Nasional
Share this on:

KPK Kembali Jadwalkan Periksa Pejabat Kemenpora

  • KPK Kembali Jadwalkan Periksa Pejabat Kemenpora
  • KPK Kembali Jadwalkan Periksa Pejabat Kemenpora

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal kembali memeriksa sejumlah saksi untuk penyidikan suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Pemeriksaan itu merupakan lanjutan dari pemanggilan sejumlah saksi pada pekan lalu.

Selain pengurus KONI, KPK akan memanggil pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, penyidik masih perlu menggali lebih jauh seputar mekanisme pengajuan dan proses pencairan dana hibah.

Sebelumnya, hal yang sama ditanyakan kepada para pegawai Kemenpora dan pengurus KONI dalam pemeriksaan pekan lalu. ”Penyidik masih perlu mendalami bagaimana mekanisme dana hibah,” ujarnya kemarin (6/1).

Terkait siapa saja yang akan dipanggil, Febri belum bisa menyebutkan. Namun, dari informasi yang dihimpun Jawa Pos, sejumlah pejabat Kemenpora telah menerima surat panggilan sebagai saksi untuk pemeriksaan hari ini (7/1) dan besok (8/1). ”Untuk nama-nama saksi, nanti kami informasikan lebih lanjut,” kata Febri.

Sejauh ini keterangan para saksi yang telah diperiksa menjadi bahan materi penyidikan. Materi yang dimaksud terkait dengan pengajuan proposal dana hibah KONI selama ini.

Kemudian, proses verifikasi proposal sampai peran pejabat-pejabat Kemenpora dalam realisasi dana hibah. KPK juga telah mengumpulkan keterangan mengenai tugas sekretaris pribadi Menpora Imam Nahrawi. (tyo/c6/agm/jpg)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Situasi di Papua Sudah Normal

Situasi di Papua Sudah Normal

Situasi keamanan di Papua dan Papua Barat sudah kembali normal. Meski begitu, aparat keamanan dari TNI-Polri masih disiagakan di sejumlah titik.


BI Kembali Turunkan Suku Bunga

BI Kembali Turunkan Suku Bunga

Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menurunkan suku bunga acuannya atau BI 7-day Reverse Repo Rate (BI7DRR) sebesar 25 bps, dari 5,75% menjadi 5,50%.


315 Daerah Kembali Minta Pemekaran

315 Daerah Kembali Minta Pemekaran

Sejak tahun 2014, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerima usulan pembentukan 315 daerah otonomi baru (DOB).


Indonesia Revisi Perjanjian Perdagangan Lintas Batas dengan Malaysia

Indonesia Revisi Perjanjian Perdagangan Lintas Batas dengan Malaysia

Pemerintah Indonesia dan Malaysia tengah berkomitmen untuk segera menyelesaikan proses peninjauan kembali Perjanjian Perdagangan Lintas Batas (Border Trade Agre


GBHN Harus untuk Rakyat bukan Elite Politik

GBHN Harus untuk Rakyat bukan Elite Politik

Wacana dihidupkannya kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) masih menuai pro dan kontra.


Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Presiden Tetap Dipilih Rakyat

Wacana menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tidak mempengaruhi pemilihan umum presiden.


Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima

Sri Mulyani: Suka Tidak Suka Harus Diterima

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menekankan, bahwa bahwa transmisi dari pengaruh global suka atau tidak suka pasti akan terasa.


Wacana Kembali ke GBHN, Suara Rakyat Mau Diambil MPR

Wacana Kembali ke GBHN, Suara Rakyat Mau Diambil MPR

Wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) terus mengemuka. Secara umum, GBHN baik untuk diterapkan.


74 Nama Masuk Radar BPIP

74 Nama Masuk Radar BPIP

Setelah sempat dilakukan pada tahun 2017, kali ini Badan Pembina Idiologi Pancasila (BPIP) akan kembali memberikan apresiasi untuk 74 individu prestasi.


Plh dan Plt Dilarang Rolling Pejabat

Plh dan Plt Dilarang Rolling Pejabat

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana akhirnya mengirimkan Surat Edaran (SE) Nomor 2/SE/VII 2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian (Plh) d



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!