• Home
  • Berita Nasional
  • KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

Nasional
Share this on:

KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

  • KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh
  • KPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus AcehKPK Kantongi Bukti Komunikasi Kasus Aceh

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami bukti-bukti dalam kasus dugaan rasuah di Aceh. Salah satunya terkait pertemuan-pertemuan dan komunikasi para tersangka yang diamankan melalui operasi tangkap tangan (OTT) itu.Â

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sejak awal bukti tentang pertemuan-pertemuan itu telah diendus KPK. Pertemuan itu tentang pembahasan anggaran dana otonomi khusus Aceh (DOKA). Dalam pertemuan itu muncul pembicaraan tentang "kewajiban" yang harus diselesaikan jika ingin DOKA tersebut turun.Â

"Diduga kata kewajiban tersebut mengacu pada komitmen fee yang dibicarakan oleh pihak yang terkait dalam kasus ini," jelasnya, kemarin (9/7). Seperti diberitakan, ada transaksi Rp 500 juta yang diduga bagian dari komitmen fee Rp 1,5 miliar yang direalisasikan untuk Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Aliran dana itu yang nantinya akan dikonfirmasi kepada saksi-saksi yang dicegah ke luar negeri. Khususnya Fenny Steffy Burase.Â

Selain bukti itu, KPK juga sempat menemukan kalimat : "kalian hati-hati, beli HP nomor lain", dalam komunikasi tersebut. "Kami duga hal tersebut muncul karena ada kepentingan yang sedang dibicarakan sehingga khawatir diketahui oleh penegak hukum," beber Febri

Uraian komunikasi itu, kata Febri, mempertegas indikasi korupsi dalam perkara yang menyeret Irwandi Yusuf dan Bupati Bener Meriah Ahmadi tersebut. Dengan penegasan itu, KPK menegaskan penetapan 4 tersangka itu murni bagian dari proses hukum. "Perlu kami tegaskan bahwa semua proses yang dilakukan KPK saat ini adalah proses hukum semata," terangnya.Â

Sementara itu, kemarin (9/7) Wagub Aceh Nova Iriansyah dan Wabup Bener Meriah Sarkawi menerima surat tugas sebagai pelaksana tugas kepala daerah di wilayah masing-masing. serah terima surat tugas dilaksanakan di kantor Kementerian Dalam Negeri. Diawali dari penyerahan surat tugas Plt Gubernur Aceh oleh Mendagri Tjahjo Kumolo, kemudian Nova menyerahkan Surat Tugas sebagai Plt bupati ke Sarkawi.

Menurut Mendagri, jangan sampai kasus aceh menimbulkan kesan bahwa kebijakan pemberian dana otsus keliru. ’’Masalahnya lebih pada bagaimana implementasi kebijakan dari dana otsus tersebut,’’ terangnya. Apalagi, selama ini kucuran dana otsus sudah berjalan baik dan berdampak baik pula bagi masyarakat setempat.

Aceh misalnya, pada 2008 sebelum dana otsus mengucur, angka kemiskinannya mencapai 23 persen. Sementara pada 2017, 9 tahun dana otsus bergulir, angka kemiskinan di Aceh turun menjadi 16 persen. ’’Kasus ini lebih pada faktor tenaga pengendalian internal dalam perencanaan anggaran yang ada di Aceh,’’ lanjutnya.

Di tempat yang sama, Nova menegaskan bahwa pelayanan publik di Aceh tidak boleh terganggu dengan kasus tersebut. ’’Program dan visi misi juga tidak boleh berubah karena itu janji kami berdua ketika masa kampanye,’’ ujarnya.

Yang jelas, dia mendorong KPK agar segera membuktikan kasus Irwandi. Bila tidak terbukti, dia harus segera dibebaskan. (tyo/byujpg)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan
Tahun Ini Tidak Ada APBN Perubahan

Berita Sejenis

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Ringtone Jokowi Tidak Melanggar Aturan

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak mempermasalahkan nada dering panggilan atau Ring Back Tone (RBT) yang berjudul ”Jokowi Saja”.


Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Jokowi Bantah Kampanye di Iklan Capaian di Bioskop

Penayangan iklan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menayangkan capaian pemerintah terus mendapat protes dari partai Gerakan Indonesia Raya.


41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

41 Anggota Dewan Jadi Tersangka KPK, DPRD Kota Malang Lumpuh

DPRD Kota Malang mencatat sejarah. Di antara 45 anggota legislatif aktif, sebanyak 41 orang telah ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


KPK Tahan Idrus, Eni Sebut Sofyan Tahu Pembagian Duit Korupsi

KPK Tahan Idrus, Eni Sebut Sofyan Tahu Pembagian Duit Korupsi

Sepekan pasca penetapan Idrus Marham sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1, Jumat (31/8) KPK menahan mantan menteri sosia


Temukan Perantara Lain Suap PLTU

Temukan Perantara Lain Suap PLTU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi adanya perantara lain dalam kasus dugaan suap kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1.


Jokowi Belum Buka Dokumen Kasus Munir

Jokowi Belum Buka Dokumen Kasus Munir

Aktor intelektual di balik kematian aktivis Munir tak kunjung diproses hukum hingga terpidana pembunuhannya, Pollycarpus Budihari Priyanto.


Kepala Daerah Tersangka Tetap Wajib Dilantik

Kepala Daerah Tersangka Tetap Wajib Dilantik

Kepala daerah terpilih yang menjadi tersangka kasus pidana bukan hal yang baru di Indonesia.


Setnov Tahu Proyek PLTU Riau

Setnov Tahu Proyek PLTU Riau

Dugaan keterlibatan mantan Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi proyek PLTU Riau 1 coba diurai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Idrus Jangan Tiru Setnov

Idrus Jangan Tiru Setnov

Pengusutan dugaan korupsi kesepakatan kerjasama pembangunan proyek PLTU Riau 1 menjadi tantangan bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Senin Mangkir, Romy Dipanggil KPK Lagi Besok

Senin Mangkir, Romy Dipanggil KPK Lagi Besok

Penyidikan kasus dugaan korupsi usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun Anggaran 2018 terus berkembangan.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!