Nasional
Share this on:

KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

  • KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal
  • KPK Kaji Lagi Pemeriksaan Internal

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali melakukan eksaminasi terkait hasil investigasi Indonesialeaks. Pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawasan internal (PI) KPK itu sebenarnya pernah dilakukan. Namun, di tengah pemeriksaan, pimpinan KPK justru mengembalikan dua penyidik Polri yang diduga merusak barang bukti kasus Basuki Hariman. Tanpa memproses indikasi pidananya.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, proses pemeriksaan internal itu masih akan dikaji kembali dibawah kendali Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK yang baru ; Herry Muryanto. Herry dilantik awal Agustus lalu. ”Hari ini (kemarin, Red) Pak Herry sebagai deputi baru PIPM akan melakukan eksaminasi,” kata Agus saat akan bertemu Ketua DPD Oesman Sapta Odang, kemarin (10/10).

Menurut Agus, dari proses pemeriksaan lama, tidak ditemukan bukti bahwa dua penyidik KPK asal Polri, Roland Ronaldy dan Harun merobek buku catatan keuangan perusahaan Basuki Hariman yang disebut bersampul merah itu. Hasil pemeriksaan visual juga tidak menemukan informasi yang muncul di Indonesialeaks itu. ”Pengawas internal sudah memeriksa kamera, kamera memang terekam, tapi secara... ada penyobekan tidak terlihat di kamera itu,” kilah Agus.

Agus menyatakan, dari temuan pemeriksaan sebelumnya, sempat memunculkan perdebatan di internal KPK. Namun, pihaknya belum memberikan sanksi kepada dua penyidik yang sudah ditarik ke Polri tersebut. Ketika itu, KPK juga berencana memulangkan keduanya kembali ke institusi Polri, namun juga muncul keputusan yang sama.

”Waktu itu kalau tidak salah ada pemanggilan oleh polisi supaya yang bersangkutan ditarik kembali,” ujarnya.

Agus menilai dugaan aliran dana kasus Basuki Hariman itu agak sulit dibuktikan secara hukum. Dirinya berkaca pada kasus mantan politisi Demokrat Nazarudin dan mantan Direktur Keuangan Permai Grup Yulianis. Catatan dugaan aliran dana ke sejumlah pihak menjadi terbantahkan saat konfrontasi.

”Pembuktiannya susah begitu, orangnya ngomong saya tidak nerima, tidak ada alat bukti yang lain, apa yang mau kami pakai?,” ujar Agus.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo enggan berkomentar terkait isu keterlibatan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagaimana hasil investigasi Indoleaks. Menurutnya, hal itu sudah masuk wilayah hukum dan di luar kewenangan eksekutif.

“Itu wilayahnya KPK. Itu wilayahnya hukum. Saya ga mau ikut campur, intervensi hal-hal yang berkaitan dengan hukum,” ujarnya usai membuka Rakernas LDII di Jakarta, kemarin.

Jokowi mengakui, dirinya sudah bertemu Tito beberapa hari ini. Namun dia menegaskan hal itu sebagai rutinitas yang biasa. Dia juga mengaku belum mengkonfirmasi isu tersebut kepada Tito langsung. “Kan baru dugaan. Saya ga mau intervensi,nggak mau ikut campur wilayah hukum,” imbuhnya.

Terkait adanya desakan untuk mencopot Tito dari kursi kapolri, Jokowi menjawab santai. “Desakan ya biasa,” pungkasnya. (bay/far/tyo/jpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sembilan Jenderal Lolos Seleksi Internal Rekrutmen CapimKPK

Sembilan Jenderal Lolos Seleksi Internal Rekrutmen CapimKPK

Masih ada waktu sampai, Kamis (4/7), untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK.


Capim KPK Tak Harus Polisi

Capim KPK Tak Harus Polisi

Latar belakang para calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) patut menjadi perhatian serius.


KPK Harus Segera Cari Pengganti Irjen Firli

KPK Harus Segera Cari Pengganti Irjen Firli

Pimpinan KPK bersiap untuk merekrut Deputi Penindakan yang baru untuk menggantikan posisi Irjen (Pol) Firli.


Daftar Calon Pimpinan KPK, Pati Polri Harus Mundur

Daftar Calon Pimpinan KPK, Pati Polri Harus Mundur

Sembilan perwira tinggi (Pati) Polri yang akan ikut seleksi capim KPK, diminta mengundurkan diri.


Sembilan Pati Polri Bersaing Jadi Petinggi KPK

Sembilan Pati Polri Bersaing Jadi Petinggi KPK

Polri serius untuk mengajukan anggotanya menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Hentikan Praktik Obral Fakultas Kedokteran

Hentikan Praktik Obral Fakultas Kedokteran

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi diminta tidak lagi mengobral izin fakultas kedokteran (FK) dan fakultas kedokteran gigi (FKG) baru.


Wacana E-Voting untuk Pilkada Serentak 2020 Diungkapkan Lagi

Wacana E-Voting untuk Pilkada Serentak 2020 Diungkapkan Lagi

Gagasan e-voting atau pemungutan suara secara elektronik pada pilkada serentak 2020 kembali mengemuka.


Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK Jadi Faktor Penentu

Rekam Jejak Calon Pimpinan KPK Jadi Faktor Penentu

KPK mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung proses seleksi calon pimpinan (capim) KPK periode 2019-2023.


Pimpinan KPK Harus Bisa Urus Internal

Pimpinan KPK Harus Bisa Urus Internal

Pansel Capim KPK bertemu Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (17/6).


Nusakambangan Layak untuk Setnov

Nusakambangan Layak untuk Setnov

Ulah terpidana korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) yang pelesiran di luar Lapas Sukamiskin membuat KPK gerah.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!