• Home
  • Berita Nasional
  • KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

Nasional
Share this on:

KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

  • KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh
  • KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami bukti-bukti dalam kasus dugaan rasuah di Aceh. Salah satunya terkait pertemuan-pertemuan dan komunikasi para tersangka yang diamankan melalui operasi tangkap tangan (OTT) itu.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sejak awal bukti tentang pertemuan-pertemuan itu telah diendus KPK. Pertemuan itu tentang pembahasan anggaran dana otonomi khusus Aceh (DOKA). Dalam pertemuan itu muncul pembicaraan tentang "kewajiban" yang harus diselesaikan jika ingin DOKA tersebut turun.

"Diduga kata kewajiban tersebut mengacu pada komitmen fee yang dibicarakan oleh pihak yang terkait dalam kasus ini," jelasnya, kemarin (9/7). Seperti diberitakan, ada transaksi Rp 500 juta yang diduga bagian dari komitmen fee Rp 1,5 miliar yang direalisasikan untuk Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Aliran dana itu yang nantinya akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi yang dicegah ke luar negeri. Khususnya Fenny Steffy Burase.

Selain bukti itu, KPK juga sempat menemukan kalimat : "kalian hati-hati, beli HP nomor lain", dalam komunikasi tersebut. "Kami duga hal tersebut muncul karena ada kepentingan yang sedang dibicarakan sehingga khawatir diketahui oleh penegak hukum," beber Febri

Uraian komunikasi itu, kata Febri, mempertegas indikasi korupsi dalam perkara yang menyeret Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi tersebut. Dengan penegasan itu, KPK menegaskan penetapan 4 tersangka itu murni bagian dari proses hukum. "Perlu kami tegaskan bahwa semua proses yang dilakukan KPK saat ini adalah proses hukum semata," terangnya.

Sementara itu, kemarin (9/7) Wagub Aceh Nova Iriansyah dan Wabup Bener Meriah Sarkawi menerima surat tugas sebagai pelaksana tugas kepala daerah di wilayah masing-masing. serah terima surat tugas dilaksanakan di kantor Kementerian Dalam Negeri. Diawali dari penyerahan surat tugas Plt Gubernur Aceh oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, kemudian Nova menyerahkan Surat Tugas sebagai Plt bupati ke Sarkawi.

Menurut Mendagri, jangan sampai kasus aceh menimbulkan kesan bahwa kebijakan pemberian dana otsus keliru. ’’Masalahnya lebih pada bagaimana implementasi kebijakan dari dana otsus tersebut,’’ terangnya. Apalagi, selama ini kucuran dana otsus sudah berjalan baik dan berdampak baik pula bagi masyarakat setempat.

Aceh misalnya, pada 2008 sebelum dana otsus mengucur, angka kemiskinannya mencapai 23 persen. Sementara pada 2017, 9 tahun dana otsus bergulir, angka kemiskinan di Aceh turun menjadi 16 persen. ’’Kasus ini lebih pada faktor tenaga pengendalian internal dalam perencanaan anggaran yang ada di Aceh,’’ lanjutnya.

Di tempat yang sama, Nova menegaskan bahwa pelayanan publik di Aceh tidak boleh terganggu dengan kasus tersebut. ’’Program dan visi misi juga tidak boleh berubah karena itu janji kami berdua ketika masa kampanye,’’ ujarnya.

Yang jelas, dia mendorong KPK agar segera membuktikan kasus Irwandi. Bila tidak terbukti, dia harus segera dibebaskan. (tyo/byujpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan
Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan

Berita Sejenis

Kapolri: Polisi Tidak Boleh Pukul Pelaku Kejahatan

Kapolri: Polisi Tidak Boleh Pukul Pelaku Kejahatan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian angkat bicara terkait kasus pemukulan yang dilakukan AKBP Yusuf kepada seorang ibu dan anak.


KPK Banding Putusan Fredrich

KPK Banding Putusan Fredrich

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan untuk mengajukan banding atas putusan hakim dalam perkara mantan pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi.


Rektor Unnes Diduga Melakukan Plagiat

Rektor Unnes Diduga Melakukan Plagiat

Kasus kejahatan intelektuan berupa plagiat sedang ditujukan kepada Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Prof Fathur Rokhman.


Jokowi Temui Pimpinan KPK

Jokowi Temui Pimpinan KPK

Presiden Joko Widodo meminta DPR dan jajaran kementerian yang terlibat dalam pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RUKHP).


Kominfo Blokir Aplikasi Tik Tok

Kominfo Blokir Aplikasi Tik Tok

Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) akhirnya memutuskan memblokir aplikasi video social Tik Tok.


Pemenang Sementara Cagub Malut Ditahan KPK

Pemenang Sementara Cagub Malut Ditahan KPK

Keunggulan Ahmad Hidayat Mus (AHM) dalam Pilkada Maluku Utara (Malut) harus dibayar mahal.


Wow... Ada Dugaan Permainan “Garansi” di Kasus Setnov

Wow... Ada Dugaan Permainan “Garansi” di Kasus Setnov

Janji Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut indikasi tindak pidana pencucian uang (TPPU) Setya Novanto (Setnov) belum terwujud sampai sekarang.


Penahanan Ensm Anggota DPRD Kota Malang Diperpanjang

Penahanan Ensm Anggota DPRD Kota Malang Diperpanjang

Para tersangka suap uang pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Malang bakal lebih lama mendekan di tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

Pencegahan Korupsi Mandul atau Asyik Nikmati Drama OTT?

PDI Perjuangan menyoroti penindakan yang dilakukan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK).


Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Penuhi Panggilan KPK

Ketua DPR Bambang Soesatyo akhirnya memenuhi panggilan KPK sebagai saksi perkara kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), kemarin (8/6).



Video

Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!