Nasional
Share this on:

KPK Kirim Pelanggaran Etik Capim ke Dewan

  • KPK Kirim Pelanggaran Etik Capim ke Dewan
  • KPK Kirim Pelanggaran Etik Capim ke Dewan

**JAKARTA ** - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima surat dari KPK tentang rekam jejak calon pimpinan (capim) KPK. Setidaknya, ada dua surat yang diterima oleh anggota Dewan. Yakni soal Firli Bahuri dan Johanis Tanak.

Anggota Komisi III DPR, Desmond J Mahesa mengaku, Komisi III sudah menerima surat dari KPK terkait pelanggaran etik calon pimpinan KPK Irjen Firli Bahuri. Dalam surat itu ada dua nama yang melanggar kode etik yakni Irjen Pol Firli Bahuri dan Johanis Tanak.

"Ada dua orang yang diduga bermasalah. Pimpinan KPK mengirim surat ke DPR, satu Firli dianggap bermasalah, satu lagi Jaksa Johanis Tanak, sudah sampai ke kami suratnya," ujar Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9) kemarin.

Menurut Desmond, ada yang aneh dari langkah KPK tersebut. Sebab, surat terkait pelanggaran etik itu baru dikirim ketika proses seleksi capim KPK di DPR berlangsung. Karena seharusnya KPK mengirim surat terkait pelanggaran etik itu pada saat proses seleksi di panitia seleksi pansel.

"Aneh seorang pimpinan KPK melakukan penyerangan di detik-detik terakhir. Menurut saya luar biasa sekali, bukan lumrah lagi. Kenapa tidak sejak awal di pansel surat atau konferensi pers itu dilakukan. Seharusnya kan disampaikan pada saat Firli mendaftar di Pansel. Kalau ini ditanggapi sama pansel, ya tidak akan masuk ke DPR. Ini namanya KPK buang barang busuk ke kami," tegasnya.

Sementara terkait capim KPK Johanis Tanak, lanjut Desmond, berdasarkan surat yang diterima dari KPK, Tanak diduga bermasalah ketika menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng). "Kalau menurut KPK, ada masalah dia ketika di Kejati Sulawesi Tengah. Tanya saja KPK," ujarnya.

Saat di tanya apakah surat berisi rekam jejak Firli itu akan menjadi pertimbangan, Desmond menjawab hal itu tidak akan ada berpengaruh apa-apa. Sebab, keterangan itu sifatnya sepihak. "Kenapa? Ini telat diserahkan. Harusnya KPK dari awal sudah menyerahkan ke pansel. KPK bukan dari awal menyerahkan ke pansel," tegasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Firli terbukti melakukan dugaan pelanggaran berat. Kesimpulan itu diperoleh setelah Direktorat Pengawasan Internal KPK merampungkan pemeriksaan yang dilakukan sejak 21 September 2018. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada Pimpinan KPK tertanggal 23 Januari 2019.

"Perlu kami sampaikan, hasil pemeriksaan Direktorat Pengawasan Internal adalah terdapat dugaan pelanggaran berat," ujar Saut saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (11/9) lalu.

Menanggapi hal itu, Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) sekaligus Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku baru mengetahui tentang konferensi pers tersebut setelah Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengirimkan sebuah tautan berita di salah satu media kepada dirinya lewat aplikasi tukar pesan Whatsapp.

"Saya kaget ada konferensi pers seperti itu dan saya tahunya dari Basaria," ujar Alexander saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9) kemarin.

Dia menegaskan Firli Bahuri diberhentikan dengan hormat dari posisi Deputi Penindakan. Firli dinyatakan melanggar kode etik berat terkait sejumlah pertemuan. "Pak Firli kan dikembalikan ke Polri tanpa catatan. Diberhentikan dengan hormat, waktu itu semua pimpinan menandatangani," jelas Alexander.

Sementara itu, anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu menyatakan bahwa yang dituduhkan mendiskreditkan capim KPK, Irjen Firli dari unsur kepolisian adalah tidak benar. "Caranya aja ilegal. Sebab mereka melakukan itu tanpa persetujuan yang benar di internal KPK. Saat fit and proper test menanyakan langsung kepada Capim yang dituduh melanggar etika berat. Ternyata jumpa pers itu ilegal. Tidak atas persetujuan yang sah. Tuduhannya tidak benar," tegas Masinton.

Menurut Masinton, yang melakukan jumpa pers itu adalah oknum pimpinan KPK, oknum penasehat, dan juru bicara. "Di dalamnya juga sarat dengan friksi. Keterangan pers, tidak melalui prosedur yang benar. Itu diakui oleh Capim KPK yang dituduhkan, Firli. Dia mengaku tidak mengetahui dan tidak diberitahu akan adanya keterangan pers," tandasnya.

Terpisah, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan konferensi pers yang disampaikan mengenai pelanggaran kode etik mantan Deputi Penindakan KPK Firli Bahuri adalah atas persetujuan mayoritas pimpinan KPK. Namun Agus tidak menampik bila dalam prosesnya terjadi dinamika.

"Saya ingin mengklarifikasi Pak Saut melakukan konferensi pers. Itu adalah persetujuan mayoritas pimpinan. Memang dalam prosesnya ada dinamika," ucap Agus. (yah/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Jokowi Tak Mau Teken Revisi UU KPK

Presiden Joko Widodo disebut-sebut tidak mau menandatangani UU KPK hasil revisi. Meski begitu, sesuai aturan UU KPK tersebut tetap berlaku sah dan mengikat.


UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

UU KPK Revisi Mulai Berlaku, KPK Dihabisi saat Era Jokowi

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) resmi berlaku, Kamis (17/10) kemarin.


Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Pilkada 2020, Waspadai Hoaks dan Politik Uang

Sejumlah ancaman pelanggaran pemilu diprediksi masih akan mewarnai penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang.


Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

Tak Juga Diteken Jokowi, UU KPK Otomatis Mulai Berlaku Hari Ini

UU KPK hasil revisi mulai berlaku hari ini, Kamis (17/10). Tepat 30 hari setelah disahkan oleh DPR RI.


KPK Masih Berharap Perppu

KPK Masih Berharap Perppu

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hasil revisi yang dinilai melemahkan lembaga antirasuah akan berla


Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Tak Libatkan KPK, Penyusunan Kabinet Dianggap Episode Terburuk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dilibatkan dalam proses penyusunan kabinet pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.


KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

KPK: Ada Pernyataan Arteria Dahlan yang Keliru

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklarifikasi sejumlah hal terkait tudingan yang dilontarkan Anggota DPR Fraksi PDIP Arteria Dahlan.


PDIP Apresiasi Sikap JK yang Tolak Perppu KPK

PDIP Apresiasi Sikap JK yang Tolak Perppu KPK

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menganggap Perppu KPK bukan hal mendesak untuk dikeluarkan.


Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Presiden Jokowi Ditunggu Mahasiswa Hingga 14 Oktober

Pemerintah belum menunjukkan tanda-tanda positif untuk menerbitkan Perppu tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

15 Tahun, Anggaran KPK Rp15 Triliun

Perlu tidaknya dikeluarkan perppu KPK terus menjadi pro kontra sejumlah komponen.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!