukti kasus Basuki Hariman. Tanpa memproses indikasi pidananya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, proses pemeriksaan internal itu masih akan dikaji kembali dibawah kendali Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK yang baru ; Herry Muryanto. Herry dilantik awal Agustus lalu. ”Hari ini (kemarin, Red) Pak Herry sebagai deputi baru PIPM akan melakukan eksaminasi,” kata Agus saat akan bertemu Ketua DPD Oesman Sapta Odang, kemarin (10/10).

Menurut Agus, dari proses pemeriksaan lama, tidak ditemukan bukti bahwa dua penyidik KPK asal Polri, Roland Ronaldy dan Harun merobek buku catatan keuangan perusahaan Basuki Hariman yang disebut bersampul merah itu. Hasil pemeriksaan visual juga tidak menemukan informasi yang muncul di Indonesialeaks itu. ”Pengawas internal sudah memeriksa kamera, kamera memang terekam, tapi secara... ada penyobekan tidak terlihat di kamera itu,” kilah Agus.

Agus menyatakan, dari temuan pemeriksaan sebelumnya, sempat memunculkan perdebatan di internal KPK. Namun, pihaknya belum memberikan sanksi kepada dua penyidik yang sudah ditarik ke Polri tersebut. Ketika itu, KPK juga berencana memulangkan keduanya kembali ke institusi Polri, namun juga muncul keputusan yang sama.

”Waktu itu kalau tidak salah ada pemanggilan oleh polisi supaya yang bersangkutan ditarik kembali,” ujarnya.

Agus menilai dugaan aliran dana kasus Basuki Hariman itu agak sulit dibuktikan secara hukum. Dirinya berkaca pada kasus mantan politisi Demokrat Nazarudin dan mantan Direktur Keuangan Permai Grup Yulianis. Catatan dugaan aliran dana ke sejumlah pihak menjadi terbantahkan saat konfrontasi.

”Pembuktiannya susah begitu, orangnya ngomong saya tidak nerima, tidak ada alat bukti yang lain, apa yang mau kami pakai?,” ujar Agus.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo enggan berkomentar terkait isu keterlibatan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagaimana hasil investigasi Indoleaks. Menurutnya, hal itu sudah masuk wilayah hukum dan di luar kewenangan eksekutif.

“Itu wilayahnya KPK. Itu wilayahnya hukum. Saya ga mau ikut campur, intervensi hal-hal yang berkaitan dengan hukum,” ujarnya usai membuka Rakernas LDII di Jakarta, kemarin.

Jokowi mengakui, dirinya sudah bertemu Tito beberapa hari ini. Namun dia menegaskan hal itu sebagai rutinitas yang biasa. Dia juga mengaku belum mengkonfirmasi isu tersebut kepada Tito langsung. “Kan baru dugaan. Saya ga mau intervensi,nggak mau ikut campur wilayah hukum,” imbuhnya.

Terkait adanya desakan untuk mencopot Tito dari kursi kapolri, Jokowi menjawab santai. “Desakan ya biasa,” pungkasnya. (bay/far/tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

2019, Siswa Tak Perlu Daftar Sekolah Lagi

Sistem zonasi sekolah akan membawa perubahan besar-besaran pada dunia pendidikan pada tahun 2109. Salah satunya adalah proses penerimaan peserta didik baru (PPD


Akhurnya, KPK Tetapkan Bupati Jepara sebagai Tersangka

Akhurnya, KPK Tetapkan Bupati Jepara sebagai Tersangka

Setelah melakukan serangkaian kegiatan penyidikan di Jepara, KPK akhirnya mengumumkan Bupati Jepara Ahmad Marzuqi sebagai tersangka.


600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

600 Hari Kasus Penyerangan Novel Belum Terungkap

Keluarga besar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hampir putus asa.


Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Neneng Sudah Kembalikan Rp4,9 Miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang tersangka kasus dugaan suap penerbitan izin pembangunan proyek Meikarta kemarin (23/11).


Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

Duit Dugaan Korupsi Bupati Pakpak Bharat untuk "Amankan" Kasus Istri

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Pakpak Bharat, Sumut, Remigo Yolando Berutu, kemarin (18/11).


Batal Pailit, Merpati Urus Izin Terbang

Batal Pailit, Merpati Urus Izin Terbang

Harapan agar Merpati bisa terbang lagi semakin mendekati kenyataan.


2019, Merpati Diproyeksi Terbang Lagi

2019, Merpati Diproyeksi Terbang Lagi

Selang empat tahun sejak berhenti beroperasi, perusahaan maskapai Merpati Nusantara Airline disebut akan kembali mengudara pada tahun 2019 mendatang.


Angkut Durian 2 Ton, Penumpang Sriwijaya Air Turun Lagi

Angkut Durian 2 Ton, Penumpang Sriwijaya Air Turun Lagi

Keberangkatan pesawat Sriwijaya Air rute Bengkulu–Jakarta harus tertunda kemarin (6/11).


Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Izin Meikarta Bukan Kewenangan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemkab Bekasi dan Pemprov Jawa Barat untuk me-review perizinan pembangunan proyek Meikarta.


Demo Lagi, Ini Lima Tuntutan Massa Bela Tauhid

Demo Lagi, Ini Lima Tuntutan Massa Bela Tauhid

Sekelompok masa kembali menggelar aksi bela bendera tauhid di sekitaran tugu Monas kemarin (2/11).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!