• Home
  • Berita Nasional
  • KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

Nasional
Share this on:

KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

  • KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh
  • KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami bukti-bukti dalam kasus dugaan rasuah di Aceh. Salah satunya terkait pertemuan-pertemuan dan komunikasi para tersangka yang diamankan melalui operasi tangkap tangan (OTT) itu.Â

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sejak awal bukti tentang pertemuan-pertemuan itu telah diendus KPK. Pertemuan itu tentang pembahasan anggaran dana otonomi khusus Aceh (DOKA). Dalam pertemuan itu muncul pembicaraan tentang "kewajiban" yang harus diselesaikan jika ingin DOKA tersebut turun.Â

"Diduga kata kewajiban tersebut mengacu pada komitmen fee yang dibicarakan oleh pihak yang terkait dalam kasus ini," jelasnya, kemarin (9/7). Seperti diberitakan, ada transaksi Rp 500 juta yang diduga bagian dari komitmen fee Rp 1,5 miliar yang direalisasikan untuk Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Aliran dana itu yang nantinya akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi yang dicegah ke luar negeri. Khususnya Fenny Steffy Burase.Â

Selain bukti itu, KPK juga sempat menemukan kalimat : "kalian hati-hati, beli HP nomor lain", dalam komunikasi tersebut. "Kami duga hal tersebut muncul karena ada kepentingan yang sedang dibicarakan sehingga khawatir diketahui oleh penegak hukum," beber Febri

Uraian komunikasi itu, kata Febri, mempertegas indikasi korupsi dalam perkara yang menyeret Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi tersebut. Dengan penegasan itu, KPK menegaskan penetapan 4 tersangka itu murni bagian dari proses hukum. "Perlu kami tegaskan bahwa semua proses yang dilakukan KPK saat ini adalah proses hukum semata," terangnya.Â

Sementara itu, kemarin (9/7) Wagub Aceh Nova Iriansyah dan Wabup Bener Meriah Sarkawi menerima surat tugas sebagai pelaksana tugas kepala daerah di wilayah masing-masing. serah terima surat tugas dilaksanakan di kantor Kementerian Dalam Negeri. Diawali dari penyerahan surat tugas Plt Gubernur Aceh oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, kemudian Nova menyerahkan Surat Tugas sebagai Plt bupati ke Sarkawi.

Menurut Mendagri, jangan sampai kasus aceh menimbulkan kesan bahwa kebijakan pemberian dana otsus keliru. ’’Masalahnya lebih pada bagaimana implementasi kebijakan dari dana otsus tersebut,’’ terangnya. Apalagi, selama ini kucuran dana otsus sudah berjalan baik dan berdampak baik pula bagi masyarakat setempat.

Aceh misalnya, pada 2008 sebelum dana otsus mengucur, angka kemiskinannya mencapai 23 persen. Sementara pada 2017, 9 tahun dana otsus bergulir, angka kemiskinan di Aceh turun menjadi 16 persen. ’’Kasus ini lebih pada faktor tenaga pengendalian internal dalam perencanaan anggaran yang ada di Aceh,’’ lanjutnya.

Di tempat yang sama, Nova menegaskan bahwa pelayanan publik di Aceh tidak boleh terganggu dengan kasus tersebut. ’’Program dan visi misi juga tidak boleh berubah karena itu janji kami berdua ketika masa kampanye,’’ ujarnya.

Yang jelas, dia mendorong KPK agar segera membuktikan kasus Irwandi. Bila tidak terbukti, dia harus segera dibebaskan. (tyo/byujpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan
Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan

Berita Sejenis

Agustus Diumumkan, Tim Baru Disangsikan MampuUngkap Kasus Novel

Agustus Diumumkan, Tim Baru Disangsikan MampuUngkap Kasus Novel

Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel Baswedan merekomendasikan Kapolri kembali membentuk tim yang lebih spesifik.


Pemerintah Bahas Pemulangan 'Pengantin Pesanan' dari Cina

Pemerintah Bahas Pemulangan 'Pengantin Pesanan' dari Cina

Pemerintah Indonesia melalui Kantor Staf Presiden (KSP), menggelar rapat koordinasi lintas instansi tentang isu perdagangan manusia, termasuk kasus 'pengantin p


104 Capim KPK Lulus Uji Kompetensi

104 Capim KPK Lulus Uji Kompetensi

Pansel calon pimpinan KPK mengumumkan 104 nama yang dinyatakan lolos seleksi uji kompetensi.


Diumumkan 25 Juli, Empat Kandidat Capim KPK Gugur

Diumumkan 25 Juli, Empat Kandidat Capim KPK Gugur

Empat nama capim dipastikan gugur setelah tidak mengikuti rangkaian tes yang digelar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, kemarin (


Polisi Sebut Kasus Hukum Rizieq Syihab Masih Ada

Polisi Sebut Kasus Hukum Rizieq Syihab Masih Ada

Front Pembela Islam (FPI) menuding pemerintah Indonesia sengaja menghalang-halangi Rizieq pulang ke tanah air.


Lulusan Akpol Terbaik Itu Anak Petani dan Guru Ngaji

Lulusan Akpol Terbaik Itu Anak Petani dan Guru Ngaji

Membanggakan. Sosok Muhammad Idris, menjadi bukti untuk generasi saat ini dan akan datang.


Pansel Capim KPK Harus Hati-hati

Pansel Capim KPK Harus Hati-hati

KPK mengingatkan pansel capim KPK untuk teliti menelusuri rekam jejak 192 pendaftar yang lolos administrasi.


Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

Pansel KPK Tak Indahkan LHKPN

Sejumlah penyelenggara negara yang masuk dalam daftar 192 nama yang lolos seleksi administrasi, ternyata belum sepenuhnya memberikan laporan harta kekayaan.


11 Pati yang Direkomendasikan Kapolri Lolos Seleksi Capim KPK

11 Pati yang Direkomendasikan Kapolri Lolos Seleksi Capim KPK

Sebanyak 11 perwira tinggi (pati) polri yang mengikuti seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lolos seleksi administrasi.


Sebelum Di-OTT KPK, Nurdin Berniat Maju Pilgub Lagi

Sebelum Di-OTT KPK, Nurdin Berniat Maju Pilgub Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun sebagai tersangka, Kamis (11/7) kemarin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!