Nasional
Share this on:

KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

  • KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal
  • KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali melakukan eksaminasi terkait hasil investigasi Indonesialeaks. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawasan internal (PI) KPK itu sebenarnya pernah dilakukan. Namun, di tengah pemeriksaan, pimpinan KPK justru mengembalikan dua penyidik Polri yang diduga merusak barang bukti kasus Basuki Hariman. Tanpa memproses indikasi pidananya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, proses pemeriksaan internal itu masih akan dikaji kembali dibawah kendali Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK yang baru ; Herry Muryanto. Herry dilantik awal Agustus lalu. ”Hari ini (kemarin, Red) Pak Herry sebagai deputi baru PIPM akan melakukan eksaminasi,” kata Agus saat akan bertemu Ketua DPD Oesman Sapta Odang, kemarin (10/10).

Menurut Agus, dari proses pemeriksaan lama, tidak ditemukan bukti bahwa dua penyidik KPK asal Polri, Roland Ronaldy dan Harun merobek buku catatan keuangan perusahaan Basuki Hariman yang disebut bersampul merah itu. Hasil pemeriksaan visual juga tidak menemukan informasi yang muncul di Indonesialeaks itu. ”Pengawas internal sudah memeriksa kamera, kamera memang terekam, tapi secara... ada penyobekan tidak terlihat di kamera itu,” kilah Agus.

Agus menyatakan, dari temuan pemeriksaan sebelumnya, sempat memunculkan perdebatan di internal KPK. Namun, pihaknya belum memberikan sanksi kepada dua penyidik yang sudah ditarik ke Polri tersebut. Ketika itu, KPK juga berencana memulangkan keduanya kembali ke institusi Polri, namun juga muncul keputusan yang sama.

”Waktu itu kalau tidak salah ada pemanggilan oleh polisi supaya yang bersangkutan ditarik kembali,” ujarnya.

Agus menilai dugaan aliran dana kasus Basuki Hariman itu agak sulit dibuktikan secara hukum. Dirinya berkaca pada kasus mantan politisi Demokrat Nazarudin dan mantan Direktur Keuangan Permai Grup Yulianis. Catatan dugaan aliran dana ke sejumlah pihak menjadi terbantahkan saat konfrontasi.

”Pembuktiannya susah begitu, orangnya ngomong saya tidak nerima, tidak ada alat bukti yang lain, apa yang mau kami pakai?,” ujar Agus.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo enggan berkomentar terkait isu keterlibatan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagaimana hasil investigasi Indoleaks. Menurutnya, hal itu sudah masuk wilayah hukum dan di luar kewenangan eksekutif.

“Itu wilayahnya KPK. Itu wilayahnya hukum. Saya ga mau ikut campur, intervensi hal-hal yang berkaitan dengan hukum,” ujarnya usai membuka Rakernas LDII di Jakarta, kemarin.

Jokowi mengakui, dirinya sudah bertemu Tito beberapa hari ini. Namun dia menegaskan hal itu sebagai rutinitas yang biasa. Dia juga mengaku belum mengkonfirmasi isu tersebut kepada Tito langsung. “Kan baru dugaan. Saya ga mau intervensi,nggak mau ikut campur wilayah hukum,” imbuhnya.

Terkait adanya desakan untuk mencopot Tito dari kursi kapolri, Jokowi menjawab santai. “Desakan ya biasa,” pungkasnya. (bay/far/tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

Tuntutan Tidak Dituruti, Guru Honorer Mau Mogok Lagi

Merasa tuntutannya tidak dituruti pemerintah, mulai hari ini (15/10) guru hunorer kembali menggelar aksi mogok mengajar.


Harga BBM Naik Lagi

Harga BBM Naik Lagi

Tepat pukul 11.00, Rabu (10/10) hari ini, PT Pertamina (Persero) mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).


Honorer K2 Merasa Dipersulit Daftar CPNS Online

Honorer K2 Merasa Dipersulit Daftar CPNS Online

Pendaftaran CPNS online melalui website sscn.bkn.go.id ditutup 15 Oktober atau tinggal lima hari lagi.


Kaji Perluasan Pelimpahan Nomor Porsi Haji

Kaji Perluasan Pelimpahan Nomor Porsi Haji

Skema pelimpahan atau penggantian nomor porsi haji reguler akibat calon jamaah haji (CJH) meninggal, mendapat respon positif dari masyarakat.


BNPB Minta Tambahan Dana Lagi Rp500 Miliar

BNPB Minta Tambahan Dana Lagi Rp500 Miliar

Masa tanggap darurat bencana gempa dan tsunami Sulawesi Tengah (Sulteng) menyedot anggaran besar.


Wali Kota Pasuruan Diduga Terima Fee Rp230 Juta

Wali Kota Pasuruan Diduga Terima Fee Rp230 Juta

Usai menjalani pemeriksaan di Polres Pasuruan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung menerbangkan Wali Kota Pasuruan Setiyono ke Jakarta.


Kena OTT, Status Hukum Wali Kota Pasuruan Ditentukan Hari Ini

Kena OTT, Status Hukum Wali Kota Pasuruan Ditentukan Hari Ini

Wali Kota Pasuruan Setiyono kena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin pagi (4/10).


Tinggal Sepekan, Pendaftar CPNS Baru 284.740 Orang

Tinggal Sepekan, Pendaftar CPNS Baru 284.740 Orang

Masa pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) tinggal sepekan lagi. Namun, hingga kemarin belum ada peningkatan jumlah pelamar yang signifikan.


Sofyan Basir Diperiksa KPK Lagi

Sofyan Basir Diperiksa KPK Lagi

Sudah tiga kali Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Pelaku Lain Mengarah ke Setnov

Pelaku Lain Mengarah ke Setnov

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyelesaikan penyidikan tersangka Wakil Ketua Komisi VII DPR (nonaktif) Eni Maulani Saragih.



Berita Hari Ini

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!